DEPOK – SUARA ANAK NEGERI| Indonesia selama puluhan tahun menjadi salah satu pengirim jemaah haji terbesar ke Tanah Suci. Kini, melalui Danantara, Indonesia mulai mengambil posisi berbeda: bukan sekadar pengguna layanan akomodasi, melainkan juga pemilik aset properti di Makkah. Langkah ini membuka peluang baru bagi pelayanan haji dan umrah, sekaligus menghadirkan tantangan besar dalam pengelolaan investasi dan manfaatnya bagi jemaah.
Setiap tahun, ratusan ribu jemaah Indonesia berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Jutaan lainnya datang untuk melaksanakan umrah. Di balik perjalanan spiritual tersebut, terdapat urusan besar yang selalu menjadi pekerjaan rumah pemerintah: penginapan, transportasi, konsumsi, dan berbagai layanan pendukung yang harus disediakan selama jemaah berada di Arab Saudi.
Selama bertahun-tahun, Indonesia lebih banyak berada pada posisi sebagai pengguna jasa. Pemerintah dan penyelenggara haji harus bernegosiasi dengan penyedia akomodasi di Makkah dan Madinah, menyewa hotel, mengatur lokasi penginapan, serta memastikan seluruh kebutuhan jemaah terpenuhi. Besarnya jumlah jemaah Indonesia membuat kebutuhan kamar hotel menjadi urusan strategis yang tidak sederhana.
Kini, sebuah langkah baru sedang mengubah posisi tersebut. Melalui Danantara, Indonesia mulai masuk ke dalam bisnis properti dan perhotelan di Makkah. Bukan sekadar menyewa kamar untuk musim haji, melainkan memiliki aset yang dapat dikembangkan menjadi bagian dari ekosistem pelayanan jemaah Indonesia.
Di era Presiden Prabowo Subianto, langkah ini menjadi salah satu perkembangan penting dalam hubungan ekonomi Indonesia-Arab Saudi, sekaligus membuka babak baru dalam pengelolaan kepentingan nasional di Tanah Suci.
Dari Penyewa Menjadi Pemilik Aset
Baca juga: EROPA BERSIAP PERANG DENGAN RUSIA PADA 2030, JERMAN KEMBALI MEMBANGUN KEKUATAN MILITER
Danantara melalui PT Danantara Investment Management (DIM) telah menyelesaikan akuisisi Novotel Thakher Makkah, sebuah hotel yang memiliki 1.461 kamar dan suite. Proses akuisisi dan serah terima hotel tersebut diumumkan pada Agustus 2026.
Langkah itu kemudian disusul penyelesaian akuisisi 14 bidang tanah dengan luas keseluruhan sekitar 4,4 hektare di kawasan Thakher, Makkah, pada Oktober 2026. Kawasan tersebut akan dikembangkan lebih lanjut sebagai bagian dari proyek yang dinamakan Kompleks Bait Jemaah.
Menurut sejumlah pemberitaan, nilai transaksi keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar Rp9,5 triliun atau setara kurang lebih 2 miliar riyal Saudi. Namun, angka tersebut perlu dipahami sebagai nilai yang diberitakan sejumlah media, bukan angka terperinci yang tercantum dalam pengumuman resmi Danantara.
Ada satu aspek yang membuat transaksi ini menarik perhatian. CEO Thakher Development, Faisal Shaker, menyebut Indonesia sebagai negara asing pertama yang memiliki properti di kawasan pengembangan Thakher Makkah. Pernyataan ini memberikan dimensi khusus pada akuisisi tersebut.
Klaim itu tentu harus ditempatkan secara tepat. Indonesia disebut sebagai negara asing pertama yang memiliki properti di kawasan Thakher, bukan berarti menjadi negara asing pertama yang memiliki properti di seluruh wilayah Arab Saudi.
Meski demikian, pencapaian tersebut tetap memiliki arti penting. Indonesia kini memiliki pijakan investasi di salah satu kota paling penting bagi umat Islam. Ini bukan hanya soal nilai komersial sebuah hotel atau luas tanah yang dimiliki, melainkan juga tentang bagaimana sebuah negara dengan jumlah jemaah sangat besar mulai membangun kepentingan ekonomi jangka panjang di tempat tujuan ibadah warganya.
Momentum Perubahan Regulasi Arab Saudi
Peluang investasi ini tidak terlepas dari perubahan kebijakan Arab Saudi. Kerajaan tersebut semakin membuka diri terhadap investasi asing sebagai bagian dari transformasi ekonomi melalui agenda Vision 2030.
Undang-undang baru mengenai kepemilikan properti oleh warga dan entitas non-Saudi mulai berlaku pada 22 Januari 2026. Regulasi ini membuka peluang kepemilikan asing di wilayah-wilayah tertentu, termasuk Makkah dan Madinah, dengan persyaratan dan pembatasan yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi.
Perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya Arab Saudi untuk mendiversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada minyak, dan memperbesar peran sektor pariwisata, termasuk wisata religi.
Makkah dan Madinah memiliki posisi yang sangat istimewa. Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia datang ke kedua kota tersebut. Permintaan terhadap hotel, transportasi, makanan, pusat perbelanjaan, dan berbagai layanan pendukung terus berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah pengunjung.
Bagi Arab Saudi, investasi asing dapat menjadi sumber modal dan mitra untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pelayanan jemaah. Bagi Indonesia, perubahan regulasi itu membuka kesempatan yang selama ini sulit dijangkau: memiliki dan mengelola aset secara langsung di kawasan yang menjadi tujuan perjalanan ibadah jutaan warganya.
Dengan demikian, akuisisi Danantara bukan hanya transaksi bisnis biasa. Langkah tersebut juga mencerminkan pertemuan antara kepentingan ekonomi Arab Saudi dan kebutuhan strategis Indonesia.
Mengapa Kepemilikan Hotel di Makkah Penting Bagi Indonesia?
Persoalan akomodasi merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Setiap musim haji, pemerintah harus memastikan tersedianya kamar dalam jumlah sangat besar, dengan lokasi yang memenuhi kebutuhan mobilitas jemaah.
Semakin dekat penginapan dengan Masjidil Haram, semakin besar pula nilai strategisnya. Jarak berpengaruh terhadap waktu tempuh, kebutuhan transportasi, kondisi fisik jemaah, dan kenyamanan dalam menjalankan ibadah.
Selama ini, penyelenggaraan haji Indonesia sangat bergantung pada mekanisme penyewaan dan kontrak dengan pemilik hotel setempat. Dalam situasi ketika permintaan kamar melonjak pada musim haji, kepastian ketersediaan akomodasi menjadi tantangan tersendiri.
Kepemilikan hotel memberikan alternatif baru. Indonesia memiliki aset yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, tidak hanya ketika musim haji berlangsung, tetapi juga untuk melayani jemaah umrah sepanjang tahun.
Hotel Novotel Thakher dengan 1.461 kamar menjadi modal awal yang konkret. Sementara itu, lahan seluas 4,4 hektare memberikan ruang untuk pengembangan fasilitas tambahan, baik berupa hotel, pusat layanan, sarana konsumsi, maupun fasilitas pendukung lainnya.
Jika dikelola dengan baik, kawasan ini dapat berkembang menjadi pusat pelayanan jemaah Indonesia di Makkah. Konsep Kompleks Bait Jemaah bukan sekadar menyediakan tempat tidur, melainkan membangun ekosistem layanan yang terintegrasi.
Bayangkan sebuah kawasan yang menyediakan penginapan, makanan dengan standar dan cita rasa yang akrab bagi jemaah Indonesia, layanan kesehatan, pusat informasi, fasilitas lansia, hingga dukungan transportasi. Jemaah tidak harus sepenuhnya bergantung pada penyedia layanan yang berbeda-beda karena sebagian kebutuhan dapat dikelola dalam satu sistem.
Bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang memiliki keterbatasan fisik, ketersediaan fasilitas yang dirancang sesuai kebutuhan akan memberikan nilai tambah yang besar. Pelayanan haji tidak cukup hanya diukur dari tersedianya kamar. Kenyamanan, keselamatan, aksesibilitas, dan kemudahan menjalankan ibadah juga harus menjadi ukuran keberhasilan.
Mungkinkah Biaya Haji Menjadi Lebih Murah?
Inilah pertanyaan yang paling ditunggu masyarakat. Apakah kepemilikan hotel dan lahan di Makkah akan membuat biaya haji Indonesia lebih murah?
Secara ekonomi, peluang efisiensi memang terbuka. Pemerintah dan pengelola haji berpotensi mengurangi ketergantungan pada penyewaan akomodasi dari pihak ketiga. Ketersediaan kamar yang dikuasai melalui investasi Indonesia juga dapat memberikan kepastian dalam perencanaan pelayanan jemaah.
Namun, kepemilikan aset tidak otomatis berarti biaya haji akan turun.
Hotel tetap membutuhkan biaya operasional, perawatan, tenaga kerja, pajak, asuransi, dan pengelolaan profesional. Investasi dalam jumlah besar juga harus menghasilkan tingkat pengembalian yang layak. Apabila biaya pengelolaan dan pembiayaan terlalu tinggi, kepemilikan hotel justru dapat menimbulkan beban baru.
Karena itu, manfaat ekonomi proyek ini harus dihitung secara menyeluruh. Bukan hanya berdasarkan potensi pendapatan hotel, tetapi juga berdasarkan penghematan yang benar-benar dapat diberikan kepada penyelenggaraan haji dan umrah Indonesia.
Pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme yang membuat jemaah Indonesia memperoleh manfaat nyata. Misalnya, melalui kontrak penggunaan kamar jangka panjang dengan harga yang kompetitif, pengaturan alokasi kamar untuk musim haji, serta integrasi layanan dengan penyelenggara haji dan umrah.
Jangan sampai aset yang dibeli dengan tujuan strategis bagi kepentingan nasional pada akhirnya hanya beroperasi sebagai hotel komersial biasa yang mengikuti harga pasar tanpa memberikan keuntungan khusus bagi jemaah Indonesia.
Di sinilah ukuran keberhasilan proyek tersebut akan ditentukan. Bukan semata-mata oleh besarnya investasi atau nilai properti, melainkan oleh seberapa jauh investasi itu mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan menekan biaya yang harus ditanggung masyarakat.
Investasi Bisnis Sekaligus Diplomasi Ekonomi
Akuisisi properti di Makkah juga memiliki dimensi geopolitik dan diplomasi ekonomi yang tidak boleh diabaikan.
Arab Saudi merupakan mitra strategis Indonesia. Hubungan kedua negara tidak hanya bertumpu pada urusan keagamaan, tetapi juga mencakup perdagangan, investasi, energi, infrastruktur, dan kerja sama ekonomi yang lebih luas.
Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi berusaha mengubah wajah ekonominya melalui Vision 2030. Kerajaan tersebut ingin menjadi pusat ekonomi, pariwisata, dan investasi global. Pengembangan Makkah sebagai pusat pelayanan jutaan jemaah merupakan bagian penting dari transformasi itu.
Sementara itu, Indonesia memiliki keunggulan sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan salah satu pasar utama perjalanan haji dan umrah. Jumlah jemaah yang besar menciptakan kebutuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan memiliki aset di Makkah, Indonesia berpeluang mengubah besarnya pasar jemaah menjadi kekuatan ekonomi yang lebih produktif. Selama ini, sebagian besar nilai ekonomi dari kebutuhan akomodasi dan layanan jemaah mengalir kepada perusahaan-perusahaan penyedia jasa di negara tujuan. Investasi Danantara membuka peluang agar sebagian nilai ekonomi tersebut dapat dikelola melalui perusahaan dan aset yang dimiliki Indonesia.
Model seperti ini juga dapat memperkuat hubungan bisnis dengan Arab Saudi. Indonesia tidak hanya datang sebagai negara pengirim jemaah, tetapi juga sebagai investor yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur pelayanan di Tanah Suci.
Tentu saja, investasi tersebut tidak boleh dibaca sebagai upaya menguasai atau memonopoli pelayanan haji. Makkah tetap berada di bawah kedaulatan Arab Saudi dan seluruh kegiatan bisnis harus tunduk pada hukum serta regulasi setempat. Posisi Indonesia adalah sebagai mitra investasi yang memiliki kepentingan ekonomi dan pelayanan bagi warganya.
Tantangan Besar di Balik Investasi Rp9,5 Triliun
Di balik peluang tersebut, ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Investasi bernilai besar di luar negeri membutuhkan tata kelola yang transparan, perhitungan bisnis yang matang, dan pengawasan yang kuat.
Pertama, Danantara harus menjelaskan model bisnis yang akan digunakan. Apakah hotel dan lahan itu akan dikelola langsung, diserahkan kepada operator profesional, atau dikembangkan melalui kerja sama dengan mitra lokal? Bagaimana proyeksi pendapatan, tingkat okupansi, biaya operasional, dan pengembalian investasi?
Kedua, perlu ada kejelasan mengenai hubungan antara kepemilikan aset dan penyelenggaraan haji. Danantara merupakan lembaga pengelola investasi, sedangkan penyelenggaraan haji memiliki mekanisme kelembagaan, pembiayaan, dan pengawasan tersendiri. Keduanya perlu terhubung melalui skema kerja sama yang jelas agar kepemilikan hotel benar-benar menghasilkan manfaat bagi jemaah.
Ketiga, pembangunan Kompleks Bait Jemaah harus memperhatikan kebutuhan pengguna. Jemaah Indonesia memiliki karakteristik yang beragam, termasuk banyaknya jemaah lanjut usia. Desain bangunan, akses transportasi, fasilitas kesehatan, pelayanan makanan, dan sistem keamanan harus dirancang dengan standar yang sesuai.
Keempat, pengelolaan investasi harus terbuka terhadap pengawasan publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana aset tersebut dibeli, berapa biaya pengembangannya, siapa operatornya, bagaimana keuntungan dihitung, dan sejauh mana manfaatnya bagi jemaah. Transparansi menjadi penting karena proyek ini membawa nama Indonesia dan menggunakan dana investasi negara yang dikelola melalui Danantara.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa investasi tersebut tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek. Makkah merupakan pasar yang sangat kompetitif. Pengembangan properti dan perhotelan membutuhkan kemampuan membaca tren kunjungan, perubahan regulasi, persaingan usaha, dan kebutuhan jemaah dari berbagai negara.
Mengubah Cara Indonesia Memandang Pelayanan Haji
Selama ini, perdebatan mengenai penyelenggaraan haji Indonesia sering berkisar pada besaran biaya, kuota, antrean panjang, kualitas hotel, transportasi, dan pelayanan jemaah. Semua itu memang penting. Namun, investasi Danantara di Makkah menghadirkan perspektif baru: Indonesia perlu mulai membangun kapasitas ekonomi untuk mendukung pelayanan ibadah warganya.
Kepemilikan hotel dan lahan di Tanah Suci dapat menjadi awal dari perubahan tersebut. Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan mekanisme penyewaan setiap musim haji, tetapi mulai memiliki aset yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
Tentu, jalan menuju tujuan itu masih panjang. Akuisisi hotel dan lahan merupakan tahap awal. Kompleks Bait Jemaah masih harus dikembangkan, model bisnis harus diuji, dan manfaatnya bagi jemaah harus dibuktikan.
Namun, arah kebijakannya memberikan satu pesan penting: pelayanan haji tidak semestinya hanya dipandang sebagai urusan administratif tahunan, melainkan sebagai sektor strategis yang memiliki dimensi ekonomi, investasi, diplomasi, dan kepentingan nasional.
Pada akhirnya, keberhasilan proyek ini tidak akan diukur dari seberapa besar lahan yang dimiliki Indonesia di Makkah, atau seberapa megah bangunan yang kelak berdiri di kawasan Thakher. Ukuran sesungguhnya adalah apakah jemaah Indonesia mendapatkan pelayanan yang lebih baik, lebih aman, lebih nyaman, dan lebih terjangkau.
Jika tujuan itu tercapai, investasi Danantara akan memiliki arti jauh melampaui transaksi properti. Indonesia bukan hanya mengirimkan jutaan umat Islam ke Tanah Suci, tetapi juga mulai membangun pijakan ekonomi untuk mendukung perjalanan ibadah mereka.
Inilah makna strategis dari langkah baru tersebut: mengubah besarnya kebutuhan jemaah Indonesia menjadi peluang investasi yang manfaatnya diharapkan kembali kepada masyarakat. **
Depok, 1 November 2026
Kontak WA: 081286299061. #
