Oleh: johanis kopong
Dari Tanimbar, Kemerdekaan Dimaknai Lewat Pembangunan dan Kerja Nyata
suaraanaknegeri.com, Saumlaki, Senin, 17 Agustus 2026 – Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa, S.E., menegaskan pembangunan daerah harus diarahkan untuk menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Baca juga: DIDING BONENG: NASIB AKTOR TEATER DI INDONESIA (Bagian 3)
Menurut Ricky, semangat kemerdekaan tidak cukup dimaknai melalui seremoni, tetapi harus diwujudkan dalam kerja nyata pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.
Bupati mengatakan pemerintah daerah bersama Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar dr. Juliana Ch. Ratuanak, M.K.M., terus berupaya memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Selama ini saya juga Ibu Wakil Bupati terus bekerja, yaitu ke Jakarta ke pusat untuk bagaimana bisa mencari tambahan anggaran yang pasti,” kata Ricky.
Baca juga: RD Ponsianus Ongirwalu: Seabad PBHK dan Estafet Iman
Ia mengatakan berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Ricky juga menepis anggapan bahwa pemerintah daerah kurang memberikan perhatian kepada masyarakat.
“Bahwa pemerintah kurang perhatian terhadap masyarakat itu tidak benar,” tegasnya.
Menurut dia, pemerintah daerah memilih tidak terlalu banyak mempublikasikan berbagai upaya yang sedang dilakukan di tingkat pusat sebelum hasilnya benar-benar diperoleh. “Kami tidak mempublikasikan, kami menunggu hasil. Biarlah hasil dilihat oleh masyarakat,” ujarnya.
Tambahan Anggaran untuk Pelayanan Dasar
Ricky menyampaikan adanya perhatian pemerintah pusat melalui tambahan dukungan anggaran menjadi bagian penting bagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam menghadapi keterbatasan fiskal.
Ia berharap dukungan tersebut dapat membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan mendasar, termasuk penyelesaian pembayaran gaji serta sejumlah pelayanan dasar.
“Mohon doa dan dukungan. Saya rasa juga masyarakat juga terus berdoa, akhirnya sudah ada perhatian dari pemerintah pusat, berikan tambahan dana untuk menyelesaikan gaji dan beberapa pelayanan dasar,” katanya.
Bupati berharap kebijakan tersebut dapat memberikan ruang fiskal yang lebih baik bagi daerah pada tahun-tahun mendatang.
“Semoga dengan adanya penambahan dana dan di tahun 2027 bisa direlaksasi sehingga kami betul-betul bisa buktikan pelayanan-pelayanan yang adil dan makmur seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” tutur Ricky.
Bagi Ricky, arah pembangunan tersebut sejalan dengan visi dan misi yang dibangun bersama Wakil Bupati sejak awal kepemimpinan.
Ia menegaskan cita-cita pembangunan harus bermuara pada terciptanya masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang memperoleh pelayanan secara adil serta memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan.
Kerja Bersama Menjadi Kunci
Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar dr. Juliana Ch. Ratuanak, M.K.M., mengatakan kepemimpinan daerah merupakan amanah yang harus dijalankan dengan ketulusan dan integritas.
“Ini merupakan amanah dari Tuhan sehingga kami akan berupaya untuk bergerak bekerja dengan segala ketulusan dan bekerja secara berintegritas untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan,” kata Juliana.
Menurutnya, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri dalam membangun daerah kepulauan dengan karakteristik geografis dan tantangan pelayanan yang kompleks.
“Kami berupaya dengan sekuat tenaga dan tidak mungkin bekerja sendiri. Kita bekerja bersama dan juga proaktif, sehingga apa yang diprogramkan lewat visi-misi dapat kita wujudkan dan membuat masyarakat menjadi sejahtera dan makmur untuk keadilan dan kemakmuran masyarakat,” ujarnya.
Juliana mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil bagian dalam pembangunan sehingga program pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata.
Pohon Tumbang Jadi Evaluasi
Selain berbicara mengenai pembangunan dan anggaran, Bupati Ricky juga menanggapi insiden pohon tumbang yang terjadi menjelang pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di sekitar Desa Sifnana.
Pohon di depan salah satu sekolah di Desa Sifnana roboh dan menyebabkan sejumlah warga mengalami luka ringan. Tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian tersebut.
“Yang namanya bencana kami tidak tahu. Tiba-tiba tadi sebelum dimulainya acara Upacara 17 Agustus tiba-tiba pohon di depan sekolah Sifnana roboh dan puji Tuhan hanya luka-luka ringan, tidak ada menimbulkan korban nyawa,” kata Ricky.
Ia berharap warga yang mengalami luka segera pulih.
“Semoga para korban sudah tertangani, semoga lekas sembuh,” ujarnya.
Peristiwa tersebut sekaligus menjadi perhatian pemerintah daerah terkait keberadaan pohon-pohon besar di kawasan perkotaan Saumlaki, terutama menghadapi kondisi angin kencang.
Ricky mengatakan pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Sifnana dan Dinas Lingkungan untuk melakukan penanganan.
“Kami akan bicarakan juga dengan pihak Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan juga Dinas Lingkungan,” katanya.
Ia memastikan langkah penanganan akan dilakukan untuk mencegah kejadian serupa membahayakan masyarakat.
“Yang pasti kami akan menugaskan Dinas Lingkungan untuk segera membersihkan dan berkoordinasi dengan pihak desa,” ujarnya.
DPRD: Kemerdekaan Harus Berdampak pada Masyarakat
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Apolonia Laratmase mengatakan HUT ke-81 Kemerdekaan RI harus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan mendorong terwujudnya masyarakat yang maju serta berkeadilan.
“Untuk masyarakat yang berwibawa, maju dan berkeadilan itu harapan kami. Dan semoga di hari ulang tahun RI ke-81 ini kita berharap sesuai dengan visi dan misi Presiden, Gubernur sampai dengan kepala daerah, Bupati, bahwa masyarakat lebih khusus di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini untuk masyarakat yang maju dan berkeadilan,” kata Apolonia.
Menurutnya, kemerdekaan harus diisi dengan semangat persatuan dan kesatuan serta kerja bersama untuk mewujudkan pembangunan.
“Semoga makna kemerdekaan ini diwujudkan dengan semangat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan segala visi dan misi untuk memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, lebih di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di Bumi Duan Lolat ini,” ujarnya.
Tambahan TKD Dinilai Membantu Daerah
Apolonia juga menilai tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat memiliki arti penting bagi daerah yang memiliki keterbatasan pendapatan asli daerah.
“Pemerintah pusat, khusus Presiden RI, memberikan perhatian serius kepada setiap daerah dan memang transferan tambahan TKD dari pemerintah pusat untuk daerah-daerah itu merupakan kebutuhan kita untuk menindaklanjuti kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan di daerah-daerah yang belum dapat dipenuhi,” katanya.
Menurutnya, tambahan transfer tersebut membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan yang belum dapat dibiayai secara optimal melalui kemampuan fiskal daerah.
“Apalagi di daerah-daerah yang PAD-nya sangat terbatas, transferan itu membantu kami,” ujarnya.
DPRD Perjuangkan Aspirasi ke Pemerintah Pusat
Apolonia menjelaskan perjalanan anggota DPRD ke Jakarta untuk bertemu kementerian terkait merupakan bagian dari fungsi koordinasi dan penyampaian aspirasi masyarakat.
“Selama ini DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan kegiatan ke pusat itu yang dinamakan rapat koordinasi. Kita berkenaan dengan kementerian terkait, berkoordinasi itu adalah untuk menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada kami,” katanya.
Ia mengatakan DPRD juga bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada pemerintah pusat.
“Kemudian itu bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kita di daerah itu pemerintah pusat melalui kementerian,” ujarnya.
Renovasi Gedung DPRD Masih Menyesuaikan Fiskal Daerah
Apolonia turut menjelaskan mengenai kondisi gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang belum mendapatkan renovasi sebagaimana direncanakan.
Menurutnya, kebutuhan tersebut tetap menjadi perhatian. Namun, pemerintah daerah harus mempertimbangkan kondisi keuangan dan menentukan prioritas pelayanan.
“Harapan kita dengan peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia ini kita akan lebih melakukan kebijakan atau menganggarkan kegiatan-kegiatan yang lebih baik, sekali lagi mempertimbangkan ketersediaan anggaran kita,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa sebelumnya telah tersedia anggaran Rp7 miliar untuk renovasi kantor DPRD. “Kita sama-sama tahu bahwa sebenarnya tahun 2025 itu sudah dianggarkan Rp7 miliar untuk renovasi kantor DPRD, tapi ada kegiatan ataupun kebijakan yang lebih urgen, yaitu pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Menurut Apolonia, kebutuhan pelayanan kesehatan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengalihan prioritas anggaran. “Karena itu kami meminta anggarannya itu dialokasikan untuk pelayanan kesehatan, dalam hal ini Rumah Sakit Magretti, dan kantor DPRD itu tetap menjadi skala prioritas, tetapi selagi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kita mengutamakan pelayanan kesehatan, pendidikan,” katanya.
Ia menegaskan kebutuhan renovasi gedung DPRD tetap diperjuangkan melalui proses pembahasan anggaran dan perencanaan daerah. “Ini selalu kami masukkan, tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa kita punya kemampuan keuangan daerah yang terbatas, apalagi di 2026 ini kami mengalami efisiensi atau pengurangan transferan ke daerah,” ujarnya.
Menurutnya, pengurangan TKD membuat sejumlah agenda pembangunan harus disesuaikan. “Transferan keuangan daerah itu mengalami pengurangan yang cukup besar. Itu harus dimaklumi karena itu bukan berarti kantornya tidak ada, sudah dianggarkan, tapi kami kekurangan transferan itu. Maksudnya kita menunda,” katanya.
Doa Kemerdekaan: Merawat Keutuhan Bangsa
Pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga memanjatkan doa bagi bangsa dan masyarakat.
Dalam doa tersebut, semangat perjuangan para pahlawan dimaknai sebagai kekuatan untuk mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata, inovasi dan pengabdian.
“Jadikan semangat perjuangan sebagai alat untuk terus menjadikan kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab, kerja nyata, inovatif dan pengabdian,” demikian bagian doa yang disampaikan.
Ia memohon agar bangsa Indonesia diberikan kekuatan untuk menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. “Allah yang Maha Bijaksana, Engkau adalah sumber kekuatan dan kebajikan untuk merawat keutuhan bangsa, kearifan untuk merangkul kesatuan dalam keberagaman serta kesediaan untuk berbuat gotong royong dalam semangat persaudaraan sejati,” ucapnya.
Doa juga dipanjatkan agar Indonesia dijauhkan dari perpecahan, permusuhan dan bencana. “Jauhkan kami dari segala bentuk perpecahan, permusuhan, bencana dan segala sesuatu yang dapat memutuskan eksistensi bangsa ini,” katanya.
Perhatian khusus juga diberikan kepada masyarakat yang terdampak gempa bumi di Flores. Selain itu, doa dipanjatkan agar Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur.
“Jadikan Indonesia bangsa yang berdaulat dalam menentukan masa depannya, adil dalam perlakuan kepada rakyat serta makmur dalam kesejahteraan,” demikian bagian doa tersebut.
Remisi HUT Kemerdekaan
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga diisi dengan pemberian remisi umum kepada narapidana serta pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan pemasyarakatan.
Pemberian remisi tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia serta diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keputusan tersebut memuat pemberian remisi umum tahun 2026 kepada narapidana dan pengurangan masa pidana umum kepada anak binaan pemasyarakatan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam keputusan.
Dokumen keputusan ditetapkan di Jakarta pada 17 Agustus 2026 melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Kemerdekaan dan Tanggung Jawab Pembangunan
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Kepulauan Tanimbar akhirnya mempertemukan satu pesan utama dari pemerintah daerah dan DPRD: kemerdekaan harus diterjemahkan menjadi kerja nyata.
Bagi Bupati Ricky Jauwerissa, pembangunan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur, tetapi juga kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan dasar dan kesejahteraan secara adil bagi masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah terus mengupayakan dukungan pemerintah pusat. Sementara DPRD menegaskan pentingnya koordinasi dan penyampaian aspirasi masyarakat ke tingkat pusat.
Momentum kemerdekaan pun menjadi pengingat bahwa pembangunan Tanimbar membutuhkan kerja bersama, integritas, partisipasi masyarakat dan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan dasar rakyat.
Dengan semangat tersebut, cita-cita menghadirkan Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang adil, makmur dan sejahtera diharapkan tidak berhenti sebagai visi, tetapi diwujudkan melalui kebijakan dan pelayanan yang dapat dirasakan masyarakat.
