Biak|Suara Anak Negeri – Wakil Ketua Kelompok Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor, Absalom Rumkorem, S.Pt., M.M., melaksanakan kegiatan Reses Tahap II di Distrik Aimando Padaido pada Rabu (19/8/2026). Kegiatan penyerapan aspirasi ini berlangsung dengan dihadiri oleh perwakilan dari tiga pilar utama masyarakat atau “3 Tungku”, yakni unsur Tokoh Adat, Pimpinan Gereja, dan Aparatur Pemerintah setempat, bersama dengan perwakilan perempuan, pemuda, dan unsur kesehatan.
Kehadiran kolaboratif dari ketiga unsur tersebut menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam menyelesaikan permasalahan publik di wilayah kepulauan, di mana peran adat, spiritualitas, dan birokrasi saling melengkapi dalam menjaga harmoni sosial.
Baca juga: Penutupan PKKMB UNCRI 2026/2027 Berpadu dengan Dies Natalis ke-24
Konsistensi Keluhan Pemadaman Listrik di Tiga Kampung
Salah satu temuan mencolok selama reses adalah konsistensi keluhan masyarakat terkait pasokan listrik. Warga dari ketiga kampung yang dikunjungi—meliputi area Pasi, Yenmanaina, dan Kanai—menyampaikan keluhan yang sama regarding pemadaman listrik rutin setiap pukul 24.00 WIT.
Bagi masyarakat pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, pemadaman tengah malam ini sangat merugikan karena mengganggu proses pembuatan es batu untuk pengawetan hasil tangkapan. Hal ini berdampak langsung pada penurunan kualitas ikan dan harga jual di pasar. Warga mendesak PT PLN untuk mengevaluasi jadwal operasional dan mempertimbangkan penyediaan listrik 24 jam penuh guna mendukung ketahanan ekonomi lokal.
Baca juga: 246 Calon Mahasiswa Ikuti PKKMB UNCRI 2026
Desakan Kuota BBM Khusus Nelayan dan Perumahan Layak Huni
Selain isu energi, masyarakat juga menyuarakan dua kebutuhan mendesak lainnya. Pertama, adanya permintaan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi khusus untuk sektor perikanan. Warga mengeluhkan bahwa alokasi BBM saat ini sering habis di pangkalan resmi dan terpaksa dibeli dari pengecer dengan harga tinggi, yang semakin membebani operasional melaut. Mereka berharap pemerintah daerah dapat mengawal distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran bagi nelayan tradisional.
Kedua, isu perumahan layak huni menjadi sorotan serius. Banyak warga menyatakan bahwa kondisi tempat tinggal mereka saat ini belum memenuhi standar kesehatan dan keamanan dasar. Masyarakat mendesak Pemkab Biak Numfor untuk mengalokasikan anggaran pembangunan atau renovasi rumah tidak layak huni, khususnya bagi keluarga prasejahtera, sebagai wujud nyata peningkatan kualitas hidup masyarakat kepulauan.
Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, dan Mitigasi Abrasi
Di sektor pendidikan, masyarakat melaporkan keterbatasan jumlah guru PNS, kendala administratif guru honorer/YPK, serta bangunan sekolah yang perlu renovasi. Hambatan mobilitas tenaga pendidik akibat ketergantungan pada perahu warga juga menjadi catatan penting, dengan desakan penyediaan transportasi dinas seperti motor tempel.
Di bidang kesehatan, warga kembali menagih realisasi pengadaan ambulans laut untuk evakuasi darurat ke RSUD Biak. Isu stunting juga mendapat perhatian, di mana Absalom Rumkorem berkomitmen menjadi orang tua asuh bagi sembilan anak penderita stunting berat dan mendorong program gizi serta KB.
Sementara itu, dalam kunjungan ke Kampung Kanai pada malam hari, ancaman abrasi pantai yang menggerus area gedung gereja dan pemukiman menjadi fokus mitigasi bencana. Warga juga mengusulkan pembangunan jalan setapak sepanjang 170 meter dan fasilitas sekolah baru untuk meningkatkan aksesibilitas dan layanan pendidikan.
Komitmen Tindak Lanjut Legislatif
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Absalom Rumkorem berjanji akan membawa seluruh masukan ke sidang paripurna DPRK Biak Numfor untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme anggaran dan pengawasan.
“Kami akan mendorong eksekutif untuk memberikan kepastian hukum dan anggaran, terutama untuk masalah kelistrikan, kuota BBM nelayan, perumahan layak huni, serta penanganan abrasi yang sudah kritis. Ini adalah prioritas kami demi kesejahteraan masyarakat Aimando Padaido,” tegasnya.
Melalui reses ini, DPRK Biak Numfor berupaya memastikan bahwa suara rakyat di wilayah terpencil tidak hanya didengar, tetapi juga diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang responsif, dengan melibatkan sinergi penuh dari unsur adat, gereja, dan pemerintah.
Penulis: Anis Rumaropen
