Laporan: Nuyang Jaimee
JAKARTA, 14 Agustus 2026 — Puluhan personel kepolisian mendatangi dan mendekati kelompok seniman yang tergabung dalam Front Penggerak Seni Taman Ismail Marzuki (FPS-TIM) saat menggelar Jumat Aksi Seni (JAS) sore ini di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Jumat (14/8).
Kehadiran aparat tersebut menjadi salah satu peristiwa yang menarik perhatian dalam aksi yang kembali menjadikan seni sebagai medium penyampaian kritik terhadap persoalan tata kelola dan arah pengelolaan TIM.
Baca juga: Jelang HUT RI ke-81, Bhabinkamtibmas Abat Ajak Warga Kibarkan Merah Putih
JAS kali ini merupakan bagian dari rangkaian gerakan FPS-TIM yang sebelumnya telah berlangsung melalui konsolidasi seniman, diskusi, aksi unjuk rasa dan unjuk karya, hingga karnaval serta penyerahan petisi ke Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (12/8).
Baca juga: Polsek Selaru Gelar Bakti Sosial, Bersihkan Lingkungan Desa Adaut
Rangkaian tersebut dilakukan untuk menyuarakan keberatan terhadap berbagai kebijakan pengelolaan TIM yang oleh FPS-TIM dinilai berpotensi menggeser fungsi pusat kesenian menjadi kawasan yang semakin berorientasi komersial.
Kehadiran puluhan polisi di tengah kegiatan seni menjadi perhatian karena aksi FPS-TIM berlangsung sebagai penyampaian aspirasi melalui kegiatan kebudayaan. Para seniman tidak hanya melakukan orasi, tetapi menggunakan poster, pertunjukan, pembacaan karya, diskusi dan berbagai bentuk ekspresi seni untuk menyampaikan kritik.
JAS dan Rangkaian Perlawanan FPS-TIM
Jumat Aksi Seni 14 Agustus bukanlah aksi yang berdiri sendiri. Pada 25 Juli, FPS-TIM menggelar aksi Unjuk Rasa, Unjuk Karya di TIM. Aksi tersebut menyampaikan penolakan terhadap model pengelolaan TIM yang dinilai mengedepankan orientasi komersial dan berpotensi menggeser fungsi utama TIM sebagai pusat penciptaan, pengembangan, apresiasi, dan pendidikan seni budaya.
Jumat Aksi Seni pada 7 Agustus, ketika seniman melakukan karnaval di kawasan TIM, membawa keranda bertuliskan “TIM Sudah Mati”, memasang poster-poster perlawanan, dan melanjutkan aksi dengan dialog publik di pelataran TIM.
Dalam dialog tersebut, persoalan tidak hanya berhenti pada keberadaan hotel dan komersialisasi fasilitas.
Dari JAS ke Balai Kota
Dua hari setelah JAS 7 Agustus, FPS-TIM membawa persoalan tersebut yang termaktub dalam TRITURA FPS TIM ke tingkat kebijakan pemerintahan melalui aksi pada Rabu, 12 Agustus 2026.
JAS hari ini dapat dilihat sebagai kelanjutan dari proses yang sama. Seniman mempertanyakan apakah TIM masih berfungsi sebagai pusat kesenian yang memberikan ruang luas bagi proses kreatif, atau semakin bergerak menjadi kawasan dengan orientasi ekonomi.
Komersialisasi ruang seni, biaya penggunaan fasilitas, akses komunitas independen, serta pengelolaan kawasan oleh Jakpro menjadi bagian dari kritik tersebut.
Persoalan hotel juga menjadi salah satu simbol perdebatan. Seniman mempertanyakan keberadaan fasilitas hospitality di kawasan TIM karena dalam perjalanan revitalisasi pernah muncul gagasan Wisma Seniman yang dikaitkan dengan kebutuhan akomodasi para pelaku seni.
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah fasilitas tersebut benar-benar memberikan keberpihakan kepada seniman atau lebih mengikuti mekanisme komersial seperti hotel pada umumnya.
Ketika Polisi Hadir di Tengah Aksi Seni
Dalam konteks itulah kehadiran puluhan polisi pada JAS 14 Agustus menjadi peristiwa yang patut dicatat dalam perjalanan gerakan FPS-TIM.
TIM selama ini dikenal sebagai pusat kesenian dan ruang publik kebudayaan tempat seniman melakukan pertunjukan, pameran, diskusi, pendidikan, penelitian dan berbagai aktivitas kreatif. Ketika ruang tersebut menjadi lokasi penyampaian kritik terhadap kebijakan pengelolaannya, hubungan antara keamanan dan kebebasan berekspresi menjadi isu yang tidak dapat diabaikan.
Pertanyaan yang muncul bukan semata mengapa polisi hadir, tetapi bagaimana negara memperlakukan kritik yang disampaikan melalui kesenian. Jika kehadiran aparat dimaksudkan untuk memastikan keamanan, maka pengamanan seharusnya berjalan proporsional dan memungkinkan kegiatan seni berlangsung tertib.
Sebaliknya, jika kehadiran aparat dipersepsikan sebagai tekanan terhadap kegiatan menyampaikan pendapat, maka diperlukan penjelasan yang transparan agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Sebab seni dan kritik pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan demokratis. Pusat kesenian tidak hanya membutuhkan panggung untuk pertunjukan, tetapi juga membutuhkan ruang bagi perbedaan pendapat, perdebatan, dan kritik terhadap kebijakan kebudayaan.
Mempertahankan Marwah Pusat Kesenian.
JAS 14 Agustus dengan demikian menjadi kelanjutan dari perjalanan FPS-TIM, bukan titik akhir. Setelah aksi di TIM, penyerahan TRITURA ke Balai Kota, dan kini kembali menggelar aksi seni di pusat kesenian tersebut, FPS-TIM terus membawa satu tuntutan utama: mengembalikan marwah Taman Ismail Marzuki sebagai Pusat Kesenian Jakarta. [PM]
