KALBAR, SUARA ANAK NEGERI|paya menurunkan Gibran tidak lagi di jalanan, atau dialog yang membuat urat leher keluar. Upaya itu beralih ke Senayan. Begitu dimulai persidangan, lebih 25 orang wakil rakyat teken HMP. Nasib Gibran tinggal menghitung hari. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Senayan mulai berasap. Bukan karena korsleting AC gedung DPR, melainkan gara-gara selembar kertas mendadak lebih panas dari wajan tukang gorengan. Lebih dari 25 anggota DPR, menurut Mardani Ali Sera, sudah membubuhkan tanda tangan untuk mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Jumlahnya akan terus bertambah, lintas fraksi pula. Tapi ingat, tanda tangan itu masih atas nama pribadi, bukan keputusan resmi fraksi. Puan Maharani juga sudah mengakui pimpinan DPR menerima usulan tersebut. Jadi, bola sekarang sudah masuk kandang Senayan. Tinggal dilihat, siapa berani menendang dan siapa pura-pura cedera.
Baca juga: KASUS PENYADAPAN DAN UJIAN BERAT REFORMASI POLRI DI ERA SUYUDI
Pangkal keributan ini adalah dua putusan pengadilan yang disebut sudah final dan mengikat. Mahkamah Konstitusi tidak menemukan bukti ijazah atau dokumen setara SMA. Sementara Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyetaraan tidak sah dan harus dimusnahkan. Dua putusan ini kemudian menjadi amunisi politik bagi mereka yang mendorong DPR menggunakan HMP.
Dari pada memakai hak angket yang prosesnya bisa sepanjang sinetron 1.000 episode, HMP dianggap lebih tepat untuk membawa persoalan ini ke tahap berikutnya. Ray Rangkuti mendorong DPR segera menggunakan hak tersebut agar polemik tidak berputar-putar seperti kipas angin rusak.
Adi Prayitno menilai peluang dukungan parlemen cukup terbuka. Sementara Agung Baskoro mengingatkan, sikap partai masih bisa berubah. PDIP dan PKS terlihat aktif, Golkar dan Demokrat mulai melirik, sedangkan Gerindra masih memasang wajah poker. Maklum, politik itu bukan permainan ular tangga. Hari ini kawan, besok bisa jadi lawan, lusa mendadak satu meja makan.
Di media sosial X, netizen sudah lebih dahulu menggelar sidang paripurna virtual. Ada menjelaskan tahapan HMP: minimal 25 tanda tangan, dilanjutkan pembahasan dan persetujuan paripurna dengan kuorum dua pertiga, kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Jika memenuhi persyaratan konstitusional, proses berikutnya dapat melibatkan MPR.
Ada pula mendesak DPR segera bertindak demi menghadirkan pemimpin dianggap credible. Bahkan ada netizen yang meramal 99,9999 persen status Gibran bakal selesai dalam waktu dekat. Wah, angka desimalnya sudah mengalahkan akurasi ramalan cuaca.
Yanuar Arif Wibowo, anggota PKS terlihat keluar ruang paripurna sambil mengangkat kertas bertuliskan, “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan”. Ini bukan lagi politik, sudah seperti promosi film laga, pemeran utama belum tentu mundur, penonton sudah beli tiket.
Tetapi, jangan buru-buru membunyikan lonceng kematian politik. Prosesnya masih di pintu pertama. Belum ada pembahasan formal dalam paripurna, belum ada pemungutan suara, apalagi keputusan pemakzulan.
HMP bukan tombol ajaib sekali ditekan langsung membuat Wakil Presiden kehilangan jabatan. Ada prosedur konstitusional harus dilalui, termasuk pemeriksaan di MK dan tahapan di MPR.
So, sekarang kita tunggu saja. Apakah tanda tangan itu akan berkembang menjadi keputusan politik atau berakhir menjadi koleksi kertas bersejarah di lemari DPR?
Yang jelas, Senayan sedang menyiapkan episode baru. Rakyat tinggal menyediakan kopi, gorengan, dan obat sakit kepala. Sebab kalau urusan politik sudah masuk babak konstitusi, biasanya paling lama menunggu adalah rakyat. Yang paling cepat berubah justru posisi kursi para politikus.
“Mundur atau dimundurkan. Tiga kader PSI sudah mundur, tak ada lagi di kabinet. Simpel dan clear. Seandainya Gibran juga mundur saat ini, prosesnya pasti seperti kader PSI ya, Bang.”
“Mestinya begitu, wak. Cuma orangnya belum mau mundur. Opsi kedua ya dimundurkan.” Ups
Foto Ai hanya ilustrasi
Rosadi Jamani
#camanewak
#jurnalismeyangmenyapa
#JYM
