Oleh: Johanis Kopong
Balai PK Kupang Sosialisasikan Perizinan, Pelaku Usaha Perikanan Tanimbar Diminta Tertib Administrasi
Saumlaki | suaraanaknegeri.com – Selasa, 10 November 2026. Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Balai Pengelolaan Kelautan (BPKel) Kupang, Muhammad Hilmi, ST, menegaskan pentingnya pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan pemanfaatan jenis ikan, khususnya jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam daftar Appendix CITES.
Baca juga: Labschool Beauty Action 2026: Mengasah Keterampilan Vokasi Lewat Layanan Manicure & Nail Art Gratis
Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan materi dalam kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, yang berlangsung di Buritan Cafe, Saumlaki, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Balai Pengelolaan Kelautan Kupang, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman sekaligus menyamakan persepsi antara pemerintah, pelaku usaha perikanan, dan pemangku kepentingan mengenai alur pelayanan serta tata cara pengajuan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pemaparannya, Muhammad Hilmi menjelaskan bahwa sejak 2026, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis, pelayanan pemanfaatan jenis ikan untuk wilayah Maluku dan sejumlah wilayah Papua berada dalam lingkup tugas Balai Pengelolaan Kelautan Kupang.
Menurutnya, perubahan kewenangan tersebut perlu diketahui oleh para pelaku usaha agar tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen perizinan maupun administrasi pengiriman hasil perikanan.
Perlindungan dan Pemanfaatan Jenis Ikan Harus Sesuai Aturan
Hilmi menjelaskan, pengelolaan jenis ikan dilindungi maupun yang masuk dalam kategori Appendix CITES memiliki dasar hukum yang jelas. Ketentuan tersebut antara lain mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendix CITES.
Ia menegaskan, status perlindungan suatu jenis ikan tidak serta-merta berarti seluruh bentuk pemanfaatannya dilarang. Namun, pemanfaatannya harus mengikuti klasifikasi perlindungan, ketentuan kuota, serta persyaratan perizinan yang berlaku.
“Bukan berarti karena dia dilindungi tidak bisa dimanfaatkan. Tetapi bisa, sesuai cara dan ketentuan yang berlaku,” demikian penjelasan Hilmi dalam pemaparannya.
Ia juga menerangkan bahwa terdapat perbedaan antara jenis ikan yang dilindungi penuh, dilindungi terbatas, dan jenis ikan yang memiliki kemiripan atau dikenal dengan istilah *look-alike species*.
Untuk jenis ikan yang dilindungi penuh, pemanfaatannya tidak diperbolehkan sesuai ketentuan perlindungan yang berlaku. Sementara jenis ikan yang dilindungi terbatas dapat dimanfaatkan dalam kondisi tertentu dengan memenuhi persyaratan, termasuk ketentuan kuota dan dokumen perizinan.
Adapun jenis ikan yang masuk kategori *look-alike species* tetap memerlukan proses registrasi dan rekomendasi sesuai ketentuan yang ditetapkan.
SAJI Menjadi Instrumen Pelayanan Perizinan
Lebih lanjut, Hilmi memaparkan bahwa pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilakukan melalui sistem elektronik atau aplikasi e-SAJI yang dapat diakses melalui laman saji.kkp.go.id.
Melalui sistem tersebut, terdapat dua bentuk pelayanan utama, yakni penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) dan penerbitan surat rekomendasi.
Dokumen SAJI diperlukan untuk mendukung legalitas pengangkutan jenis ikan tertentu sesuai kategori perlindungan dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, pelaku usaha diminta memahami jenis dokumen yang harus dipenuhi sebelum melakukan pengiriman hasil perikanan.
Hilmi juga mengingatkan bahwa pengurusan dokumen harus disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha, asal produk, tujuan pengiriman, serta status perlindungan komoditas yang dimanfaatkan.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut menjelaskan pentingnya kelengkapan dokumen pendukung, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), identitas pelaku usaha, dokumen asal-usul produk, serta persyaratan teknis lainnya sesuai jenis layanan yang diajukan.
Ia menambahkan, pelayanan secara daring diharapkan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengakses layanan tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pelayanan.
Kadis Perikanan Dorong Kepatuhan dan Kemudahan Berusaha
Sebelumnya, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Poly Matitaputty, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Balai Pengelolaan Kelautan Kupang atas pelaksanaan sosialisasi tersebut di Saumlaki.
Ia menilai kegiatan ini penting mengingat Kepulauan Tanimbar memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar, sehingga membutuhkan pengelolaan yang terarah, berkelanjutan, serta didukung kepatuhan terhadap regulasi.
Menurut Matitaputty, pemanfaatan sumber daya perikanan tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena ketersediaan sumber daya alam memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, mekanisme perizinan menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan pemanfaatan berjalan sesuai peruntukan.
Ia juga menyoroti perlunya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam menyelesaikan berbagai kendala perizinan yang selama ini dihadapi di lapangan.
Matitaputty berharap, melalui sosialisasi tersebut, pelaku usaha memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur perizinan sehingga dapat menjalankan kegiatan usahanya secara tertib dan memperoleh kepastian dalam berusaha.
Selain aspek kepatuhan, ia turut mendorong pengembangan investasi, peningkatan nilai tambah produk perikanan, serta penguatan sarana pendukung seperti fasilitas penyimpanan hasil tangkapan dan infrastruktur perikanan.
DPMPTSP Ingatkan Pelaku Usaha Pahami OSS dan KBLI
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Endy F. Angwarmase, dalam pemaparannya mengingatkan pelaku usaha agar tidak hanya berorientasi pada penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), tetapi juga memahami keseluruhan ketentuan perizinan berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).
Ia menjelaskan, pemahaman terhadap klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI), tingkat risiko kegiatan usaha, serta persyaratan dasar menjadi hal penting sebelum pelaku usaha mengajukan perizinan.
Menurutnya, ketidaktepatan dalam menentukan bidang usaha utama dan bidang usaha pendukung dapat menimbulkan persoalan administrasi maupun ketidaksesuaian perizinan di kemudian hari.
“Prinsipnya sederhana sebenarnya, kita bisa berproses dari mana saja. Yang penting tersedia internet dan fasilitas, tetapi pelaku usaha harus memahami terlebih dahulu tentang apa yang akan diproses,” jelasnya dalam pemaparan.
Endy juga mengingatkan pentingnya penggunaan alamat surat elektronik (email) perusahaan dan nomor telepon yang aktif untuk menjaga akses akun OSS. Hal tersebut diperlukan agar pelaku usaha tidak mengalami kendala ketika melakukan perubahan data maupun pengurusan perizinan lanjutan.
Ia menekankan bahwa pemenuhan persyaratan dasar, seperti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan dokumen lingkungan, harus diperhatikan sebelum melanjutkan proses perizinan berusaha.
Pelaku Usaha Diharapkan Lebih Tertib dan Produktif
Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, sejumlah pelaku usaha menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, terutama berkaitan dengan persyaratan administrasi, akses pembiayaan, dan kepastian proses perizinan.
Menanggapi persoalan pembiayaan, Kepala Dinas Perikanan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk membantu pelaku usaha melalui dukungan administrasi dan rekomendasi teknis sesuai kewenangan dinas.
Ia menjelaskan, pelaku usaha yang membutuhkan dukungan pembiayaan dapat menyiapkan proposal usaha untuk diajukan kepada pihak perbankan. Dinas Perikanan juga dapat membantu memberikan keterangan mengenai status dan aktivitas usaha perikanan sebagai bagian dari dokumen pendukung, sepanjang memenuhi ketentuan.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman mengenai prosedur perizinan, tetapi juga memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menciptakan iklim usaha perikanan yang tertib, transparan, dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Dengan demikian, potensi sumber daya kelautan dan perikanan daerah diharapkan dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah.
(Sumber: Balai Pengelolaan Kelautan Kupang, materi sosialisasi dan pemaparan narasumber pada kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 10 November 2026.)
