Jumat, 16 Oktober 2026

Suara Anak Negeri News - Mengulas Tuntas Kompleksitas Persoalan Politik, Ekonomi, Pendidikan, Religi, Dll

Bupati Tanimbar Tegaskan Pengawasan Guru dan Nakes di Desa

​Oleh: Johanis Kopong

​

​Bupati Tanimbar Soroti Absensi Guru dan Tenaga Kesehatan

Baca juga: PWI Maluku Tenggara Tegaskan Penataan Organisasi dan Verifikasi Anggota

​Saumlaki | suaraanaknegeri.com – Jumat, 16 Oktober 2026 – Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kehadiran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di wilayah desa. Ia meminta kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak mengabaikan persoalan pelayanan dasar masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan.

​Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan serta Aset Desa di Aula Hotel Galaxy Saumlaki, Kamis (15/10/2026). Kegiatan ini diikuti kepala desa dan ketua BPD dari 10 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

​Pengelolaan Keuangan Desa Harus Transparan

​Dalam arahannya, Ricky menekankan bahwa anggaran desa merupakan amanat masyarakat yang harus dikelola secara terukur, transparan, dan akuntabel. Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa melalui kegiatan Bimtek perlu diikuti dengan kesungguhan dan penerapan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Baca juga: RD Ponsianus Ongirwalu Berbagi Kasih, Anak-Anak Hebat Diajak Menjadi Utusan Kristus

​Ia juga mengingatkan pentingnya hubungan kerja yang harmonis antara kepala desa dan BPD. Menurutnya, kedua unsur tersebut memiliki kedudukan sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, bukan sebagai pihak yang saling berhadapan.

​“Kepala desa dan BPD merupakan mitra yang sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Bukan atasan dan bawahan, serta bukan pula pesaing satu sama lain,” tegas Ricky.

​Ia berharap komunikasi dan koordinasi antara kedua unsur tersebut terus diperkuat agar kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas. Selain itu, aparatur desa diminta memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan bebas dari praktik pungutan liar.

​Kehadiran Guru dan Tenaga Kesehatan Jadi Perhatian

​Selain tata kelola keuangan, Bupati Ricky menyoroti persoalan kehadiran guru dan tenaga kesehatan berdasarkan temuan yang disampaikannya dari kunjungan kerja ke sejumlah desa.

​Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius, termasuk melalui pengawasan dan pelaporan oleh pemerintah desa.

​“Saya meminta agar setiap kepala desa memperhatikan kehadiran guru dan tenaga kesehatan di wilayahnya. Jangan sampai ada anak-anak kita yang terlantar pendidikannya hanya karena guru tidak hadir menjalankan tugas selama berbulan-bulan,” ujarnya.

​Ricky menegaskan bahwa kepala desa memiliki peran penting dalam menyampaikan kondisi pelayanan publik di wilayah masing-masing. Pengawasan tersebut diperlukan agar persoalan ketidakhadiran petugas dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.

​Ia juga menyampaikan bahwa kelalaian dalam memperhatikan sektor pendidikan akan menjadi bahan evaluasi terhadap kepemimpinan kepala desa.

​“Saya tegaskan kembali, apabila persoalan pendidikan ini terus diabaikan dan tidak menjadi perhatian serius, maka hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi para kepala desa, termasuk dalam mempertimbangkan kelanjutan kepemimpinan mereka,” tegasnya.

​Bimtek Diharapkan Berdampak Nyata

​Menutup arahannya, Ricky mengajak seluruh pemerintah desa menjadikan kegiatan Bimtek sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, bukan sekadar memenuhi agenda formalitas.

​Menurutnya, transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah desa juga diharapkan lebih peka terhadap kebutuhan warga, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

​Melalui penguatan kapasitas aparatur, koordinasi yang harmonis, serta pengawasan pelayanan publik, pemerintah desa diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

​(Sumber: Tanimbar.go.id)

Kategori:
Tags:

Terkini