Laporan Aresyaman Lilyak
–
MERAUKE, PAPUA SELATAN — SUARA ANAK NEGERI| Suara dan aspirasi perempuan asli Papua kembali menjadi perhatian dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat di Kawasan Transmigrasi Muting. Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Tim Ekspedisi Patriot 2026 bersama Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi Program Perempuan Berdaya.
Baca juga: Jumat Aksi Seni 11 September, FPS-TIM Angkat Isu Seni dan Kebebasan Berekspresi
Kegiatan yang berlangsung Kamis, 10 September 2026, di Ruang Rapat Dekanat Universitas Musamus, Merauke, menjadi ruang strategis untuk mendengarkan secara langsung berbagai persoalan, pengalaman, kebutuhan, sekaligus potensi perempuan di wilayah Papua Selatan.
FGD ini merupakan bagian dari kegiatan Pemetaan Potensi dan Permasalahan Kawasan Transmigrasi Tahun 2026. Pertemuan berlangsung pukul 09.00 hingga 12.35 WIT dengan agenda utama membahas hasil riset dan temuan lapangan terkait Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI), menyerap aspirasi perempuan asli Papua, serta mengidentifikasi peluang kolaborasi lintas sektor dalam menjawab berbagai persoalan perempuan di Kawasan Transmigrasi Muting.
Baca juga: Catatan Prof.Dr.Wahyu Wibowo Tentang 'Menjadi Manusia' Dalam Bedah Buku RBMM
Forum ini mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Ketua Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua Selatan, Kepala Bidang pada DP3A Provinsi Papua Selatan, Kepala DP3A Kabupaten Merauke, aktivis perempuan asli Papua Selatan, serta para peneliti dan tim pengabdian UGM.
Diskusi berlangsung dengan menempatkan perempuan bukan semata sebagai penerima program, tetapi sebagai subjek pembangunan yang memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan potensi ekonomi yang perlu diperkuat.
Salah satu persoalan yang mengemuka adalah masih terbatasnya pendampingan dan akses permodalan bagi perempuan dalam mengembangkan aktivitas ekonomi. Di sisi lain, terdapat potensi besar yang dapat dikembangkan, mulai dari keterampilan mengolah bahan mentah menjadi produk jadi, kerajinan noken, hingga berbagai usaha berbasis potensi lokal.
Persoalan menyentuh aspek struktural, akses terhadap sumber daya, ekonomi serta relasi sosial dan gender di tengah masyarakat.
Karena itu, pemberdayaan perempuan dinilai tidak cukup dilakukan hanya dengan memberikan pelatihan kepada perempuan. Edukasi kepada laki-laki juga menjadi bagian penting agar tercipta lingkungan sosial yang mendukung kesetaraan dan kemandirian perempuan.
“Ketika berbicara perempuan, kita juga harus memperhatikan laki-laki juga. Edukasi terhadap laki-laki juga penting dalam konteks pemberdayaan perempuan,” ujar Dr. Godefridus Samderubun, M.Si, peneliti gender dan perempuan Papua Selatan.
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa agenda pemberdayaan perempuan membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Kesetaraan gender tidak hanya menjadi urusan perempuan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara perempuan, laki-laki, keluarga, masyarakat, pemerintah, akademisi, dan berbagai pihak lainnya.
Dari diskusi, kemudian dirumuskan sejumlah rekomendasi program dan kebijakan yang diharapkan dapat menjadi bahan bagi Tim GEDSI serta pemerintah dalam memperkuat pemberdayaan perempuan asli Papua.
“Pentingnya memperluas pendampingan, memperkuat akses permodalan, mengembangkan keterampilan produksi berbasis potensi lokal, serta membangun kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, perguruan tinggi, komunitas perempuan, dan pemangku kepentingan lainnya, menjadi rekomendasi utama,” ungkap Dr. G. Samderubun.
Program Perempuan Berdaya yang dilaksanakan oleh tim pengabdian UGM di Kawasan Transmigrasi Muting pada Agustus hingga November 2026 diharapkan mampu menjadi wadah untuk menerjemahkan berbagai aspirasi tersebut ke dalam kegiatan nyata.
Lebih jauh, forum ini diharapkan tidak berhenti sebagai sebuah pertemuan atau pemetaan masalah. Aspirasi yang muncul diharapkan dapat menjadi dasar lahirnya program yang benar-benar menjawab kebutuhan perempuan di lapangan.
Kolaborasi antara UGM, Kementerian Transmigrasi, pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua Selatan, organisasi perempuan, aktivis, dan masyarakat menjadi penting agar pemberdayaan perempuan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan di Papua Selatan, perempuan asli Papua memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi keluarga sekaligus kekuatan sosial di komunitasnya. Dengan pendampingan yang tepat, akses modal, peningkatan keterampilan, dan dukungan lingkungan sosial yang setara, potensi tersebut dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.
Dr. G. Samderubun menegaskan, “FGD di Merauke akhirnya menjadi ruang untuk membicarakan perempuan. Lebih dari itu, forum ini menjadi ruang untuk mendengar suara perempuan Papua dan membuka jalan agar suara itu diterjemahkan menjadi kebijakan, program, dan perubahan nyata di tengah Masyarakat”.
Program Perempuan Berdaya diharapkan menjadi salah satu langkah awal menuju pemberdayaan yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan, baik bagi perempuan asli Papua maupun perempuan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Muting.
