Oleh: johanis kopong
Vikaris Episkopal Kevikepan Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya menagih sistem kesehatan yang mampu menjangkau masyarakat hingga pulau-pulau terluar.
Suaraanaknegeri.com | Saumlaki, Selasa, 28 Juli 2026 – Vikaris Episkopal (Vikep) Kevikepan Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya, Keuskupan Amboina, RD Ponsianus Ongirwalu, menyampaikan sejumlah catatan kritis mengenai jaminan ketersediaan obat, kelancaran distribusi logistik kesehatan hingga pulau-pulau terpencil, kesiapan fasilitas pelayanan, biaya rujukan, serta keberlanjutan sistem kesehatan masyarakat di wilayah kepulauan.
Baca juga: Di Balik Layar BMKG Saumlaki, Ancaman Gempa Dipantau Setiap Hari
Catatan tersebut disampaikan RD Ponsianus Ongirwalu dalam sesi tanya jawab seminar bertema Pondasi Kesehatan untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan Medika Prakarsa Indonesia bersama INPEX Masela Ltd. di Aula Hotel Galaxy, Saumlaki, Selasa, 28 Juli 2026, mulai pukul 08.00 WIT.
Di hadapan unsur pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pihak perusahaan, tokoh masyarakat, dan peserta seminar, Vikep Ponsianus mempertanyakan langkah konkret yang akan ditempuh untuk memastikan pelayanan kesehatan tidak berhenti di pusat kota, tetapi benar-benar menjangkau masyarakat hingga ke desa, dusun, dan pulau-pulau terluar.
“Apa langkah konkret untuk menjamin rantai pasok obat dan logistik tidak terputus hingga ke pulau terpencil saat musim penularan?” tanya Ponsianus.
Baca juga: Bank BRI Memantapkan Diri sebagai Salah Satu Bank Terbesar di Dunia
Pertanyaan tersebut membawa perhatian forum pada kenyataan geografis Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Di wilayah yang dipisahkan oleh laut, jarak, serta keterbatasan sarana transportasi, ketersediaan obat tidak cukup hanya diukur dari stok yang tercatat di gudang atau fasilitas kesehatan.
Obat harus tiba ketika dibutuhkan. Logistik kesehatan harus mampu menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan. Ketika penularan penyakit meningkat, keterlambatan distribusi dapat menimbulkan risiko yang lebih besar daripada sekadar persoalan administrasi.
Bagi masyarakat kepulauan, layanan kesehatan bukan hanya tentang keberadaan puskesmas atau rumah sakit. Layanan kesehatan juga menyangkut kemampuan warga memperoleh pertolongan tanpa harus menghadapi perjalanan panjang dan biaya yang melampaui kemampuan ekonomi keluarga.
Malaria Membutuhkan Kecepatan
Dalam penyampaiannya, Vikep Ponsianus memberikan perhatian khusus terhadap kemampuan fasilitas kesehatan dalam menangani penyakit yang membutuhkan respons cepat. “Malaria membutuhkan kecepatan,” ujarnya.
Ia mempertanyakan kesiapan puskesmas di wilayah Kepulauan Tanimbar dalam menangani pasien yang mengalami komplikasi tanpa harus selalu dirujuk ke luar daerah.
“Apakah puskesmas kita saat ini mampu menangani komplikasi tanpa harus merujuk pasien keluar daerah, yang biayanya sangat mencekik warga?” katanya.
Pertanyaan tersebut menyentuh persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat di wilayah kepulauan. Ketika fasilitas kesehatan di tingkat lokal belum mampu menangani kondisi tertentu, pasien harus menempuh perjalanan menuju pusat pelayanan yang lebih besar.
Perjalanan itu dapat melibatkan transportasi darat dan laut. Dalam kondisi darurat, waktu menjadi faktor yang menentukan. Sementara bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas, biaya perjalanan dapat menambah beban di tengah kebutuhan untuk mendapatkan perawatan.
Ponsianus menyampaikan harapan masyarakat di wilayah pinggiran agar pelayanan kesehatan semakin dekat dan kemampuan fasilitas di daerah terus diperkuat.
Menagih Ukuran Keberhasilan Program
Selain akses pelayanan, Vikep Ponsianus juga mempertanyakan indikator keberhasilan program kesehatan yang dijalankan melalui kerja sama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan INPEX Masela Ltd.
Menurutnya, kerja sama tersebut merupakan langkah strategis. Namun, pelaksanaan program perlu disertai indikator yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala.
“Namun, apa indikator keberhasilan utama yang terukur dari program ini? Berapa target penurunan angka kasus DBD dan malaria dalam satu hingga tiga tahun ke depan?” tanyanya.
Pertanyaan itu menempatkan program kesehatan pada kebutuhan untuk menghasilkan perubahan yang dapat dibuktikan melalui data.
Keberhasilan tidak hanya dapat dilihat dari jumlah kegiatan, besarnya anggaran, atau banyaknya peserta yang mengikuti sosialisasi. Program juga perlu menunjukkan apakah angka penyakit menurun, apakah akses masyarakat terhadap pelayanan meningkat, serta apakah kemampuan masyarakat dalam mencegah penyakit semakin baik.
Ponsianus berharap pengumpulan data dan manfaat program tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota. “Semoga data ini bukan saja di kota, tetapi sampai di tanah, di dusun-dusun dan wilayah lainnya,” ujarnya.
Harapan tersebut menegaskan pentingnya pemerataan. Data kesehatan harus menggambarkan kondisi masyarakat secara utuh, termasuk warga yang tinggal di desa-desa terpencil dan wilayah yang sulit dijangkau.
Edukasi Tidak Cukup dengan Brosur
Dalam catatan berikutnya, Vikep Ponsianus menyoroti penguatan promosi kesehatan berbasis komunitas.
Menurutnya, pengendalian demam berdarah dengue atau DBD dan malaria tidak hanya bergantung pada fasilitas pelayanan dan pengobatan. Kondisi sanitasi lingkungan serta perilaku masyarakat memiliki peran penting dalam upaya pencegahan.
Karena itu, edukasi kesehatan harus dirancang sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat dan dapat dilakukan dengan biaya yang terjangkau.
“Program edukasi apa yang benar-benar realistis dan berbiaya murah yang akan ditanamkan kepada masyarakat, bukan sekadar membagikan brosur?” tanyanya.
Pertanyaan tersebut menjadi pengingat bahwa pesan kesehatan tidak boleh berhenti sebagai bahan sosialisasi.
Pencegahan penyakit harus menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat.
Pesan mengenai pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan lingkungan, dan pola hidup sehat perlu diterjemahkan ke dalam tindakan yang mudah dilakukan serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
Di wilayah yang memiliki keterbatasan sarana dan kondisi lingkungan yang beragam, pendekatan berbasis komunitas dinilai penting karena masyarakat dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga lingkungan dan mencegah penyakit.
Menagih Kemandirian Sistem Kesehatan
Pada bagian akhir pertanyaannya, Vikep Ponsianus menyoroti keberlanjutan program kesehatan. Tema Pondasi Kesehatan untuk Pembangunan Berkelanjutan, menurutnya, perlu diterjemahkan melalui sistem yang mampu bertahan dan berkembang secara mandiri.
Ia mempertanyakan strategi pemerintah daerah agar program kesehatan tidak bergantung sepenuhnya pada dukungan dana perusahaan.
“Bagaimana strategi Dinas Kesehatan agar program ini tidak sekadar bergantung pada dana CSR INPEX Masela, sehingga ketika proyek migas masuk ke fase berikutnya, sistem kesehatan masyarakat Tanimbar sudah mandiri dan tangguh secara permanen?” katanya.
Pertanyaan tersebut menempatkan pembangunan kesehatan dalam konteks perkembangan proyek migas di wilayah Masela. Kehadiran investasi besar diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat.
Namun, manfaat tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat kapasitas daerah, bukan menciptakan ketergantungan yang berakhir ketika dukungan program berubah.
Bagi Ponsianus, pembangunan kesehatan harus memiliki daya tahan. Sistem yang dibangun saat ini harus tetap berjalan ketika proyek memasuki tahapan berikutnya.
Kemandirian, dalam konteks itu, bukan berarti menolak kerja sama. Kemandirian berarti memastikan pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan masyarakat memiliki kemampuan untuk melanjutkan pelayanan serta menjaga kualitas kesehatan secara berkelanjutan.
Apresiasi dan Catatan untuk Tenaga Kesehatan
Dalam penyampaiannya, Vikep Ponsianus juga memberikan penghargaan kepada dokter, tenaga medis, perawat, dan seluruh pihak yang bekerja dalam pelayanan kesehatan.
Ia mengakui peran tenaga kesehatan sangat penting dalam menjaga keselamatan serta kualitas hidup masyarakat.
Namun, apresiasi tersebut disertai catatan evaluatif mengenai pentingnya kehadiran tenaga kesehatan secara konsisten, terutama di daerah pedalaman dan wilayah terpencil.
Ponsianus mengingatkan agar penugasan di wilayah terpencil tidak hanya menjadi status administratif, tetapi harus diwujudkan melalui kehadiran dan pelayanan nyata di tempat tugas.
Catatan itu disampaikan sebagai perhatian terhadap masyarakat yang membutuhkan akses pelayanan secara langsung, terutama warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan dan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.
Pemda Siapkan Dukungan BPJS
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, drg. Brendina Clara Sumanik, M.DSc., Sp.Perio., mengatakan persoalan yang disampaikan Vikep Ponsianus bukan hanya menjadi perhatian pribadi, tetapi juga merupakan persoalan yang dirasakan masyarakat Tanimbar.
“Bapak Pastor, ini bukan pertanyaan Bapak saja, tetapi pertanyaan masyarakat Tanimbar,” kata Brendina.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan dukungan pembiayaan kepesertaan BPJS bagi masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
Pemerintah daerah, menurutnya, memberikan perhatian kepada warga yang memiliki keterbatasan ekonomi melalui pembiayaan kepesertaan BPJS yang bersumber dari anggaran daerah. Penentuan penerima bantuan dilakukan melalui kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Dinas Sosial.
“Dinas Sosial turun melihat dulu keluarga ini layak dikasih dana BPJS atau tidak. Kalau memang layak, ada kerja sama dengan kami,” ujarnya.
Menurut Brendina, masyarakat yang memiliki kepesertaan BPJS dapat memperoleh layanan kesehatan dan pembiayaan rujukan sesuai ketentuan, termasuk apabila pasien harus dirujuk ke Ambon.
Namun, persoalan perjalanan pasien dari desa menuju pusat pelayanan masih membutuhkan pengaturan yang lebih jelas.
Pemerintah daerah, kata dia, sedang mempertimbangkan pengaturan melalui peraturan daerah terkait pembiayaan transportasi pasien.
“Rujukan dari desa ke kota, itulah yang sedang dipertimbangkan strateginya. Kita mengatur perda transportasi supaya ada dasar hukum,” katanya.
Pengaturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian dalam pembiayaan perjalanan pasien, terutama masyarakat yang harus menempuh perjalanan dari pulau-pulau dan wilayah terpencil menuju Saumlaki.
Sertifikat Tanah Menjadi Pekerjaan Rumah
Terkait pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan, Brendina mengungkap adanya persoalan status tanah yang masih menjadi hambatan.
Ia mengatakan sebagian besar puskesmas belum memiliki sertifikat tanah.
“PR satu yang sampai hari ini masih menjadi beban saya, semua puskesmas cuma ada satu puskesmas yang punya sertifikat tanah,” ujarnya.
Menurut Brendina, kondisi tersebut menjadi kendala karena pemerintah pusat tidak dapat membangun fasilitas kesehatan apabila status lahan belum memiliki kepastian hukum.
“Pemerintah pusat tidak akan mau membangun fasilitas kesehatan kalau fasilitas itu tidak punya sertifikat tanah,” katanya.
Ia mengatakan persoalan tersebut telah dibahas bersama DPRD dan pihak kementerian. Brendina berharap proses sertifikasi tanah dapat segera diselesaikan agar pembangunan serta peningkatan fasilitas kesehatan dapat dilakukan.
“Kalau sertifikat tanah itu sudah saya pegang, tidak usah bicara lama-lama lagi. Pasti cepat, pasti dibantu,” ujarnya.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan tenaga kesehatan.
Kepastian status aset juga menjadi bagian penting yang menentukan apakah sebuah fasilitas dapat memperoleh dukungan pembangunan dari pemerintah pusat.
INPEX Tekankan Pemberdayaan
Specialist External Relation INPEX Masela Ltd., Hanny G.G. Tanamal, S.H., M.H., mengatakan pembangunan sosial merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
Ia menjelaskan terdapat perbedaan antara program sosial yang bersifat sukarela dan program pengembangan serta pemberdayaan masyarakat atau PPM yang menjadi bagian dari kewajiban perusahaan sesuai ketentuan.
“Program PPM itu merupakan program mandatory atau program yang wajib dilakukan oleh industri,” kata Hanny.
Menurutnya, program tersebut berada dalam mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang melibatkan pemerintah serta regulator, termasuk SKK Migas.
Program pemberdayaan mencakup sejumlah bidang, antara lain ekonomi, lingkungan, sosial, dan kelembagaan.
Namun, Hanny menegaskan bahwa tujuan program tidak hanya memberikan manfaat sosial dalam jangka pendek.
“Di balik semua itu ada aspek empowerment atau pemberdayaan. Bagaimana masyarakat bisa meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan juga kesejahteraan,” ujarnya.
Ia mengatakan perusahaan masih berada dalam tahap persiapan. Karena itu, peningkatan literasi dan kapasitas masyarakat perlu dilakukan sebelum proyek memasuki tahapan berikutnya.
“Peningkatan literasi harus dilakukan pada fase persiapan. Ini penting sebelum kita masuk ke tahapan berikutnya,” katanya.
Hanny menegaskan perusahaan tidak dapat bekerja sendiri.
“Kami datang sebagai tamu di daerah ini. Tuan rumahnya adalah pemerintah daerah. Karena itu, kami harus berkolaborasi,” ujarnya.
Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, lembaga keagamaan, dan berbagai pemangku kepentingan.
Pemberdayaan, menurutnya, tidak hanya mencakup kesehatan, tetapi juga pendidikan, literasi, ekonomi, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
Tujuannya adalah mempersiapkan masyarakat agar memiliki kapasitas untuk mengambil bagian serta memperoleh manfaat dari perkembangan proyek.
Perubahan Sosial Akan Diukur
Hanny mengatakan perusahaan saat ini masih melakukan pengukuran terhadap perubahan sosial dan dampak kehadiran proyek bagi masyarakat.
Pengukuran dilakukan pada sejumlah wilayah terdampak, termasuk tiga desa yang telah menjadi bagian dari tahapan awal program.
Selain itu, terdapat desa-desa lain yang sebelumnya terlibat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan akan menjadi bagian dari pengukuran.
“Saat ini kami masih ada pada tiga desa terdampak. Ada juga 13 desa yang terlibat dalam AMDAL. Semua akan diukur,” katanya.
Pengukuran tersebut diarahkan untuk melihat perkembangan program, perubahan sosial, serta dampak kehadiran perusahaan terhadap masyarakat.
Bagi masyarakat, proses tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana program memberikan manfaat dan apakah peningkatan kapasitas benar-benar terjadi.
Peran Pemuka Agama dalam Kesehatan
Konsultan Medika Prakarsa Indonesia, Prof. Dr. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM&H, DTCE, FISR, mengapresiasi pertanyaan yang disampaikan Vikep Ponsianus.
Menurutnya, pertanyaan tersebut menunjukkan keterlibatan nyata pemuka agama dalam persoalan kesehatan masyarakat.
“Pertanyaan pertama datang dari pastor. Ini menunjukkan peran nyata pemuka agama dalam kesehatan masyarakat,” kata Tjandra.
Ia menilai pertanyaan tersebut tidak hanya menunjukkan kepedulian, tetapi juga pemahaman terhadap persoalan akses, transportasi, data, serta keberlanjutan pembangunan kesehatan.
Tjandra menilai jaringan lembaga keagamaan dapat menjadi kekuatan penting dalam memperluas promosi kesehatan hingga ke tingkat komunitas.
Ia juga menyoroti keterkaitan antara transportasi dan kesehatan.
“Transportasi sangat berpengaruh pada kesehatan. Kalau pelayanan kesehatan ada, tetapi orang tidak bisa menjangkaunya, maka persoalannya belum selesai,” ujarnya.
Menurut Tjandra, persoalan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, transportasi, lingkungan, serta kelembagaan.
Kesehatan Harus Berjalan Bersama Pembangunan
Tjandra mengingatkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya berbicara mengenai sektor kesehatan.
Dalam kerangka Sustainable Development Goals atau SDGs, kesehatan merupakan salah satu dari 17 tujuan pembangunan yang saling berkaitan.
“Kesehatan bukan satu-satunya tujuan. Kesehatan harus berjalan bersama sektor-sektor lainnya,” katanya.
Akses transportasi, pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kualitas kesehatan masyarakat.
Karena itu, program kesehatan perlu memiliki data awal serta target yang dapat dipantau secara berkala.
Tjandra mengusulkan pengukuran sejak awal agar perkembangan indikator kesehatan dapat dibandingkan dari tahun ke tahun.
“Kita buat target sekarang. Bagaimana nanti tahun depan, bagaimana lima tahun ke depan. Itu perlu diukur,” ujarnya.
Pendekatan tersebut dapat digunakan untuk melihat perkembangan angka malaria, DBD, serta persoalan kesehatan lainnya.
Ia menilai masa persiapan proyek merupakan kesempatan penting untuk memperkuat fondasi kesehatan masyarakat sebelum aktivitas investasi berkembang dalam skala yang lebih besar.
“Sekarang masih ada waktu untuk melakukan kesiapan. Jangan menunggu ketika ribuan orang sudah datang. Mumpung masih ada waktu, kita siapkan dari sekarang,” katanya.
Kesehatan Harus Tiba hingga Pulau Terjauh
Sesi tanya jawab itu pada akhirnya tidak hanya menghasilkan penjelasan mengenai program dan kebijakan.
Pertanyaan yang disampaikan Vikep Ponsianus membawa forum kembali pada persoalan paling mendasar: apakah sistem kesehatan telah cukup kuat untuk menjangkau seluruh masyarakat di wilayah kepulauan?
Ada persoalan obat yang harus tiba tepat waktu. Ada pasien yang tidak seharusnya kehilangan kesempatan memperoleh perawatan karena biaya perjalanan.
Ada puskesmas yang membutuhkan peningkatan kapasitas.
Ada fasilitas kesehatan yang pembangunannya masih menunggu kepastian status tanah.
Ada program yang perlu diukur dengan data, bukan hanya dengan jumlah kegiatan.
Dan ada kebutuhan untuk membangun sistem yang tidak bergantung selamanya pada dukungan perusahaan.
Di tengah harapan terhadap perkembangan investasi migas, kesehatan kembali ditempatkan sebagai fondasi.
Bukan sebagai pelengkap pembangunan, melainkan sebagai syarat agar masyarakat dapat mengambil bagian secara adil dalam perubahan yang akan datang.
Pertanyaan dari Vikep Ponsianus menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau panjangnya daftar program.
Pembangunan akan memperoleh makna ketika masyarakat di desa, dusun, dan pulau-pulau terluar memiliki kepastian bahwa pelayanan kesehatan dapat dijangkau saat mereka membutuhkannya.
Sebab di wilayah kepulauan, kesehatan bukan hanya soal tersedianya fasilitas.
Kesehatan adalah soal waktu, jarak, kehadiran tenaga pelayanan, kemampuan menjangkau pertolongan, dan kepastian bahwa ketika sakit datang, obat serta layanan tidak berhenti di seberang laut.
