Laporan: Nuyang Jaimee
JAKARTA — Front Penggerak Seni Taman Ismail Marzuki (FPS-TIM) melakukan audiensi dengan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Selasa, 8 September 2026. Audiensi tersebut membahas berbagai persoalan terkait tata kelola ekosistem berkesenian di Jakarta serta arah program kerja DKJ ke depan.
Pertemuan menjadi ruang dialog antara FPS-TIM dan DKJ untuk menyampaikan sejumlah pandangan mengenai pentingnya tata kelola kesenian yang lebih terbuka, transparan, partisipatif, serta memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas seni di tingkat akar rumput.
Dalam pembukaan dialog, David Karo-karo menyatakan FPS-TIM memandang DKJ memiliki posisi strategis dalam perkembangan ekosistem kesenian Jakarta. Karena itu, keberadaan DKJ diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan program, tetapi juga mampu menjadi ruang yang menerima, menghimpun, dan mengolah berbagai aspirasi dari komunitas seni yang tumbuh di berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Dalam audiensi tersebut, salah satu perhatian utama FPS-TIM adalah bagaimana program kerja DKJ ke depan dapat lebih mengangkat keberadaan komunitas-komunitas seni yang selama ini berkembang dari bawah. Banyak komunitas bekerja secara mandiri dengan keterbatasan sumber daya, tetapi tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kehidupan kesenian di masyarakat.
Baca juga: FKSTIM GELAR DISKUSI TERBUKA, DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN ANGGOTA DKJ DIBAHAS
Karena itu, FPS-TIM mendorong agar DKJ lebih sering turun ke bawah, bertemu langsung dengan komunitas, mendengarkan kebutuhan mereka, serta membangun pola kerja yang memungkinkan terjadinya sinergi. Hubungan antara lembaga kesenian dengan komunitas tidak semestinya hanya berlangsung ketika terdapat sebuah program atau kegiatan tertentu.
Selanjutnya Mujib Hermani dalam pengantarnya juga mengemukakan DKJ diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih berkelanjutan dengan komunitas melalui komunikasi, kerja sama, pertukaran gagasan, serta berbagai bentuk pengembangan kapasitas. Dengan demikian, DKJ tidak berada jauh dari dinamika kesenian yang berlangsung di masyarakat.
Pentingnya Keterbukaan dan Transparansi
Persoalan keterbukaan juga menjadi perhatian dalam audiensi. Mujib menambahkan FPS-TIM ikut mendorong agar DKJ ke depan menjalankan tata kelola yang lebih transparan, baik dalam penyusunan program maupun dalam membangun hubungan dengan komunitas seni.
Keterbukaan diperlukan agar kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai program kesenian tidak hanya berputar pada kelompok atau lingkungan tertentu. Informasi mengenai kegiatan, pembinaan, pelatihan, pendanaan, kesempatan tampil, maupun program pengembangan seni perlu dapat diakses secara luas oleh komunitas.
FPS-TIM juga mengingatkan pentingnya DKJ belajar dari berbagai persoalan dan preseden yang terjadi pada periode sebelumnya. Tata kelola DKJ ke depan diharapkan tidak mengulangi persoalan yang pernah menimbulkan kritik di kalangan komunitas seni, sambung Mujib.
Harapannya, DKJ dapat membangun mekanisme kerja yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga hubungan antara lembaga kesenian, seniman, pekerja seni, dan komunitas dapat berlangsung secara sehat.
Membangun Database Komunitas Seni
Salah satu gagasan yang didorong FPS-TIM dalam audiensi, seperti yang dipaparkan Nuyang Jaimee adalah perlunya DKJ membangun database komunitas seni yang tumbuh dan berkembang di Jakarta serta wilayah Jabodetabek.
Pendataan tersebut penting untuk mengetahui keberadaan, bidang kesenian, kebutuhan, serta potensi masing-masing komunitas. Selama ini terdapat banyak komunitas yang aktif menjalankan kegiatan kesenian, tetapi belum seluruhnya terhubung dengan lembaga-lembaga kebudayaan maupun memperoleh akses informasi mengenai berbagai peluang pengembangan.
Dengan adanya basis data yang terbuka dan terus diperbarui, informasi mengenai program pembinaan, pelatihan, pendanaan, kesempatan tampil, residensi, maupun berbagai peluang berkesenian dapat disebarluaskan secara lebih cepat dan merata kepada komunitas, lanjut Nuyang.
Database tersebut juga dapat menjadi salah satu instrumen untuk membangun ekosistem kesenian yang lebih terhubung. DKJ dapat mengetahui peta komunitas seni berdasarkan bidang, wilayah, kegiatan, kebutuhan, serta potensi yang dimiliki.
Pendataan ini bukan dimaksudkan untuk mengontrol komunitas, melainkan membangun jejaring komunikasi dan kerja sama. DKJ dapat menjadi salah satu penghubung informasi sehingga komunitas yang selama ini berada di luar lingkaran akses kelembagaan tetap memperoleh informasi dan kesempatan yang sama.
Dengan pola tersebut, hubungan DKJ dengan komunitas tidak berhenti pada program sesaat. Hubungan dapat berkembang menjadi jejaring kerja yang saling terhubung dan memungkinkan berbagai komunitas berkolaborasi.
DKJ Diharapkan Menjadi Penghubung Ekosistem
FPS-TIM melihat Jakarta memiliki kehidupan kesenian yang sangat beragam. Kesenian tidak hanya tumbuh di ruang-ruang institusional, tetapi juga di sanggar, komunitas, ruang publik, kampung, sekolah, perguruan tinggi, serta berbagai ruang alternatif.
Karena itu, pengembangan ekosistem kesenian membutuhkan pola pengelolaan yang mampu membaca keragaman tersebut. DKJ diharapkan dapat mengambil peran sebagai penghubung berbagai kekuatan kesenian, bukan sekadar sebagai penyelenggara kegiatan, berikut dikemukakan oleh salah satu anggota FPSTIM lainnya Dyah Kencono.
Sinergi dengan komunitas menjadi penting agar kebijakan dan program kesenian tidak berjalan dari atas ke bawah tanpa cukup mendengar kondisi di lapangan. Sebaliknya, berbagai gagasan dari komunitas dapat menjadi masukan dalam merancang program yang lebih sesuai dengan kebutuhan ekosistem.
Sepeerti Audiensi sehari sebelumnya ke Akademi Jakarta, Audiensi ke DKJ kali ini diikuti oleh sekitar 25 orang dari unsur seniman, pekerja seni, komunitas, dan organisasi. Mereka adalah David Karo Karo, Dompax RedFlag, Jack Al-Ghozali, Ina SK, Adith, Tora Bunga Genjer, Dewa, Heru Santos Bunga Genjer, Benny dari SBJ Mandiri, Tuti dari SBJ Mandiri, Mujib Hermani, Budi Renil, Nuyang Jaimee, Muzlifah (Ipah), Den Cupank, Milla, Boy, Dinaldo, Dyah Kencono, Andrew, Yogi S, Mini dari SBJ Mandiri, serta Ridho dari DPP GJPI, dan sebagainya.
Audiensi FPS-TIM dengan DKJ pada akhirnya menempatkan persoalan tata kelola sebagai bagian penting dari pembicaraan mengenai masa depan kesenian Jakarta. Keterbukaan, transparansi, keberpihakan kepada komunitas, pendataan, komunikasi, serta kerja sama menjadi sejumlah hal yang dinilai perlu diperkuat.
FPS-TIM berharap dialog tersebut dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kerja nyata. DKJ diharapkan semakin dekat dengan komunitas, membuka ruang komunikasi yang lebih luas, serta membangun ekosistem kesenian Jakarta yang tidak hanya hidup di pusat-pusat kebudayaan, tetapi juga tumbuh kuat dari masyarakat.
Dengan demikian, tata kelola kesenian Jakarta tidak berhenti pada siapa yang membuat program, tetapi juga menyangkut bagaimana seluruh komunitas seni dapat memperoleh ruang, informasi, kesempatan, dan kesempatan untuk berkembang secara lebih adil. [PM]
