Bagian I: Luka Sejarah yang Masih Membekas
Oleh: Paulus Laratmase
Direktur Eksekutif LSM Santa Lusia
Mantan Wartawan Tifa Irian
–
Tidak ada masa depan yang dapat dibangun dengan kokoh tanpa keberanian menatap masa lalu secara jujur. Kalimat itu selalu terngiang dalam benak saya setiap kali menyusuri kembali lembar-lembar sejarah Irian Jaya, yang kini bernama Papua. Sejarah merupakan rangkaian tanggal, pergantian pemerintahan, atau perubahan kebijakan negara. Ia adalah kisah tentang manusia, tentang harapan yang tumbuh, tentang kekecewaan yang mengendap, dan tentang luka yang bagi sebagian orang Papua belum sepenuhnya sembuh.
Selama menjadi wartawan Tifa Irian, saya menyaksikan sendiri bagaimana masyarakat berbicara dengan bahasa yang berbeda ketika membicarakan tanah ini. Di satu sisi ada narasi resmi negara yang menempatkan Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain terdapat pengalaman hidup banyak orang Papua yang memandang perjalanan sejarah mereka dengan cara yang berbeda. Perbedaan cara pandang inilah yang, hingga hari ini, menjadi salah satu akar persoalan Papua.
Laporan International Crisis Group (ICG) berjudul Indonesia: Ending Repression in Irian Jaya yang diterbitkan pada 20 September 2001 menggambarkan bahwa persoalan Papua tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan keamanan ataupun politik semata. Menurut laporan itu yang sebagian besar referensi tulisan diambil dari tulisan tulisan para jurnalis Tifa Irian, mengisahkan sejarah, identitas, marginalisasi, pelanggaran hak asasi manusia, perubahan demografi, serta hubungan yang tidak selalu harmonis antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua merupakan mata rantai yang saling berkaitan.
ICG mencatat bahwa setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998, ruang politik di Papua terbuka lebih luas. Aspirasi masyarakat yang selama bertahun-tahun terpendam mulai muncul secara terbuka melalui dialog, kongres, organisasi masyarakat sipil, tokoh adat, gereja, hingga kaum intelektual Papua. Namun keterbukaan itu tidak berlangsung lama. Memasuki tahun 2000, pemerintah kembali mengambil pendekatan yang lebih keras terhadap gerakan-gerakan politik yang dianggap mengancam keutuhan negara. Dalam pandangan ICG, pendekatan represif dimaksud justru berpotensi memperdalam rasa keterasingan masyarakat Papua.
Sebagai seorang wartawan pada masa itu, saya masih mengingat bagaimana setiap berita dari Jayapura, Wamena, Biak, Timika maupun Merauke selalu membawa kegelisahan tersendiri. Ruang redaksi Tifa Irian dipenuhi laporan mengenai demonstrasi, dialog, pengibaran simbol-simbol politik, penangkapan tokoh masyarakat, hingga cerita keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Tidak semua kisah itu memperoleh ruang yang sama dalam media nasional.
Dalam pandangan saya, persoalan Papua bukan semata-mata persoalan politik. Ia juga merupakan persoalan rasa memiliki, rasa dihargai, dan rasa dipercaya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ketika masyarakat merasa suara mereka tidak didengar, maka jarak psikologis antara negara dan rakyat semakin melebar.
Laporan ICG menjelaskan bahwa sejarah Papua memiliki karakter yang berbeda dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Papua merupakan wilayah terakhir bekas Hindia Belanda yang bergabung ke Indonesia. Selama masa kolonial Belanda, berkembang identitas politik Papua yang berbeda, bahkan disiapkan menuju pembentukan negara sendiri pada akhir 1960-an. Faktor sejarah membuat sebagian masyarakat Papua memiliki cara pandang yang berbeda mengenai proses integrasi dengan Indonesia.
Perbedaan tafsir sejarah inilah yang kemudian melahirkan dua narasi besar yang berjalan berdampingan hingga sekarang. Narasi pertama adalah sejarah resmi negara yang menempatkan integrasi Papua sebagai bagian dari perjuangan nasional. Narasi kedua adalah sejarah yang hidup dalam sebagian masyarakat Papua, yang memandang proses itu melalui pengalaman politik dan sosial yang berbeda. Kedua narasi ini tidak pernah benar-benar dipertemukan dalam ruang dialog yang terbuka.
ICG juga menggarisbawahi bahwa rasa marginalisasi masyarakat Papua tidak hanya lahir dari persoalan politik. Perubahan demografi akibat arus migrasi, dominasi ekonomi oleh pendatang di banyak wilayah perkotaan, serta terbatasnya akses masyarakat asli terhadap berbagai peluang pembangunan ikut memperkuat perasaan dimaksud. Banyak orang Papua merasa bahwa kekayaan alam daerahnya berkembang pesat, tetapi kesejahteraan mereka sendiri belum mengalami perubahan yang sepadan.
Sebagai wartawan yang meliput berbagai daerah di Papua pada masa Reformasi, saya melihat bahwa kenyataan di lapangan jauh lebih kompleks daripada sebuah penilaian hitam dan putih. Saya bertemu aparat negara yang bekerja dengan penuh dedikasi, tetapi saya juga mendengar kesaksian masyarakat mengenai tindakan yang mereka anggap tidak adil. Saya bertemu tokoh adat yang tetap menginginkan perdamaian, tetapi juga mendengar kegelisahan generasi muda yang merasa masa depannya tidak pasti.
Pengalaman-pengalaman itulah yang mengajarkan saya bahwa penyelesaian persoalan Papua tidak mungkin hanya mengandalkan kekuatan negara ataupun tuntutan politik semata. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk saling mendengar.
Laporan ICG pada akhirnya menawarkan pendekatan yang menurut mereka lebih menjanjikan, yaitu memperkuat Otonomi Khusus melalui dialog politik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, serta pelibatan masyarakat Papua secara lebih luas dalam proses pembangunan. Laporan itu juga menilai bahwa penggunaan kekuatan secara berlebihan hanya akan memperpanjang siklus represi dan keterasingan.
Sebagai penulis opini, saya memandang bahwa pelajaran terbesar dari sejarah Papua bukanlah mencari siapa yang paling benar atau siapa yang paling salah. Sejarah seharusnya menjadi cermin untuk memahami mengapa luka itu muncul dan bagaimana mencegahnya terulang kembali. Bangsa yang besar bukan bangsa yang menyembunyikan sejarahnya, melainkan bangsa yang berani belajar dari sejarahnya.
Hari ini Papua telah banyak berubah. Jalan-jalan baru dibangun, sekolah bertambah, pelayanan kesehatan berkembang, dan berbagai kebijakan baru terus dilaksanakan. Namun pembangunan fisik tidak selalu berjalan seiring dengan pembangunan rasa kepercayaan. Kepercayaan hanya dapat dibangun melalui keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan dialog yang jujur.
Serial tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi masa lalu ataupun menghidupkan kembali permusuhan lama. Tujuannya adalah mengajak pembaca memahami bahwa sejarah Papua adalah bagian dari sejarah Indonesia. Memahami sejarah bukan berarti membenarkan semua yang pernah terjadi, tetapi belajar agar kesalahan yang sama tidak kembali terulang.
Pada tulisan berikutnya, kita akan memasuki pembahasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana identitas politik orang Papua mulai terbentuk sejak masa pemerintahan Belanda hingga menjelang integrasi dengan Indonesia. Mengapa identitas itu tumbuh? Faktor-faktor apa yang membentuknya? Dan mengapa hingga kini persoalan identitas tetap menjadi salah satu isu penting dalam memahami Papua?
Jangan lewatkan Bagian Kedua: “Ketika Identitas Papua Dilahirkan: Dari Koloni Belanda Menuju Persimpangan Sejarah.”
