BIAK|SUARA ANAK NEGERI– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dari fraksi keterwakilan Otonomi Khusus, Musa Sombuk, menggelar pertemuan intensif dengan masyarakat di Distrik Warsa, Kabupaten Biak Numfor, pada Kamis (27/8/2026). Kegiatan reses kedua tahun sidang 2026 ini dihadiri oleh sekitar 120 utusan dari 20 kampung, terdiri dari aparat kampung dan tokoh masyarakat, yang menyampaikan berbagai keluh kesah terkait dampak perubahan regulasi Otsus terhadap kehidupan sehari-hari mereka.
Dalam dialog yang berlangsung dari pukul 11.00 hingga 14.00 WIT tersebut, Musa Sombuk membuka sesi dengan memberikan edukasi mengenai dinamika terbaru Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Ia menjelaskan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, serta bagaimana mekanisme tersebut seharusnya berjalan di lapangan.
Ekonomi “Kering” dan Dampak Penurunan Dana Desa
Sorotan utama dari masyarakat Distrik Warsa adalah kondisi ekonomi yang dinilai sedang “kering”. Para tokoh masyarakat mengeluhkan sulitnya memasarkan hasil bumi karena minimnya pembeli dan akses pasar yang jauh. Situasi ini diperparah dengan penurunan signifikan alokasi Dana Desa, yang membuat roda perekonomian kampung hampir lumpuh.
“Mereka merasakan banyak sekali persoalan terkait dengan ekonomi rakyat. Hasil bumi susah dipasarkan, pembeli tidak lagi datang, dan akses ke pasar sangat jauh. Ditambah lagi, Dana Desa turun drastis sehingga rencana pembangunan kampung terhambat,” ujar Musa Sombuk menirukan keluhan warga.
Urgensi Sosialisasi Proyek Strategis Nasional (PSN)
Salah satu poin krusial yang mengemuka dalam pertemuan ini adalah adanya kebingungan masyarakat terkait kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah mereka, seperti Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan. Warga mengakui bahwa meskipun bangunan fisik telah terlihat, mereka belum memahami secara utuh tujuan dan manfaat dari proyek-proyek tersebut.
Musa Sombuk menekankan pentingnya sosialisasi yang masif dan transparan dari pemerintah agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga memahami tujuan kehadiran PSN. “Banyak warga yang belum paham. Mereka melihat ada bangunan, tapi tidak melihat aktivitas yang berjalan. Pertanyaannya, apakah manfaatnya akan dirasakan? Oleh karena itu, sosialisasi harus dilakukan agar masyarakat tahu tujuan dari kehadiran PSN dan bagaimana mereka bisa terlibat serta mendapatkan manfaat ekonomi darinya,” tegas Musa.
Selain itu, warga juga menanyakan dampak positif maupun negatif dari rencana pembangunan Bandara Antariksa yang lokasinya berdekatan dengan wilayah mereka, serta meminta kejelasan mengenai status dan kelanjutan proyek-proyek tersebut.
Desakan Pembangunan Sekolah Rakyat dan Perbaikan Layanan Dasar
Di sektor pendidikan, warga Distrik Warsa secara khusus mendesak pemerintah untuk membangun Sekolah Rakyat di wilayah mereka, mencontoh keberhasilan program serupa yang telah berjalan di Distrik Biak Timur. Mereka menilai akses menuju sekolah lanjutan saat ini sangat terbatas, sementara biaya transportasi untuk bersekolah ke luar distrik sangatlah mahal dan memberatkan.
“Mereka minta kalau bisa dibuatkan sekolah rakyat, seperti yang sudah ada implementasinya di wilayah lain. Ini sangat penting untuk mendekatkan akses pendidikan bagi anak-anak kampung,” jelas Musa.
Selain pendidikan, di bidang kesehatan, warga meminta penambahan fasilitas dan tenaga medis karena jarak ke rumah sakit rujukan cukup jauh. Isu perumahan juga menjadi perhatian serius, di mana banyak keluarga muda di Distrik Warsa yang masih tinggal bersama orang tua karena belum memiliki rumah layak huni. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus melalui program perumahan rakyat.
Kendala Aparat Kampung Baru dan Honorarium Tertunggak
Pertemuan ini juga menyoroti kendala yang dihadapi oleh Kepala Kampung (Kades) dan aparat kampung yang baru dilantik. Sebagian besar dari mereka berusia muda dan belum memiliki kapasitas manajemen yang memadai, namun minim mendapatkan pelatihan dari pemerintah daerah.
Yang lebih memprihatinkan adalah masalah honorarium. Warga melaporkan bahwa pembayaran honor aparat kampung tidak lancar, sering tertunda hingga tiga bulan sekali, padahal mereka memikul tanggung jawab harian. “Mereka merasa hak-haknya tidak tersedia setiap saat dibutuhkan. Ini menimbulkan ketidakpastian dalam menjalankan tugas pemerintahan di tingkat kampung,” jelas Musa.
Rekomendasi: Pemetaan Data dan Penguatan Lembaga Adat
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Musa Sombuk memberikan beberapa rekomendasi strategis. Pertama, ia mendesak masyarakat dan pemerintah kampung untuk segera melakukan pemetaan data yang akurat, meliputi peta kampung, peta adat, dan sensus penduduk Orang Asli Papua (OAP), baik yang tinggal di kampung maupun yang merantau. Data ini krusial agar dana Otsus dapat tepat sasaran.
Kedua, ia menekankan pentingnya penguatan kelembagaan masyarakat adat. Warga meminta dukungan anggaran agar lembaga adat dapat berfungsi optimal dalam menyelesaikan sengketa lahan dan konflik sosial secara mandiri, yang selama ini dilakukan secara sukarela tanpa dukungan fasilitas memadai.
Terkait permintaan penyatuan struktur Dewan Adat di Biak agar tidak terpecah-pecah, Musa menyatakan hal tersebut merupakan ranah internal Dewan Adat, namun ia akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pihak terkait untuk dicari solusi terbaik.
Penutup: Komitmen Tindak Lanjut dan Harapan Komunikasi Berkelanjutan
Mengakhiri sesi reses, Musa Sombuk menegaskan komitmennya untuk membawa seluruh aspirasi yang telah terserap ke dalam pembahasan legislatif di Jayapura. Ia berjanji akan mendorong percepatan realisasi program-program prioritas, khususnya terkait revitalisasi ekonomi kampung, perbaikan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta penyelesaian isu honorarium aparat kampung.
“Saya akan pastikan suara dari Distrik Warsa ini tidak hanya berhenti di sini. Kami akan bawa ini ke meja rapat komisi dan paripurna DPRP untuk ditindaklanjuti dengan eksekutif,” janji Musa.
Di sisi lain, warga Distrik Warsa menutup pertemuan dengan rasa syukur dan antusiasme tinggi. Mereka mengungkapkan bahwa kunjungan langsung anggota DPRP ini memberikan semangat baru, karena selama ini mereka sering merasa “dilupakan” setelah masa pemilihan berakhir.
“Kami sangat berterima kasih karena baru kali ini ada wakil rakyat yang benar-benar turun mendengar keluh kesah kami di kampung. Harapan kami, komunikasi ini tidak putus. Jangan sampai setelah dipilih dan dilantik, kami tidak dibutuhkan lagi. Kami butuh pendampingan dan perjuangan yang berkelanjutan,” ungkap salah satu perwakilan warga.
Musa Sombuk menutup acara dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan terus bersinergi dengan pemerintah daerah maupun pusat, demi mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat di Tanah Papua.
Penulis: A.R
