*(Oleh Dr. Satrio Arismunandar
–
Kerusuhan yang melanda Prancis pada pertengahan Oktober 2026 bukanlah sekadar ledakan kemarahan massa yang berakhir dengan pembakaran gedung, penjarahan toko, dan bentrokan dengan polisi.
Di balik kekacauan tersebut terdapat persoalan yang lebih mendasar: meningkatnya biaya hidup, memburuknya layanan publik, ketimpangan kesempatan, serta kekecewaan terhadap sistem politik yang dinilai tidak cukup tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
Baca juga: PETA AGAMA DUNIA 2026: Islam Tumbuh Paling Cepat, Bagaimana Komposisinya pada 2036?
Pada Sabtu, 17 Oktober, ratusan ribu orang turun ke jalan di berbagai kota Prancis. Kementerian Dalam Negeri memperkirakan jumlah peserta mencapai 550.000 orang, sementara serikat pekerja dan penyelenggara aksi menyebut angka sekitar 800.000.
Sebagian besar demonstrasi berlangsung damai, tetapi kelompok-kelompok tertentu melakukan penjarahan, pembakaran, perusakan fasilitas publik, dan bentrokan dengan aparat. Kota-kota seperti Paris, Marseille, Bordeaux, dan Limoges mengalami gangguan serius.
Presiden Emmanuel Macron menyerukan ketenangan dan mengecam kekerasan. Namun, pemerintah juga mengakui bahwa tuntutan para demonstran yang bertindak damai tidak bisa begitu saja disamakan dengan tindakan mereka yang melakukan perusakan. Pembedaan ini penting untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di Prancis.
Baca juga: Reorientasi Spasial dan Rantai Kemiskinan Desa-Kota
Bermula dari Isu Pendidikan
Kerusuhan tersebut bukanlah konflik antara dua kelompok masyarakat yang memiliki identitas tunggal dan berhadapan secara langsung. Ini merupakan pertemuan sejumlah ketidakpuasan sosial yang kemudian berkembang menjadi konflik terbuka antara demonstran dan aparat, disertai aksi kekerasan oleh kelompok tertentu.
Akar langsung dari gelombang protes kali ini justru bukan demonstrasi buruh atau gerakan antiimigran, melainkan keresahan pelajar terhadap kondisi pendidikan. Gerakan tersebut mulai berkembang pada 21 September 2026, ketika para siswa sekolah menengah di kawasan pinggiran Paris memprotes kekurangan guru, ruang kelas yang terlalu padat, fasilitas sekolah yang buruk, serta lambatnya penggantian tenaga pengajar yang tidak hadir. Di sejumlah sekolah, siswa juga mengeluhkan bangunan yang tidak terawat dan kurangnya sarana belajar.
Mengapa persoalan sekolah bisa meluas menjadi kerusuhan nasional? Karena sekolah bukan sekadar tempat belajar. Dalam masyarakat modern, sekolah merupakan salah satu instrumen utama mobilitas sosial: tempat anak dari keluarga berpenghasilan rendah memperoleh kesempatan memperbaiki nasib.
Ketika kualitas pendidikan di kawasan miskin tertinggal, sementara keluarga yang lebih mampu mempunyai akses lebih baik terhadap lingkungan belajar, fasilitas, dan kesempatan pendidikan, muncul kekhawatiran bahwa ketimpangan sosial akan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Bagi siswa, kekurangan guru bukan sekadar masalah administrasi. Itu berarti waktu belajar yang hilang, persiapan masa depan yang terganggu, dan kesempatan yang mungkin tidak akan kembali.
Dengan demikian, persoalan pendidikan menjadi simbol ketidakadilan yang lebih luas. Anak-anak muda mempertanyakan mengapa mereka harus menerima layanan publik yang buruk, padahal pendidikan seharusnya menjadi jalan keluar dari kemiskinan dan keterbatasan sosial. Dari sinilah protes pelajar menemukan resonansinya di kalangan masyarakat yang menghadapi persoalan serupa.
Dari Persoalan Pendidikan Menjadi Kemarahan Ekonomi
Perluasan gerakan terjadi ketika keresahan pelajar bertemu dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap biaya hidup yang meningkat dan layanan publik yang dianggap semakin tidak memadai.
Harga kebutuhan sehari-hari, biaya transportasi dan bahan bakar, serta tekanan terhadap anggaran rumah tangga membuat persoalan ekonomi terasa langsung dalam kehidupan masyarakat. Pada saat bersamaan, pemerintah menghadapi tekanan fiskal, utang publik, dan perdebatan mengenai bagaimana belanja negara harus diprioritaskan.
Di sinilah pertanyaan tentang kaya dan miskin menjadi relevan. Prancis bukan negara miskin. Negara ini mempunyai perekonomian maju, sistem jaminan sosial, dan tradisi pelayanan publik yang kuat. Namun, kemakmuran nasional tidak otomatis berarti semua warga merasakan keamanan ekonomi yang sama.
Keluarga yang memiliki aset, tabungan, dan pendapatan tinggi relatif lebih mampu menghadapi kenaikan biaya hidup. Sebaliknya, rumah tangga yang sebagian besar penghasilannya habis untuk kebutuhan pokok mempunyai ruang yang jauh lebih sempit untuk menyesuaikan diri.
Perbedaan tersebut menciptakan pengalaman ketidakadilan: masyarakat tidak hanya mempersoalkan mahalnya kehidupan, tetapi juga mempertanyakan siapa yang menanggung beban penyesuaian ekonomi dan siapa yang tetap terlindungi.
Karena itu, konflik ini tidak tepat disederhanakan menjadi pertentangan antara orang miskin dan orang kaya. Tidak semua demonstran berasal dari keluarga miskin, dan tidak semua orang kaya berada di pihak pemerintah. Persoalan utamanya adalah persepsi mengenai distribusi sumber daya, kesempatan, dan beban kebijakan publik.
Inti masalah ekonominya bukan semata-mata berapa besar kekayaan Prancis, melainkan bagaimana kekayaan dan sumber daya negara dibagikan, serta apakah pembagiannya dianggap adil.
Dimensi Konflik Antargenerasi
Dimensi generasi merupakan salah satu aspek paling penting dalam gejolak Prancis kali ini. Pada 2023, Prancis diguncang demonstrasi besar akibat keputusan Presiden Macron menaikkan usia pensiun minimum dari 62 menjadi 64 tahun. Pemerintah membela kebijakan itu dengan alasan keberlanjutan sistem pensiun. Namun, banyak pekerja menilainya sebagai beban tambahan bagi mereka yang harus bekerja lebih lama.
Kini, generasi muda menghadapi persoalan berbeda: kualitas pendidikan, prospek masa depan, dan kemampuan negara menyediakan layanan yang mereka butuhkan.
Kedua peristiwa tersebut mempunyai benang merah berupa perebutan prioritas anggaran publik. Persoalan ini bukan hanya pertentangan masyarakat dengan pemerintah, melainkan juga pertanyaan mengenai bagaimana sumber daya dibagi di antara kelompok-kelompok masyarakat dan generasi.
Sistem pensiun membutuhkan pembiayaan. Pendidikan membutuhkan guru, gedung, dan fasilitas. Kesehatan membutuhkan tenaga profesional dan anggaran. Semua kebutuhan itu bersaing dalam ruang fiskal yang terbatas.
Dari sudut pandang generasi muda, muncul pertanyaan: apakah negara masih menyediakan investasi yang memadai bagi masa depan mereka? Sebaliknya, generasi lebih tua juga mempunyai hak atas jaminan pensiun dan perlindungan sosial yang telah dibangun sepanjang kehidupan kerja mereka.
Karena itu, persoalannya bukan bahwa generasi tua adalah lawan generasi muda. Konflik antargenerasi muncul ketika kelompok-kelompok usia berbeda merasa kepentingannya tidak memperoleh tempat yang adil dalam pembagian sumber daya publik.
Jika tidak dikelola dengan baik, perdebatan anggaran bisa berkembang menjadi krisis kepercayaan: kaum muda merasa masa depannya dikorbankan, sedangkan kelompok lain khawatir hak sosialnya akan dikurangi.
Tiga Lapisan Aktor yang Berkonflik
Untuk memahami kerusuhan ini, kita perlu membedakan setidaknya tiga lapisan aktor. Pertama, pelajar, mahasiswa, pekerja, serikat buruh, dan warga yang menyampaikan tuntutan sosial-ekonomi. Mereka tidak selalu memiliki agenda yang sama. Pelajar menuntut perbaikan pendidikan, sedangkan pekerja dan warga lainnya membawa persoalan biaya hidup, upah, dan layanan publik.
Kedua, pemerintah dan aparat keamanan. Pemerintah berhadapan dengan tuntutan untuk memperbaiki layanan publik, tetapi juga harus menjaga ketertiban dan mengelola keterbatasan anggaran. Aparat bertugas mencegah kekerasan, meskipun penggunaan kekuatan oleh polisi turut menjadi bahan kritik. Sejumlah investigasi atas dugaan kekerasan polisi telah dibuka selama gelombang protes berlangsung.
Ketiga, kelompok yang memanfaatkan situasi demonstrasi untuk melakukan kekerasan dan penjarahan. Pemerintah menyalahkan kelompok ultra-kiri dan pelaku kriminal atas sebagian kekacauan. Namun, keberadaan kelompok tersebut tidak berarti seluruh gerakan protes dikendalikan oleh mereka.
Di sinilah pentingnya membedakan demonstrasi damai dari kerusuhan. Orang yang menuntut perbaikan pendidikan tidak otomatis mendukung pembakaran gedung. Warga yang memprotes kebijakan pemerintah juga tidak otomatis membenarkan penjarahan toko.
Menganggap seluruh demonstran sebagai perusuh justru berisiko mengaburkan tuntutan yang mendasari gerakan. Sebaliknya, menjadikan ketidakadilan sosial sebagai pembenaran bagi perusakan juga merupakan kekeliruan. Hak untuk menyampaikan protes dan kewajiban menjaga ketertiban harus dipertahankan secara bersamaan.
Mengapa Kemarahan Sosial Berubah Menjadi Kekerasan?
Tidak ada satu jawaban tunggal. Kemarahan yang menumpuk dapat menciptakan kondisi bagi eskalasi, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan mengapa sebagian orang memilih melakukan kekerasan.
Dalam demonstrasi berskala besar, sebagian peserta tetap damai, sementara kelompok lain bisa melakukan provokasi, menyerang aparat, atau menjarah toko. Ketegangan juga dapat meningkat akibat bentrokan dengan polisi dan penggunaan gas air mata maupun senjata pengendali massa.
Laporan Al Jazeera (18 Oktober 2026) menggambarkan bagaimana pesan awal demonstrasi pelajar dan tuntutan perbaikan layanan publik berisiko tenggelam oleh gambaran kekerasan yang mendominasi pemberitaan.
Di sinilah muncul persoalan politik yang lebih dalam. Ketika masyarakat merasa tuntutannya tidak didengar melalui saluran formal, sebagian orang bisa kehilangan kepercayaan terhadap lembaga yang seharusnya menampung aspirasi mereka.
Namun, perlu ditegaskan bahwa hilangnya kepercayaan tidak membuat kekerasan menjadi sesuatu yang tak terhindarkan, apalagi dapat dibenarkan. Untuk menentukan apakah ada kelompok yang secara terorganisasi merancang atau mengarahkan kerusuhan, diperlukan bukti yang lebih kuat daripada sekadar tuduhan politik.
Demikian pula, klaim bahwa kerusuhan sepenuhnya merupakan konspirasi kelompok ekstremis tidak cukup menjelaskan mengapa ratusan ribu orang bersedia turun ke jalan.
Krisis Kepercayaan Terhadap Masa Depan
Kerusuhan kali ini berlangsung ketika Prancis mendekati pemilihan presiden 2027. Dengan demikian, gejolak sosial juga memiliki konsekuensi politik: ketidakpuasan terhadap pemerintah dapat dimanfaatkan oleh berbagai kekuatan politik, baik dari kanan maupun kiri, untuk menawarkan alternatif kebijakan.
Akan tetapi, krisis ini tidak bisa dipahami hanya sebagai persoalan popularitas Macron. Persoalan yang dihadapi Prancis lebih struktural: bagaimana mempertahankan layanan publik berkualitas, menjamin keberlanjutan anggaran, melindungi daya beli, dan tetap menyediakan kesempatan yang adil bagi generasi berikutnya.
Pemerintah tidak bisa menyelesaikan semuanya hanya dengan pengerahan polisi. Penegakan hukum memang diperlukan untuk menangani pelaku kekerasan, tetapi stabilitas jangka panjang membutuhkan respons terhadap tuntutan yang sah.
Sebaliknya, oposisi politik juga tidak otomatis memiliki jawaban yang lebih baik. Menyalahkan pemerintah mungkin menguntungkan secara elektoral, tetapi persoalan pendidikan, pensiun, dan pembiayaan negara membutuhkan keputusan yang konkret serta berjangka panjang.
Tantangan terbesarnya adalah menemukan pembagian beban yang dapat diterima masyarakat tanpa merusak keberlanjutan ekonomi dan sistem perlindungan sosial.
Pertarungan tentang Keadilan
Apa yang sebenarnya terjadi di Prancis? Bukan semata-mata perang antara polisi dan demonstran, bukan pula konflik sederhana antara orang kaya dan orang miskin.
Kerusuhan ini merupakan ledakan dari sejumlah ketidakpuasan yang saling bertaut: pendidikan yang dinilai memburuk, biaya hidup yang menekan, kecemasan mengenai masa depan, pertarungan prioritas anggaran, dan merosotnya kepercayaan terhadap kemampuan politik untuk menghasilkan perubahan.
Isu ekonomi adalah salah satu fondasinya. Ketimpangan dan distribusi sumber daya memperkuat kemarahan. Konflik antargenerasi memberikan dimensi jangka panjang, sedangkan ketegangan dengan aparat dan tindakan kelompok perusuh menjadi pemicu eskalasi di jalanan.
Pelajaran terpentingnya adalah bahwa ketertiban sosial tidak cukup dibangun dengan kemampuan negara mengendalikan massa. Ketertiban juga bergantung pada keyakinan masyarakat bahwa sistem yang mereka jalani memberi kesempatan yang adil dan masa depan yang layak.
Ketika keyakinan itu melemah, persoalan yang awalnya terbatas pada ruang kelas dapat berkembang menjadi krisis nasional. Dan ketika kerusuhan pecah, tantangan terbesar pemerintah bukan hanya memulihkan jalan dan gedung yang rusak, melainkan memulihkan kepercayaan bahwa negara masih bekerja untuk seluruh warganya.
Prancis kini menghadapi pertanyaan yang jauh lebih besar daripada siapa yang menang dalam bentrokan di jalanan: apakah negara mampu memperbarui kontrak sosialnya agar generasi muda, pekerja, dan kelompok masyarakat lainnya tetap merasa menjadi bagian dari masa depan bersama?
Jawaban atas pertanyaan itulah yang pada akhirnya akan menentukan apakah gejolak ini menjadi ledakan sesaat atau awal dari krisis politik yang lebih panjang. #
Jakarta, 19 Oktober 2026
*(Dr. Satrio Arismunandar, lulusan S3 Filsafat FIB Universitas Indonesia, aktivis Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di era Orde Baru 1990-an.
