Laporan Paulus Laratmase
–
SORONG — SUARA ANAK NEGERI | Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Bank Papua yang digelar di Kota Sorong menjadi forum penting bagi para pemegang saham untuk menentukan jajaran direksi perseroan periode 2026–2030.
Baca juga: Sinergi Lintas Sektor, Kampung Yendidori Gelar Perdana Tracing TB dan Cek Kesehatan Gratis
RUPS Luar Biasa dihadiri Gubernur, para Bupati dan Wali Kota se-Papua Raya sebagai pemegang saham. Salah satu agenda utama adalah pemilihan jajaran direksi melalui mekanisme voting oleh para pemegang saham yang memiliki hak suara.
Proses pemilihan berlangsung dengan melibatkan 45 pemegang saham yang memiliki hak memilih.
Untuk posisi Direktur Bisnis, dua nama bersaing dalam proses voting, yakni Jonathan Autaray dan Luhut Selamat Pohottua Siahaan.
Hasil pemungutan suara menunjukkan persaingan yang berlangsung sangat ketat. Luhut Selamat Pohottua Siahaan memperoleh 50,60 persen suara, sedangkan Jonathan Autaray memperoleh 49,40 persen.
Selisih suara yang tipis, akhirnya menempatkan Luhut Selamat Pohottua Siahaan sebagai Direktur Bisnis Bank Papua periode 2026–2030.
Bertha Affar Raih Dukungan Bulat
Berbeda dengan pemilihan Direktur Bisnis, proses pemilihan untuk posisi Direktur Operasional menghasilkan dukungan mutlak kepada Bertha Affar.
Dari 45 pemegang saham yang memiliki hak pilih, Bertha Affar memperoleh 45 suara atau 100 persen. Sementara calon lainnya, Wastu Anggoro Wijanarko, memperoleh 0 suara atau 0 persen.
Dengan hasil ini, seluruh pemegang saham yang menggunakan hak pilih memberikan dukungan bulat kepada Bertha Affar untuk menduduki jabatan Direktur Operasional Bank Papua periode 2026–2030.
Hasil voting ini memperlihatkan tingkat kepercayaan pemegang saham terhadap figur yang dipilih untuk menjalankan fungsi operasional perseroan dalam periode kepengurusan yang baru.
Dilantik Langsung Setelah Pemilihan
Setelah proses pemilihan selesai dan hasil voting ditetapkan, jajaran yang terpilih langsung dilantik oleh Gubernur Papua selaku Pemegang Saham Pengendali.
Pelantikan tersebut menandai dimulainya periode kepengurusan baru Bank Papua untuk masa jabatan 2026–2030.
Pergantian dan penetapan direksi melalui RUPS Luar Biasa menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan tata kelola dan pengelolaan Bank Papua sebagai salah satu instrumen pembangunan ekonomi daerah di wilayah Papua.
Gunadi Mewakili Bupati Biak Numfor
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor juga hadir dalam RUPS Luar Biasa di Sorong Papua Barat Daya.
Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor, Gunadi, S.Sos., M.Si., mengikuti RUPS sebagai penerima kuasa dari Bupati Biak Numfor selaku pemegang saham Bank Papua.
Kehadiran Gunadi dalam forum ini, bukan dalam kapasitas pribadi, melainkan berdasarkan surat kuasa dari Bupati Biak Numfor, sehingga yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk mewakili pemerintah daerah dalam RUPS.
Kehadiran perwakilan Kabupaten Biak Numfor sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap menjalankan hak dan tanggung jawabnya sebagai pemegang saham dalam forum pengambilan keputusan strategis Bank Papua.
Posisi pemerintah daerah sebagai pemegang saham memiliki arti penting, bukan hanya dalam aspek kepemilikan, tetapi juga dalam memastikan keberadaan Bank Papua dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah dan masyarakat.
RUPS Berikutnya di Wamena
Setelah pelaksanaan RUPS Luar Biasa di Sorong, agenda RUPS berikutnya dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Jayawijaya, Kota Wamena, Provinsi Papua Pegunungan.
Pemindahan lokasi pelaksanaan RUPS ke Wamena juga memperlihatkan semangat keterwakilan wilayah Papua dalam agenda korporasi Bank Papua.
Dengan telah terpilihnya Direktur Bisnis dan Direktur Operasional untuk periode 2026–2030, perhatian selanjutnya tertuju pada bagaimana jajaran direksi baru menerjemahkan kepercayaan pemegang saham ke dalam kinerja nyata.
Bank Papua diharapkan semakin mampu memperkuat pelayanan perbankan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat di seluruh wilayah Papua.
Bagi para pemegang saham, hasil RUPS bukan sekadar pergantian nama dalam struktur organisasi. Lebih dari itu, keputusan tersebut merupakan mandat untuk membawa Bank Papua menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan daerah pada periode 2026–2030.
