–

SERUI| SUARA ANAK  NEGERI – Kabupaten Kepulauan Yapen kembali mendapat kabar baik di bidang keuangan daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026, pemerintah pusat mengalokasikan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dan pembayaran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dengan total mencapai Rp39.926.061.000.

Anggaran segar ini merupakan bentuk dukungan fiskal pemerintah pusat untuk membantu stabilitas keuangan daerah di tengah tantangan ekonomi yang ada.

Rincian Pencairan Dana

Berdasarkan dokumen resmi KMK Nomor 198 Tahun 2026, rincian dana yang diterima Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebagai berikut:

* Tambahan DAU Tahun Anggaran 2026: sebesar Rp31.915.932.000.

* Penyaluran Kurang Bayar DBH s.d. TA 2024: sebesar Rp8.010.129.000.

Dengan demikian, total keseluruhan dana yang masuk ke kas daerah mencapai hampir Rp40 miliar. Dana ini diharapkan dapat menjadi napas baru bagi percepatan pembangunan dan pelayanan publik di Bumi Swamiwo.

Sikap Wakil Rakyat: Manfaatkan untuk Rakyat

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua dari Fraksi Partai NasDem, Tonny Tesar, S.Sos., menyampaikan apresiasi atas kebijakan pemerintah pusat. Dalam konfirmasi via sambungan telepon kepada redaksi, Tonny menjelaskan bahwa penambahan DAU dan pelunasan kurang bayar DBH ini adalah respons nyata terhadap kesulitan fiskal yang dialami banyak daerah akibat pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) selama ini.

“Penambahan DAU dan pembayaran kurang bayar DBH adalah kebijakan Presiden (pemerintah pusat) karena memang daerah kesulitan dengan kebijakan pengurangan alokasi TKD yang cukup signifikan selama ini yang memberatkan daerah,” ujar Tonny.

Politisi asal Papua ini berharap agar pemerintah daerah dapat memanfaatkan dana tersebut secara bijak, efektif, dan transparan. “Semoga daerah bisa memanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan rakyat,” tambahnya.

Harapan Masyarakat

Sebagai bagian dari dukungan fiskal nasional, pemanfaatan anggaran ini harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni secara akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.

Masyarakat Kepulauan Yapen juga dihimbau untuk turut mengawal penggunaan dana tersebut. Dengan pengawasan bersama, diharapkan suntikan dana nearly Rp40 miliar ini benar-benar dirasakan manfaatnya dalam peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi lokal.

Penulis : Alfred Bonai