Menurut Andre, esensi Otsus tidak boleh terhenti pada alokasi anggaran atau dokumen perencanaan semata, melainkan harus mampu menghadirkan dampak nyata melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akses permodalan, perlindungan hukum, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

“Sebagai warga negara yang taat hukum, kita menghormati regulasi yang ada. Namun, regulasi tersebut wajib diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua,” ujar Andre R. Wonatorei.

Ia mengingatkan bahwa landasan kebijakan ini berakar pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir melalui UU Nomor 2 Tahun 2021, yang menegaskan prinsip pemberdayaan ekonomi masyarakat adat.

Potensi Riil: 58 Perusahaan OAP dan 500 UMKM Terdata

Data internal KAPP Kabupaten Waropen menunjukkan adanya basis ekonomi yang potensial namun belum teroptimalkan secara maksimal. Hingga saat ini, KAPP telah mengakomodasi sekitar 58 perusahaan kontraktor milik OAP asal Waropen. Selain itu, terdapat sekitar 500 unit UMKM yang tersebar di pusat kota hingga berbagai distrik, yang mayoritas dikelola oleh perempuan (mama-mama) dengan komoditas unggulan seperti pinang, hasil perikanan (ikan, kerang), dan produk pertanian lainnya.

Fakta ini membantah stigma bahwa masyarakat asli Waropen hanya bergantung pada bantuan sosial. Sebaliknya, data tersebut membuktikan bahwa mereka memiliki kapabilitas untuk menjadi aktor utama perekonomian daerah apabila diberikan akses pasar, pembinaan manajemen, dan kepastian legalitas usaha.

Mendorong Transisi dari Bantuan ke Kemandirian Usaha

Andre menegaskan pentingnya pergeseran paradigma dari ketergantungan pada bantuan menuju kemandirian usaha. “Yang harus kita bangun adalah ekosistem usaha mandiri yang berkelanjutan. Generasi muda asli Waropen perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan wirausaha mereka, didukung oleh pemerintah dalam aspek pembinaan, legalitas, manajemen bisnis, serta akses pemasaran,” jelasnya.

Pemberdayaan UMKM juga diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produk melalui inovasi pengolahan, pengemasan yang standar, dan strategi distribusi yang efektif, sehingga tidak hanya menjual bahan mentah.

Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam Lokal

KAPP Waropen juga menyoroti besarnya potensi ekonomi daerah, khususnya di sektor kelautan dan agraris. Komoditas seperti udang, kepiting, ikan, kerang, pinang, serta hasil perkebunan dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi jika dikelola dengan teknologi dan sistem bisnis yang profesional.

“Jangan sampai kita hidup di atas kekayaan alam sendiri, tetapi masyarakat hanya menjadi penonton. Potensi ini harus dikelola dengan pengetahuan, teknologi, dan kerja keras agar nilai tambahnya tetap berada di Kabupaten Waropen,” kata Andre.

Kemitraan Strategis dengan Pemerintah Daerah

Sejak tahun 2025, KAPP Waropen telah membangun komunikasi intensif dengan jajaran eksekutif dan legislatif daerah, termasuk Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan pimpinan DPRK Waropen. Berbagai kajian dan analisis lapangan telah diserahkan sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Andre berharap masukan tersebut tidak sekadar menjadi arsip dokumen, tetapi diimplementasikan dalam program kerja nyata yang sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan.

“Keberhasilan Otsus harus diukur dari meningkatnya kemandirian ekonomi masyarakat: semakin banyak pengusaha OAP, UMKM yang berkembang, dan lapangan kerja yang tercipta. Mari kita kelola tanah, laut, dan hutan Waropen secara profesional demi kesejahteraan generasi kini dan masadepan,” tutup Andre R. Wonatorei.

Penulis: Alfred Bonai 

Editor: Anis Rumaropen