Secangkir Kopi Cak Mus – 15.10.26
Oleh: Supri HS
–
SURABAYA – SUARA ANAK NEGERI| Bagi ribuan guru honorer dan Non-ASN, pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) tak ubahnya teka-teki tanpa jawaban.
Hak yang seharusnya cair tiap bulan kok bisa molor hingga tiga, empat, bahkan berbulan-bulan tanpa kepastian.
Anehnya, jawaban untuk fenomena ini macam misteri saja.
Tidak pernah ada penjelasan jujur dan transparan mengenai apa yang sebenarnya terjadi.
Baca juga: AGAR DUNIA ENERGI INDONESIA MELOMPAT BERSAMA KECERDASAN BUATAN
Setiap kali riak kekecewaan guru mencuat di media sosial atau forum pendidik, jawaban otoritas terkait selalu sama. Klise dan template.
“Sedang dalam proses validasi data.”
“Masih ada kendala sinkronisasi sistem.”
“Proses pemadanan rekening oleh bank penyalur.”
Jawaban-jawaban teknis itu diulang seperti kaset rusak.
Seolah lupa bahwa di balik istilah-istilah birokrasi yang dingin itu, ada ribuan perut yang harus diberi makan, cicilan yang harus dibayar, dan martabat guru yang dipertaruhkan.
1️⃣ Permainan Pingpong Birokrasi
Mengapa masalah ini seperti benang ruwet yang tak kunjung terurai? Jawabannya sederhana: tidak ada satu pun pihak yang mau pasang badan.
Sebagaimana kita tahu, Penyaluran TPG Non-ASN melibatkan banyak pintu.
Kementerian Pendidikan untuk data Info GTK dan SKTP, Kementerian Keuangan untuk pengucuran anggaran, hingga bank penyalur untuk urusan transfer.
Tapi, Ketika dana tersangkut, semua instansi mendadak main pingpong.
Yang ini menyalahkan data yang belum valid dari sekolah, Sekolah menyalahkan sistem Info GTK yang maintenance, Kemenkeu merasa anggaran sudah siap, sementara bank penyalur beralasan ada perbedaan nama di rekening.
Hasilnya? Guru dipaksa menjadi penonton dari permainan pingpong itu.
2️⃣ Sistem Otomatis yang Tanpa Empati
Dalam sistem validasi, Satu kesalahan kecil pada kolom data, bisa membuat lampu hijau pencairan berubah merah seketika.
Gilanya lagi, ketika status “tertahan” itu muncul, tidak ada pemberitahuan proaktif maupun jalur cepat penanganan.
Guru hanya disuruh “menunggu perbaikan di periode berikutnya”.
Yang sebenarnya itu cuma kalimat halus dari : “silakan gigit jari beberapa bulan lagi”.
3️⃣ Bukan Sekadar Masalah Teknis, Ini Soal Niat
Jika kita mampu membuat sistem pajak yang sangat presisi atau sistem pendaftaran CPNS yang menampung jutaan orang sekaligus, mengapa membuat dashboard pemantauan TPG yang transparan dan real-time rasanya begitu berat?
Jika data bisa ditelusuri secara transparan, di titik mana berkas tertahan dan instansi mana yang sedang kedapatan slow response, tentu spekulasi tak akan liar beredar.
Keterlambatan TPG yang terus berulang bukan lagi sekadar masalah ketidaksiapan infrastruktur teknologi.
Ini sudah menyentuh level niat baik terhadap profesi guru.
Pendidik sudah menuntaskan kewajibannya mengajar di kelas setiap hari. Lantas, mengapa untuk menerima haknya sendiri, mereka harus dibuat mengemis kabar?
Sungguh sebuah misteri yang tak seharusnya dipelihara.
