JAKARTA, 21 Agustus 2026 — Front Penggerak Seni Taman Ismail Marzuki (FPS-TIM) kembali menggelar Jumat Aksi Seni (JAS) di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jumat (21/8/2026). Mengangkat tema “Tumpeng Kemerdekaan” dengan semboyan “Seni Adalah Senjata”, kegiatan ini memadukan aksi simbolik, diskusi tata kelola TIM, serta pertunjukan seni dalam rangka memperingati momentum kemerdekaan Indonesia sekaligus melanjutkan perjuangan FPS-TIM terhadap persoalan pengelolaan TIM.

Kegiatan berlangsung mulai pukul 16.00 WIB hingga selesai di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Carnaval Keranda “TIM Sudah Mati” seperti biasa tetap dilaksanakan menjadi bagian dari simbol perlawanan FPS-TIM terhadap berbagai persoalan yang mereka soroti dalam tata kelola TIM.

Acara dipandu oleh MC Tia Fairuz. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Momentum utama kemudian ditandai dengan agenda “Tumpeng Merdeka”, tumpeng tersebut menjadi simbol perayaan kemerdekaan sekaligus ruang refleksi mengenai makna kemerdekaan bagi kehidupan seni dan kebudayaan.

Dalam kegiatan tersebut, tumpeng merdeka tidak ditempatkan semata sebagai seremoni peringatan kemerdekaan. Tema tersebut menjadi bagian dari pesan FPS-TIM bahwa kemerdekaan juga berkaitan dengan kebebasan seniman untuk berkarya, menggunakan ruang kebudayaan, menyampaikan kritik, serta turut menentukan arah pengelolaan pusat kesenian.

Setelah agenda tumpeng, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama bertema “Tata Kelola TIM”. Diskusi menjadi ruang pembahasan terhadap persoalan yang selama beberapa pekan terakhir menjadi perhatian FPS-TIM, terutama mengenai arah pengelolaan TIM, keberadaan ruang seni, akses seniman dan komunitas, serta tuntutan agar TIM kembali berpijak pada fungsi utamanya sebagai pusat kesenian.

Diskusi tersebut merupakan bagian dari rangkaian gerakan FPS-TIM yang sebelumnya telah dilakukan melalui konsolidasi, pertemuan, aksi unjuk rasa, unjuk karya, serta Jumat Aksi Seni. Pada aksi sebelumnya, FPS-TIM membawa keranda bertuliskan “TIM Sudah Mati” sebagai simbol kritik terhadap kondisi ekosistem kesenian di TIM.

Rangkaian perjuangan tersebut juga telah dibawa ke tingkat pemerintah kota melalui penyerahan petisi dan TRITURA FPS-TIM ke Balai Kota DKI Jakarta pada 12 Agustus 2026. Tiga tuntutan tersebut adalah menolak JAKPRO mengelola dan mengkomersialisasikan TIM; mengembalikan tata kelola TIM kepada Dinas Kebudayaan, UP PKJ TIM, Dewan Kesenian Jakarta bersama komunitas-komunitas seni secara demokratis dan adil; serta mengembalikan marwah TIM sebagai Pusat Kesenian.

Setelah diskusi dan ngopi santai, acara dilanjutkan dengan Agenda Unjuk Seni kemudian kembali berlangsung melalui penampilan solo vokal Mery Tan, dilanjutkan pembacaan puisi oleh Megawati K. Nurdin, Jack Al-Gozali dan Dyah Kencono. Rangkaian malam ditutup dengan penampilan musik “SOKRS” hingga sekitar pukul 21.00 WIB.

Melalui JAS bertema “Tumpeng Kemerdekaan”, FPS-TIM kembali menempatkan seni sebagai medium ekspresi sekaligus penyampaian sikap. Kegiatan ini memperlihatkan bahwa perjuangan FPS-TIM tidak hanya dilakukan melalui aksi demonstrasi, tetapi juga melalui diskusi, musik, puisi, simbol budaya, dan ruang pertemuan seniman.

Bagi FPS-TIM, peringatan kemerdekaan di TIM menjadi momentum untuk mempertanyakan kembali makna kemerdekaan dalam kehidupan kebudayaan: kemerdekaan untuk berkarya, kemerdekaan menggunakan ruang seni, dan kemerdekaan menyampaikan kritik terhadap kebijakan kebudayaan. [PM]

JAKARTA, 12 Agustus 2026 — Perjuangan Front Penggerak Seni Taman Ismail Marzuki (FPS-TIM) kini memasuki tahap berikutnya. Setelah melakukan sejumlah pertemuan, diskusi, aksi unjuk rasa dan unjuk karya, termasuk Jumat Aksi Seni (JAS), FPS-TIM mendatangi Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 12 Agustus 2026 pukul 14.00 WIB untuk mengantarkan surat petisi kepada Gubernur DKI Jakarta.

Agenda tersebut menjadi bagian dari rangkaian gerakan FPS-TIM dalam menyuarakan keberlangsungan ekosistem kesenian di Taman Ismail Marzuki (TIM) yang dinilai semakin menghadapi persoalan komersialisasi, akses ruang seni, tata kelola, serta hubungan antara kepentingan kebudayaan dan pengelolaan kawasan.

Dari Keresahan Jadi Gerakan

FPS-TIM lahir dari keresahan sejumlah seniman dan pekerja seni terhadap perkembangan TIM setelah revitalisasi. Keresahan tersebut tidak berhenti pada persoalan fisik bangunan, tetapi menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar: untuk siapa TIM dibangun dan siapa yang seharusnya memperoleh manfaat dari keberadaan pusat kesenian tersebut?

Dalam maklumat FPS-TIM disebutkan bahwa TIM dipandang sebagai ruang kebudayaan yang lahir dari peluh, keberanian, dan imajinasi para seniman serta masyarakat. Karena itu, keberadaan TIM tidak semestinya diperlakukan semata sebagai kawasan dengan nilai ekonomi, melainkan sebagai ruang publik kebudayaan dan laboratorium seni.

Kritik FPS-TIM terutama diarahkan pada kecenderungan komersialisasi ruang seni. Tarif sewa ruang yang dinilai semakin membebani, akses seniman dan komunitas independen yang dianggap semakin terbatas, serta kecenderungan pengelolaan yang lebih berorientasi pada angka ekonomi menjadi bagian dari persoalan yang disuarakan.

FPS-TIM juga mempersoalkan kondisi ketika bangunan dan fasilitas TIM telah berubah secara fisik setelah revitalisasi, tetapi ruang untuk tumbuhnya aktivitas seni justru dinilai semakin sempit.
Dari Pertemuan, Diskusi hingga Aksi
Perjalanan gerakan kemudian berkembang melalui berbagai pertemuan dan konsolidasi seniman. Forum-forum tersebut menjadi ruang untuk mengumpulkan persoalan, menyusun sikap, dan menentukan bentuk aksi yang dapat menyampaikan kritik secara terbuka.

Gerakan tidak hanya dilakukan melalui demonstrasi. Seni digunakan sebagai bahasa perlawanan. Dalam rangkaian aksi, seniman membawa poster, melakukan karnaval, menggelar mimbar bebas, berdiskusi, dan melakukan unjuk karya. Bentuk-bentuk tersebut memperlihatkan bahwa persoalan TIM tidak hanya dipandang sebagai persoalan administrasi pengelolaan gedung, tetapi sebagai persoalan kebudayaan yang menyangkut hak masyarakat seni terhadap ruang ekspresi.

Puncaknya dalam rangkaian terakhir adalah Jumat Aksi Seni (JAS) pada 7 Agustus 2026. Dalam JAS, aksi dilakukan melalui karnaval di kawasan TIM dan selasar Gedung Ali Sadikin. Peserta membawa poster-poster perlawanan serta sebuah keranda bertuliskan “TIM Sudah Mati”. Simbol tersebut digunakan untuk menyampaikan kritik terhadap kondisi TIM yang dinilai telah kehilangan sebagian ruh dan keberpihakannya kepada kehidupan kesenian.

Aksi kemudian berlanjut di depan hotel di kawasan TIM. Persoalan hotel menjadi salah satu isu penting karena bangunan yang dalam perjalanan revitalisasi pernah dikaitkan dengan konsep Wisma Seniman kemudian hadir sebagai fasilitas hospitality yang dipersoalkan keberpihakannya terhadap seniman.
Namun JAS tidak berhenti pada aksi jalanan.

Karpet Merah Menjadi Ruang Dialog
Setelah aksi, para seniman menggelar diskusi publik sambil ngopi di pelataran TIM. Karpet merah dibentangkan dan poster-poster perlawanan tetap dipasang di sekitar ruang diskusi.

Di ruang inilah persoalan TIM dibicarakan lebih jauh. Diskusi tidak hanya mempertanyakan komersialisasi hotel, tetapi juga berkembang pada persoalan tata kelola TIM, posisi seniman, serta kepercayaan terhadap lembaga-lembaga kesenian yang berada dalam ekosistem pengambilan kebijakan kebudayaan Jakarta.

Akademi Jakarta (AJ) dan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) menjadi bagian dari pembicaraan. Sejumlah seniman menyampaikan kekecewaan dan mempertanyakan sejauh mana kedua lembaga tersebut menjalankan fungsi representasi serta keberpihakannya terhadap kepentingan seniman dalam berbagai persoalan TIM.

Pertanyaan juga berkembang pada proses pemilihan anggota DKJ, mekanisme kelembagaan, komposisi komite, serta kesesuaian proses tersebut dengan ketentuan yang berlaku.
Dari diskusi tersebut muncul satu persoalan yang lebih besar: krisis kepercayaan terhadap tata kelola kebudayaan di TIM.

Hotel dan Persoalan Komersialisasi
Hotel menjadi salah satu simbol penting dalam kritik FPS-TIM. Persoalannya bukan semata keberadaan bangunan penginapan di kawasan TIM. Yang dipersoalkan adalah perubahan orientasi fasilitas yang semestinya menjadi bagian dari ekosistem kesenian menjadi fasilitas yang dinilai lebih dekat dengan logika komersial.

Bagi seniman, TIM seharusnya menyediakan ekosistem yang memungkinkan seniman berkarya, belajar, bertemu, berdiskusi, melakukan produksi, dan memperoleh akses terhadap fasilitas pendukung dengan biaya yang masuk akal.

Karena itu, muncul pertanyaan: ketika fasilitas dibangun di pusat kesenian, tetapi seniman justru kesulitan mengaksesnya karena persoalan tarif dan kebijakan komersial, untuk siapa sebenarnya fasilitas tersebut dibangun?
Pertanyaan tersebut menjadi salah satu dasar kritik terhadap arah pengelolaan TIM.

Tiga Tuntutan Utama FPS-TIM

Dalam Maklumat dan Petisi FPS-TIM, gerakan tersebut merumuskan tiga tuntutan utama.

Pertama, menolak Jakpro mengelola dan mengkomersialisasikan Taman Ismail Marzuki.

Kedua, mengembalikan tata kelola Taman Ismail Marzuki kepada Dinas Kebudayaan, UP PKJ TIM, Dewan Kesenian Jakarta bersama komunitas-komunitas seni secara demokratis dan adil.

Ketiga, mengembalikan marwah Taman Ismail Marzuki sebagai Pusat Kesenian.
Dengan demikian, gerakan FPS-TIM tidak hanya menolak satu kebijakan tertentu.

Gerakan ini membawa agenda yang lebih luas mengenai arah masa depan TIM dan model tata kelola pusat kesenian Jakarta.

Mengapa Balai Kota?

Penyerahan petisi ke Balai Kota menjadi tahap penting karena persoalan yang disuarakan FPS-TIM berkaitan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap TIM. Setelah kritik disampaikan melalui forum internal seniman, diskusi publik, aksi seni, mimbar bebas dan berbagai bentuk ekspresi di kawasan TIM, suara tersebut kini dibawa langsung kepada pemerintah kota.

Pada Rabu, 12 Agustus 2026 pukul 14.00 WIB, FPS-TIM mendatangi Balai Kota untuk mengantarkan surat petisi kepada kantor Gubernur DKI Jakarta. Petisi tersebut menjadi dokumen sikap sekaligus bentuk pertanggungjawaban gerakan kepada pemerintah mengenai kegelisahan masyarakat seni terhadap kondisi TIM.

FPS-TIM membawa pesan bahwa persoalan TIM tidak boleh diselesaikan hanya melalui pendekatan pengelolaan aset dan bisnis. TIM adalah pusat kesenian yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan kebudayaan Jakarta dan Indonesia. Karena itu, keputusan mengenai masa depan TIM harus mempertimbangkan seniman sebagai bagian utama dari ekosistemnya.

Perjuangan untuk Ekosistem yang Sehat
Gerakan FPS-TIM pada akhirnya bukan sekadar gerakan menolak. Ia merupakan usaha untuk mempertanyakan kembali arah pembangunan dan pengelolaan TIM setelah revitalisasi.

Bangunan boleh berubah. Teknologi boleh berkembang. Sistem pengelolaan boleh diperbarui. Namun perubahan tersebut tidak boleh menghilangkan fungsi dasar TIM sebagai ruang kebudayaan. FPS-TIM menginginkan sebuah ekosistem kesenian yang memungkinkan seniman hidup dan berkarya, komunitas memiliki ruang, masyarakat memperoleh akses kebudayaan, serta kritik tetap memiliki tempat.

Dari ruang pertemuan, aksi jalanan, karnaval, keranda, poster, mimbar bebas, unjuk karya, hingga dialog di atas karpet merah, pesan yang dibawa tetap sama: TIM bukan sekadar bangunan. TIM adalah ekosistem kesenian dan kebudayaan. Dan perjuangan FPS-TIM adalah memastikan ekosistem tersebut tetap hidup.

Tentang Penulis:

Nuyang Jaimee adalah pegiat seni dan budaya. Ia aktif di seni sastra dan teater. Direktur lembaga Cakra Budaya Indonesia (CBI). Pendiri komunitas Keluarga Besar Penyar Seksih (KBPS) dan Kampung Seni Jakarta (KSJ). Ia juga bergabung di Komunitas WPI dan MKJ. Karya-karyanya, baik fiksi dan nonfiksi masuk di beberapa media massa di Jakarta dan daerah, selain masuk dalam portal online dan majalah sastra, juga dalam antologi bersama dalam dan luar negeri. Menginisiasi dan aktif mengikuti berbagai kegiatan, acara dan pertemuan seni, sastra dan budaya. Sebagai pembaca puisi, monolog, dan sutradara teater. Pernah bekerja di production house dan bermain beberapa FTV, Sinetron dan Channal Youtube. Pernah menjadi kontributor di harian Madina, Bulletin H.B. Jassin dan terakhir bergabung di Suara Anak Negeri Media Group. Sampai sekarang menulis cerpen, puisi, esai, artikel, feature, juga naskah drama dan skenario. Menjadi guru/pengajar/pelatih/narasumber seni sastra dan teater baik pelatihan/workshop umum maupun sekolah. Menjuarai lomba baca puisi se-Asia Tenggara di acara ZKMUA-Malaysia dan menjuarai lomba cipta puisi elaborasi karya senirupa, Satarupa. Buku Puisi tunggalnya “Pendoa yang Lupa Nama Tuhannya” terbit 2023.

JAKARTA, 12 Agustus 2026 — Front Penggerak Seni Taman Ismail Marzuki (FPS-TIM) membawa Tiga Tuntutan, Satu Sikap (TRITURA) ke Balai Kota DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/8). Aksi tersebut menjadi puncak sementara dari rangkaian konsolidasi, diskusi, aksi seni, unjuk rasa, dan unjuk karya yang dilakukan FPS-TIM untuk memperjuangkan keberlangsungan ekosistem kebudayaan di Taman Ismail Marzuki (TIM).

Dipimpin Mila Nabilah sebagai Koordinator Aksi, massa yang terdiri atas seniman, pekerja seni, penggiat kebudayaan, mahasiswa, dan komunitas melakukan karnaval dengan dominasi pakaian hitam, poster tuntutan, serta keranda. Rombongan bergerak dari TIM–Cikini Raya–Tugu Tani–Medan Merdeka Selatan–Balai Kota–Kebon Sirih. Nuyang Jaimee, Decita Lucy, Dyah Kencono, Nurhayati, Ina SHK, Muzdalifah, Mujib Hermani, David Karo, Budi Renil, Dinaldo, Adith, Dompak, Santosa Budi, Ridho Ramdhani,  dan lainnya merupakan sejumlah seniman yang ikut dalam aksi. Mohammad Cahyadi (Den Cupank) tercatat sebagai kontak media FPS-TIM.

Dalam siaran persnya, FPS-TIM menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab. Gerakan itu juga ditempatkan dalam kerangka pemajuan kebudayaan dan keberadaan UP PKJ TIM sebagai lembaga pengelola pusat kesenian.

Tiga Tuntutan
Tuntutan pertama: menolak Jakpro mengelola dan mengkomersialisasikan TIM. FPS-TIM menolak keterlibatan PT Jakarta Propertindo dalam tata kelola dan pengelolaan finansial TIM yang dinilai berorientasi pada profit. Menurut FPS-TIM, mandat revitalisasi tidak boleh ditafsirkan sebagai mandat untuk menggeser fungsi kesenian menjadi semata-mata logika komersial.

Tuntutan kedua: mengembalikan tata kelola TIM kepada ekosistem kebudayaan. FPS-TIM menuntut tata kelola yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan berpihak pada keberlangsungan kesenian. Dinas Kebudayaan, UP PKJ TIM, DKJ, komunitas seni, dan seniman harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Tuntutan ketiga: mengembalikan fungsi fasilitas TIM untuk kepentingan kebudayaan, disertai audit dan transparansi. FPS-TIM meminta fasilitas kesenian dan infrastruktur TIM dikembalikan kepada fungsi kebudayaan yang nyata dan terukur. Salah satunya adalah gagasan menjadikan kembali fasilitas penginapan sebagai Wisma Seni. FPS-TIM juga meminta keterbukaan dan audit terhadap pengelolaan yang berkaitan dengan TIM, termasuk Jakpro, UP PKJ TIM, dan pihak-pihak terkait.

FPS-TIM juga akan mendesak DPRD DKI Jakarta menggunakan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk mengevaluasi regulasi serta Pergub yang menjadi dasar penunjukan Jakpro. Tuntutan ke DPRD RI ini akan dijadwalkan ulang mengingat hari sudah terlalu sore.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta mengembalikan anggaran pengelolaan TIM melalui APBD dan Dinas Kebudayaan agar fasilitas TIM dapat diakses masyarakat secara adil.

Dari JAS ke Balai Kota

Tuntutan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelumnya, FPS-TIM telah melakukan serangkaian pertemuan dan konsolidasi di TIM. Jumat Aksi Seni pada 7 Agustus menjadi salah satu momentum penting ketika seniman melakukan karnaval, membawa keranda bertuliskan “TIM Sudah Mati”, memasang poster perlawanan, serta menggelar dialog publik di pelataran TIM.

Dari aksi tersebut, persoalan berkembang menjadi pembahasan mengenai komersialisasi ruang seni, pengelolaan TIM, hotel, akses seniman, serta peran lembaga-lembaga kesenian dalam tata kelola TIM.

Kini, suara tersebut dibawa dari TIM ke pusat pemerintahan. Rute karnaval dari Cikini menuju Balai Kota diposisikan FPS-TIM sebagai perjalanan simbolik dari rumah kebudayaan menuju ruang tempat kebijakan publik ditentukan.

Melalui penyerahan petisi tersebut, FPS-TIM meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta membuka dialog dengan seniman dan komunitas, menjamin transparansi tata kelola, serta memastikan kebijakan terhadap TIM berpihak pada kepentingan kebudayaan publik.

Bagi FPS-TIM, persoalan utama bukan sekadar siapa yang mengelola TIM, tetapi arah dan tujuan pengelolaannya. Revitalisasi, menurut mereka, tidak boleh hanya menghasilkan bangunan yang lebih megah, tetapi harus menghasilkan ekosistem seni yang lebih terbuka, terjangkau, demokratis, dan hidup. “Selamatkan Marwah Taman Ismail Marzuki” menjadi pesan utama yang dibawa FPS-TIM dalam aksi dari TIM menuju Balai Kota hari ini.