JAKARTA, 15 Agustus 2026 — Front Penggerak Seni Taman Ismail Marzuki (FPS-TIM) kembali menggelar Jumat Aksi Seni (JAS) di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jumat (15/8).

Aksi diikuti seniman, pekerja seni, komunitas, dan pendukung gerakan FPS-TIM untuk menyampaikan kritik terhadap tata kelola TIM dan tuntutan agar TIM kembali menjalankan fungsinya sebagai pusat kesenian.

Dalam kegiatan tersebut, puluhan personel kepolisian mendatangi kawasan aksi dan berada di sekitar para seniman. Kehadiran aparat menjadi salah satu peristiwa yang menarik perhatian dalam pelaksanaan JAS.

JAS 15 Agustus merupakan kelanjutan dari rangkaian gerakan FPS-TIM yang sebelumnya dilakukan melalui konsolidasi, diskusi, aksi unjuk rasa dan unjuk karya. Mujib Hermani dan David Karo memberikan orasi terkait sikap seniman untuk melawan penyimpangan-penyimpangan struktural dalam kebijakan dan pengelolaan yang tengah terjadi di  Taman Ismail Marzuki.

Pada JAS 7 Agustus, seniman melakukan karnaval di kawasan TIM dengan membawa keranda bertuliskan “TIM Sudah Mati”, poster perlawanan, serta menggelar dialog publik di pelataran TIM.

Rangkaian aksi tersebut berlanjut pada 12 Agustus 2026, ketika FPS-TIM membawa petisi dan TRITURA FPS-TIM ke Balai Kota DKI Jakarta. Karnaval dilakukan dari TIM melalui Cikini Raya, Tugu Tani, Merdeka Selatan, Balai Kota hingga Kebon Sirih.

TRITURA FPS-TIM memuat tiga tuntutan: menolak JAKPRO mengelola dan mengkomersialisasikan TIM; mengembalikan tata kelola TIM kepada Dinas Kebudayaan, UP PKJ TIM, Dewan Kesenian Jakarta bersama komunitas-komunitas seni secara demokratis dan adil; serta mengembalikan marwah TIM sebagai Pusat Kesenian.

Persoalan tersebut menjadi bagian dari tuntutan agar kebijakan pengelolaan TIM lebih berpihak pada keberlangsungan ekosistem seni.
Kehadiran puluhan polisi juga menjadi bagian penting dari peristiwa JAS 15 Agustus.

Bagi FPS-TIM, penggunaan seni sebagai medium aksi merupakan cara menyampaikan kritik sekaligus mempertahankan ruang kebudayaan. JAS 15 Agustus menjadi kelanjutan perjuangan yang telah dibawa dari ruang konsolidasi, aksi di TIM, hingga petisi ke Balai Kota.

Gerakan tersebut pada akhirnya membawa satu tuntutan utama: mengembalikan Taman Ismail Marzuki sebagai pusat kesenian yang terbuka, demokratis, dan berpihak pada kehidupan seniman serta komunitas seni. [PM]

JAKARTA, 14 Agustus 2026 — Puluhan personel kepolisian mendatangi dan mendekati kelompok seniman yang tergabung dalam Front Penggerak Seni Taman Ismail Marzuki (FPS-TIM) saat menggelar Jumat Aksi Seni (JAS) sore ini di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Jumat (14/8).

Kehadiran aparat tersebut menjadi salah satu peristiwa yang menarik perhatian dalam aksi yang kembali menjadikan seni sebagai medium penyampaian kritik terhadap persoalan tata kelola dan arah pengelolaan TIM.

JAS kali ini merupakan bagian dari rangkaian gerakan FPS-TIM yang sebelumnya telah berlangsung melalui konsolidasi seniman, diskusi, aksi unjuk rasa dan unjuk karya, hingga karnaval serta penyerahan petisi ke Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (12/8).

Rangkaian tersebut dilakukan untuk menyuarakan keberatan terhadap berbagai kebijakan pengelolaan TIM yang oleh FPS-TIM dinilai berpotensi menggeser fungsi pusat kesenian menjadi kawasan yang semakin berorientasi komersial.

Kehadiran puluhan polisi di tengah kegiatan seni menjadi perhatian karena aksi FPS-TIM berlangsung sebagai penyampaian aspirasi melalui kegiatan kebudayaan. Para seniman tidak hanya melakukan orasi, tetapi menggunakan poster, pertunjukan, pembacaan karya, diskusi dan berbagai bentuk ekspresi seni untuk menyampaikan kritik.

JAS dan Rangkaian Perlawanan FPS-TIM
Jumat Aksi Seni 14 Agustus bukanlah aksi yang berdiri sendiri.  Pada 25 Juli, FPS-TIM menggelar aksi Unjuk Rasa, Unjuk Karya di TIM. Aksi tersebut menyampaikan penolakan terhadap model pengelolaan TIM yang dinilai mengedepankan orientasi komersial dan berpotensi menggeser fungsi utama TIM sebagai pusat penciptaan, pengembangan, apresiasi, dan pendidikan seni budaya.

Jumat Aksi Seni pada 7 Agustus, ketika seniman melakukan karnaval di kawasan TIM, membawa keranda bertuliskan “TIM Sudah Mati”, memasang poster-poster perlawanan, dan melanjutkan aksi dengan dialog publik di pelataran TIM.
Dalam dialog tersebut, persoalan tidak hanya berhenti pada keberadaan hotel dan komersialisasi fasilitas.

Dari JAS ke Balai Kota

Dua hari setelah JAS 7 Agustus, FPS-TIM membawa persoalan tersebut yang termaktub dalam TRITURA FPS TIM ke tingkat kebijakan pemerintahan melalui aksi pada Rabu, 12 Agustus 2026.

JAS hari ini dapat dilihat sebagai kelanjutan dari proses yang sama. Seniman mempertanyakan apakah TIM masih berfungsi sebagai pusat kesenian yang memberikan ruang luas bagi proses kreatif, atau semakin bergerak menjadi kawasan dengan orientasi ekonomi.

Komersialisasi ruang seni, biaya penggunaan fasilitas, akses komunitas independen, serta pengelolaan kawasan oleh Jakpro menjadi bagian dari kritik tersebut.

Persoalan hotel juga menjadi salah satu simbol perdebatan. Seniman mempertanyakan keberadaan fasilitas hospitality di kawasan TIM karena dalam perjalanan revitalisasi pernah muncul gagasan Wisma Seniman yang dikaitkan dengan kebutuhan akomodasi para pelaku seni.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah fasilitas tersebut benar-benar memberikan keberpihakan kepada seniman atau lebih mengikuti mekanisme komersial seperti hotel pada umumnya.

Ketika Polisi Hadir di Tengah Aksi Seni

Dalam konteks itulah kehadiran puluhan polisi pada JAS 14 Agustus menjadi peristiwa yang patut dicatat dalam perjalanan gerakan FPS-TIM.

TIM selama ini dikenal sebagai pusat kesenian dan ruang publik kebudayaan tempat seniman melakukan pertunjukan, pameran, diskusi, pendidikan, penelitian dan berbagai aktivitas kreatif. Ketika ruang tersebut menjadi lokasi penyampaian kritik terhadap kebijakan pengelolaannya, hubungan antara keamanan dan kebebasan berekspresi menjadi isu yang tidak dapat diabaikan.

Pertanyaan yang muncul bukan semata mengapa polisi hadir, tetapi bagaimana negara memperlakukan kritik yang disampaikan melalui kesenian. Jika kehadiran aparat dimaksudkan untuk memastikan keamanan, maka pengamanan seharusnya berjalan proporsional dan memungkinkan kegiatan seni berlangsung tertib.

Sebaliknya, jika kehadiran aparat dipersepsikan sebagai tekanan terhadap kegiatan menyampaikan pendapat, maka diperlukan penjelasan yang transparan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Sebab seni dan kritik­ pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan demokratis. Pusat kesenian tidak hanya membutuhkan panggung untuk pertunjukan, tetapi juga membutuhkan ruang bagi perbedaan pendapat, perdebatan, dan kritik terhadap kebijakan kebudayaan.
Mempertahankan Marwah Pusat Kesenian.

JAS 14 Agustus dengan demikian menjadi kelanjutan dari perjalanan FPS-TIM, bukan titik akhir. Setelah aksi di TIM, penyerahan TRITURA ke Balai Kota, dan kini kembali menggelar aksi seni di pusat kesenian tersebut, FPS-TIM terus membawa satu tuntutan utama: mengembalikan marwah Taman Ismail Marzuki sebagai Pusat Kesenian Jakarta. [PM]

JAKARTA, 12 Agustus 2026 — Perjuangan Front Penggerak Seni Taman Ismail Marzuki (FPS-TIM) kini memasuki tahap berikutnya. Setelah melakukan sejumlah pertemuan, diskusi, aksi unjuk rasa dan unjuk karya, termasuk Jumat Aksi Seni (JAS), FPS-TIM mendatangi Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 12 Agustus 2026 pukul 14.00 WIB untuk mengantarkan surat petisi kepada Gubernur DKI Jakarta.

Agenda tersebut menjadi bagian dari rangkaian gerakan FPS-TIM dalam menyuarakan keberlangsungan ekosistem kesenian di Taman Ismail Marzuki (TIM) yang dinilai semakin menghadapi persoalan komersialisasi, akses ruang seni, tata kelola, serta hubungan antara kepentingan kebudayaan dan pengelolaan kawasan.

Dari Keresahan Jadi Gerakan

FPS-TIM lahir dari keresahan sejumlah seniman dan pekerja seni terhadap perkembangan TIM setelah revitalisasi. Keresahan tersebut tidak berhenti pada persoalan fisik bangunan, tetapi menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar: untuk siapa TIM dibangun dan siapa yang seharusnya memperoleh manfaat dari keberadaan pusat kesenian tersebut?

Dalam maklumat FPS-TIM disebutkan bahwa TIM dipandang sebagai ruang kebudayaan yang lahir dari peluh, keberanian, dan imajinasi para seniman serta masyarakat. Karena itu, keberadaan TIM tidak semestinya diperlakukan semata sebagai kawasan dengan nilai ekonomi, melainkan sebagai ruang publik kebudayaan dan laboratorium seni.

Kritik FPS-TIM terutama diarahkan pada kecenderungan komersialisasi ruang seni. Tarif sewa ruang yang dinilai semakin membebani, akses seniman dan komunitas independen yang dianggap semakin terbatas, serta kecenderungan pengelolaan yang lebih berorientasi pada angka ekonomi menjadi bagian dari persoalan yang disuarakan.

FPS-TIM juga mempersoalkan kondisi ketika bangunan dan fasilitas TIM telah berubah secara fisik setelah revitalisasi, tetapi ruang untuk tumbuhnya aktivitas seni justru dinilai semakin sempit.
Dari Pertemuan, Diskusi hingga Aksi
Perjalanan gerakan kemudian berkembang melalui berbagai pertemuan dan konsolidasi seniman. Forum-forum tersebut menjadi ruang untuk mengumpulkan persoalan, menyusun sikap, dan menentukan bentuk aksi yang dapat menyampaikan kritik secara terbuka.

Gerakan tidak hanya dilakukan melalui demonstrasi. Seni digunakan sebagai bahasa perlawanan. Dalam rangkaian aksi, seniman membawa poster, melakukan karnaval, menggelar mimbar bebas, berdiskusi, dan melakukan unjuk karya. Bentuk-bentuk tersebut memperlihatkan bahwa persoalan TIM tidak hanya dipandang sebagai persoalan administrasi pengelolaan gedung, tetapi sebagai persoalan kebudayaan yang menyangkut hak masyarakat seni terhadap ruang ekspresi.

Puncaknya dalam rangkaian terakhir adalah Jumat Aksi Seni (JAS) pada 7 Agustus 2026. Dalam JAS, aksi dilakukan melalui karnaval di kawasan TIM dan selasar Gedung Ali Sadikin. Peserta membawa poster-poster perlawanan serta sebuah keranda bertuliskan “TIM Sudah Mati”. Simbol tersebut digunakan untuk menyampaikan kritik terhadap kondisi TIM yang dinilai telah kehilangan sebagian ruh dan keberpihakannya kepada kehidupan kesenian.

Aksi kemudian berlanjut di depan hotel di kawasan TIM. Persoalan hotel menjadi salah satu isu penting karena bangunan yang dalam perjalanan revitalisasi pernah dikaitkan dengan konsep Wisma Seniman kemudian hadir sebagai fasilitas hospitality yang dipersoalkan keberpihakannya terhadap seniman.
Namun JAS tidak berhenti pada aksi jalanan.

Karpet Merah Menjadi Ruang Dialog
Setelah aksi, para seniman menggelar diskusi publik sambil ngopi di pelataran TIM. Karpet merah dibentangkan dan poster-poster perlawanan tetap dipasang di sekitar ruang diskusi.

Di ruang inilah persoalan TIM dibicarakan lebih jauh. Diskusi tidak hanya mempertanyakan komersialisasi hotel, tetapi juga berkembang pada persoalan tata kelola TIM, posisi seniman, serta kepercayaan terhadap lembaga-lembaga kesenian yang berada dalam ekosistem pengambilan kebijakan kebudayaan Jakarta.

Akademi Jakarta (AJ) dan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) menjadi bagian dari pembicaraan. Sejumlah seniman menyampaikan kekecewaan dan mempertanyakan sejauh mana kedua lembaga tersebut menjalankan fungsi representasi serta keberpihakannya terhadap kepentingan seniman dalam berbagai persoalan TIM.

Pertanyaan juga berkembang pada proses pemilihan anggota DKJ, mekanisme kelembagaan, komposisi komite, serta kesesuaian proses tersebut dengan ketentuan yang berlaku.
Dari diskusi tersebut muncul satu persoalan yang lebih besar: krisis kepercayaan terhadap tata kelola kebudayaan di TIM.

Hotel dan Persoalan Komersialisasi
Hotel menjadi salah satu simbol penting dalam kritik FPS-TIM. Persoalannya bukan semata keberadaan bangunan penginapan di kawasan TIM. Yang dipersoalkan adalah perubahan orientasi fasilitas yang semestinya menjadi bagian dari ekosistem kesenian menjadi fasilitas yang dinilai lebih dekat dengan logika komersial.

Bagi seniman, TIM seharusnya menyediakan ekosistem yang memungkinkan seniman berkarya, belajar, bertemu, berdiskusi, melakukan produksi, dan memperoleh akses terhadap fasilitas pendukung dengan biaya yang masuk akal.

Karena itu, muncul pertanyaan: ketika fasilitas dibangun di pusat kesenian, tetapi seniman justru kesulitan mengaksesnya karena persoalan tarif dan kebijakan komersial, untuk siapa sebenarnya fasilitas tersebut dibangun?
Pertanyaan tersebut menjadi salah satu dasar kritik terhadap arah pengelolaan TIM.

Tiga Tuntutan Utama FPS-TIM

Dalam Maklumat dan Petisi FPS-TIM, gerakan tersebut merumuskan tiga tuntutan utama.

Pertama, menolak Jakpro mengelola dan mengkomersialisasikan Taman Ismail Marzuki.

Kedua, mengembalikan tata kelola Taman Ismail Marzuki kepada Dinas Kebudayaan, UP PKJ TIM, Dewan Kesenian Jakarta bersama komunitas-komunitas seni secara demokratis dan adil.

Ketiga, mengembalikan marwah Taman Ismail Marzuki sebagai Pusat Kesenian.
Dengan demikian, gerakan FPS-TIM tidak hanya menolak satu kebijakan tertentu.

Gerakan ini membawa agenda yang lebih luas mengenai arah masa depan TIM dan model tata kelola pusat kesenian Jakarta.

Mengapa Balai Kota?

Penyerahan petisi ke Balai Kota menjadi tahap penting karena persoalan yang disuarakan FPS-TIM berkaitan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap TIM. Setelah kritik disampaikan melalui forum internal seniman, diskusi publik, aksi seni, mimbar bebas dan berbagai bentuk ekspresi di kawasan TIM, suara tersebut kini dibawa langsung kepada pemerintah kota.

Pada Rabu, 12 Agustus 2026 pukul 14.00 WIB, FPS-TIM mendatangi Balai Kota untuk mengantarkan surat petisi kepada kantor Gubernur DKI Jakarta. Petisi tersebut menjadi dokumen sikap sekaligus bentuk pertanggungjawaban gerakan kepada pemerintah mengenai kegelisahan masyarakat seni terhadap kondisi TIM.

FPS-TIM membawa pesan bahwa persoalan TIM tidak boleh diselesaikan hanya melalui pendekatan pengelolaan aset dan bisnis. TIM adalah pusat kesenian yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan kebudayaan Jakarta dan Indonesia. Karena itu, keputusan mengenai masa depan TIM harus mempertimbangkan seniman sebagai bagian utama dari ekosistemnya.

Perjuangan untuk Ekosistem yang Sehat
Gerakan FPS-TIM pada akhirnya bukan sekadar gerakan menolak. Ia merupakan usaha untuk mempertanyakan kembali arah pembangunan dan pengelolaan TIM setelah revitalisasi.

Bangunan boleh berubah. Teknologi boleh berkembang. Sistem pengelolaan boleh diperbarui. Namun perubahan tersebut tidak boleh menghilangkan fungsi dasar TIM sebagai ruang kebudayaan. FPS-TIM menginginkan sebuah ekosistem kesenian yang memungkinkan seniman hidup dan berkarya, komunitas memiliki ruang, masyarakat memperoleh akses kebudayaan, serta kritik tetap memiliki tempat.

Dari ruang pertemuan, aksi jalanan, karnaval, keranda, poster, mimbar bebas, unjuk karya, hingga dialog di atas karpet merah, pesan yang dibawa tetap sama: TIM bukan sekadar bangunan. TIM adalah ekosistem kesenian dan kebudayaan. Dan perjuangan FPS-TIM adalah memastikan ekosistem tersebut tetap hidup.

Tentang Penulis:

Nuyang Jaimee adalah pegiat seni dan budaya. Ia aktif di seni sastra dan teater. Direktur lembaga Cakra Budaya Indonesia (CBI). Pendiri komunitas Keluarga Besar Penyar Seksih (KBPS) dan Kampung Seni Jakarta (KSJ). Ia juga bergabung di Komunitas WPI dan MKJ. Karya-karyanya, baik fiksi dan nonfiksi masuk di beberapa media massa di Jakarta dan daerah, selain masuk dalam portal online dan majalah sastra, juga dalam antologi bersama dalam dan luar negeri. Menginisiasi dan aktif mengikuti berbagai kegiatan, acara dan pertemuan seni, sastra dan budaya. Sebagai pembaca puisi, monolog, dan sutradara teater. Pernah bekerja di production house dan bermain beberapa FTV, Sinetron dan Channal Youtube. Pernah menjadi kontributor di harian Madina, Bulletin H.B. Jassin dan terakhir bergabung di Suara Anak Negeri Media Group. Sampai sekarang menulis cerpen, puisi, esai, artikel, feature, juga naskah drama dan skenario. Menjadi guru/pengajar/pelatih/narasumber seni sastra dan teater baik pelatihan/workshop umum maupun sekolah. Menjuarai lomba baca puisi se-Asia Tenggara di acara ZKMUA-Malaysia dan menjuarai lomba cipta puisi elaborasi karya senirupa, Satarupa. Buku Puisi tunggalnya “Pendoa yang Lupa Nama Tuhannya” terbit 2023.

JAKARTA, 12 Agustus 2026 — Front Penggerak Seni Taman Ismail Marzuki (FPS-TIM) membawa Tiga Tuntutan, Satu Sikap (TRITURA) ke Balai Kota DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/8). Aksi tersebut menjadi puncak sementara dari rangkaian konsolidasi, diskusi, aksi seni, unjuk rasa, dan unjuk karya yang dilakukan FPS-TIM untuk memperjuangkan keberlangsungan ekosistem kebudayaan di Taman Ismail Marzuki (TIM).

Dipimpin Mila Nabilah sebagai Koordinator Aksi, massa yang terdiri atas seniman, pekerja seni, penggiat kebudayaan, mahasiswa, dan komunitas melakukan karnaval dengan dominasi pakaian hitam, poster tuntutan, serta keranda. Rombongan bergerak dari TIM–Cikini Raya–Tugu Tani–Medan Merdeka Selatan–Balai Kota–Kebon Sirih. Nuyang Jaimee, Decita Lucy, Dyah Kencono, Nurhayati, Ina SHK, Muzdalifah, Mujib Hermani, David Karo, Budi Renil, Dinaldo, Adith, Dompak, Santosa Budi, Ridho Ramdhani,  dan lainnya merupakan sejumlah seniman yang ikut dalam aksi. Mohammad Cahyadi (Den Cupank) tercatat sebagai kontak media FPS-TIM.

Dalam siaran persnya, FPS-TIM menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab. Gerakan itu juga ditempatkan dalam kerangka pemajuan kebudayaan dan keberadaan UP PKJ TIM sebagai lembaga pengelola pusat kesenian.

Tiga Tuntutan
Tuntutan pertama: menolak Jakpro mengelola dan mengkomersialisasikan TIM. FPS-TIM menolak keterlibatan PT Jakarta Propertindo dalam tata kelola dan pengelolaan finansial TIM yang dinilai berorientasi pada profit. Menurut FPS-TIM, mandat revitalisasi tidak boleh ditafsirkan sebagai mandat untuk menggeser fungsi kesenian menjadi semata-mata logika komersial.

Tuntutan kedua: mengembalikan tata kelola TIM kepada ekosistem kebudayaan. FPS-TIM menuntut tata kelola yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan berpihak pada keberlangsungan kesenian. Dinas Kebudayaan, UP PKJ TIM, DKJ, komunitas seni, dan seniman harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Tuntutan ketiga: mengembalikan fungsi fasilitas TIM untuk kepentingan kebudayaan, disertai audit dan transparansi. FPS-TIM meminta fasilitas kesenian dan infrastruktur TIM dikembalikan kepada fungsi kebudayaan yang nyata dan terukur. Salah satunya adalah gagasan menjadikan kembali fasilitas penginapan sebagai Wisma Seni. FPS-TIM juga meminta keterbukaan dan audit terhadap pengelolaan yang berkaitan dengan TIM, termasuk Jakpro, UP PKJ TIM, dan pihak-pihak terkait.

FPS-TIM juga akan mendesak DPRD DKI Jakarta menggunakan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk mengevaluasi regulasi serta Pergub yang menjadi dasar penunjukan Jakpro. Tuntutan ke DPRD RI ini akan dijadwalkan ulang mengingat hari sudah terlalu sore.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta mengembalikan anggaran pengelolaan TIM melalui APBD dan Dinas Kebudayaan agar fasilitas TIM dapat diakses masyarakat secara adil.

Dari JAS ke Balai Kota

Tuntutan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelumnya, FPS-TIM telah melakukan serangkaian pertemuan dan konsolidasi di TIM. Jumat Aksi Seni pada 7 Agustus menjadi salah satu momentum penting ketika seniman melakukan karnaval, membawa keranda bertuliskan “TIM Sudah Mati”, memasang poster perlawanan, serta menggelar dialog publik di pelataran TIM.

Dari aksi tersebut, persoalan berkembang menjadi pembahasan mengenai komersialisasi ruang seni, pengelolaan TIM, hotel, akses seniman, serta peran lembaga-lembaga kesenian dalam tata kelola TIM.

Kini, suara tersebut dibawa dari TIM ke pusat pemerintahan. Rute karnaval dari Cikini menuju Balai Kota diposisikan FPS-TIM sebagai perjalanan simbolik dari rumah kebudayaan menuju ruang tempat kebijakan publik ditentukan.

Melalui penyerahan petisi tersebut, FPS-TIM meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta membuka dialog dengan seniman dan komunitas, menjamin transparansi tata kelola, serta memastikan kebijakan terhadap TIM berpihak pada kepentingan kebudayaan publik.

Bagi FPS-TIM, persoalan utama bukan sekadar siapa yang mengelola TIM, tetapi arah dan tujuan pengelolaannya. Revitalisasi, menurut mereka, tidak boleh hanya menghasilkan bangunan yang lebih megah, tetapi harus menghasilkan ekosistem seni yang lebih terbuka, terjangkau, demokratis, dan hidup. “Selamatkan Marwah Taman Ismail Marzuki” menjadi pesan utama yang dibawa FPS-TIM dalam aksi dari TIM menuju Balai Kota hari ini.

JAKARTA, 12 Agustus 2026 — Keranda yang dibawa Front Penggerak Seni Taman Ismail Marzuki (FPS-TIM) dalam aksi karnaval menuju Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/8), menjadi simbol kritik terhadap kondisi Taman Ismail Marzuki (TIM). Dengan dominasi pakaian hitam, poster tuntutan, dan aksi seni, para seniman bergerak dari TIM melalui Cikini Raya, Tugu Tani, Medan Merdeka Selatan, Balai Kota hingga Kebon Sirih untuk menyerahkan petisi kepada pemerintah.

Di bawah koordinasi Mila Nabilah, aksi tersebut diikuti sejumlah seniman dan pekerja seni, antara lain [nama seniman], [nama seniman], [nama seniman], dan [nama seniman]. Mohammad Cahyadi (Den Cupank) menjadi kontak media FPS-TIM dalam siaran pers aksi.

Petisi yang dibawa hari ini berisi tuntutan mendasar mengenai perubahan arah pengelolaan TIM. FPS-TIM menilai ruang kesenian tidak semestinya dikelola dengan orientasi komersial yang membuat seniman dan komunitas independen kesulitan mengakses ruang berkarya.

Dalam dokumen petisinya, FPS-TIM menyebut tarif sewa yang dianggap memberatkan, kecenderungan birokratisasi pengelolaan, serta kondisi ketika bangunan hasil revitalisasi dinilai tidak sebanding dengan ruang kreatif yang tersedia bagi masyarakat seni.

Tuntutan pertama adalah menolak komersialisasi TIM dan mencabut hak kelola Jakpro. FPS-TIM meminta operasional TIM dikembalikan sebagai pelayanan kebudayaan publik dan biaya sewa yang dianggap mencekik seniman serta komunitas independen dihapuskan.

Tuntutan kedua adalah mengembalikan tata kelola TIM kepada ekosistem kebudayaan, dengan melibatkan Dinas Kebudayaan, UP PKJ TIM, Dewan Kesenian Jakarta, komunitas seni, dan seniman independen secara demokratis dan adil.

Sementara tuntutan ketiga adalah mengembalikan TIM sebagai laboratorium seni, pendidikan, dan emansipasi rakyat. FPS-TIM meminta panggung, galeri, dan ruang diskusi dibuka bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi proses kreatif dan suara-suara kritis.

Tuntutan tersebut merupakan kelanjutan dari pembahasan dalam sejumlah pertemuan dan aksi FPS-TIM di TIM, termasuk Jumat Aksi Seni pada 7 Agustus 2026. Saat itu, keranda bertuliskan “TIM Sudah Mati” dibawa dalam karnaval dan aksi dilanjutkan dengan dialog publik di pelataran TIM Jumat lalu.

Bagi FPS-TIM, penyerahan petisi ke Balai Kota hari ini bukan sekadar penyampaian aspirasi. Gerakan tersebut menempatkan persoalan TIM sebagai persoalan kebijakan kebudayaan yang harus dibicarakan secara terbuka bersama seniman dan masyarakat.

Pendahuluan

Kebudayaan merupakan jiwa dan identitas suatu bangsa, yang terus berkembang seiring dinamika zaman sekaligus memegang teguh warisan leluhur. Di tengah arus globalisasi yang menyatukan pola pikir dan gaya hidup masyarakat dunia, keberadaan ruang kebudayaan yang mampu melestarikan, mengembangkan, serta menyebarluaskan nilai-nilai kesenian menjadi kebutuhan yang mendesak. Salah satu lembaga yang memegang peranan strategis dalam hal ini adalah Taman Ismail Marzuki, atau yang lebih dikenal dengan singkatan TIM. Terletak di jantung ibu kota Indonesia, TIM sejak pendiriannya telah berfungsi bukan sekadar sebagai kompleks bangunan seni, melainkan sebagai wadah yang menghimpun berbagai ekspresi budaya.

Namun seiring berjalannya waktu dan dinamika sosial-budaya yang berubah, muncul perdebatan apakah TIM hanya merupakan pusat kesenian atau secara fungsi meluas juga menjadi ruang budaya? Kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian, namun memiliki landasan konseptual, tujuan fungsi, dan implikasi kebijakan yang berbeda. Perdebatan ini bukan sekadar masalah terminologi, melainkan menyangkut arah pengembangan TIM, prioritas program, hubungan dengan masyarakat, serta posisinya dalam menjawab tantangan zaman. Tulisan ini akan menguraikan argumen utama dari kedua pendapat, menganalisis perbedaan pandangan, serta menawarkan pandangan komprehensif mengenai bagaimana kedua dimensi tersebut saling melengkapi dalam keberadaan TIM saat ini.

“Kesenian adalah napas kebudayaan, dan ruang kebudayaan adalah tanah tempat napas itu berhembus bebas.” — Nuyang Jaimee

Kerangka Konseptual: Perbedaan Dasar Dua Istilah

Sebelum masuk ke perdebatan, penting untuk membedakan makna kedua istilah tersebut secara akademis:

Pusat kesenian menekankan pada fungsi institusional yang terstruktur: wadah penciptaan, pelatihan, pementasan, pameran, dan pengembangan karya seni dalam berbagai cabang (musik, tari, teater, seni rupa, sastra). Fokus utamanya adalah pada praktik seni itu sendiri, peningkatan kualitas karya, serta pembinaan seniman. Kesenian adalah keseluruhan sistem yang berkaitan dengan proses imajinasi manusia yang kreatif bagi kelompok masyarakat berdasarkan kebudayaan tertentu.

Ruang kebudayaan memiliki cakupan yang lebih luas: tempat interaksi sosial, dialog gagasan, refleksi identitas, pertemuan antar kelompok masyarakat, serta wadah ekspresi nilai-nilai kehidupan yang tumbuh di tengah masyarakat. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dipelajari dan diwariskan dari generasi ke generasi, yang mencakup seni, adat istiadat, hingga pola perilaku. UNESCO menegaskan bahwa ruang kebudayaan bukan sekadar lokasi fisik, melainkan ruang tempat nilai-nilai dan praktik budaya hidup dan berinteraksi.

Argumen TIM Sebagai Pusat Kesenian

Pihak yang menekankan identitas TIM sebagai pusat kesenian mendasarkan pandangannya pada sejarah pendirian, mandat kelembagaan, serta fungsi utamanya sejak awal. Berikut argumen utamanya:

Pertama, landasan sejarah dan tujuan awal. TIM diresmikan pada 10 November 1968 oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin sebagai penghormatan kepada komponis besar Ismail Marzuki, yang karya-karyanya sarat dengan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Pendirian lembaga ini didasari kesadaran bahwa bangsa Indonesia membutuhkan wadah yang terorganisir dan terbuka untuk menampung berbagai aktivitas kesenian. Sebelum adanya wadah yang terpusat ini, kegiatan kesenian seringkali bersifat tersebar, kurang terkoordinasi, dan jangkauannya terbatas pada kelompok masyarakat tertentu saja. Seiring berjalannya waktu, TIM mengalami berbagai pembaruan, namun tetap memegang teguh tujuan awalnya: menjadi rumah bagi semua bentuk kesenian Indonesia. Kompleks ini kini dilengkapi dengan sarana pendukung seperti teater, galeri seni, perpustakaan budaya, ruang pameran, serta taman terbuka yang memungkinkan berlangsungnya berbagai kegiatan seni. Sarana dan prasarana ini menjadikan TIM bukan sekadar tempat berkumpul para seniman, melainkan infrastruktur kebudayaan yang menopang pertumbuhan dan penyebaran karya seni secara luas.

Kedua, status hukum dan mandat kelembagaan. Secara resmi, lembaga ini bernama Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Keputusan Gubernur Nomor 1007 Tahun 2022 juga menetapkan tujuan pengelolaannya untuk mewujudkan pusat pencapaian seni budaya yang unggul dan berkualitas, serta menugaskan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) untuk melakukan kurasi artistik terhadap seluruh kegiatan seni di sana.

Ketiga, spesialisasi, kualitas, dan fungsi utama. Sebagai pusat kesenian, TIM menjalankan tiga fungsi utama: pelestarian warisan budaya, pengembangan kreativitas baru, dan pendidikan seni bagi masyarakat. Berbagai pertunjukan tari daerah, musik gamelan, wayang kulit, hingga seni rupa tradisional sering diselenggarakan di sini, sehingga generasi muda tetap dapat mengenal dan memahami kekayaan budaya nenek moyang. Tanpa wadah seperti TIM, banyak bentuk kesenian tradisional yang berisiko tergerus zaman karena keterbatasan ruang dan kesempatan untuk tampil. Selain itu, TIM juga memberikan kebebasan bagi para seniman muda untuk mengekspresikan gagasan mereka dalam bentuk karya seni yang inovatif. Pertemuan antara seniman tradisional dan modern di satu tempat melahirkan dialog kreatif yang memperkaya corak kesenian Indonesia. Melalui lokakarya, pelatihan, dan diskusi, TIM juga mendidik masyarakat untuk lebih menghargai seni sekaligus melahirkan generasi penerus. Fokus pada ranah seni memungkinkan institusi ini mengembangkan keahlian khusus dan menjaga standar kualitas; jika terlalu meluas, dikhawatirkan tugas pokok pembinaan seni akan terabaikan. Selama puluhan tahun, TIM telah menjadi rujukan utama bagi seniman dari berbagai daerah untuk menampilkan karya mereka di tingkat nasional.

Argumen TIM Sebagai Ruang Kebudayaan

Di sisi lain, banyak juga yang berpendapat bahwa memandang TIM hanya sebagai pusat kesenian mungkin menjadi sempit dan tidak mencerminkan realitas fungsi sosialnya di masyarakat. Argumen utama mereka meliputi:

Pertama, seni tidak terlepas dari konteks sosial-budaya. Karya seni tidak lahir dalam ruang hampa; ia merupakan ekspresi dari nilai, tradisi, pemikiran, dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, wadahnya seharusnya juga menampung refleksi sosial, diskusi gagasan, dan ekspresi budaya yang lebih luas, bukan hanya pertunjukan formal. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, kebudayaan adalah hak publik yang mencakup berbagai ekspresi kehidupan masyarakat, tidak terbatas pada seni belaka.

Kedua, fungsi ruang publik yang nyata. Sejak awal, kawasan ini tidak hanya dikunjungi seniman, melainkan juga menjadi tempat bertemu warga dari berbagai latar belakang, berdiskusi, hingga merayakan momen penting bangsa. Ruang terbuka di TIM telah menjadi ruang demokrasi tempat gagasan diperdebatkan dan identitas dikonstruksi—sesuatu yang tidak tercakup dalam definisi pusat kesenian semata. Hal ini menjadikan TIM sebagai miniatur keindonesiaan, tempat masyarakat saling mengenal keragaman budaya daerah lain sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Di sinilah TIM mengalami perluasan fungsi.

Ketiga, tuntutan keberagaman dan inklusivitas. Indonesia memiliki kekayaan budaya berupa upacara adat, cerita rakyat, kearifan lokal, dan ekspresi komunitas yang belum tentu masuk dalam kategori seni formal. Memahami TIM sebagai ruang kebudayaan memungkinkannya menjadi milik seluruh masyarakat, bukan hanya kalangan seniman terlatih. Berbagai pihak pun menekankan pentingnya mengembalikan semangat TIM sebagai “rumah kebudayaan”, bukan sekadar tempat pertunjukan atau “etalase bisnis”. Selain itu, TIM juga menjadi jembatan dialog antarbudaya nasional dan internasional, memungkinkan pertukaran gagasan tanpa menghilangkan jati diri budaya bangsa.

Keempat, tanggapan terhadap dinamika zaman. Di tengah perubahan sosial dan teknologi, masyarakat membutuhkan ruang untuk merenungkan identitas dan memperkuat ikatan sosial, fungsi yang hanya bisa dijalankan jika TIM terbuka sebagai ruang dialog yang luas, bukan hanya institusi yang berfokus pada seni semata. Diskusi, seminar, dan simposium yang diadakan di sini sering membahas isu terkini tentang budaya, identitas, dan perubahan sosial, sehingga seni tidak hanya dinikmati sebagai hiburan, melainkan sarana refleksi dan penggugah kesadaran masyarakat.

Analisis Perdebatan: Antara Perbedaan dan Kesalingtergantungan

Perdebatan ini sering kali muncul karena kecenderungan mempertentangkan kedua konsep tersebut, padahal keduanya bersifat saling melengkapi. Pandangan yang menekankan pusat kesenian berupaya menjaga kejelasan mandat dan keahlian lembaga, sedangkan pandangan ruang kebudayaan berupaya menjaga relevansi dan keterhubungannya dengan masyarakat luas. Definisi yang kaku mengenai apa itu “pusat kebudayaan” sering kali justru menghambat institusi untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang berubah.

Secara akademis, pemisahan mutlak keduanya bisa jadi benar namun juga bisa jadi kurang tepat. Sebab tanpa dukungan lingkungan kebudayaan yang sehat, seni sulit tumbuh subur; sebaliknya, tanpa seni sebagai inti ekspresi, kebudayaan kehilangan wujud kreatifnya. Pembaruan infrastruktur TIM yang dilakukan belakangan ini justru mencerminkan upaya menyatukan keduanya: meningkatkan fasilitas seni sekaligus memperluas akses dan partisipasi masyarakat. Tantangan utama kini bukanlah memilih salah satu, melainkan menyeimbangkan keduanya agar relevan di tengah perkembangan zaman.

Penutup

Perdebatan mengenai apakah TIM sebagai pusat kesenian atau ruang kebudayaan pada akhirnya mengarahkan kita pada pemahaman bahwa kedua identitas tersebut sama pentingnya dan tidak saling meniadakan. TIM adalah pusat kesenian yang bisa berfungsi juga sebagai ruang kebudayaan, sekaligus ruang kebudayaan yang berakar pada pengembangan kesenian.

Memilih salah satu secara mutlak bisa saja akan merugikan keberadaannya: jika hanya menjadi pusat kesenian, ia berisiko terasing dari masyarakat; jika hanya menjadi ruang kebudayaan tanpa fokus seni, ia kehilangan keunikan dan kekuatan ekspresinya. Memelihara dan mengembangkan TIM berarti memelihara jiwa kebudayaan bangsa itu sendiri—tempat di mana identitas dijaga, kreativitas diberi ruang, dan budaya Indonesia terus hidup, berkembang, serta berbicara kepada dunia.

 Tentang Penulis: 

Nuyang Jaimee adalah pegiat seni dan budaya. Ia aktif di seni sastra dan teater. Direktur lembaga Cakra Budaya Indonesia (CBI). Pendiri komunitas Keluarga Besar Penyar Seksih (KBPS) dan Kampung Seni Jakarta (KSJ). Ia juga bergabung di Komunitas WPI dan MKJ. Karya-karyanya, baik fiksi dan nonfiksi masuk di beberapa media massa di Jakarta dan daerah, selain masuk dalam portal online dan majalah sastra, juga dalam antologi bersama dalam dan luar negeri. Menginisiasi dan aktif mengikuti berbagai kegiatan, acara dan pertemuan seni, sastra dan budaya. Sebagai pembaca puisi, monolog, dan sutradara teater. Pernah bekerja di production house dan bermain beberapa FTV, Sinetron dan Channal Youtube. Pernah menjadi kontributor di harian Madina, Bulletin H.B. Jassin dan terakhir bergabung di Suara Anak Negeri Media Group. Sampai sekarang menulis cerpen, puisi, esai, artikel, feature, juga naskah drama dan skenario. Menjadi guru/pengajar/pelatih/narasumber seni sastra dan teater baik pelatihan/workshop umum maupun sekolah. Menjuarai lomba baca puisi se-Asia Tenggara di acara ZKMUA-Malaysia dan menjuarai lomba cipta puisi elaborasi karya senirupa, Satarupa. Buku Puisi tunggalnya “Pendoa yang Lupa Nama Tuhannya” terbit 2023.

Menguji Komitmen Jakpro terhadap Kepentingan Seniman di TIM

JAKARTA — Persoalan Wisma Seni di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) bukan sekadar persoalan nama sebuah bangunan. Ia menyangkut komitmen awal revitalisasi TIM, fungsi ruang kebudayaan, serta keberpihakan pengelolaan fasilitas kepada ekosistem seni. Sejak polemik revitalisasi TIM mencuat pada 2019, keberadaan bangunan yang semula direncanakan sebagai hotel kemudian didesain ulang menjadi Wisma Seniman, dengan gagasan menyediakan tempat menginap bagi para seniman yang berkegiatan di TIM. Pada saat itu, Jakpro bahkan menyampaikan rencana tarif sekitar Rp200 ribu per malam untuk tipe studio dan Rp450 ribu untuk kelas di atasnya.

Perubahan konsep tersebut bukanlah detail kecil. Ia merupakan jawaban terhadap kritik publik dan keberatan kalangan seniman terhadap rencana komersialisasi TIM. Wisma Seniman pada akhirnya ditempatkan sebagai fasilitas pendukung kehidupan kesenian, bukan sekadar properti penginapan yang mengejar pasar. Karena itu, persoalan mendasarnya adalah: apakah fungsi yang dijanjikan sejak awal tersebut masih menjadi dasar pengelolaan Wisma Seni hari ini?

Dari Wisma Seniman ke Model Hospitality

Dalam perkembangannya, Jakpro menggandeng Artotel Group untuk mengelola dan mengoperasikan Wisma Seni. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pada Mei 2024. Jakpro menyatakan kerja sama itu dimaksudkan untuk mendukung kegiatan seni dan budaya di TIM sekaligus menghadirkan pengelolaan yang profesional dengan standar pelayanan internasional. Fasilitas yang direncanakan mencakup 139 kamar, ruang pertemuan, kolam renang, area komunal, dan restoran.

Di sinilah kritik perlu ditempatkan. Tidak ada persoalan dengan profesionalisme pengelolaan sebuah fasilitas. Yang menjadi masalah adalah ketika standar profesional industri hospitality kemudian menjadi ukuran utama, sementara fungsi sosial-kebudayaan yang menjadi alasan keberadaan Wisma Seni justru menjadi pertimbangan sekunder.

Wisma Seni bukan dibangun di ruang komersial biasa. Ia berada di dalam kawasan Pusat Kesenian Jakarta yang memiliki sejarah, fungsi, dan mandat kebudayaan. Maka keberhasilan pengelolaannya tidak semestinya hanya diukur dari tingkat okupansi, pendapatan, kualitas pelayanan, atau citra properti.

Ukuran utamanya harus lebih luas: seberapa besar fasilitas tersebut benar-benar mendukung kehidupan seniman dan produksi kebudayaan.

Ketika Harga Menjadi Persoalan Kebudayaan

Persoalan harga menjadi penting karena sejak awal gagasan Wisma Seniman memang dikaitkan dengan kebutuhan akomodasi para pelaku seni.

Pada 2020, Jakpro bahkan menjelaskan bahwa Wisma Seni dibayangkan sebagai fasilitas sederhana untuk para seniman yang membutuhkan tempat beristirahat ketika berkegiatan di TIM. Disebut pula bahwa kebutuhan tersebut berkaitan dengan kegiatan produksi seni yang melibatkan banyak pemain dan pekerja seni. Artinya, harga bukan sekadar persoalan bisnis. Harga adalah bagian dari akses kebudayaan.

Ketika tarif penginapan mengikuti logika pasar hotel dan tidak lagi terjangkau oleh seniman, fungsi sosial fasilitas tersebut kehilangan maknanya. Seniman yang tampil, berlatih, melakukan produksi, mengikuti festival, diskusi, pameran, atau residensi di TIM justru dapat menjadi kelompok yang paling sulit mengakses fasilitas yang dibangun di dalam kawasan kesenian itu sendiri.

Di sinilah muncul paradoks: Sebuah fasilitas dibangun atas nama kepentingan kesenian, tetapi kelompok yang menjadi bagian utama dari ekosistem kesenian justru berpotensi tidak mampu menggunakannya.

Mandat Revitalisasi Tidak Boleh Hilang

Jakpro memperoleh penugasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merevitalisasi TIM melalui Pergub DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2019, yang kemudian diubah melalui Pergub Nomor 16 Tahun 2022. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi DKI Jakarta mencatat kedua regulasi tersebut sebagai dasar penugasan revitalisasi PKJ TIM kepada Jakpro.

Kemudian kritik terhadap ketidaksesuaian antara mandat awal Wisma Seniman dan praktik pengelolaannya berdasarkan data publik pada 2019 Jakpro menyampaikan perubahan desain dari hotel menjadi Wisma Seniman dan menyebut tarif Rp200 ribu–Rp450 ribu per malam; pada 2024 Jakpro menggandeng Artotel untuk mengelola Wisma Seni.

Dalam pelaksanaannya, Jakpro sendiri menyebut revitalisasi TIM bertujuan menghasilkan ekosistem seni dan budaya kelas dunia. Laporan perusahaan juga mencatat bahwa setelah revitalisasi, fasilitas TIM mencakup galeri seni, gedung teater, perpustakaan, taman, dan Wisma Seni.

Maka, pengelolaan Wisma Seni seharusnya dibaca dalam kerangka yang lebih besar: ia adalah bagian dari ekosistem PKJ TIM, bukan aset hospitality yang berdiri sendiri. Jika orientasi ekonominya terlalu dominan, muncul risiko perubahan paradigma: dari arts and cultural ecosystem menjadi commercial property ecosystem. Perubahan paradigma inilah yang perlu dikritisi.

Apa yang Sebenarnya Dijanjikan?

Masalah yang lebih serius muncul ketika terdapat jarak antara apa yang pernah disampaikan kepada publik dengan praktik yang kemudian berjalan.

Pada 2019, Jakpro menyampaikan bahwa bangunan yang sebelumnya direncanakan sebagai hotel diubah menjadi Wisma Seniman dan diperuntukkan bagi seniman yang berkegiatan di TIM. Bahkan tarif yang disebut ketika itu jauh lebih rendah daripada logika tarif hotel komersial.

Sementara itu, pada 2024, Jakpro secara resmi menggandeng operator hospitality untuk mengelola Wisma Seni dengan standar pelayanan internasional. Perubahan model pengelolaan tersebut sah untuk dipertanyakan. Apakah perubahan pengelola juga berarti perubahan fungsi?

Jika jawabannya tidak, maka harus ada mekanisme yang memastikan fungsi keberpihakan kepada seniman tetap menjadi bagian utama dari operasional.

Jika jawabannya ya, maka publik berhak mengetahui siapa yang mengambil keputusan, berdasarkan dokumen apa, dan kapan fungsi Wisma Seniman berubah menjadi fasilitas hospitality komersial.

Ada Apa di Balik Peresmian dan Pengelolaan Wisma Seni?

Di balik perubahan Wisma Seniman menjadi fasilitas yang dikelola dengan standar hospitality, muncul pula pertanyaan mengenai relasi di balik meja antara Jakpro, Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), dan Akademi Jakarta (AJ). Pertanyaan ini bukan tuduhan bahwa telah terjadi kesepakatan tersembunyi, melainkan kegelisahan yang perlu dijawab secara terbuka: sejauh mana kedua lembaga kesenian tersebut terlibat dalam proses perubahan konsep, penetapan pengelola, hingga peresmian pengoperasian Wisma Seni?

Pada Mei 2024, Jakpro menandatangani nota kesepahaman dengan Artotel Group untuk mengelola Wisma Seni, sementara DKJ menyatakan bahwa mereka akan dilibatkan dalam pembahasan implementasi kerja sama tersebut dan mendorong adanya keberpihakan kepada pegiat seni, termasuk tarif khusus dan aktivasi ruang berbasis kesenian.

Karena itu, publik berhak meminta keterbukaan: apakah keterlibatan AJ dan DKJ hanya sebatas memberi masukan, atau terdapat relasi kebijakan yang lebih jauh dalam menentukan arah Wisma Seni? Jika memang seluruh proses telah berjalan sesuai mandat kebudayaan dan kepentingan seniman, maka tidak ada alasan untuk menutup informasi mengenai proses pengambilan keputusan, bentuk keterlibatan masing-masing lembaga, serta komitmen konkret yang memastikan Wisma Seni tidak berubah menjadi hotel komersial biasa.

Transparansi menjadi penting agar tidak muncul persepsi bahwa lembaga yang seharusnya menjaga kepentingan kesenian justru ikut melegitimasi perubahan orientasi TIM tanpa pertanggungjawaban yang memadai kepada masyarakat seni.

Bukan Menolak Profesionalisme

Kritik terhadap pengelolaan Wisma Seni tidak harus diterjemahkan sebagai penolakan terhadap profesionalisme.

Justru pengelolaan profesional seharusnya mampu menggabungkan dua kepentingan: keberlanjutan ekonomi dan keberpihakan kebudayaan.

Model yang sehat bukanlah membuat Wisma Seni menjadi hotel biasa, tetapi menciptakan sistem pengelolaan yang memungkinkan fasilitas tersebut menghasilkan pendapatan sekaligus menyediakan akses khusus bagi seniman.

Misalnya melalui tarif seniman, subsidi silang, kuota kamar untuk kegiatan seni, paket khusus produksi pertunjukan, akomodasi bagi peserta festival, residensi seniman, dan program kerja sama dengan komunitas seni.

Menariknya, gagasan seperti itu bukan sesuatu yang sama sekali baru. DKJ sendiri pernah menyatakan bahwa pengelolaan Wisma Seni harus profesional tetapi tetap memiliki keberpihakan kepada pegiat seni budaya. DKJ juga menyebut perlunya membahas tarif khusus bagi pegiat seni budaya serta aktivasi ruang berbasis kegiatan seni. Persoalannya adalah: untuk siapa Wisma Seni itu ada?

Sebuah nama juga memiliki konsekuensi politik kebudayaan. Jika sebuah fasilitas diberi nama Wisma Seni, masyarakat memiliki ekspektasi bahwa fungsi utamanya berkaitan dengan kebutuhan ekosistem seni. Jika pada praktiknya fasilitas tersebut bekerja sama persis seperti hotel komersial pada umumnya, menggunakan tarif pasar, menyasar konsumen umum, dan tidak menyediakan mekanisme akses khusus bagi seniman, maka pertanyaan tentang fungsi menjadi tidak terhindarkan.

Di Mana Letak Tanggung Jawab Jakpro?

Jakpro sebagai BUMD yang mendapat penugasan revitalisasi dan pengelolaan fasilitas TIM memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar memastikan bangunan beroperasi.

Tanggung jawab itu adalah menjaga agar aset publik yang berada di kawasan kesenian tetap memiliki fungsi publik dan kebudayaan.

Karena itu, Jakpro perlu membuka kepada publik dasar kebijakan pengelolaan Wisma Seni: bagaimana struktur tarif ditetapkan, berapa porsi akses untuk seniman, apakah tersedia tarif khusus, bagaimana mekanisme penggunaannya untuk produksi seni, dan indikator apa yang digunakan untuk mengukur keberpihakan kepada ekosistem kesenian. Tanpa informasi tersebut, klaim bahwa Wisma Seni “mendukung kegiatan seni budaya” akan berhenti sebagai slogan.

Menguji Komitmen

Pada akhirnya, persoalan Wisma Seni adalah ujian terhadap konsistensi revitalisasi TIM. Revitalisasi tidak boleh hanya menghasilkan bangunan baru. Ia harus menghasilkan ekosistem baru yang lebih baik bagi kehidupan seni.

Jika sebuah bangunan yang semula dipersoalkan karena dirancang sebagai hotel kemudian diubah menjadi Wisma Seniman karena tuntutan dan kebutuhan ekosistem seni, maka perubahan itu harus memiliki konsekuensi nyata dalam pengelolaannya.

Yang diperlukan adalah memastikan seniman benar-benar menjadi salah satu penerima manfaat utama. Jika tidak, maka kritik bahwa Wisma Seni telah bergeser menjadi hotel komersial bukan lagi sekadar persoalan istilah. Ia menjadi kritik terhadap arah keseluruhan revitalisasi TIM.

Dan pertanyaan akhirnya sederhana, tetapi mendasar:

Apakah TIM sedang membangun fasilitas untuk mendukung seni, atau sedang membangun bisnis di sekitar seni?

Jawaban terhadap pertanyaan itu akan menentukan apakah Wisma Seni benar-benar menjadi bagian dari rumah kebudayaan Jakarta—atau hanya menjadi properti komersial yang kebetulan berdiri di dalamnya.

Tentang Penulis:

Nuyang Jaimee adalah pegiat seni dan budaya. Ia aktif di seni sastra dan teater. Direktur lembaga Cakra Budaya Indonesia (CBI). Pendiri komunitas Keluarga Besar Penyar Seksih (KBPS) dan Kampung Seni Jakarta (KSJ). Ia juga bergabung di Komunitas WPI dan MKJ. Karya-karyanya, baik fiksi dan nonfiksi masuk di beberapa media massa di Jakarta dan daerah, selain masuk dalam portal online dan majalah sastra, juga dalam antologi bersama dalam dan luar negeri. Menginisiasi dan aktif mengikuti berbagai kegiatan, acara dan pertemuan seni, sastra dan budaya. Sebagai pembaca puisi, monolog, dan sutradara teater. Pernah bekerja di production house dan bermain beberapa FTV, Sinetron dan Channal Youtube. Pernah menjadi kontributor di harian Madina, Bulletin H.B. Jassin dan terakhir bergabung di Suara Anak Negeri Media Group. Sampai sekarang menulis cerpen, puisi, esai, artikel, feature, juga naskah drama dan skenario. Menjadi guru/pengajar/pelatih/narasumber seni sastra dan teater baik pelatihan/workshop umum maupun sekolah. Menjuarai lomba baca puisi se-Asia Tenggara di acara ZKMUA-Malaysia dan menjuarai lomba cipta puisi elaborasi karya senirupa, Satarupa. Buku Puisi tunggalnya “Pendoa yang Lupa Nama Tuhannya” terbit 2023.

Membaca Kembali Peran Akademi Jakarta

JAKARTA — Persoalan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) tidak semata-mata menyangkut siapa yang menjadi anggota, tetapi bagaimana anggota tersebut dipilih, dengan mekanisme apa, dan sejauh mana prosesnya memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta menjadi rujukan utama. Regulasi tersebut secara tegas mengatur jumlah anggota, komposisi komite, tahapan pemilihan, serta kewenangan Akademi Jakarta (AJ) dalam menetapkan calon terpilih.

Persoalan menjadi penting karena Pergub tersebut bukan sekadar pedoman administratif. Ia merupakan dasar legal yang menentukan bagaimana lembaga kesenian yang dibentuk oleh Gubernur itu harus bekerja. Karena itu, ketika pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan normatifnya, yang dipertaruhkan bukan hanya persoalan teknis organisasi, tetapi juga legitimasi kelembagaan DKJ dan kewibawaan AJ sebagai lembaga yang diberi mandat melakukan seleksi.

Kuota Lima Orang Bukan Sekadar Angka

Pergub No. 4 Tahun 2020 menetapkan dalam Pasal 23 ayat (1) bahwa Anggota Biasa DKJ berjumlah 30 orang. Selanjutnya, Pasal 24 ayat (1) membagi mereka ke dalam enam komite: Sastra, Teater, Tari, Musik, Seni Rupa, serta Film dan Sinematografi. Yang lebih tegas terdapat pada Pasal 24 ayat (2): “Jumlah anggota tiap komite adalah 5 (lima) orang.” Dengan demikian, desain kelembagaan DKJ menurut Pergub adalah enam komite dengan masing-masing lima anggota, atau total 30 Anggota Biasa.

Ketentuan ini penting karena kuota lima orang bukan sekadar angka administratif. Ia berkaitan dengan prinsip keterwakilan, keseimbangan perspektif, pembagian beban kerja, dan legitimasi kolektif dalam pengambilan keputusan kesenian. Ketika sebuah komite berjalan dengan jumlah anggota di bawah lima, muncul pertanyaan yang sah secara kelembagaan: mengapa komposisi tersebut tidak memenuhi struktur yang ditentukan Pergub?

Pertanyaan itu semakin relevan ketika kekurangan anggota bukan terjadi akibat kondisi yang muncul kemudian, melainkan sudah terjadi sejak proses pembentukan atau pemilihan anggota.

Di Mana Letak Persoalan AJ?

Pergub memberikan AJ posisi yang sangat menentukan dalam proses pemilihan DKJ. Pasal 4 huruf f memberikan tugas kepada AJ untuk menyeleksi dan memilih Anggota Biasa DKJ dari kandidat hasil Musyawarah Kesenian Jakarta. Sementara Pasal 5 huruf c memberikan kewenangan kepada AJ untuk menetapkan Anggota DKJ dan/atau AJ.

Namun kewenangan tersebut bukan kewenangan tanpa batas.

Pasal 25 mengatur bahwa pemilihan Anggota Biasa DKJ dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah pemilihan kandidat dalam Musyawarah Kesenian Jakarta. Tahap kedua adalah pemilihan calon terpilih yang dilakukan oleh AJ.

Yang sangat penting, Pasal 25 ayat (8) menetapkan bahwa jumlah kandidat yang dipilih dalam Musyawarah Kesenian Jakarta paling sedikit dua kali jumlah anggota tiap komite. Karena setiap komite ditetapkan berjumlah lima orang, maka secara normatif setiap bidang harus menghasilkan sekurang-kurangnya 10 kandidat untuk kemudian memasuki tahap seleksi AJ.

Di sinilah persoalan dapat diuji secara objektif. Apabila suatu komite sejak awal tidak memiliki jumlah kandidat yang memenuhi ketentuan tersebut, atau apabila AJ menetapkan calon terpilih tanpa memenuhi struktur lima anggota per komite sebagaimana Pasal 24 ayat (2), maka proses tersebut patut dipertanyakan kesesuaiannya dengan Pergub.

Lebih jauh lagi, Pasal 25 ayat (9) menyatakan bahwa tahap calon terpilih hanya dapat dilakukan AJ terhadap kandidat yang dipilih melalui Musyawarah Kesenian Jakarta. Artinya, AJ tidak memiliki kewenangan untuk memilih seseorang di luar mekanisme kandidat yang telah ditentukan.

Kemudian Pasal 25 ayat (10) mewajibkan AJ melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka dalam tahap calon terpilih. Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban normatif.

Jika Kuota Tidak Terpenuhi, Apa yang Terjadi?

Di sinilah persoalannya harus dibaca secara hati-hati. Kekurangan anggota dalam suatu komite tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa AJ telah melanggar Pergub dalam proses pemilihan.

Pasal 31 ayat (2) mengatur pergantian antarwaktu apabila terjadi kekosongan keanggotaan pada suatu komite hingga jumlahnya kurang dari setengah. Pelaksanaannya dilakukan oleh AJ, dengan ketentuan calon pengganti berasal dari kandidat yang dipilih dalam Musyawarah Kesenian Jakarta pada periode yang sama. Mekanisme pemilihan sebagaimana Pasal 25 ayat (10) juga tetap harus dilaksanakan.

Dengan demikian, terdapat dua persoalan berbeda.

Pertama, jika sejak awal hasil pemilihan tidak menghasilkan komposisi lima anggota pada setiap komite, maka perlu diperiksa apakah proses pemilihan telah sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 25.

Kedua, jika jumlah lima anggota berkurang karena ada anggota yang berhenti, mengundurkan diri, atau diberhentikan, maka yang harus diperiksa adalah apakah mekanisme pergantian antarwaktu sebagaimana Pasal 31 telah dijalankan. Artinya, kekurangan kuota bukan persoalan yang boleh dibiarkan tanpa penjelasan.

Mengapa Kekurangan Kuota Bisa Terjadi?

Beberapa kemungkinan terjadi:

Pertama, proses penjaringan kandidat tidak menghasilkan jumlah kandidat yang memadai pada bidang tertentu. Kedua, kandidat tersedia, tetapi hasil seleksi tahap Musyawarah Kesenian Jakarta tidak memenuhi jumlah yang dipersyaratkan. Ketiga, kandidat telah tersedia dan memenuhi ketentuan, tetapi tahap seleksi AJ menghasilkan jumlah anggota yang tidak memenuhi struktur lima orang. Keempat, anggota yang telah ditetapkan kemudian mengalami kekosongan dan mekanisme pergantian antarwaktu tidak segera dilakukan.

Keempat kemungkinan tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda. Karena itu, AJ perlu membuka dokumen dan menjelaskan prosesnya secara transparan, mulai dari jumlah kandidat per bidang, hasil Musyawarah Kesenian Jakarta, hasil uji kelayakan dan kepatutan, hingga dasar penetapan calon terpilih.

Tanpa keterbukaan tersebut, publik hanya akan melihat hasil akhirnya: ada komite yang tidak berjumlah lima orang. Dari situ muncul kecurigaan bahwa mekanisme yang telah ditetapkan dalam Pergub tidak dijalankan secara konsisten.

Problem Legitimasi, Bukan Sekadar Administrasi

Persoalan ini sebenarnya jauh lebih serius daripada sekadar menghitung jumlah kursi. DKJ merupakan lembaga independen di bidang kesenian dan menjadi pemberi masukan kepada Gubernur dalam pembinaan dan pengembangan kesenian. Pergub juga memberi DKJ tugas memperjuangkan kebebasan seniman dalam mencipta serta kewenangan mewakili seniman dalam memperjuangkan kepentingan kesenian. Karena mandatnya demikian besar, legitimasi DKJ menjadi bagian penting dari keberadaan lembaga tersebut.

Legitimasi tidak hanya lahir dari keputusan Gubernur yang mengukuhkan anggota. Legitimasi juga lahir dari proses yang terbuka, sesuai aturan, representatif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat kesenian. Dalam perspektif tata kelola kebudayaan, prosedur bukan perkara sekunder. Prosedur menentukan siapa yang memiliki hak untuk berbicara atas nama suatu komunitas.

Karena itu, ketika seniman mempertanyakan proses pemilihan DKJ, pertanyaan tersebut tidak semestinya dianggap sebagai gangguan terhadap lembaga. Justru kritik publik merupakan mekanisme penting untuk menguji apakah lembaga kesenian masih menjalankan mandatnya.

AJ Harus Menjawab

AJ memiliki posisi yang sangat strategis. Pergub bukan hanya memberikan kewenangan kepada AJ untuk memilih, tetapi juga memberikan tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas dan legitimasi proses tersebut.

AJ bahkan memiliki tugas menjaga keharmonisan hubungan antara masyarakat kesenian Jakarta dengan lembaga kesenian lain serta Pemerintah Daerah. AJ juga diberi tugas memberikan pendapat kepada publik ketika terjadi persoalan yang menyangkut kegiatan kreatif dalam proses penciptaan seni.

Karena itu, ketika muncul persoalan mengenai komposisi DKJ, respons yang paling tepat bukan sekadar menyatakan bahwa semuanya telah berjalan sesuai prosedur. Yang diperlukan adalah membuka prosedurnya kepada publik.

Pertanyaan-pertanyaan seperti berapa kandidat yang masuk dalam setiap bidang, berapa kandidat yang dipilih dalam Musyawarah Kesenian Jakarta, berapa orang yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, apa dasar AJ menetapkan calon terpilih, mengapa terdapat komite yang tidak berjumlah lima orang, dan jika kekurangan itu disebabkan kekosongan setelah pengangkatan, apakah mekanisme Pasal 31 telah dijalankan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sederhana, tetapi jawabannya menentukan apakah proses pemilihan DKJ dapat dipertanggungjawabkan secara administratif sekaligus secara etik kepada masyarakat kesenian.

Apakah Ada Design Politik di Balik Komposisi DKJ?

Pertanyaan yang lebih jauh kemudian muncul: apakah ketidaksesuaian kuota anggota dalam sejumlah komite DKJ semata-mata persoalan administratif, atau berkaitan dengan kepentingan politik kebijakan kesenian di TIM? Publik berhak mempertanyakan apakah proses seleksi oleh Akademi Jakarta menghasilkan komposisi anggota yang secara sadar atau tidak sadar lebih mudah diarahkan untuk menerima kebijakan-kebijakan pengelolaan TIM ke depan, termasuk kebijakan yang melibatkan kepentingan Jakpro.

Bahkan muncul pertanyaan yang lebih kritis: apakah terdapat kecenderungan memilih figur yang kurang memahami sejarah konflik, politik kebudayaan, dan persoalan tata kelola TIM sehingga lebih mudah menerima atau mengikuti arah kebijakan yang telah ditentukan? Jika dugaan semacam ini benar, maka persoalannya tidak lagi sekadar pelanggaran administratif terhadap kuota sebagaimana diatur dalam Pergub No. 4 Tahun 2020, melainkan mengarah pada persoalan desain politik kebudayaan: membentuk lembaga kesenian dengan komposisi yang dapat dikendalikan agar tidak menjadi kekuatan kritis terhadap kebijakan pengelolaan TIM. Karena itu, pertanyaan paling serius yang perlu dijawab AJ bukan hanya siapa yang dipilih, tetapi untuk kepentingan siapa komposisi itu dibentuk dan ke mana arah kebijakan kesenian TIM hendak dibawa?

Mengembalikan Kepercayaan

Krisis yang paling berbahaya bagi sebuah lembaga kebudayaan bukanlah kritik. Krisis yang lebih serius adalah ketika masyarakat yang seharusnya diwakilinya kehilangan kepercayaan. Dalam konteks DKJ, kepercayaan itu hanya dapat dipulihkan melalui keterbukaan. AJ dan DKJ perlu menunjukkan bahwa Pergub No. 4 Tahun 2020 bukan sekadar dokumen hukum yang disimpan dalam arsip, melainkan aturan yang benar-benar dijadikan dasar dalam setiap proses kelembagaan.

Jika memang terjadi kekeliruan administratif, harus dijelaskan dan diperbaiki. Jika terjadi kekosongan anggota, mekanisme pergantian harus dijalankan. Jika proses pemilihan telah sesuai Pergub, dokumen dan tahapan prosesnya perlu dibuka agar publik dapat memeriksanya.

Dan jika ternyata terdapat pelanggaran terhadap mekanisme pemilihan, maka persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan klarifikasi. Harus ada evaluasi kelembagaan dan koreksi terhadap proses yang telah berlangsung. Sebab pada akhirnya, persoalan DKJ bukan hanya tentang 30 kursi, enam komite, atau lima orang dalam setiap komite. Persoalan sesungguhnya adalah siapa yang memiliki legitimasi untuk berbicara atas nama kesenian Jakarta.

Ketika aturan dibuat untuk menjamin keterwakilan, transparansi, dan akuntabilitas, maka aturan tersebut harus berlaku juga bagi lembaga yang diberi mandat untuk memilih. AJ tidak cukup hanya menjadi penjaga tradisi kesenian Jakarta. AJ juga harus menjadi penjaga integritas proses kelembagaan kesenian Jakarta.

Tentang Penulis:

Nuyang Jaimee adalah pegiat seni dan budaya. Ia aktif di seni sastra dan teater. Direktur lembaga Cakra Budaya Indonesia (CBI). Pendiri komunitas Keluarga Besar Penyar Seksih (KBPS) dan Kampung Seni Jakarta (KSJ). Ia juga bergabung di Komunitas WPI dan MKJ. Karya-karyanya, baik fiksi dan nonfiksi masuk di beberapa media massa di Jakarta dan daerah, selain masuk dalam portal online dan majalah sastra, juga dalam antologi bersama dalam dan luar negeri. Menginisiasi dan aktif mengikuti berbagai kegiatan, acara dan pertemuan seni, sastra dan budaya. Sebagai pembaca puisi, monolog, dan sutradara teater. Pernah bekerja di production house dan bermain beberapa FTV, Sinetron dan Channal Youtube. Pernah menjadi kontributor di harian Madina, Bulletin H.B. Jassin dan terakhir bergabung di Suara Anak Negeri Media Group. Sampai sekarang menulis cerpen, puisi, esai, artikel, feature, juga naskah drama dan skenario. Menjadi guru/pengajar/pelatih/narasumber seni sastra dan teater baik pelatihan/workshop umum maupun sekolah. Menjuarai lomba baca puisi se-Asia Tenggara di acara ZKMUA-Malaysia dan menjuarai lomba cipta puisi elaborasi karya senirupa, Satarupa. Buku Puisi tunggalnya “Pendoa yang Lupa Nama Tuhannya” terbit 2023.

JAKARTA, 7 Agustus 2026 — Jumat Aksi Seni (JAS) kembali digelar di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Jumat (7/8/2026). Aksi yang diinisiasi Front Penggerak Seni Taman Ismail Marzuki (FPS-TIM) itu tidak hanya diisi dengan unjuk rasa dan karnaval, tetapi dilanjutkan dengan dialog publik di pelataran TIM untuk membicarakan carut-marut tata kelola kawasan, posisi seniman, serta hubungan antara pengelolaan TIM dengan lembaga-lembaga kesenian di Jakarta.

Sebelum dialog berlangsung, peserta aksi melakukan karnaval mengelilingi kawasan TIM hingga selasar Gedung Ali Sadikin dan hotel TIM. Aksi menyasar keberadaan hotel yang sebelumnya dipersoalkan karena bangunan tersebut disebut dalam konsep awal sebagai Wisma Seni bagi seniman dan budayawan, tetapi kemudian hadir sebagai fasilitas penginapan komersial. Kritik diarahkan kepada pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab atas perubahan fungsi tersebut, termasuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Persoalan TIM justru dibawa ke ruang yang lebih mendasar: siapa yang sebenarnya menjaga kepentingan seniman dalam tata kelola TIM?

Pertanyaan itu mengemuka dalam dialog publik yang digelar di atas karpet merah di pelataran TIM. Poster-poster perlawanan tetap dipasang di sekeliling ruang diskusi. Karpet merah yang menjadi tempat duduk para peserta bukan sekadar pelengkap aksi, melainkan menjadi semacam ruang dialog terbuka—tempat para seniman membicarakan persoalan yang selama ini mereka anggap tidak memperoleh jawaban memadai.

Diskusi yang menghadirkan Aquino Hayunta, Mujib Hermani, dan Imam Ma’arif tersebut berkembang pada persoalan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga yang selama ini berada dalam ekosistem tata kelola kesenian Jakarta, terutama Akademi Jakarta (AJ) dan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).

Sejumlah seniman menyatakan kekecewaan terhadap AJ. Lembaga yang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2020 diberi tugas memberikan pandangan dan pemikiran kepada Pemerintah Daerah mengenai persoalan kebudayaan, memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan tugas DKJ dan Unit Pengelola PKJ TIM, serta mengamati kegiatan berkesenian, dinilai belum menunjukkan keberpihakan yang cukup kuat ketika berbagai persoalan TIM berlangsung.

Kekecewaan itu kemudian berkembang menjadi persoalan kepercayaan. Seniman mempertanyakan mengapa berbagai perubahan dalam pengelolaan TIM, termasuk persoalan komersialisasi ruang dan munculnya hotel, dapat berlangsung ketika AJ dan DKJ berada dalam posisi strategis dalam ekosistem kesenian Jakarta.

Kecurigaan bahkan diarahkan pada kemungkinan adanya kedekatan kepentingan antara lembaga kesenian dan pengelola kawasan. Dalam forum tersebut muncul dugaan adanya permainan atau relasi kepentingan antara AJ, DKJ dan Jakpro dalam proses perealisasian hotel di TIM. Karena itu, tuntutan yang mengemuka bukan sekadar penjelasan, tetapi juga keterbukaan mengenai proses pengambilan keputusan dan pihak-pihak yang terlibat.

Pertanyaan serupa diarahkan pada DKJ. Secara regulasi, DKJ merupakan lembaga independen di bidang kesenian dan berfungsi memberikan masukan kepada Gubernur dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan kesenian. Sementara AJ memiliki tugas dan wewenang yang cukup besar dalam proses pemilihan anggota DKJ.

Mekanisme tersebut kembali dipersoalkan ketika seniman membicarakan proses pemilihan anggota DKJ. Pergub Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 25 mengatur bahwa pemilihan Anggota Biasa DKJ dilakukan dalam dua tahap: kandidat dipilih melalui Musyawarah Kesenian Jakarta, sedangkan tahap calon terpilih dilakukan oleh AJ. Pada tahap kedua, AJ diwajibkan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka.

Ketentuan tersebut membuat persoalan pemilihan DKJ tidak berhenti pada soal siapa yang duduk sebagai anggota. Bagi para seniman yang hadir dalam JAS, mekanisme tersebut menyangkut legitimasi, keterwakilan, transparansi, dan sejauh mana suara masyarakat kesenian benar-benar menjadi dasar pembentukan lembaga kesenian Jakarta.

Sementara pada 2024, DKJ juga secara terbuka menyatakan sedang mendorong konsep sekretariat bersama dengan Jakpro dan BLUD PKJ TIM untuk memperbaiki tata kelola kawasan serta mencari jalan tengah terkait penggunaan ruang dan persoalan ekonomi pengelolaan TIM. Catatan tersebut justru menjadi bagian dari pertanyaan yang muncul dalam dialog JAS: jika persoalan komersialisasi dan tata kelola TIM telah lama diketahui, mengapa persoalan yang sama masih terus berulang?

Di atas karpet merah itu, kemarahan seniman tidak lagi sekadar diarahkan kepada bangunan hotel. Persoalannya bergeser menjadi pertanyaan tentang representasi, transparansi, keberpihakan, dan tanggung jawab lembaga kesenian.

Bagi peserta JAS, TIM bukan hanya persoalan gedung yang dikelola oleh sebuah perusahaan. TIM adalah ruang yang sejarahnya dibangun dari gagasan tentang kehidupan kesenian Jakarta. Karena itu, ketika ruang tersebut berubah dan seniman merasa semakin jauh dari proses pengambilan keputusan, yang muncul bukan hanya penolakan terhadap sebuah kebijakan, melainkan juga krisis kepercayaan terhadap lembaga yang seharusnya menjadi bagian dari penjaga kepentingan kesenian.

Dialog publik di atas karpet merah itu akhirnya menjadi bagian penting dari JAS. Setelah keranda dibawa berkeliling dan poster-poster perlawanan dibentangkan di depan hotel, para seniman kembali duduk bersama. Mereka tidak hanya bertanya tentang siapa yang membangun hotel, tetapi juga siapa yang seharusnya menjaga TIM tetap menjadi rumah bagi kehidupan seni.

JAKARTA, 7 Agustus 2026 — Jumat Aksi Seni (JAS) kembali digelar di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Jumat (7/8/2026). Kali ini, aksi menyoroti keberadaan hotel di kompleks TIM yang dinilai telah bergeser dari kesepakatan awal pembangunan Wisma Seni menjadi fasilitas komersial dengan tarif yang dianggap tidak berpihak pada kebutuhan seniman.

JAS adalah sebuah kegiatan perlawanan dari Unjuk Rasa Unjuk Karya dari Komunitas Front Penggerak Seniman Taman Ismail Marzuki (FPS-TIM) yang akan rutin dilakukan setiap hari Jumat di taman Ismail Marzuki, demikian keterangan Inisiator FPS-TIM Mujib Hermani.

Penolakan terhadap komersialisasi tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa dan karnaval seni. Para seniman bergerak menyusuri seluruh selasar Gedung Ali Sadikin sambil membawa berbagai poster perlawanan dan sebuah keranda yang bertuliskan “Taman Ismail Marzuki Sudah Mati”.

Keranda tersebut menjadi simbol kritik sekaligus bentuk satire terhadap kondisi ruang kesenian di TIM. Bagi peserta aksi, keberadaan hotel dengan orientasi komersial menjadi salah satu penanda bergesernya fungsi kawasan yang sejak awal dibangun untuk mendukung kehidupan seni dan kebudayaan.

Aksi kemudian berlanjut di depan hotel. Poster-poster perlawanan dibentangkan sebagai bentuk penolakan terhadap pengelolaan fasilitas yang dinilai semakin berorientasi bisnis. Para peserta mempertanyakan perubahan konsep dari Wisma Seni menjadi hotel dengan tarif tinggi yang dianggap tidak memberikan akses yang memadai bagi seniman.

Wisma Seni yang semula dibayangkan sebagai tempat singgah dan ruang pendukung aktivitas para seniman, kini dipersoalkan karena berubah menjadi hotel dengan orientasi komersial. Perubahan tersebut menjadi salah satu isu utama yang diangkat dalam JAS kali ini.

Bagi para pengunjuk rasa yang terdiri dari seniman sejabodetabek, persoalannya bukan semata-mata keberadaan sebuah hotel di kawasan TIM. Yang dipersoalkan adalah perubahan fungsi dan orientasi ruang yang seharusnya menjadi bagian dari ekosistem seni.

Menurut Ridho sebagai kordinator Jas kali ini dalam orasinya. TIM dinilai tidak semestinya hanya menyediakan fasilitas yang dapat menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus memastikan ruang-ruangnya tetap dapat diakses dan memberi manfaat langsung bagi seniman.

Dari depan hotel, aksi kemudian bergerak menuju pelataran TIM. Para seniman dan peserta aksi melanjutkan kegiatan dengan diskusi terbuka sambil ngopi, yang dikordinasikan oleh David Karo-karo dan Budi Renil. Karpet merah digelar sebagai tempat berkumpul, sementara poster-poster perlawanan tetap dipasang di sekitar ruang diskusi.

Karpet merah dan poster perlawanan menjadi simbol yang sengaja dipertahankan dalam diskusi. Aksi tidak berhenti ketika orasi selesai. Kritik terhadap komersialisasi TIM diteruskan melalui percakapan, gagasan, dan pertukaran pandangan antar seniman.

Diskusi menghadirkan Aquino Hayunta, Mujib Hermani dan Imam Ma’arif ini membicarakan carut marut kondisi dan persoalan TIM secara lebih luas, termasuk arah pengelolaan kawasan, perubahan fungsi ruang, serta posisi seniman di tengah perkembangan TIM sebagai kawasan yang juga memiliki kepentingan ekonomi.

Suasana ngopi sengaja dipilih sebagai bagian dari karakter aksi. Secangkir kopi, karpet merah, poster dan percakapan menjadi satu kesatuan antara ekspresi seni dan sikap politik kebudayaan. Dari ruang terbuka itu, para peserta menyampaikan pandangan bahwa perjuangan mempertahankan fungsi kesenian TIM tidak cukup dilakukan melalui aksi jalanan, tetapi juga melalui dialog dan konsolidasi.

JAS kali ini memperlihatkan bentuk perlawanan yang memadukan unjuk rasa, karnaval, simbol teatrikal, diskusi dan mimbar bebas. Keranda bertuliskan “Taman Ismail Marzuki Sudah Mati” menjadi simbol kritik paling mencolok, sementara poster-poster yang tetap dibentangkan hingga diskusi berlangsung menjadi penanda bahwa sikap perlawanan para seniman belum berakhir.

Bagi para seniman, persoalan hotel menjadi bagian dari pertanyaan yang lebih besar: TIM hendak diarahkan menjadi apa? Sebuah kawasan komersial dengan fasilitas seni, atau tetap menjadi rumah bagi kehidupan seni dan kebudayaan Jakarta?

Pertanyaan tersebut menjadi inti dari JAS 7 Agustus. Di tengah karpet merah, poster-poster perlawanan dan percakapan sambil ngopi, para seniman kembali menegaskan bahwa ruang seni tidak boleh kehilangan alasan keberadaannya hanya karena kepentingan komersial.

Jakarta, 7 Agustus 2026 — Puluhan seniman dan pegiat kebudayaan kembali menggelar Jumat Aksi Seni (JAS) di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jumat (7/8). Aksi yang berlangsung sejak sore hingga malam itu menjadi ruang penyampaian aspirasi sekaligus konsolidasi seniman dalam menyuarakan kritik terhadap kondisi dan tata kelola TIM yang dinilai semakin menjauh dari fungsi utamanya sebagai pusat kesenian.

Aksi diawali dengan persiapan sejak pukul 13.00 WIB di area basement TIM. Sekitar pukul 15.30 WIB, peserta bergerak menuju area hotel yang berada di kompleks TIM dengan menggelar karnaval teatrikal. Berbagai properti aksi seperti keranda, poster, pengeras suara (toa), dan atribut visual lainnya digunakan sebagai simbol kritik terhadap situasi yang mereka sebut sebagai “matinya” ruang berkesenian di TIM.

Dalam aksi tersebut, Ridho tampil sebagai orator yang menyampaikan sejumlah tuntutan dan kritik mengenai arah pengelolaan TIM. Orasi disampaikan secara bergantian menggunakan pengeras suara yang juga dioperasikan oleh Ridho, Dompak, dan Budi.

Usai aksi teatrikal, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi publik bertajuk “Carut-Marut TIM” yang dikemas dalam suasana santai sambil ngopi bersama para peserta. Diskusi menghadirkan Aquino dan Mujib sebagai narasumber, dengan moderator Dinaldo. Sementara koordinasi pembicara dilakukan oleh Budi dan David. Beralaskan karpet sederhana, ditemani sajian kopi dan teh, para peserta membahas berbagai persoalan yang dinilai tengah dihadapi TIM, mulai dari arah pengelolaan, berkurangnya ruang ekspresi seniman, hingga pentingnya mengembalikan fungsi TIM sebagai rumah kebudayaan.

Setelah diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan mimbar bebas, memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, maupun gagasan mengenai masa depan TIM. Berbagai suara dari lintas komunitas seni mewarnai forum tersebut, mencerminkan semangat partisipasi dan solidaritas di kalangan pekerja seni.

Jumat Aksi Seni merupakan agenda rutin yang terus diinisiasi oleh kalangan seniman sebagai ruang ekspresi, advokasi, dan dialog terbuka mengenai berbagai persoalan kesenian. Melalui aksi damai, diskusi, dan mimbar bebas, para peserta berharap aspirasi komunitas seni dapat menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan demi terwujudnya tata kelola Taman Ismail Marzuki yang lebih berpihak pada ekosistem seni dan kebudayaan. (Red)