–

Sepuluh lebih anak berseragam seadanya berhamburan keluar dari kelas yang terbuat dari kayu. Di bawah rintik hujan, mereka terburu-buru menyeberangi sungai dengan kaki telanjang.

“Cepat, cepat, nyebrang sebelum banjir!” Suara Pak Guru terdengar di antara teriakan anak-anak.

Ini bukan film Laskar Pelangi, guys. Bukan juga dongeng tentang negeri impian.
Ini kenyataan.

Kenyataan yang harus dilalui anak-anak di salah satu SD Negeri terpencil di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Setiap hujan turun, mereka gelisah.Cemas.Takut. Karena kalau sungai meluap, mereka nggak bisa pulang. Satu-satunya jalan ke rumah adalah sungai itu.

Sekarang, mari kita “jalan-jalan” ke Manggarai Barat, NTT. Di sana, puluhan anak belajar di bawah pohon. Di bawah matahari yang menyengat.

Mereka bukan sedang praktik luar kelas. Bukan juga tamasya. Mereka terpaksa belajar di luar, karena ruang kelas nggak cukup.
Sekolah berdinding kayu, beralas tanah itu hanya mampu menampung sebagian siswa.

Ini bukan satu-dua kasus. Menurut data Kemendikdasmen, lebih dari 10 ribu sekolah di daerah 3T mengalami kerusakan, tanpa sarana dan prasarana yang layak.

Masih di NTT. Seorang guru honorer yang usianya nggak lagi muda, setiap hari menumpang truk pengangkut barang. Selain karena hemat, memang nggak ada akses lain.

Ia duduk di antara tumpukan barang, menelan debu jalanan, demi satu harapan: murid-muridnya bisa menjadi manusia yang lebih utuh. Untuk semua perjuangan itu, ia dibayar Rp223.000 per bulan.

Guys, sampai di sini, kita harus mulai bertanya. Bukan satu-dua pertanyaan. Tapi banyak.

Kenapa sekolah-sekolah yang murid dan gurunya harus “bertaruh nyawa” ini nggak menjadi prioritas pembangunan?
Kenapa nggak dibangun jembatan, fasilitas layak, dan akses transportasi yang manusiawi?

Kenapa justru muncul program-program baru dengan anggaran besar, tapi nggak menyentuh akar masalah?
Kenapa sekolah rakyat dibangun dengan dana Rp24,9 triliun, tapi sekolah yang sudah ada dibiarkan rusak?Sebenarnya, rakyat yang mana yang dimaksud?

Kenapa Rp223 triliun dianggarkan untuk program MBG, sementara fakta di lapangan:anak-anak lebih butuh ruang belajar layak, guru sejahtera, dan sistem pendidikan yang manusiawi?

Kenapa malah membuang-buang uang dalam program MBG dengan pengadaan kaos kaki 100 ribu, semir sepatu, motor, mobil mewah, dan dikelola oleh orang-orang kaya?

Guys… sadar nggak sih?
Ini bukan cuma soal kebijakan yang kurang tepat. Ini sudah masuk ke wilayah pelanggaran!

Apa saja yang dilanggar?

1. Pelanggaran terhadap hak pendidikan
Dalam aturan, 20% anggaran negara harus dialokasikan untuk pendidikan: untuk fasilitas sekolah, kualitas guru, bantuan pendidikan, dan pemerataan akses.

Tapi realitanya?
Sekolah rusak dibiarkan. Guru nggak sejahtera.Akses pendidikan timpang.

MBG bukan program yang buruk banget.Sekolah rakyat juga bukan ide yang salah.
Tapi pertanyaannya sederhana:kenapa membangun yang baru, sementara yang lama dibiarkan hancur?
Kenapa gedung program MBG bisa megah, tapi sekolahnya sendiri nyaris roboh?

2. Ketidakadilan terhadap guru
Kehadiran program tertentu justru berdampak pada pemotongan gaji guru.
Gaji yang sudah kecil (sekitar Rp200–300 ribuan) dipotong lagi.

Lalu kita berharap guru harus sabar, lembut, penuh dedikasi?
Ini bukan soal kesabaran.
Ini soal dapur. Ini soal hidup.

Sementara di sisi lain, ada anggaran yang digunakan untuk hal-hal yang nggak menyentuh kebutuhan dasar pendidikan.
Di titik ini, negara nggak hanya lalai. Tapi juga nggak adil.

Jadi, kita perlu terus bertanya:
Kenapa negara kita kayak gini?
Kenapa yang miskin semakin dibiarkan bertahan, sementara yang kaya semakin dimudahkan?

Karena kalau ini terus terjadi, korbannya bukan hanya guru. Bukan hanya siswa di daerah terpencil.

Tapi kita. Anak muda hari ini. Adik-adik kita. Dan mungkin… anak cucu kita nanti.

Jadi, mulai sekarang…
jangan berhenti bertanya: kenapa negara ini melakukan pelanggaran?

19 April 2026