SUARA ANAK NEGERI | BIAK NUMFOR, -Dewan Adat Kainkain Karkara Byak Supri Manggun (KKB) resmi menutup Sidang Pleno XV Tahun 2026 pada Jumat (8/5/2026) setelah berlangsung sehari penuh di Aidoram, Kantor Dewan Adat KKB-SM, Jalan SMP Dua, Biak Numfor, Papua. Sidang yang mengusung tema “Revitalisasi Kedaulatan Masyarakat Hukum Adat Suku Biak Berlandaskan Otoritas Allah Demi Menjamin Hak Hidup dan Hak-Hak Dasar” ini menghasilkan delapan penetapan strategis dan 38 rekomendasi operasional sebagai dasar kerja lembaga adat dalam menjawab tantangan sosial, politik, budaya, dan ekologis ke depan.

“Delapan penetapan ini bukan sekadar keputusan administratif, melainkan amanat kolektif dari seluruh perwakilan bar (wilayah adat) di Biak Numfor dan Supiori,” ujar Demianus Wakman, S.H., M.H., Ketua I Dewan Adat KKB-SM, dalam jumpa pers usai sidang.

Penegasan Identitas sebagai Lembaga Supri Manggun

Salah satu keputusan paling mendasar adalah penegasan kembali identitas institusional lembaga adat Byak sebagai Dewan Adat Suku Kainkain Karkara Byak Supri Manggun. Istilah Supri Manggun—yang berarti “berlandaskan otoritas Ilahi”—bukan sekadar label, melainkan penegasan filosofis bahwa kedaulatan adat Byak bersumber dari nilai spiritual, sejarah kolektif, dan mandat rakyat adat.

“Ini adalah penegasan bahwa kedaulatan adat Byak tidak hanya eksis secara historis, tetapi juga berdaulat secara struktural, moral, dan spiritual dalam tata kelola kehidupan modern,” tambah Wakman.

Penolakan Tegas terhadap Perampasan Tanah Adat

Sidang secara eksplisit menolak segala bentuk perampasan tanah adat, termasuk penerbitan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan Lahan (HPL), maupun izin investasi baru di wilayah adat Suku Biak—sebelum adanya pengakuan resmi melalui Peraturan Daerah dan peta wilayah adat yang disepakati bersama.

Lebih jauh, Dewan Adat KKB-SM menuntut pelaksanaan penuh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari kawasan hutan negara.

“Kami menuntut negara untuk mengakui, menghormati, dan mengeluarkan seluruh wilayah adat Biak dari klaim kawasan hutan negara,” tegas Wakman.

Pakta Integritas untuk Anggota DPRK dari Jalur Pengangkatan

Melalui Komisi C, sidang merumuskan rekomendasi agar anggota DPRK Biak Numfor dari jalur pengangkatan—yang mewakili wilayah adat—menandatangani pakta integritas sebagai komitmen untuk:

– Menjalankan tugas berdasarkan mandat asal-usul wilayah adatnya,

– Memperjuangkan kepentingan masyarakat adat secara utuh,

– Tidak menyimpang dari nilai-nilai adat dan kehendak kolektif bar.

“Jika terbukti ada penyimpangan setelah menandatangani pakta tersebut, maka secara adat akan dilakukan PHW (Penghentian Hak Wewenang). Ini bukan ancaman, tapi konsekuensi logis dari amanat yang diberikan rakyat,” ujarnya.

Revitalisasi Struktur Adat di Tingkat Keret

Sidang juga menetapkan **program revitalisasi struktur adat di tingkat *keret***—kesatuan sosial terkecil dalam sistem adat Byak. Beberapa wilayah seperti Swapor dan Bar Mani telah lebih dulu melakukan konsolidasi internal. Kini, Dewan Adat Supri Manggun akan mendorong seluruh bar yang belum merevitalisasi strukturnya untuk segera melaksanakannya dalam waktu dekat.

“Tanpa fondasi yang kuat di tingkat keret, kita tidak bisa membangun rumah besar adat Byak yang kokoh,” kata Wakman.

Integrasi ke Forum Adat Papua dan Rekomendasi Nasional

Seluruh hasil sidang—termasuk 38 rekomendasi dari Komisi A, B, dan C—akan dibawa ke Musyawarah Besar Dewan Adat Papua yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Teluk Wondama pada pertengahan Mei 2026. Di forum tersebut, isu-isu strategis seperti klaim tanah adat, hak ulayat, dan sinergi antar-lembaga adat di Tanah Papua akan dibahas secara kolektif.

“Biak tidak berdiri sendiri. Kami bagian dari gerakan adat Papua yang utuh,” pungkasnya.

Hasil penetapan juga akan direkomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur Papua, Bupati Biak Numfor, DPRK Biak Numfor, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), serta pihak terkait lainnya untuk segera ditindaklanjuti dengan itikad baik.

Dengan delapan penetapan ini, Dewan Adat Kainkain Karkara Byak Supri Manggun menegaskan komitmennya untuk tidak hanya melestarikan adat sebagai warisan masa lalu, tetapi juga mengaktualisasikannya sebagai kekuatan sosial, politik, dan moral dalam tata kelola daerah yang demokratis, berkeadilan, dan berakar pada nilai-nilai luhur leluhur.

–

SUARA ANAK NEGERI | BIAK NUMFOR, Sidang Pleno XV Dewan Adat Kainkain Karkara Byak Supri Manggun Tahun 2026 secara resmi dibuka pada Jumat (8/5/2026) di Kabupaten Biak Numfor. Acara pembukaan dipimpin secara bersama oleh Asisten I Setda Biak Numfor, Semuel Rumaikeuw, S.H. (mewakili Bupati), Wakil Ketua III DPRK Biak Numfor, Mientce Yawan, dan  Ketua I Dewan Adat Kainkain Karkara Supri Manggun, Demianus Wakman, S.H., M.H., serta dihadiri oleh Ketua Insos Kabor Byak Supri Manggun, Dedy Ronsumbre—tokoh spiritual yang menjadi simbol integrasi antara nilai adat, iman Kristen, dan kepemimpinan kolektif masyarakat Byak.

Sidang tahunan ini mengusung tema utama: “Revitalisasi Kedaulatan Masyarakat Hukum Adat Suku Byak Berlandaskan Otoritas Allah Demi Menjamin Hak Hidup dan Hak-Hak Dasar”, dengan subtema strategis: “Kuat dalam Adat, Teguh dalam Iman, Cerdas dalam Teknologi, dan Aktif dalam Pembangunan.”

Pesan Bupati: Adat sebagai Fondasi, Bukan Penghambat Kemajuan

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten I, Bupati Biak Numfor, Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.M., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum adat tertinggi tersebut. Ia menekankan bahwa Dewan Adat Byak memegang peran sentral dalam melestarikan warisan budaya seperti Wor dan Snap Mor, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan berbasis nilai lokal.

“Di tengah derasnya arus modernisasi, tugas kita adalah menjadikan adat bukan sebagai beban, melainkan fondasi identitas dan kemajuan,” ujar Bupati.

Insos Kabor Supri Manggun: Jembatan Sinergi Adat, Iman, dan Pemerintahan

Peran Insos Kabor Byak Supri Manggun—dipimpin oleh Dedy Ronsumbre—menjadi sorotan khusus dalam sidang kali ini. Sebagai lembaga spiritual adat yang berasaskan prinsip Supri Manggun (berlandaskan otoritas Ilahi), Insos Kabor secara historis mengawal keseimbangan antara hukum adat, ajaran iman Kristen, dan tata kelola sosial masyarakat Byak.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan:

“Insos Kabor adalah jembatan sinergi antara adat, religius, dan pemerintah menuju generasi unggul di era digital. Bukan hanya simbol otoritas adat, tetapi juga ruang dialog antara tradisi, keyakinan, dan inovasi. Di sinilah kita bangun masyarakat yang kuat dalam adat, teguh dalam iman, namun juga cerdas dalam teknologi.”

Kehadiran Ketua Insos Kabor dalam pembukaan sidang menegaskan komitmen lembaga ini untuk mendorong transformasi digital yang beretika, di mana kemajuan teknologi tidak menggerus nilai luhur, melainkan ditempa oleh prinsip-prinsip adat dan iman.

Sidang Pleno sebagai Forum Strategis Pengambilan Keputusan Adat

Demianus Wakman, S.H., M.H., menegaskan bahwa Sidang Pleno XV merupakan forum resmi pengambilan keputusan adat yang akan menentukan arah keberlangsungan jati diri masyarakat Byak di masa depan.

Agenda sidang mencakup pembahasan tentang wilayah adat (Saprop, Swan, Farsyos), sistem pengetahuan adat, hukum adat, serta penguatan struktur kelembagaan adat—semua dalam kerangka memperkuat kedaulatan masyarakat hukum adat di tengah tantangan globalisasi dan percepatan digital.

“Keputusan yang dihasilkan hari ini bukan hanya pedoman bagi generasi kini, tetapi juga warisan adat bagi anak cucu kita,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh peserta untuk menjalani proses persidangan dengan semangat musyawarah, tanggung jawab kolektif, dan penghormatan terhadap otoritas adat dan iman.

Menuju Masyarakat Adat yang Progresif dan Berakar

Dengan subtema “Kuat dalam Adat, Teguh dalam Iman, Cerdas dalam Teknologi, dan Aktif dalam Pembangunan”, sidang ini menegaskan visi baru: masyarakat adat Byak tidak anti-teknologi, tetapi progresif dengan akar budaya yang kuat.

Pemerintah daerah, lembaga adat, gereja, dan Insos Kabor diajak untuk berkolaborasi dalam literasi digital, pendidikan berbasis nilai lokal, dan pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan adat—sehingga masyarakat Biak tidak hanya bertahan, tetapi unggul di era digital.

Sidang Pleno XV kemudian dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, ditandai dengan prosesi simbolis yang dihadiri oleh Semuel Rumaikeuw, S.H., Mientce Yawan, Demianus Wakman, S.H., M.H., Dedy Ronsumbre, serta tokoh adat, agama, dan perwakilan masyarakat dari seluruh wilayah adat Byak.

Dengan demikian, forum ini menjadi bukti nyata bahwa kearifan lokal, iman, dan teknologi dapat berjalan seiring—sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang secara eksplisit mengakui eksistensi masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang setara.