Pertemuan yang dihadiri sekitar 2.000 peserta dari kalangan akademisi, aktivis, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil tersebut menyoroti persoalan mendasar kehidupan berbangsa: negara dinilai masih kuat sebagai simbol kekuasaan, tetapi belum sepenuhnya hadir dalam pelayanan dan pemenuhan hak-hak masyarakat.

Romo Patrisius Haryono mengungkapkan ketimpangan pembangunan di NTT. Meskipun pertumbuhan ekonomi berada di atas lima persen, angka kemiskinan mencapai 17,52 persen. Persoalan stunting pada balita dan ketertinggalan indeks pembangunan manusia juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan rakyat.

Konferensi yang diprakarsai Sudirman Said bersama sejumlah tokoh, antara lain Jaleswari Pramodhawardani dan Yanuar Nugroho, sebelumnya diselenggarakan di Yogyakarta pada Mei 2026.

Sejumlah tokoh nasional dan daerah hadir dalam konsolidasi di Maumere, di antaranya Uskup Agung Ende Mgr. Paulus Budi Kleden, Feri Amsari, Bivitri Susanti, Wijayanto Samirin, dan Gabriel Lele.

Rektor IFTK Ledalero sekaligus Ketua Panitia, Otto Gusti Ndegong Madung, menegaskan bahwa Konferensi Republik merupakan ruang refleksi kritis masyarakat untuk mengevaluasi perjalanan demokrasi dan merumuskan langkah nyata demi masa depan Indonesia.

Melalui deklarasi “Republik Diuji di Tanah Ini”, konferensi menyampaikan sembilan tuntutan utama, yakni pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, penghentian resentralisasi dan militerisasi urusan sipil, perlindungan ekologi dan hak masyarakat adat, pemenuhan layanan dasar, perlindungan perempuan dan anak, penyaluran bantuan sosial tanpa kepentingan politik, penuntasan pelanggaran HAM berat, pemerataan mutu pendidikan, serta pembenahan kabinet dan kebijakan pemerintahan berbasis bukti.

Perhatian khusus diberikan terhadap penetapan Flores sebagai pulau panas bumi. Konferensi meminta peninjauan ulang kebijakan tersebut, keterbukaan peta konsesi, kajian dampak lingkungan yang independen, serta penghormatan terhadap persetujuan bebas dan sadar masyarakat terdampak.

Selain sembilan tuntutan, konferensi merumuskan tujuh komitmen bersama, antara lain mengawasi pelayanan publik dan anggaran daerah, mendampingi korban kekerasan, membangun dialog setara antara pemerintah, masyarakat adat, agama, dan perguruan tinggi, serta menjaga lingkungan melalui perpaduan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal.

Otto menegaskan bahwa perjuangan memperbaiki republik bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan juga seluruh warga negara.

“Kami tidak berhimpun untuk merebut kekuasaan. Kami berhimpun untuk mengembalikannya kepada pemiliknya: rakyat,” tegas Otto.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 13 Oktober 2026 yang menyatakan bahwa kritik masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi dan harus dijawab melalui evaluasi serta perbaikan kebijakan.

Konferensi Republik di Maumere pada akhirnya mengirimkan pesan penting bagi penyelenggara negara: demokrasi tidak cukup diukur dari keberadaan lembaga dan pertumbuhan ekonomi, tetapi harus dibuktikan melalui pelayanan publik, keadilan sosial, penghormatan HAM, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan seluruh rakyat.

(Sumber: https://floresa.co/reportase/mendalam/90731/2026/10/31/di-konferensi-republik-uskup-budi-kleden-ingatkan-soal-kematian-demokrasi-militerisme-dan-totalitarianisme?)