–

BIAK|SUARA ANAK NEGERI– Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor menggelar Rapat Kerja (Raker) strategis bersama Kelompok Khusus (Pokkus) Biak dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRK Biak Numfor pada Selasa (8/9/2026) ini bertujuan untuk mengonsolidasikan komunikasi dan memperkuat koordinasi kelembagaan antara legislatif tingkat kabupaten dan provinsi.

Rapat yang dimulai pukul 13.00 WIT tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah-langkah strategis dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, penganggaran, dan representasi rakyat. Melalui dialog intensif ini, kedua belah pihak berupaya membangun sinergi yang lebih efektif dalam merespons aspirasi masyarakat serta menyelesaikan berbagai isu pembangunan di wilayah Biak Numfor.

Hadirnya Pimpinan dan Anggota Legislatif

Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRK Biak Numfor, Mintje Anna Yawan, S.E., M.Pd. Turut hadir sejumlah anggota DPRK Biak Numfor, yaitu Yonias Prawar, S.H., Absalom Rumkorem, S.Pt., M.M., Yemima M. Msiren, S.IP., Magdalena F. Womsiwor, S.Sos., M.M., dan Yosias Swabra, S.E.

Sementara itu, delegasi dari Kelompok Khusus DPR Papua yang hadir dalam pertemuan tersebut meliputi Ir. Musa Yosep Sombuk, M.Si., M.AAP., Cesilia Novani Mehue, BS., MSB., Jacqueline Johana Kafiar, S.H., serta Valentina Ibe, S.E. Kehadiran para legislator dari dua tingkatan pemerintahan ini menunjukkan komitmen serius untuk menjembatani kepentingan daerah dengan kebijakan makro di tingkat provinsi.

Urgensi Koordinasi Vertikal

Dalam diskusi, ditekankan bahwa konsolidasi antara DPRK dan DPR Papua merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Koordinasi yang kuat diperlukan agar program-program pembangunan yang direncanakan di tingkat kabupaten dapat mendapatkan dukungan politik dan anggaran yang memadai dari tingkat provinsi.

“Melalui rapat kerja ini, kami berharap sinergi dan komunikasi kelembagaan semakin terjalin erat. Hal ini sangat krusial agar fungsi-fungsi utama DPRK, mulai dari legislasi hingga pengawasan, dapat berjalan secara optimal dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar salah satu peserta rapat.

Dengan adanya forum koordinasi rutin seperti ini, DPRK Biak Numfor optimis dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan mandat yang diberikanoleh konstituen.