–

JAKARTA, SUARA ANAK NEGERI – Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan Kabinet Merah Putih pada Kamis (15/10/2026). Pelantikan tersebut mencakup empat wakil menteri yang akan bertugas di bidang pertahanan, pertanian, serta imigrasi dan pemasyarakatan, sekaligus pengangkatan kepala baru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dalam pelantikan tersebut, Prabowo mengangkat Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi. Sementara itu, Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon dipercaya mengemban jabatan Wakil Menteri Pertahanan bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan.

Selain di sektor pertahanan, Presiden juga melantik Dr. Alim Setiawan S. sebagai Wakil Menteri Pertanian. Adapun M. Maulana Bungaran diangkat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pada kesempatan yang sama, Letjen TNI Christomei Sianturi dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pengangkatan ini menambah susunan pejabat yang bertanggung jawab dalam koordinasi dan penanganan kebencanaan di tingkat nasional.

Pelantikan sejumlah pejabat tersebut menandai penataan jajaran pemerintahan di beberapa sektor strategis. Bidang pertahanan, misalnya, mendapat dua wakil menteri dengan pembagian tugas yang berbeda, mulai dari logistik dan pengembangan teknologi pertahanan hingga strategi, doktrin, dan pembangunan kekuatan.

Sementara itu, pengangkatan Wakil Menteri Pertanian serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menempatkan pejabat baru pada dua bidang pemerintahan yang memiliki tugas dan tantangan tersendiri. Di sisi lain, kepemimpinan BNPB berkaitan langsung dengan koordinasi upaya penanggulangan bencana, mitigasi risiko, kesiapsiagaan, serta penanganan keadaan darurat.

Masyarakat akan mencermati bagaimana para pejabat yang baru dilantik menjalankan mandat masing-masing, menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi program kerja, serta membangun koordinasi dengan lembaga terkait.

Pelaksanaan tugas dan capaian kerja para pejabat tersebut nantinya menjadi bagian penting dalam menilai efektivitas kebijakan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.