–

BIAK | SUARA ANAK NEGERI — Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melaksanakan Workshop Penginputan dan Pendataan Orang Asli Papua (OAP) Berbasis Sistem Informasi Orang Papua (SIO Papua), didukung oleh Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA). Kegiatan yang berlangsung selama enam hari, 14–19 September 2026, berpusat di Distrik Biak Timur dan melibatkan tiga distrik kunci, yaitu Biak Timur, Oridek, dan Yendidori.

Acara pembukaan digelar di Swissbell Hotel Biak, Senin (14/9/2026), dan dihadiri oleh Plt. Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor, Simon Rumpaisum, SH, yang mewakili Bupati Biak Numfor. Turut hadir jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para Kepala Kampung dari ketiga distrik peserta.

Mandat Program SKALA: Data Akurat untuk Perencanaan Berbasis Bukti

Senior Manager Program SKALA Provinsi Papua, Septer Manufandu, menjelaskan bahwa Program SKALA merupakan kerja sama strategis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, dengan kementerian pengampu meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PPN/Bappenas. Program ini memiliki mandat mendampingi 12 provinsi di Indonesia, termasuk enam provinsi di Tanah Papua, dengan fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas layanan dasar.

“Salah satu mandat paling penting dari Program SKALA adalah bagaimana menyediakan data yang akurat dan valid untuk perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning),” ujar Septer Manufandu kepada awak media.

Ia menegaskan, kolaborasi erat dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua serta OPD terkait bertujuan memastikan data mikro yang terkumpul menjadi instrumen vital dalam optimalisasi dan penargetan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Dengan data yang presisi, alokasi sumber daya pembangunan diharapkan dapat lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan riil masyarakat.

SIO Papua: Instrumen Statistik Sektoral yang Terintegrasi

Workshop ini menempatkan Sistem Informasi Orang Papua (SIO Papua) sebagai alat bantu utama dalam penyediaan data statistik sektoral. Menurut Septer, pendataan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada identifikasi status keaslian penduduk (OAP), tetapi juga mencakup pemetaan data sosial-ekonomi secara komprehensif.

“Pendataan dilakukan secara by name by address, mulai dari tingkat kampung, distrik, hingga terintegrasi di level kabupaten dan provinsi,” jelasnya.

Metodologi ini memungkinkan terbentuknya basis data yang akurasinya dapat dilacak (traceable). Integrasi data dari tingkat kampung hingga provinsi diharapkan menghilangkan tumpang tindih informasi dan memberikan gambaran utuh mengenai demografi serta kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Biak Numfor.

Komitmen Pemerintah Daerah Dorong Digitalisasi Administrasi

Kehadiran Simon Rumpaisum, SH mewakili Bupati Biak Numfor pada pembukaan workshop ini mencerminkan komitmen tinggi pemerintah daerah dalam mendukung digitalisasi administrasi kependudukan dan pendataan sosial-ekonomi berbasis SIO Papua. Keterlibatan langsung para Kepala Kampung dari Distrik Biak Timur, Oridek, dan Yendidori dalam workshop ini juga bertujuan membangun kapasitas aparatur kampung dan distrik dalam pengelolaan data secara mandiri.

Hasil pendataan berbasis SIO Papua ini nantinya akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan anggaran tahunan, sehingga setiap kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah daerah benar-benar responsif terhadap kondisi empiris masyarakat asli Papua maupun penduduk umum di wilayah Kabupaten Biak Numfor.