–

BIAK NUMFOR – PAPUA | SUARA ANAK NEGERI, 15 Juni 2026 — Bupati Biak Numfor, Markus O. Mansnembra, secara resmi membuka Workshop Penyaluran Dana Kampung Tahun Anggaran 2026 di Gedung Arsip Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor, Senin (15/6/2026). Kegiatan strategis ini bertujuan membekali seluruh pengelola keuangan kampung dengan kompetensi teknis dan pemahaman regulasi guna memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penyerapan anggaran di tingkat basis masyarakat.

Imperatif Presisi dalam Penggunaan Anggaran Desa

Dalam sambutannya, Bupati Markus O. Mansnembra menekankan bahwa Dana Kampung bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan alat vital untuk percepatan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Ia menginstruksikan agar pengelolaan dana tersebut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (prudence) dan berorientasi pada dampak nyata (impact-oriented), menghindari praktik pembelanjaan yang tidak terukur atau sekadar menghabiskan anggaran (budget absorption).

“Kegiatan ini kita laksanakan agar seluruh pengelola memiliki pemahaman dan kemampuan yang baik dalam mengelola keuangan kampung. Jangan sampai dana yang digulirkan tidak memberikan dampak. Harus benar-benar menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, baik untuk pembangunan maupun pemberdayaan ekonomi warga,” tegas Bupati Markus.

Penegasan ini mencerminkan komitmen eksekutif daerah untuk meminimalisir risiko inefisiensi anggaran dan memastikan setiap rupiah yang disalurkan berkontribusi langsung terhadap peningkatan indeks kesejahteraan masyarakat di tingkat kampung.

Standarisasi Prosedur dan Kepatuhan Regulasi

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor, I Putu Wiadnyana, dalam laporan pelaksanaannya menjelaskan bahwa workshop ini dirancang untuk menyediakan pedoman teknis komprehensif bagi para pengelola dana. Fokus utama pelatihan mencakup mekanisme penyaluran, tata cara pengelolaan, hingga standar pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wiadnyana menyatakan bahwa standarisasi prosedur ini krusial untuk menciptakan ekosistem tata kelola pemerintahan kampung yang bersih dari potensi penyimpangan. “Tujuan utama kami adalah memberikan pemahaman yang komprehensif agar penyaluran, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana berjalan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Partisipasi Multistakeholder untuk Penguatan Kapasitas Lokal

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, pendamping desa, serta perwakilan pengelola keuangan dari seluruh kampung di Kabupaten Biak Numfor. Melalui serangkaian materi teknis dan sesi diskusi interaktif, peserta dibekali keterampilan administrasi keuangan dan perencanaan partisipatif.

Sinergi antara pemerintah daerah, pendamping teknis, dan pengelola kampung diharapkan dapat menghasilkan output perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola dana, Kabupaten Biak Numfor menargetkan optimalisasi pemanfaatan Dana Kampung 2026 sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi inklusif dan pemerataan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan.

Bupati Markus juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada pihak penyelenggara atas inisiatif strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan kampung, yang dinilai sebagai fondasi penting bagi stabilitas pembangunan daerah jangka panjang.

Editor : Anis Rumaropen