–

BIAK|SUARA ANAK NEGERI– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) jalur pengangkatan Otonomi Khusus, Ir. Musa Yosep Sombuk, M.Si., M.AAP., menegaskan urgensi pembentukan aliansi atau asosiasi legislatif antara DPRP dan seluruh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) se-Tanah Papua. Pernyataan ini disampaikan usai melakukan koordinasi dengan DPRK Biak Numfor pada Selasa (9/9/2026), sebagai bagian dari rangkaian roadshow konsolidasi kelembagaan pasca-definitifnya struktur pimpinan dan fraksi di DPRP.

Sombuk menyoroti bahwa distribusi kewenangan Otonomi Khusus (Otsus) ke tingkat kabupaten/kota memerlukan harmonisasi regulasi dan gerakan politik yang selaras. Tanpa koordinasi vertikal yang kuat, berpotensi terjadi tumpang tindih kebijakan dan inefisiensi dalam implementasi program pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP).

Krisis Data dan Fragmentasi Informasi Demografis

Salah satu isu krusial yang diangkat adalah ketiadaan data tunggal (single identity) mengenai populasi OAP yang akurat. Sombuk menyampaikan bahwa hingga saat ini, data OAP masih terfragmentasi di berbagai instansi, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial, hingga Badan Pengelola Keuangan Daerah.

“Sasaran utama Otsus adalah orang (OAP), namun praktiknya selama ini lebih berorientasi pada sektor infrastruktur. Ketidakakuratan data menyebabkan sulitnya mengukur dampak langsung kebijakan terhadap kesejahteraan individu OAP,” ujar Sombuk.

Ia menambahkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD di tingkat kabupaten/kota jarang menyebutkan alokasi spesifik untuk OAP, sehingga sulit dilakukan audit kinerja berbasis hasil (outcome-based evaluation) terhadap afirmasi yang diberikan.

Marginalisasi Struktural dan Urgensi Sosialisasi Regulasi

Dari perspektif sosiologis-politik, Sombuk mengamati adanya fenomena marginalisasi struktural di mana OAP justru semakin tersingkir di negeri sendiri, bertolak belakang dengan semangat mainstreaming OAP dalam UU Otsus. Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi publik terhadap regulasi Otsus, Perdasus, dan Perdasi.

“Setelah 25 tahun Otsus berjalan, banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak konstitusional mereka. Ini adalah kegagalan komunikasi dan edukasi politik yang harus segera diperbaiki melalui sosialisasi masif,” tegasnya.

Formalisasi Aliansi Legislatif Tanah Papua

Sebagai solusi strategis, DPRP dan DPRK sepakat untuk membentuk wadah koordinasi formal berupa asosiasi atau aliansi legislatif. Wadah ini bertujuan untuk menyelaraskan gerak langkah perlindungan, pemberdayaan, dan afirmasi bagi OAP, serta memastikan bahwa Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) di tingkat provinsi dapat diadopsi secara efektif menjadi Peraturan Daerah (Perda) di tingkat kabupaten/kota.

Terkait dinamika pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), Sombuk menyatakan sikap suportif sepanjang proses tersebut memenuhi prinsip kehendak rakyat (voluntas populi) dan sesuai dengan koridor hukum serta mekanisme perlindungan yang berlaku. “Sebagai dewan, kami akan mendukung dan memperjuangkan apapun hasil aspirasi masyarakat yang terbentuk melalui mekanisme hukum yang sah,” pungkasnya.

Rangkaian konsolidasi ini akan berlanjut ke Kabupaten Supiori, Yapen, dan Waropen dalam minggu depan, sebelum akhirnya dideklarasikan secara resmi sebagai bentuk komitmen kolektif legislatif Tanah Papua dalam mengawal implementasi Otsus yang berkeadilan.

Dalam kunjungan tersebut, legislator fraksi keterwakilan Otonomi Khusus ini didampingi oleh istri, Ny. Sombuk, serta tokoh adat, Hofni Simbiak. Kehadiran mereka tidak hanya untuk mempererat tali silaturahmi dengan umat beragama, tetapi juga menjadi momen untuk mendengarkan aspirasi jemaat secara langsung dalam suasana yang khidmat dan kekeluargaan.

Bantuan Nyata untuk Percepatan Pembangunan Gedung Gereja

Seusai pelaksanaan ibadah, Musa Yosep Sombuk secara simbolis menyerahkan bantuan berupa bahan bangunan kepada pengurus Jemaat Baithesda Mos. Bantuan ini diberikan sebagai respons atas kebutuhan jemaat yang saat ini sedang giat membangun gedung gereja baru. Jenis dan jumlah material yang diserahkan telah disesuaikan dengan kebutuhan teknis pembangunan agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Ini adalah salah satu bentuk kewajiban Dewan yang dikemas dalam paket kegiatan reses. Kami merasa terpanggil untuk menyampaikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan Puji Tuhan hari ini bantuan tersebut sudah tersalurkan,” ujar Musa Yosep Sombuk.

Ia berharap bantuan berupa semen, besi, atau material lainnya tersebut dapat meringankan beban jemaat dalam mengumpulkan dana swadaya, sekaligus mendorong percepatan penyelesaian pembangunan gedung gereja yang direncanakan akan segera disemakan.

Sinergi Rohani dan Sosial dalam Agenda Reses

Musa Yosep Sombuk mengungkapkan rasa syukurnya dapat beribadah bersama Jemaat Baithesda Mos. Menurutnya, pendekatan melalui jalur keagamaan merupakan strategi efektif untuk membangun kedekatan emosional dengan konstituen sebelum memasuki diskusi-diskusi substantif mengenai pembangunan daerah.

“Sukacita Minggu membawa berkah untuk agenda reses kali ini. Terima kasih atas sambutan hangat dan masukan dari seluruh jemaat. Semoga gedung gereja baru ini segera selesai dan menjadi tempat ibadah yang nyaman bagi kita semua,” tambahnya.

Kegiatan penyerahan bantuan ini merupakan rangkaian dari agenda reses Musa Yosep Sombuk di Kabupaten Biak Numfor, yang sebelumnya juga telah mengunjungi Panti Sosial Binanetra Cendrawasih. Ke depan, legislator ini berencana melanjutkan kunjungan ke berbagai titik lain untuk memastikan bahwa suara rakyat dan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk fasilitas ibadah, tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang diperjuangkan di parlemen.

Penulis: Anis Rumaropen