Guna mengintervensi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak menjadikan Lomba Kampung Juara (LKJ) sebagai salah satu strategi pencegahan dan penanganan kekumuhan. Memasuki penyelenggaraan tahun ketujuh pada 2025, program ini mengalokasikan total anggaran pemenang sebesar Rp1 miliar, dengan alokasi infrastruktur kontraktual senilai Rp200 juta untuk peringkat pertama. Namun, dari sudut pandang perencanaan wilayah dan kota, efektivitas instrumen berbasis kompetisi ini perlu dievaluasi secara terukur: apakah LKJ mampu menyelesaikan akar persoalan permukiman, atau sebatas menciptakan pembenahan sementara?

Secara operasional, LKJ telah membawa dampak pada dinamika ruang di tingkat lokal. Program ini mampu menggerakkan kesadaran warga dalam menjaga ketertiban umum, membersihkan saluran irigasi mikro, serta menata ruang terbuka hijau lingkungan secara mandiri. Evaluasi program mencakup parameter menyeluruh meliputi kebersihan dan sanitasi, keindahan visual, kelestarian lingkungan, hingga inovasi local sehingga mendorong pembenahan yang terarah.
Model insentif yang diterapkan juga dirancang proporsional. Hadiah tidak didistribusikan dalam bentuk uang tunai, melainkan dialokasikan langsung untuk pembangunan fisik lingkungan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip community-led development, yang menempatkan komunitas lokal sebagai pemangku kepentingan utama dalam pemeliharaan ruang hidup mereka.

LKJ menggeser pendekatan pembangunan top-down menjadi partisipatif. Pemerintah daerah berperan menyediakan kerangka regulasi, pendampingan teknis, dan alokasi dana pendukung, sedangkan masyarakat memetakan kebutuhan serta mengeksekusi solusinya secara langsung.
Skema ini sejalan dengan teori perencanaan berbasis mobilisasi sosial (John Friedmann, 1987), yang menekankan bahwa transformasi lingkungan ditentukan oleh keberhasilan warga dalam mengorganisasikan sumber daya lokal dan menyepakati tindakan bersama. Dalam skema ini, LKJ memosisikan warga bukan lagi sebagai penerima manfaat pasif, melainkan sebagai agen perubahan aktif. Integrasi antara pemerintah daerah, desa, dan warga ini memperkuat kembali tradisi gotong royong serta menjamin terciptanya kawasan yang bersih, tertata, dan ramah lingkungan.

Meskipun memberikan dorongan positif pada tahap awal, instrumen perlombaan tetap memiliki keterbatasan intrinsik. Tantangan utama program berbasis kompetisi adalah risiko penurunan komitmen setelah periode penilaian selesai. Tanpa kelembagaan lokal yang kuat, fasilitas umum seperti taman atau saluran air yang diperbaiki rentan terbengkalai.

Selain itu, skema lomba belum sepenuhnya mampu menjangkau akar masalah kekumuhan seluas 108 hektare yang umumnya bersumber dari persoalan struktural, seperti ketidakpastian status kepemilikan tanah, keterbatasan ekonomi, serta minimnya integrasi dengan jaringan utilitas kota. Alokasi piala dan pembangunan fisik senilai Rp200 juta bagi pemenang skala Rukun Warga (RW) merupakan pemicu yang baik, namun nilainya masih jauh dari total kebutuhan investasi infrastruktur makro daerah.

Agar program ini memiliki dampak jangka panjang yang terukur, Pemerintah Kabupaten Demak perlu mengambil langkah penguatan kebijakan:
Pertama, Kelembagaan Pascalomba: Membentuk dan mendampingi kelompok pengelola lingkungan seperti Badan Keswadwaan Masyarakat (BKM) serta menyusun kesepakatan tata tertib lokal untuk memastikan pemeliharaan sarana secara konsisten.
Kedua, Kesesuaian Tata Ruang: Mengintegrasikan pemetaan peserta LKJ dengan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar intervensi fisik terarah pada kawasan prioritas utama.
Ketiga, Adaptasi Iklim: Memasukkan ketahanan terhadap bencana (seperti rob, banjir pesisir, dan abrasi) serta pengelolaan sampah sirkular ke dalam kriteria penilaian lomba.

Keberhasilan penataan permukiman di Kabupaten Demak tidak hanya diukur dari pemberian penghargaan atau pembangunan fisik berskala kecil, melainkan dari keberlanjutan partisipasi warga dalam menjaga kualitas lingkungannya. Lomba Kampung Juara berpotensi menjadi instrumen efisien apabila diimbangi dengan perencanaan infrastruktur makro yang komprehensif, sehingga tujuan menciptakan kawasan permukiman yang sehat, aman, dan layak huni dapat tercapai secara nyata.