–

Ada yang terasa ganjil menjelang 81 tahun Indonesia merdeka. Bendera akan berkibar, Indonesia Raya berkumandang, dan pidato tentang kemajuan bangsa kembali disampaikan. Namun, di ruang digital muncul pertanyaan yang lebih mengusik: mengapa suara rakyat sering baru sungguh-sungguh didengar setelah menjadi viral?

Pertanyaan itu menemukan wajahnya dalam kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayapura. Pada 4–6 Agustus 2026, sebanyak 527 orang dilaporkan mendapat penanganan setelah mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan konsumsi MBG. Perkembangan berikutnya mencatat jumlah warga terdampak mencapai 543 orang, tersebar di sejumlah kampung di Distrik Depapre.

Kasus Jayapura bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Sebelumnya, 707 siswa dan guru SMKN 6 Semarang juga dilaporkan mengalami gejala setelah mengonsumsi MBG. Belakangan, hasil uji laboratorium pada sampel makanan di Semarang mendeteksi E. coli, Salmonella, dan Staphylococcus. Fakta ini membuat persoalan keamanan pangan MBG layak mendapat perhatian serius.

Tentu, kita tidak boleh tergesa-gesa menyimpulkan setiap kasus sebelum investigasi selesai. Namun, berulangnya kejadian semestinya menjadi alarm. Program yang dirancang untuk memenuhi gizi anak jangan sampai justru menghadirkan kecemasan bagi orang tua dan trauma bagi siswa. Makanan bergizi bukan hanya harus mengenyangkan dan bernutrisi, tetapi juga harus aman.

Di sinilah persoalannya menjadi lebih besar. Mengapa perhatian publik sering baru membesar setelah korban berjatuhan dan peristiwa menjadi viral? Bagaimana dengan kejadian yang tidak terekam kamera, tidak ramai di media sosial, dan tidak mendapatkan sorotan media? Jangan-jangan, di balik satu persoalan yang viral terdapat banyak persoalan lain yang tidak pernah terdengar.

Viralitas akhirnya menjadi semacam pengeras suara baru bagi rakyat. Keluhan yang disampaikan melalui saluran resmi kadang berjalan lambat, sementara persoalan yang memenuhi linimasa bergerak cepat. Jika demikian, media sosial bukan sekadar ruang ekspresi, tetapi juga alarm yang mengingatkan negara bahwa ada sesuatu yang harus segera diperiksa.

Padahal, Islam menempatkan amanah sebagai fondasi kehidupan publik. Allah Swt. berfirman, “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.” (QS An-Nisa [4]:58).

Ayat ini sangat relevan dengan MBG. Anggaran negara, bahan pangan, proses memasak, distribusi, pengawasan, hingga keselamatan anak adalah amanah. Karena itu, keamanan pangan tidak boleh menjadi urusan setelah masalah terjadi. Ia harus menjadi standar yang bekerja sebelum makanan sampai ke tangan anak-anak.

Nurcholish Madjid dalam Cita-cita Politik Islam Era Reformasi (1999) menekankan pentingnya kontrol masyarakat dalam kehidupan demokratis. Kritik publik, karena itu, bukan gangguan yang harus dicurigai, melainkan mekanisme koreksi agar kebijakan berjalan secara bertanggung jawab.

Namun, masyarakat juga memiliki tanggung jawab. Al-Qur’an mengingatkan, “Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya.” (QS Al-Hujurat [49]:6). Viral bukan ukuran kebenaran. Kritik harus disertai tabayun, sementara pemerintah harus terbuka terhadap kritik dan pemeriksaan.

Azyumardi Azra melalui Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta, dan Tantangan (1999) melihat masyarakat madani sebagai ruang yang membutuhkan partisipasi dan kontrol sosial. Negara yang sehat bukan negara yang bebas dari kritik, melainkan negara yang mampu mendengar kritik dan memperbaiki diri.

Maka, 81 tahun kemerdekaan semestinya menjadi momentum membangun negara yang lebih banyak mendengar daripada membantah, lebih cepat memperbaiki daripada menjelaskan. MBG harus diperkuat melalui pengawasan ketat, evaluasi terbuka, dan standar keamanan pangan yang tidak boleh ditawar.

Birokrasi tidak seharusnya menunggu tagar. Pemerintah tidak semestinya menunggu jutaan penonton. Keselamatan anak tidak boleh menunggu kegaduhan publik.

Sebab kemerdekaan bukan hanya kebebasan untuk berbicara. Kemerdekaan juga berarti rakyat memiliki keyakinan bahwa ketika mereka berbicara, ada negara yang mau mendengar.

Setelah 81 tahun merdeka, rakyat semestinya tidak perlu menjadi viral untuk didengar.