JAKARTA — Semangat mengenang perjuangan penyair dan aktivis Wiji Thukul kembali dihidupkan melalui kegiatan “Bertemu Wiji Thukul” yang digelar pada Minggu, 30 Agustus 2026 lalu, di Plaza/Halaman Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 15.30 WIB tersebut mengangkat tema “Seni untuk Rakyat” dan “Seni Adalah Senjata”, yang sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional ini dilaksanakan oleh Masyarakat Penggiat Seni Indonesia (MPSI).

Acara ini mempertemukan berbagai unsur seniman, aktivis, komunitas, dan publik untuk membicarakan kembali gagasan, perjuangan, serta legasi Wiji Thukul—penyair yang dikenal melalui karya-karyanya yang tajam dalam menyuarakan ketidakadilan, kehidupan rakyat, dan perlawanan terhadap penindasan. Kegiatan tersebut menghadirkan rangkaian diskusi, testimoni, pembacaan puisi, musik, teatrikal, pemutaran film, serta kegiatan seni dan budaya.

Rangkaian acara dibuka dengan tarian Maluku Tenggara “Samrah Modern” dari Sanggar Wandan Batavia, yang dibawakan mahasiswa asal Wandan, Maluku. Setelah pembukaan oleh MC Tia Fairuz, acara dilanjutkan dengan menyanyikan Indonesia Raya yang dipimpin Dyah Kencana Puspita, kemudian sambutan dari IKOHI oleh Jejen dan MPSI oleh Mujib Hermani.

Salah satu agenda utama adalah diskusi “Legasi Wiji Thukul” yang dimoderatori Wilson Obrigados. Diskusi menghadirkan Dolorosa Sinaga, Hilmar Farid, Alfian S. Siagian, Lilik HS, dan Lukman Dewa sebagai panelis. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan sesi “Testimoni Mereka yang Mengenal Wiji Thukul”, menghadirkan Linda Christanty, Wahyu Susilo, Mokhtar, dan Moh. Irvan untuk berbagi kesaksian dan pengalaman mengenai sosok Wiji Thukul.

Setelah jeda ISHOMA, acara berlanjut dalam format pertunjukan seni. Redflag, Sokras, Pandai Api, Kembang Genjer, Merata, Konsultasi Massal, dan Lingkaran Band tampil dalam rangkaian musik, diselingi pembacaan puisi oleh Andi Rustono, Hardingga, Daniel Tangkilisan, Jack Al Ghozali, Dyah Kencono, dan Nuyang Jamee. Selain musik dan puisi, David Karo Karo menghadirkan pertunjukan teatrikal sebagai bagian dari ekspresi artistik untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan Wiji Thukul.

Rangkaian kegiatan juga menghadirkan pemutaran film “Nyanyian Akar Rumput” yang sangat menyentuh, karya sutradara Yuda Kurniawan. Sebelum pemutaran, Yuda Kurniawan memberikan pengantar mengenai konteks film yang mengangkat kehidupan, karya, serta jejak perjuangan Wiji Thukul, melalui perjalanan tokoh Fajar Merah, yakni anak kedua Wiji Thukul pasca kehilangan sang bapak, terpuruk, dendam, tak percaya pada siapapun bahkan pada diri sendiri, lalu perlahan bangkit meneruskan perjuangan sang bapak ketika perlahan Fajar Merah melihat dan menyaksikan sendiri kenyataan bahwa sang bapak dicintai dan banyak orang belajar dari semangat puisi-puisinya perlawanannya.

Pemutaran film menjadi bagian penting karena memperluas pembacaan terhadap Wiji Thukul tidak hanya melalui teks puisi, tetapi juga melalui dokumentasi visual mengenai kehidupan dan perjuangannya yang diteruskan oleh keluarganya, Sipon (istrinya), Fitri (anak pertama) dan Fajar Merah (anak kedua).

Melalui “Bertemu Wiji Thukul”, penyelenggara tidak sekadar menghadirkan sebuah acara mengenang seorang penyair yang hilang, tetapi berupaya menjadikan seni sebagai ruang untuk merawat ingatan publik. Puisi, musik, teatrikal, diskusi dan film ditempatkan sebagai medium untuk membicarakan kembali persoalan demokrasi, kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, serta penghilangan paksa.

Kegiatan yang mengusung semangat “Seni untuk Rakyat” dan “Seni Adalah Senjata” ini pada akhirnya menegaskan bahwa karya Wiji Thukul masih memiliki relevansi untuk dibaca dalam konteks Indonesia hari ini. Acara ditutup dengan menyanyikan “Darah Juang” bersama seluruh peserta sebagai penanda berakhirnya rangkaian kegiatan.

Dengan demikian, siapa yang dipertemukan dalam “Bertemu Wiji Thukul”? Bukan hanya seniman dan aktivis, tetapi juga ingatan masa lalu dengan kegelisahan hari ini—sebuah pertemuan yang menempatkan seni sebagai cara untuk terus mengingat, bertanya, dan bersuara. [PM]

JAKARTA, 11 Agustus 2026 — Front Penggerak Seni Taman Ismail Marzuki (FPS-TIM) akan mendatangi Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 12 Agustus 2026 pukul 14.00 WIB untuk menyerahkan petisi kepada Gubernur DKI Jakarta. Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian gerakan seniman yang menyuarakan keberlangsungan ekosistem seni dan kebudayaan di Taman Ismail Marzuki (TIM) setelah revitalisasi.

Gerakan FPS-TIM berkembang dari berbagai pertemuan, konsolidasi, diskusi, aksi unjuk rasa dan unjuk karya. Kritik yang disuarakan tidak hanya menyangkut fasilitas fisik TIM, tetapi terutama arah pengelolaan kawasan, komersialisasi ruang seni, akses seniman, serta posisi masyarakat seni dalam pengambilan kebijakan.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah pengelolaan ruang-ruang TIM yang dinilai semakin berorientasi komersial.

Seniman dan komunitas mempertanyakan meningkatnya biaya penggunaan ruang serta akses yang dianggap semakin sulit bagi komunitas independen. FPS-TIM menilai TIM semestinya tetap menjadi ruang publik kebudayaan, tempat seniman dapat berkarya, berdiskusi, bereksperimen, dan bertemu masyarakat.

Persoalan tersebut mengemuka dalam Jumat Aksi Seni (JAS) pada 7 Agustus 2026. Seniman melakukan karnaval di kawasan TIM hingga selasar Gedung Ali Sadikin dengan membawa poster-poster perlawanan dan keranda bertuliskan “TIM Sudah Mati”. Aksi kemudian dilanjutkan di depan hotel TIM sebagai simbol kritik terhadap komersialisasi fasilitas yang seharusnya mendukung ekosistem kesenian.

Hotel menjadi salah satu isu penting karena dalam perjalanan revitalisasi TIM, bangunan tersebut pernah dikaitkan dengan konsep Wisma Seniman. Seniman mempertanyakan perubahan orientasi tersebut, terutama apabila fasilitas yang berada di dalam kawasan pusat kesenian justru dikelola dengan logika hotel komersial dan tidak memberikan akses serta keberpihakan yang memadai kepada seniman.

JAS kemudian berlanjut menjadi dialog publik di pelataran TIM. Karpet merah digelar sebagai ruang diskusi, sementara poster-poster perlawanan tetap dipasang. Dalam dialog tersebut, pembahasan berkembang dari persoalan hotel menuju krisis kepercayaan terhadap tata kelola TIM dan lembaga kesenian Jakarta, termasuk pertanyaan mengenai peran Akademi Jakarta (AJ) dan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).

Seniman mempertanyakan sejauh mana AJ dan DKJ menjalankan fungsi representasi dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat seni. Persoalan mekanisme pemilihan dan komposisi anggota DKJ juga menjadi perhatian, termasuk pertanyaan mengenai kesesuaian proses tersebut dengan Pergub DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2020.
Dalam konteks yang lebih luas, FPS-TIM menilai persoalan TIM tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan pengelolaan aset atau bisnis. TIM memiliki sejarah panjang sebagai pusat kehidupan kesenian Jakarta dan ruang kebudayaan publik.

Karena itu, pengelolaannya harus mempertimbangkan kepentingan seniman, komunitas, dan masyarakat.
Melalui Maklumat dan Petisi FPS-TIM, gerakan tersebut merumuskan tiga tuntutan utama: menghentikan komersialisasi dan membebaskan ruang seni; mengembalikan pengelolaan TIM dari orientasi birokrasi bisnis menuju tata kelola yang melibatkan unsur kebudayaan dan masyarakat seni; serta mengembalikan TIM sebagai laboratorium seni, pendidikan, dan ruang emansipasi masyarakat.

FPS-TIM juga menyerukan keterlibatan lebih luas para seniman, pekerja seni, komunitas, mahasiswa, dan masyarakat yang peduli terhadap masa depan kebudayaan Jakarta.

Penyerahan petisi ke Balai Kota menjadi langkah berikutnya setelah berbagai bentuk penyampaian aspirasi dilakukan di kawasan TIM. FPS-TIM berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan respons terhadap persoalan yang disampaikan dan membuka ruang dialog mengenai masa depan tata kelola TIM.

Bagi FPS-TIM, revitalisasi tidak cukup hanya menghasilkan bangunan baru. Yang lebih penting adalah memastikan terbentuknya ekosistem seni yang sehat, terbuka, terjangkau, demokratis, dan berpihak kepada kehidupan kesenian.

Karena itu, agenda ke Balai Kota pada 12 Agustus bukan sekadar penyerahan dokumen petisi. Agenda tersebut menjadi upaya membawa persoalan TIM dari ruang aksi dan diskusi seniman ke ruang kebijakan pemerintah.

TIM bukan sekadar kawasan dan bangunan. Ia adalah ekosistem kebudayaan yang harus tetap hidup, tumbuh, dan memberi ruang bagi seniman serta masyarakat.