–

BIAK|SUARA ANAK NEGERI– Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor menggelar Rapat Kerja (Raker) strategis bersama Kelompok Khusus (Pokkus) Biak dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRK Biak Numfor pada Selasa (8/9/2026) ini bertujuan untuk mengonsolidasikan komunikasi dan memperkuat koordinasi kelembagaan antara legislatif tingkat kabupaten dan provinsi.

Rapat yang dimulai pukul 13.00 WIT tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah-langkah strategis dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, penganggaran, dan representasi rakyat. Melalui dialog intensif ini, kedua belah pihak berupaya membangun sinergi yang lebih efektif dalam merespons aspirasi masyarakat serta menyelesaikan berbagai isu pembangunan di wilayah Biak Numfor.

Hadirnya Pimpinan dan Anggota Legislatif

Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRK Biak Numfor, Mintje Anna Yawan, S.E., M.Pd. Turut hadir sejumlah anggota DPRK Biak Numfor, yaitu Yonias Prawar, S.H., Absalom Rumkorem, S.Pt., M.M., Yemima M. Msiren, S.IP., Magdalena F. Womsiwor, S.Sos., M.M., dan Yosias Swabra, S.E.

Sementara itu, delegasi dari Kelompok Khusus DPR Papua yang hadir dalam pertemuan tersebut meliputi Ir. Musa Yosep Sombuk, M.Si., M.AAP., Cesilia Novani Mehue, BS., MSB., Jacqueline Johana Kafiar, S.H., serta Valentina Ibe, S.E. Kehadiran para legislator dari dua tingkatan pemerintahan ini menunjukkan komitmen serius untuk menjembatani kepentingan daerah dengan kebijakan makro di tingkat provinsi.

Urgensi Koordinasi Vertikal

Dalam diskusi, ditekankan bahwa konsolidasi antara DPRK dan DPR Papua merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Koordinasi yang kuat diperlukan agar program-program pembangunan yang direncanakan di tingkat kabupaten dapat mendapatkan dukungan politik dan anggaran yang memadai dari tingkat provinsi.

“Melalui rapat kerja ini, kami berharap sinergi dan komunikasi kelembagaan semakin terjalin erat. Hal ini sangat krusial agar fungsi-fungsi utama DPRK, mulai dari legislasi hingga pengawasan, dapat berjalan secara optimal dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar salah satu peserta rapat.

Dengan adanya forum koordinasi rutin seperti ini, DPRK Biak Numfor optimis dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan mandat yang diberikanoleh konstituen.

BIAK-PAPUA| SUARA ANAK NEGERI – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor menegaskan komitmennya dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026. Hal ini diwujudkan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lintas Komisi I, II, dan III yang digelar bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala sekolah, serta ketua komite sekolah di Ruang Sidang Utama DPRK Biak Numfor, Jumat (10/7/2026). Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRK Daniel Rumanasen ini bertujuan memastikan proses penerimaan peserta didik baru berjalan sesuai regulasi, objektif, dan berkeadilan bagi masyarakat.

Fungsi Pengawasan Legislatif dan Evaluasi Komprehensif

RDP ini merupakan tindak lanjut atas Surat Undangan Resmi DPRK Biak Numfor Nomor 000.1.5/348/VII/2026. Sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif, forum ini menghadirkan narasumber kunci dari eksekutif, termasuk Penjabat Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kehadiran lintas sektor ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan komprehensif terkait kendala teknis, administratif, maupun finansial dalam implementasi SPMB di lapangan.

Ketua DPRK Biak Numfor, Daniel Rumanasen, didampingi Wakil Ketua Noak Krey, S.Pd., Adrianus Mambobo, S.Pd., M.M., dan Mintje Anna Yawan, S.E., M.Pd., menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan satuan pendidikan. “DPRK akan terus mengawal kebijakan pendidikan agar mampu meningkatkan kualitas layanan serta menjawab harapan masyarakat. SPMB harus berlangsung tertib dan menjamin kesempatan setara bagi seluruh calon peserta didik,” tegasnya.

Partisipasi Luas dari Jenjang SD hingga SMA/SMK

Untuk memastikan representativitas data, RDP ini melibatkan perwakilan strategis dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Biak Numfor:

Jenjang SMA/SMK: Meliputi sekolah negeri (SMA Negeri I, II, III Biak Kota) dan swasta (SMA/SMK YAPIS, SMA YPK I dan II, SMA Sub Byaki Fyadi, SMA Kesehatan Biak, SMK YPPK Katolik, serta SMA Samber).

Jenjang SMP: Melibatkan kepala sekolah dan komite dari SMP Negeri I–IV Biak Kota, SMP YAPIS, SMP Angkasa, SMP YPPK Katolik, serta SMP RUT Yenures.

Jenjang SD: Mengundang perwakilan dari 20 sekolah dasar, termasuk SD Negeri I & II Biak Kota, SD Fandoi, SD Angkasa, SD YPK I–III, SD Yenures, SD Katolik I dan II, SD Sumberker, SD Mandouw, SD Inpres Pemda Dalam, SD Aru, SD YPK Yafdas, SD Inpres Yafdas, SD Inpres Bonmamor, SD Mandala, SD Inpres Karang Mulia, hingga SD Waupnor.

Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Publik

Dalam forum tersebut, para kepala sekolah dan ketua komite diberikan ruang untuk memaparkan realitas pelaksanaan SPMB, termasuk hambatan yang dihadapi di tingkat satuan pendidikan. Masukan-masukan ini akan menjadi bahan evaluasi utama bagi DPRK dalam menyusun rekomendasi kebijakan perbaikan sistem penerimaan siswa baru ke depannya.

Dengan melibatkan seluruh stakeholder pendidikan, DPRK Biak Numfor berharap dapat meminimalisir potensi maladministrasi atau ketidakadilan dalam proses seleksi. Langkah proaktif ini juga sejalan dengan mandat perlindungan hak konstitusional warga negara atas pendidikan yang berkualitas dan aksesibel, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pendidikan daerah.

–

SUARA ANAK NEGERI | BIAK -PAPUA, -Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua, dipimpin oleh Ketua Frits B. Ramandey, S.Sos., M.H., melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor pada Selasa (12/5/2026). Dalam pertemuan di ruang transit Gedung DPRK, rombongan diterima langsung oleh Ketua DPRK Biak Numfor, Daniel Rumanasen, untuk membahas isu-isu krusial terkait hak atas tanah ulayat, konflik agraria, dan perlindungan hak masyarakat adat di wilayah kabupaten tersebut.

Kunjungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pemantauan dan mediasi Komnas HAM sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang secara eksplisit mengakui eksistensi komunitas hukum adat serta haknya atas tanah ulayat. Tim Komnas HAM menyampaikan temuan awal terkait sejumlah rencana alih fungsi lahan yang berpotensi mengabaikan mekanisme pelepasan hak menurut hukum adat dan tidak memenuhi prinsip persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC).

“Kami menemukan indikasi bahwa proses pengalihan lahan belum melibatkan otoritas adat yang sah. Ini bukan hanya persoalan administratif, tetapi potensi pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya—yang merupakan bagian utuh dari HAM,” tegas Ramandey.

Dalam responsnya, Ketua DPRK Biak Numfor, Daniel Rumanasen, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif koordinasi tersebut. Ia menegaskan bahwa DPRK, sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat kabupaten, memiliki kewajiban konstitusional untuk menjadi penjaga aspirasi publik dan pengawas kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam isu pertanahan yang bersifat sensitif dan multidimensi.

“Tanah bagi masyarakat adat Biak bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup yang menyatu dengan identitas budaya dan sistem kepercayaan. DPRK akan mendorong pendekatan penyelesaian yang restoratif, berkeadilan, dan selaras dengan hukum adat,” ujarnya.

Pertemuan juga menyoroti urgensi kolaborasi institusional lintas sektor—melibatkan legislatif, eksekutif, Badan Pertanahan Nasional (BPN), tokoh adat, dan lembaga HAM—dalam merancang mekanisme penyelesaian sengketa agraria yang holistik dan berkelanjutan. Kedua pihak sepakat untuk membangun forum koordinasi berkala guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan proses penyelesaian.

Langkah sinergis ini diharapkan menjadi titik awal transformasi tata kelola agraria di Biak Numfor menuju sistem yang berbasis HAM, menghormati hukum adat, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dan investasi strategis dapat berjalan sejalan dengan perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat—bukan menggerusnya.