SERUI|SUARA ANAK NEGERI– Pasca-pelantikan pengurus periode baru, Ketua Barisan Merah Putih (BMP) Kabupaten Kepulauan Yapen, Yehud Ataruri, S.Pd., secara resmi mendeklarasikan komitmen organisasi untuk melakukan pengawalan strategis terhadap implementasi program-program pemerintah. Dalam pernyataannya pada Selasa (5/8/2026), Yehud menegaskan bahwa BMP hadir bukan sebagai elemen oposisi, melainkan sebagai mitra masyarakat sipil (civil society partner) yang berfungsi mengawasi sekaligus mendukung eksekusi kebijakan publik agar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Fokus Pengawalan: Dari Keamanan Pangan hingga Jaminan Sosial

Yehud Ataruri merinci sejumlah program strategis nasional dan daerah yang akan menjadi prioritas pengawasan BMP, meliputi:

1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Dijadikan instrumen pemberdayaan ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM sebagai pemasok rantai pasok pangan.

2. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Memastikan pengelolaan dana pendidikan dilakukan secara terbuka sesuai regulasi untuk menjamin hak layanan peserta didik.

3. Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS): Mengawal kualitas aksesibilitas dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

4. Program Lainnya: Termasuk Koperasi Merah Putih, Program Kampung Nelayan, serta distribusi pangan melalui Bulog.

“Jika dalam pelaksanaan ditemukan kendala atau kekurangan, maka yang harus diperbaiki adalah tata kelola dan pelaksanaannya. Pengawasan yang kami lakukan bertujuan memberikan masukan yang konstruktif agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” ujar Yehud.

Dimensi Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Lokal

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, Yehud menekankan bahwa program MBG memiliki potensi multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan mekanisme pengadaan yang benar, program ini dapat menyerap produk lokal dari sektor agraris dan maritim, sehingga menciptakan perputaran ekonomi (economic circulation) di tingkat akar rumput.

“Jika potensi daerah dimanfaatkan dengan baik, maka perputaran ekonomi akan terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Program pemerintah bukan hanya memberikan manfaat kepada penerima layanan, tetapi juga mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” jelasnya.

Konsolidasi Sosial dan Kolaborasi Multipihak

Melampaui aspek teknis pengawasan, BMP juga mengusung agenda konsolidasi sosial. Yehud mengajak seluruh elemen masyarakat—mulai dari tokoh adat, agama, pemuda, akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan lainnya—untuk mengesampingkan polarisasi dan membangun sinergi kolektif.

“Kami membuka ruang kolaborasi bagi siapa pun yang memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun Kabupaten Kepulauan Yapen dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persatuan adalah kekuatan utama dalam mengawal pembangunan,” tegasnya.

Komitmen Objektivitas dan Tanggung Jawab Publik

Menutup sambutannya, Yehud Ataruri menegaskan bahwa Barisan Merah Putih akan menjalankan fungsi kontrol sosialnya secara objektif, berbasis data, dan bertanggung jawab. Organisasi ini berkomitmen menjadi jembatan komunikasi antara aspirasi masyarakat dan eksekusi birokrasi pemerintah, guna memastikan setiap rupiah anggaran negara memberikan dampak nyata bagi peningkatan indeks kesejahteraan rakyat.

–

Penulis: Alfred Bonai

Editor: @nis