–

BIAK — SUARA ANAK NEGERI| Semangat membangun kemandirian ekonomi masyarakat adat menjadi dasar pembentukan Komunitas Pemberdayaan Nelayan Adat “Kibbutz Agape”. Komunitas ini mendorong para nelayan adat untuk tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi mampu mengelola potensi laut dan darat secara bersama-sama.

Hal itu disampaikan Ketua Komunitas Pemberdayaan Nelayan Adat Kibbutz Agape, Albert Sanadi, S.IP, dalam sambutannya pada kegiatan yang mempertemukan unsur pemerintah kampung, pemerintah distrik, pihak perusahaan, tokoh masyarakat, dan para nelayan.

Albert mengatakan, masyarakat harus terlebih dahulu memperkuat kemandirian ekonomi. Menurutnya, berbagai persoalan sosial maupun politik akan lebih mudah dihadapi apabila kebutuhan dasar masyarakat, terutama pangan dan ekonomi keluarga, telah diperkuat.

“Rakyat dalam masyarakat harus mandiri secara ekonomi. Kita makan dulu. Potensi yang Tuhan berikan kepada kita, baik laut maupun darat, harus bisa kita manfaatkan,” ujar Albert.

Ia menilai, wilayah Papua, khususnya Biak, memiliki posisi strategis dengan sumber daya laut yang sangat besar. Laut bukan hanya tempat menangkap ikan untuk kebutuhan konsumsi, tetapi juga dapat menjadi sumber pendapatan apabila dikelola secara terorganisasi.

Menurut Albert, persoalannya bukan terletak pada ketiadaan sumber daya, melainkan bagaimana para pemilik gagasan dapat duduk bersama, membangun kerja sama, dan mengubah potensi  menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.

Ia mengungkapkan, gagasan pembentukan komunitas nelayan adat, berawal dari proses diskusi yang cukup panjang. Setelah dipercaya menangani bidang ekonomi dalam kelembagaan adat, ia berupaya mempertemukan sejumlah pihak yang memiliki gagasan serupa.

Namun, membangun kerja sama ternyata tidak mudah. Banyak orang memiliki gagasan yang sama, tetapi belum tentu mudah diajak duduk bersama dan bekerja secara kolektif.

“Gagasannya sama, tetapi untuk diajak bekerja sama itu sulit. Karena itu kami terus duduk, berdiskusi, sampai akhirnya menemukan bentuk kerja sama yang bisa kami jalankan bersama,” katanya.

Berawal dari Apa yang Ada

Albert menceritakan, Kibbutz Agape tidak dibangun dengan modal besar. Mereka justru memulai dari apa yang tersedia di sekitar mereka.

Ketika muncul pertanyaan tentang modal awal, mereka tidak berhenti pada persoalan keterbatasan uang. Mereka kemudian menginventarisasi berbagai peralatan yang masih dapat digunakan.

Tali yang tersisa dikumpulkan. Pelampung yang hanyut atau ditemukan di sekitar wilayah perairan dikumpulkan dan dimanfaatkan. Peralatan yang masih bisa digunakan diperbaiki dan dilengkapi secara bertahap.

Dari proses sederhana ini, mereka akhirnya mampu membuat satu unit rompong. Setelah terus mengumpulkan dan melengkapi peralatan, jumlahnya bertambah menjadi dua unit.

“Awalnya kami berpikir, mulai dari mana? Memang butuh uang. Tetapi kami bertanya, apa yang ada pada kita? Tali ada, walaupun sedikit. Kami kumpulkan. Pelampung ada yang hanyut, kami kumpulkan. Sedikit demi sedikit akhirnya bisa menjadi satu rompong, kemudian bertambah menjadi dua,” tuturnya.

Menurut Albert, proses ini menjadi pembelajaran penting bahwa keterbatasan modal bukan alasan untuk berhenti bergerak. Yang paling penting adalah kemauan untuk bekerja bersama.

Mengatasi Persoalan Rompong dan Bantuan Nelayan

Dalam praktiknya, pengelolaan rompong juga menghadapi berbagai persoalan. Salah satunya adalah sengketa wilayah laut.

Albert menjelaskan, setiap wilayah laut memiliki sejarah penguasaan dan pemanfaatan oleh masyarakat tertentu. Karena itu, ketika sebuah rompong dibangun oleh kelompok dari satu wilayah, kelompok dari wilayah lain dapat merasa memiliki hak yang sama.

“Kalau orang dari Sorido membuat rompong, kemudian orang dari wilayah lain datang, bisa terjadi persoalan. Itu yang harus kita selesaikan bersama,” jelasnya.

Selain persoalan wilayah, persoalan lain adalah ketidakmerataan bantuan peralatan kepada kelompok nelayan.

Ketika bantuan berupa rompong atau motor tempel hanya diberikan kepada satu kelompok, kelompok lain yang tidak mendapat bantuan dapat mengalami kesulitan untuk mengembangkan usaha.

Karena itu, Albert menegaskan pentingnya membangun komunitas yang memiliki semangat kebersamaan. Peralatan dan fasilitas yang ada tidak semata-mata dipandang sebagai milik kelompok tertentu, tetapi harus diarahkan untuk memperkuat kegiatan ekonomi nelayan secara bersama.

Membuka Potensi Wilayah Kampung

Albert juga mengungkapkan rencana pemanfaatan wilayah kampung yang selama ini belum dihuni dan belum memiliki akses jalan memadai.

Menurutnya, wilayah ini perlu dilihat sebagai bagian dari potensi yang dapat dikembangkan, tentunya dengan memperhatikan ketentuan adat, pemerintah, serta aspek legalitas dan keberlanjutan lingkungan.

“Kalau ada wilayah yang kosong, kita jangan hanya melihatnya sebagai tanah kosong. Kita harus berpikir bagaimana wilayah itu bisa dimanfaatkan kembali untuk kegiatan masyarakat,” ujarnya.

Setelah komunitas terbentuk dan berbagai peralatan mulai tersedia, tantangan berikutnya adalah menemukan potensi usaha yang dapat dikembangkan secara khusus di wilayah Biak.

Belajar hingga ke Manokwari

Untuk mengembangkan keterampilan nelayan, Kibbutz Agape bahkan melakukan proses pembelajaran langsung ke Manokwari.

Albert mengatakan, tim harus tinggal hampir dua minggu di Manokwari untuk mempelajari teknik penangkapan dan pengelolaan kegiatan perikanan yang belum banyak dilakukan di Biak.

Dalam proses itu, sejumlah anggota, termasuk Pak Joen dan Adik Dani, ikut turun langsung ke laut setiap malam bersama tenaga berpengalaman.

Mereka harus menghadapi wilayah tangkap yang cukup jauh dan berangkat pada dini hari.

“Kalau keluar jam satu malam, kami harus ke laut. Kami belajar langsung bersama orang yang sudah berpengalaman. Selama hampir dua minggu kami belajar dan mencoba bagaimana cara menangkapnya,” ungkap Albert.

Pengalaman  menurutnya, menjadi modal pengetahuan yang sangat penting bagi komunitas. Sebab, pemberdayaan nelayan tidak cukup hanya dengan memberikan peralatan. Pengetahuan, keterampilan, kerja sama, serta kemampuan mengelola hasil tangkapan juga harus dibangun secara bersamaan.

Kemandirian Menjadi Tujuan Utama

Albert menegaskan, Kibbutz Agape tidak ingin membangun pola pemberdayaan yang hanya menunggu bantuan pemerintah atau pihak lain.

Bantuan tetap penting, tetapi harus menjadi pemicu agar masyarakat mampu berdiri sendiri.

“Kita tidak boleh selamanya menunggu bantuan. Kalau ada bantuan, kita syukuri dan manfaatkan. Tetapi setelah itu kita harus mampu berjalan sendiri,” katanya.

Ia berharap kerja sama dengan pemerintah kampung, pemerintah distrik, pemerintah daerah, pihak perusahaan, lembaga adat, serta kelompok nelayan dapat terus diperkuat.

Menurutnya, laut dan darat merupakan anugerah yang harus dikelola secara bijaksana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kibbutz Agape pun ingin membuktikan bahwa kemandirian ekonomi masyarakat adat dapat dimulai dari hal-hal sederhana: mengumpulkan apa yang tersedia, bekerja bersama, belajar, dan berani mencoba.

“Potensi kita sebenarnya ada di depan mata. Laut kita luas, sumber dayanya melimpah. Yang penting adalah bagaimana kita bersatu, mengelolanya bersama, dan menjadikannya kekuatan ekonomi bagi masyarakat,” pungkas Albert Sanadi.