JAKARTA, 12 Agustus 2026 — Keranda yang dibawa Front Penggerak Seni Taman Ismail Marzuki (FPS-TIM) dalam aksi karnaval menuju Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/8), menjadi simbol kritik terhadap kondisi Taman Ismail Marzuki (TIM). Dengan dominasi pakaian hitam, poster tuntutan, dan aksi seni, para seniman bergerak dari TIM melalui Cikini Raya, Tugu Tani, Medan Merdeka Selatan, Balai Kota hingga Kebon Sirih untuk menyerahkan petisi kepada pemerintah.

Di bawah koordinasi Mila Nabilah, aksi tersebut diikuti sejumlah seniman dan pekerja seni, antara lain [nama seniman], [nama seniman], [nama seniman], dan [nama seniman]. Mohammad Cahyadi (Den Cupank) menjadi kontak media FPS-TIM dalam siaran pers aksi.

Petisi yang dibawa hari ini berisi tuntutan mendasar mengenai perubahan arah pengelolaan TIM. FPS-TIM menilai ruang kesenian tidak semestinya dikelola dengan orientasi komersial yang membuat seniman dan komunitas independen kesulitan mengakses ruang berkarya.

Dalam dokumen petisinya, FPS-TIM menyebut tarif sewa yang dianggap memberatkan, kecenderungan birokratisasi pengelolaan, serta kondisi ketika bangunan hasil revitalisasi dinilai tidak sebanding dengan ruang kreatif yang tersedia bagi masyarakat seni.

Tuntutan pertama adalah menolak komersialisasi TIM dan mencabut hak kelola Jakpro. FPS-TIM meminta operasional TIM dikembalikan sebagai pelayanan kebudayaan publik dan biaya sewa yang dianggap mencekik seniman serta komunitas independen dihapuskan.

Tuntutan kedua adalah mengembalikan tata kelola TIM kepada ekosistem kebudayaan, dengan melibatkan Dinas Kebudayaan, UP PKJ TIM, Dewan Kesenian Jakarta, komunitas seni, dan seniman independen secara demokratis dan adil.

Sementara tuntutan ketiga adalah mengembalikan TIM sebagai laboratorium seni, pendidikan, dan emansipasi rakyat. FPS-TIM meminta panggung, galeri, dan ruang diskusi dibuka bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi proses kreatif dan suara-suara kritis.

Tuntutan tersebut merupakan kelanjutan dari pembahasan dalam sejumlah pertemuan dan aksi FPS-TIM di TIM, termasuk Jumat Aksi Seni pada 7 Agustus 2026. Saat itu, keranda bertuliskan “TIM Sudah Mati” dibawa dalam karnaval dan aksi dilanjutkan dengan dialog publik di pelataran TIM Jumat lalu.

Bagi FPS-TIM, penyerahan petisi ke Balai Kota hari ini bukan sekadar penyampaian aspirasi. Gerakan tersebut menempatkan persoalan TIM sebagai persoalan kebijakan kebudayaan yang harus dibicarakan secara terbuka bersama seniman dan masyarakat.