–

SAUMLAKI — SUARA ANAK NEGERI| Komitmen pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali diperkuat melalui pertemuan antara pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati dr. Juliana Ratuanak, M.Kes dan LPK Bangkit Prestasi Insani (BPI)  berlangsung pada Senin, 25 Mei 2026 tepat  pukul 10.00 WIT.. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan menjadi momentum penting dalam merumuskan arah strategis pembangunan tenaga kerja lokal berbasis kebutuhan industri.

Dalam dialog itu, kedua pihak membahas berbagai agenda kerja sama pengembangan SDM Tanimbar untuk durasi tiga tahun ke depan. Program kolaboratif ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengurai angka pengangguran di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saat ini mencapai sekitar 3.717 orang.

Pihak BPI memaparkan bahwa telah menyusun desain pengembangan tenaga kerja Tanimbar secara terstruktur melalui empat kelompok kompetensi utama yang disesuaikan dengan kebutuhan industri modern, khususnya sektor migas dan jasa konstruksi.

Kelompok pertama difokuskan pada bidang hospitality dan pelayanan industri, meliputi tenaga catering, security, cleaning service, laundry, hingga layanan penunjang operasional lainnya. Bidang ini dipandang memiliki peluang besar karena menjadi sektor dasar yang selalu dibutuhkan dalam aktivitas industri skala besar.

Kelompok kedua diarahkan pada bidang technical supporting, terutama pengoperasian dan dukungan teknis peralatan industri, termasuk alat berat dan sistem pendukung operasional lainnya. Sementara itu, kelompok ketiga diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja Grade B pada sektor jasa konstruksi.

Kelompok keempat dipersiapkan untuk tenaga kerja Grade A yang akan diarahkan pada sektor produksi dan maintenance operation, yaitu bidang yang membutuhkan kompetensi teknis tinggi serta sertifikasi profesional berstandar industri migas.

Direktur BPI menjelaskan bahwa desain program  tidak hanya berorientasi pada pelatihan biasa, tetapi juga pada pembangunan ekosistem vokasional berbasis sertifikasi kompetensi. Karena itu, BPI telah merancang skema pembiayaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari sejumlah perusahaan jasa konstruksi guna mendukung pendidikan dan pelatihan vokasional bagi anak-anak Tanimbar.

Menurutnya, pendekatan ini menjadi solusi strategis agar masyarakat lokal dapat memiliki akses terhadap sertifikasi standar migas yang selama ini sering terkendala biaya dan keterbatasan fasilitas pelatihan.

“Idealnya masyarakat Tanimbar tidak hanya menjadi penonton di tengah perkembangan industri besar, tetapi harus dipersiapkan menjadi tenaga kerja profesional yang mampu bersaing secara kompetitif,” ungkap pihak BPI dalam pertemuan tersebut.

Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar dr. Juliana Ratuanak, M.Kes memberikan apresiasi terhadap desain konseptual yang dipaparkan BPI. Pemerintah daerah menilai program tersebut memiliki relevansi kuat dengan kebutuhan pembangunan daerah, terutama dalam menyiapkan SDM lokal menghadapi ekspansi sektor industri energi dan konstruksi di kawasan Tanimbar.

Selain membahas pelatihan dan sertifikasi, BPI juga memberikan masukan strategis kepada pemerintah daerah terkait pentingnya antisipasi terhadap proses perekrutan ribuan tenaga kerja pada sektor industri migas di masa mendatang. Salah satu aspek penting yang disoroti adalah kebutuhan Medical Check Up (MCU) sebagai syarat utama memasuki dunia kerja industri energi.

Direktur BPI menegaskan bahwa kesiapan tenaga kerja tidak hanya diukur dari kemampuan teknis, tetapi juga kesiapan kesehatan fisik dan administrasi ketenagakerjaan. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu mulai mempersiapkan sistem pendukung, termasuk layanan kesehatan dan administrasi tenaga kerja yang memadai.

Secara akademik, langkah kolaboratif antara pemerintah daerah dan lembaga pelatihan seperti BPI mencerminkan pendekatan pembangunan human capital berbasis kebutuhan pasar kerja (market-oriented human resource development). Model ini banyak digunakan dalam negara-negara penghasil energi untuk memastikan masyarakat lokal memperoleh manfaat langsung dari investasi industri melalui peningkatan kapasitas tenaga kerja.

Dengan demikian, kerja sama antara Pemda Kepulauan Tanimbar dan BPI tidak hanya dipahami sebagai program pelatihan semata, tetapi sebagai upaya membangun transformasi sosial-ekonomi masyarakat melalui penguatan kompetensi, sertifikasi profesi, dan integrasi SDM lokal ke dalam rantai industri strategis nasional.