BIAK|SUARA ANAK NEGERI – Dalam rangka memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia yang jatuh pada 9 Agustus 2026, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Adat Papua (YLBH-MAP) secara resmi mendeklarasikan pembentukan Kantor Cabang Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Adat Byak (LBH-MAB) di Kabupaten Biak Numfor. Deklarasi yang berlangsung pada Senin (10/8/2026) ini menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya memperluas akses keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat, khususnya terkait sengketa tanah ulayat dan pengelolaan sumber daya alam.

Mandat Perlindungan: “Tanah Adalah Mama, Hutan Adalah Rumah”

Kehadiran LBH-MAB Biak dilandasi oleh filosofi mendalam bahwa tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan identitas dan ibu kehidupan. Ketua I Dewan Adat Suku Kankain Karkara Byak, Supri Manggun Demianus Wakman, S.H., M.H., menegaskan hal tersebut saat membacakan pernyataan sikap.

“Tanah adalah mama, hutan adalah rumah, laut adalah kehidupan, dan adat adalah jalan yang menjaga keseimbangan manusia dengan alam. Ketika tanah dirusak dan hak-hak dasar diabaikan atas nama pembangunan, sesungguhnya martabat masyarakat adat sedang dilukai,” ujar Supri Wakman.

Ia mengingatkan bahwa meskipun hak masyarakat adat dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Deklarasi PBB (UNDRIP) 2007, realitas di lapangan sering kali menunjukkan adanya eksploitasi yang mengabaikan kearifan lokal. LBH-MAB hadir untuk memastikan bahwa warisan leluhur tidak dirampas dan hak anak cucu tetap terjaga.

Struktur Kepengurusan dan Fokus Kerja

LBH-MAB Biak telah memiliki legalitas formal melalui Akta Notaris dan Surat Keputusan Kementerian Hukum RI, serta ditetapkan melalui SK YLBH-MAP Nomor 01/SK-BP/YLBH-MAB/VIII/2026. Lembaga ini dipimpin oleh susunan pengurus inti:

1. Direktur: Yotam Wakum, S.H.

2. Kepala Bidang Operasional: Bony Falsyus Kapisa, S.H.

3. Sekretaris: Nicolas Zerra Wambraw, S.H.

4. Bendahara: Novela Korwa, S.H.

Dengan semangat “Hukum untuk keadilan, keadilan untuk masyarakat,” LBH-MAB Biak beroperasi melalui delapan divisi kerja strategis, meliputi: Bantuan Hukum, Hak Sipil dan Politik, Tanah dan Hak Ulayat, Lingkungan Hidup, Buruh/Ketenagakerjaan, Ekonomi Sosial Budaya, Perempuan dan Anak, serta Advokasi Kebijakan Publik.

Sinergi Pemerintah dan Dewan Adat: Menjaga Harmoni Budaya

Acara deklarasi ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Simon Rumpaisum, yang mewakili Bupati Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.M., menyampaikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif ini.

“Masyarakat adat adalah penjaga warisan leluhur. Suku Biak memiliki tatanan adat dan filosofi hidup yang luhur. Nilai-nilai ini harus dijaga agar tidak tergerus arus modernisasi. Pembangunan di Biak Numfor harus berjalan kolaboratif melibatkan tokoh adat,” tegas Bupati Markus melalui perwakilannya.

Hadir pula dalam acara tersebut Ketua Dewan Adat Papua, Yan Pieter Yarangga (Mananwir Beba), Wakil Ketua III DPRK Biak Numfor, Mintje Ana Yawan, serta Anggota DPRK Absalom Rumkorem. Mereka menyatakan komitmen untuk bersinergi mendukung program strategis yang melindungi hak-hak dasar masyarakat demi kesejahteraan bersama.

Komitmen Keadilan: Menjadi Perisai Bagi Yang Lemah

LBH-MAB Biak berkomitmen untuk memberikan pendampingan hukum yang profesional, independen, dan berpihak pada masyarakat adat. Dengan semboyan “Tanah dijaga, adat ditegakkan, manusia dimuliakan, alam dilindungi,” lembaga ini diharapkan menjadi garda terdepan yang memastikan hukum tidak hanya tajam ke bawah, tetapi juga menjadi perisai pelindung bagi mereka yang membutuhkan keadilan.

Melalui langkah ini, Suara Anak Negeri berharap lahirnya LBH-MAB Biak dapat menjadi cahaya harapan bagi masyarakat adat dalam menghadapi tantangan hukum dan sosial di era modern, sambil tetap memegang teguh jati diri budaya leluhur.

Penulis: Anis R

–

BIAK | SUARA ANAK  NEGERI  – 10 Agustus 2026 – Sebuah tonggak sejarah baru dalam penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat adat di Tanah Papua resmi tercatat pada Senin (10/8/2026). Bertepatan dengan peringatan Hari Masyarakat Adat Internasional, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Adat Papua (YLBH-MAP) secara resmi mendeklarasikan pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Adat Biak (LBH-MAB) di Kabupaten Biak Numfor. Deklarasi ini menjadi langkah perdana berdirinya entitas bantuan hukum yang secara khusus memayungi kepentingan hukum masyarakat adat di wilayah tersebut.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, yaitu Asisten I Simon Rumpaisum mewakili Bupati Biak Numfor. Dari unsur Legislatif hadir Wakil Ketua III DPRK Biak Numfor, Mintje Ana Yawan, serta Anggota DPRK Biak Numfor Absalom Rumkorem. Turut hadir pula Ketua Dewan Adat Papua, Yan Pieter Yarangga (Mananwir Beba), para tokoh adat, serta seluruh elemen masyarakat dan putra-putri daerah Biak Numfor.

Deklarasi disampaikan melalui pembacaan naskah oleh Ketua I Dewan Adat Suku Kankain Karkara Byak, Supri Manggun Demianus Wakman, S.H., M.H., seusai ibadah peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia di Aidoram Suprimanggun, SMP Negeri 2 Biak Numfor. Dalam keterangannya kepada awak media Suara Anak Negeri pasca-deklarasi, Direktur LBH-MAP, Yotam Wakum, S.H., menegaskan bahwa kehadiran lembaga ini mengisi kekosongan akses perlindungan hukum yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal, dengan mandat utama menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional dan hak ulayat masyarakat pribumi.

Terobosan Akses Keadilan Berbasis Nilai Adat

Pendirian LBH-MAB merupakan respons strategis terhadap kerentanan hukum yang dihadapi masyarakat adat dalam penguasaan tanah, pengelolaan sumber daya alam, serta dinamika konflik sosial. “Ini adalah kali pertama di Tanah Papua, khususnya di Biak, berdiri lembaga bantuan hukum yang sepenuhnya berbasis pada nilai-nilai masyarakat adat. Setelah Biak, YLBH-MAP akan memperluas deklarasi serupa ke tujuh wilayah suku adat lainnya di Papua,” ungkap Yotam Wakum. Lembaga ini menyediakan layanan bantuan hukum cuma-cuma bagi seluruh masyarakat adat di wilayah adat Biak dan Supiori, dengan prinsip bahwa akses keadilan adalah hak asasi yang tidak boleh dibatasi kemampuan ekonomi, dan harus diupayakan melalui pendekatan hukum adat yang selaras dengan hukum nasional.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berbasis Restoratif

Yotam menekankan keunggulan pendekatan lembaga ini yang mengutamakan jalur non-litigasi melalui mediasi dan rekonsiliasi berbasis adat. “Kami siap mendampingi masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan, baik konflik horizontal antarwarga maupun persoalan vertikal dengan pemerintah atau pihak ketiga. Pendekatan kami mengutamakan keadilan restoratif untuk memulihkan hubungan, tanpa menimbulkan polarisasi baru di tengah masyarakat,” jelasnya. Masyarakat yang membutuhkan layanan dapat mendatangi Kantor Adat Biak secara langsung untuk memperoleh konsultasi, pendampingan, hingga perwakilan hukum sesuai kebutuhan.

Tiga Pilar Filosofi: Tanah, Budaya, Warisan Lintas Generasi

Landasan operasional lembaga ini diletakkan atas tiga nilai filosofis yang mendalam: Tanah adalah Kehidupan, Budaya adalah Identitas, dan Adat adalah Warisan untuk Generasi. Ketiga pilar tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum bukan sekadar urusan administratif, melainkan upaya menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat adat. Kehadiran LBH-MAB diharapkan memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya dan menjaga identitas budaya di tengah arus perubahan zaman serta tekanan kepentingan eksternal.

Menjadi Jembatan Hukum Adat dan Hukum Negara

Direktur LBH-MAP berharap lembaga ini mampu menjembatani keselarasan antara tatanan hukum adat dan sistem hukum nasional. “Komitmen kami adalah melayani dengan integritas, memastikan setiap warga adat Biak Numfor merasa dilindungi, dihargai, dan didengar aspirasinya. Kami hadir bukan untuk memperluas konflik, melainkan menyelesaikan persoalan dengan bijak demi mewujudkan keadilan yang berkebudayaan,” pungkas Yotam.

Dengan berlangsungnya deklarasi ini, Kabupaten Biak Numfor kini memiliki garda terdepan perlindungan hukum yang tidak hanya memahami ketentuan peraturan perundang-undangan, namun juga menjunjung tinggi nilai-nilai luhur leluhur serta hak ulayat yang telah dijaga secara turun-temurun oleh masyarakat adat setempat.

Penulis: Anis Rum