Si Doel: Cerita Tentang Manusia, Kampung Betawi, Modernitas dan Akar Kebudayaan

Fenomena “Si Doel Anak Sekolahan” bukan sekadar sinetron yang booming pada tahun 1990-an. Ia menjadi semacam cermin perubahan masyarakat Indonesia: ketika pendidikan, modernitas, kota Jakarta, tradisi, keluarga, dan persoalan kelas sosial bertemu dalam kehidupan sehari-hari.

Doel tidak digambarkan sebagai manusia yang sempurna layaknya bintang utama di sinetron-sinetron Indonesia. Doel tetap sebagai manusia biasa, anak laki-laki dari keluarga Betawi yang orangtua nya ingin anaknya maju dengan memasukan Doel sekolah tinggi meski keterbatasan ekonomi keluarga.

Yang menarik, Dengan latar belakang kampung Betawi, Doel dan keluarganya—juga tetangga sekitar di kampung tersebut— Doel tidak sedang atau harus memilih antara tradisi atau modernitas. Ia hidup di antara keduanya.

Doel adalah gambaran manusia yang sedang berpindah zaman

Doel berasal dari keluarga Betawi sederhana, tetapi memperoleh pendidikan tinggi. Di satu sisi ada rumah, orang tua, tradisi, nilai keluarga dan kampung; di sisi lain ada kampus, pekerjaan, teknologi, pergaulan modern dan Jakarta yang terus berubah.

Di sinilah filosofi terbesarnya: Pendidikan boleh membawa seseorang jauh dari kampungnya, tetapi tidak seharusnya membuatnya kehilangan akar. Doel pergi menuntut ilmu, tetapi identitasnya tidak ditanggalkan.

Lebih dari itu, Doel adalah gambaran manusia Indonesia yang sedang mengalami mobilitas sosial dan perubahan zaman. Ia tidak lahir dari keluarga elite, tetapi pendidikan memberinya kesempatan untuk memasuki ruang kehidupan yang sebelumnya mungkin jauh dari lingkungan keluarganya.

Namun, ketika seseorang bergerak naik secara pendidikan dan sosial, selalu ada risiko keterputusan dengan lingkungan asalnya. Di sinilah karakter Doel menjadi menarik. Ia tidak memandang masa lalu sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan demi masa depan. Doel seolah mengatakan bahwa kemajuan tidak harus dibayar dengan kehilangan identitas. Seseorang dapat belajar dari dunia luar tanpa harus merasa rendah terhadap dunia tempat ia berasal.

Pada masa 1990-an, ketika televisi mulai semakin kuat membentuk imajinasi masyarakat tentang kehidupan modern, pesan seperti ini menjadi penting. Modernitas tidak hanya soal gedung tinggi, kendaraan, teknologi, pendidikan dan pekerjaan. Modernitas juga menyangkut bagaimana manusia membawa nilai-nilai kemanusiaannya ketika memasuki dunia yang berubah.

Sekolah bukan hanya soal mendapatkan pekerjaan

Judulnya sendiri menarik: “Anak Sekolahan.” Doel adalah orang berpendidikan, tetapi kehidupan tidak otomatis menjadi mudah. Ini memperlihatkan sesuatu yang penting: pendidikan tidak menjanjikan hidup tanpa persoalan; pendidikan memberi seseorang cara untuk menghadapi persoalan. Dengan kata lain: Sekolah membentuk cara berpikir manusia, bukan menghapus masalah kehidupan yang ada. Hal ini tentu sangat relevan sampai sekarang.

Pendidikan dalam kehidupan Doel tidak berhenti pada ijazah. Pendidikan menjadi proses pembentukan dirinya sebagai manusia yang lebih matang melalui penempaan panjang. Ia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa pengetahuan yang diperoleh di sekolah atau kampus akan selalu diuji oleh kehidupan nyata. Di sinilah “anak sekolahan” memiliki makna yang lebih luas. Ia bukan sekadar seseorang yang pernah duduk di bangku sekolah, melainkan seseorang yang seharusnya terus belajar membaca kehidupan.

Sebab kehidupan tidak mempunyai kurikulum yang sederhana. Tidak ada buku pelajaran yang secara pasti mengajarkan bagaimana menghadapi kemiskinan, keluarga, cinta, pekerjaan, tanggung jawab, perbedaan kelas sosial dan pilihan moral.

Karena itu, pendidikan seharusnya tidak hanya menghasilkan manusia yang pintar menjawab soal, tetapi manusia yang mampu memahami persoalan manusia lain. Doel memperlihatkan bahwa kecerdasan akademik perlu berjalan bersama karakter. Pengetahuan tanpa tanggung jawab tidak cukup untuk membuat seseorang menjadi manusia yang utuh.

Konflik Doel bukan sekedar konflik cinta

Orang mungkin mengingat Doel, Sarah, dan Zaenab sebagai persoalan cinta. Tetapi kalau dilihat lebih dalam, hubungan mereka juga memperlihatkan benturan nilai dan kelas sosial. Sarah mewakili dunia yang berbeda dari lingkungan Doel. Zaenab lebih dekat dengan akar kehidupan Doel. Karena itu, persoalannya bukan sekadar: “Doel memilih siapa?” Tetapi juga: “Doel sebenarnya sedang mencari kehidupan seperti apa?”

Cinta menjadi pintu untuk membicarakan identitas, keluarga, kelas sosial, dan pilihan hidup. Di balik persoalan cinta tersebut terdapat pertanyaan tentang perubahan kelas dan lingkungan sosial. Ketika seseorang memperoleh pendidikan dan kesempatan untuk bergerak ke lingkungan yang berbeda, hubungan personal pun dapat bersentuhan dengan perbedaan latar belakang.

Karena itulah konflik Doel terasa lebih manusiawi. Ia tidak berada dalam situasi hitam-putih. Tidak ada pilihan yang benar-benar sederhana karena setiap pilihan membawa konsekuensi terhadap dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Persoalan cinta dalam “Si Doel” pada akhirnya menjadi persoalan tentang pilihan hidup. Dan pilihan hidup selalu berhubungan dengan siapa kita, dari mana kita berasal, nilai apa yang kita pegang, serta kehidupan seperti apa yang ingin kita bangun.

Keluarga menjadi pusat moral cerita

Salah satu kekuatan “Si Doel” adalah bahwa persoalan besar selalu kembali kepada keluarga. Babe, Nyak, Doel, Atun, Mandra dan lingkungan sekitarnya membentuk sebuah dunia kecil yang sangat manusiawi. Di tengah Jakarta yang semakin modern, keluarga menjadi tempat seseorang pulang dan mengukur kembali dirinya.

Di sinilah keluarga tidak sekadar berfungsi sebagai latar cerita. Keluarga menjadi ruang tempat karakter dibentuk. Ada nasihat, pertengkaran, humor, kesalahpahaman, kasih sayang, kekecewaan dan pengorbanan.

Hubungan antarkarakter menunjukkan bahwa manusia tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Setiap keputusan personal selalu memiliki hubungan dengan orang lain. Terutama dalam masyarakat Indonesia, keluarga memiliki posisi penting sebagai ruang pewarisan nilai. Orang tua tidak hanya mewariskan rumah atau harta, tetapi juga cara memandang kehidupan.

Karena itu, ketika Doel berhadapan dengan dunia modern, ia membawa serta suara dan nilai keluarganya. Modernitas boleh mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi dan menjalani kehidupan, tetapi kebutuhan manusia untuk memiliki keluarga, tempat berpijak dan rasa memiliki tidak pernah hilang. Setelah seseorang berhasil mencapai sesuatu, kepada siapa ia pulang? Pertanyaan itulah yang membuat keluarga dalam “Si Doel” terasa penting.

Betawi bukan sekadar dekorasi

Ini juga penting secara kebudayaan. “Si Doel” membuat kebudayaan Betawi hadir sebagai kehidupan, bukan hanya sebagai pakaian adat, makanan atau pertunjukan. Bahasa, humor, rumah, hubungan keluarga, cara berbicara kepada orang tua, konflik antargenerasi—semuanya menjadi bagian dari cerita.

Karena itu, sinetron ini memiliki fungsi kultural yang kuat: masyarakat mengenali Jakarta bukan hanya sebagai kota gedung dan jalan raya, tetapi juga sebagai kota yang mempunyai ingatan, kampung, keluarga dan kebudayaan. Kebudayaan Betawi dalam “Si Doel” tidak terasa seperti sesuatu yang dipajang untuk ditonton. Ia hadir secara alami melalui kehidupan tokoh-tokohnya.

Ini penting karena kebudayaan yang hanya dijadikan dekorasi akan mudah kehilangan daya hidup. Sebaliknya, kebudayaan yang hadir melalui karakter, bahasa dan kehidupan sehari-hari akan lebih mudah diterima dan diingat. “Si Doel” juga memperlihatkan bahwa identitas sebuah kota tidak hanya dibangun oleh pembangunan fisik.

Jakarta memiliki manusia, sejarah, kampung dan kebudayaan yang membentuk wajah kota itu sendiri. Dalam konteks sekarang, ketika Jakarta mengalami perubahan ruang yang begitu cepat, ingatan semacam ini menjadi semakin berharga.

Filosofi yang paling kuat: menjadi modern tanpa tercerabut

Kalau harus diringkas menjadi satu gagasan, kita sungguh layak mengatakan: Si Doel adalah cerita tentang bagaimana manusia memasuki dunia modern tanpa harus kehilangan pijakan, akar kebudayaan, rumah tempat ia berasal. Doel bermain apik di kedua sisi itu sebagai anak Betawi yang berpendidikan tinggi. Dan mungkin justru itu yang membuat sinetron “Si Doel” menjadi begitu kuat pada tahun 1990-an.

Ketika Indonesia sedang bergerak cepat menuju modernisasi, “Si Doel” menawarkan sesuatu yang sederhana: boleh sekolah tinggi, boleh mengenal dunia luas, boleh menjadi modern—tetapi jangan lupa siapa diri kita.

Bahkan ada satu pertanyaan yang menurut saya bisa menjadi bahan tulisan panjang: Mengapa setelah puluhan tahun, masyarakat masih mengingat Si Doel? Mengapa fenomenanya begitu kuat?engapa sampai kini orang masih menikmati ketika menonton Si Doel?

Hal ini karena mungkin yang dirindukan masyarakat bukan hanya ceritanya, melainkan sebuah Jakarta yang dulu masih memiliki rumah, kampung, keluarga, tetangga, humor, kesederhanaan, dan manusia yang belum sepenuhnya dikalahkan oleh kehidupan kota.

Dari sini, “Si Doel Anak Sekolahan” sebenarnya bisa dibaca bukan hanya sebagai sinetron nostalgia, tetapi sebagai dokumen sosial dan kebudayaan Indonesia pada masa transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern.

Lebih jauh lagi, ia merupakan pengingat bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari seberapa tinggi gedung yang dibangun, seberapa canggih teknologi yang digunakan, atau seberapa tinggi pendidikan masyarakatnya.

Kemajuan juga diukur dari kemampuan manusia menjaga ingatan, hubungan keluarga, kebudayaan dan nilai kemanusiaan di tengah perubahan. Mungkin itulah sebabnya Doel tetap tinggal dalam ingatan banyak orang.

Doel bukan manusia yang menolak perubahan. Ia justru berjalan bersama perubahan. Tetapi ia tidak membiarkan perubahan menentukan seluruh siapa dirinya. Dan di situlah “Si Doel Anak Sekolahan” menjadi lebih dari sekadar tontonan: ia adalah cerita tentang manusia Indonesia yang ingin maju, tetapi tetap memahami dari mana ia berasal.

“Filosofi Orang Kampung”: Membaca Kembali Si Doel dari Harry Tjahjono

Menariknya, pembacaan terhadap “Si Doel Anak Sekolahan” kini mendapatkan lapisan baru melalui buku “Si Doel Anak Sekolahan, Filosofi Orang Kampung” karya Harry Tjahjono yang diluncurkan pada 11 September 2026. Buku ini lahir dari pengalaman Harry sebagai penulis skenario yang ikut membentuk perjalanan panjang serial tersebut.

Nama Harry Tjahjono memang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan “Si Doel Anak Sekolahan”. Namun perlu dicatat, Harry bukan penulis skenario pertama serial tersebut. Sesi pertama yang terdiri dari enam episode ditulis oleh Ida Farida. Setelah itu Harry melanjutkan penulisan skenario untuk sesi-sesi berikutnya.

Harry sendiri pernah menjelaskan bahwa ia dipercaya Rano Karno menulis “Si Doel Anak Sekolahan II-III-IV”, dan ia menulis hampir 75 episode. Di sinilah buku tersebut menjadi menarik. Sebab istilah “Filosofi Orang Kampung” seolah-olah membalik cara kita memandang istilah “orang kampung”.

Selama ini, “kampung” sering ditempatkan sebagai sesuatu yang berada di belakang modernitas: sederhana, tertinggal, tidak berpendidikan, dan harus ditinggalkan jika seseorang ingin maju. Tetapi Si Doel justru menunjukkan sebaliknya. Orang kampung tidak berarti manusia yang tidak mampu menjadi modern. Doel adalah anak kampung yang menjadi insinyur. Ia berpendidikan tinggi, tetapi pendidikan itu tidak menghapus keluarganya, bahasanya, rumahnya, lingkungan sosialnya dan kebudayaannya.

Maka “filosofi orang kampung” dapat dibaca sebagai filosofi tentang manusia yang tetap memiliki akar ketika bergerak menuju dunia modern. Ini bukan romantisme terhadap kemiskinan. Bukan pula glorifikasi kehidupan kampung seolah-olah semua yang berasal dari kampung pasti baik. Yang lebih penting adalah nilai-nilai yang tumbuh dalam kehidupan kampung: kedekatan antarmanusia, keluarga, solidaritas, rasa malu, tanggung jawab, gotong royong, humor, kesederhanaan dan kemampuan untuk hidup bersama.

Harry bahkan pernah menceritakan bahwa ketika menulis “Si Doel”, ia sengaja banyak bergaul dengan orang kampung dan pernah tinggal di lingkungan perkampungan pemulung di Jakarta untuk melakukan observasi. Ini menjelaskan mengapa dunia “Si Doel” terasa hidup. Ia tidak terasa seperti cerita yang dibuat dari luar lalu ditempelkan kepada masyarakat kampung. Ada pengamatan terhadap manusia, kebiasaan, cara bicara dan hubungan sosial yang kemudian diolah menjadi cerita.

Dengan demikian, buku Harry dapat dibaca sebagai upaya mengatakan bahwa “orang kampung” juga memiliki filsafat hidupnya sendiri, meskipun tidak ditulis dalam bahasa akademik dan tidak dirumuskan dalam istilah filsafat. Filosofi itu hidup dalam tindakan sehari-hari. Dalam cara orang tua mendidik anak. Dalam cara tetangga saling mengenal. Dalam cara seseorang merasa malu ketika menyusahkan orang lain. Dalam cara keluarga menghadapi kesulitan. Dalam cara seseorang mengejar pendidikan tetapi tetap membawa nama keluarganya. Itulah yang membuat judul “Filosofi Orang Kampung” terasa tepat untuk membaca kembali Si Doel.

PENUTUP: Mengapa Si Doel Bisa Mengungguli Sinetron-Sinetron Lain di Zamannya?

Pertanyaan paling menarik justru ini: mengapa “Si Doel Anak Sekolahan” bisa menjadi fenomena yang begitu besar? Padahal konsepnya sederhana. Tidak ada kerajaan. Tidak ada orang kaya raya dengan kehidupan glamor. Tidak ada kejahatan luar biasa. Tidak ada kemewahan yang dipamerkan. Bahkan sebagian besar ceritanya berlangsung di rumah, kampung, jalan, warung, kantor, kampus dan lingkungan keluarga. Tetapi justru kesederhanaan itulah kekuatannya.

“Si Doel” tidak berusaha membuat kehidupan terlihat lebih hebat daripada kenyataan. Ia justru membuat kenyataan terlihat menarik. Penonton tidak merasa sedang mengintip kehidupan orang lain yang jauh dari dirinya. Penonton merasa sedang melihat dirinya sendiri, tetangganya, keluarganya, orang tuanya, atau orang-orang yang mereka kenal.

Babe Sabeni bisa menjadi ayah siapa saja. Nyak bisa menjadi ibu siapa saja. Atun bisa menjadi adik atau saudara siapa saja. Mandra bisa jadi Encing, adik, tetangga, kerabat, teman atau manusia kampung yang kita kenal. Dan Doel adalah anak muda yang sedang berusaha mencari masa depan tanpa kehilangan keluarganya. Itulah rahasia kedekatan emosionalnya.

“Si Doel” tidak memenangkan penonton dengan kemewahan cerita. Ia memenangkan penonton melalui kebenaran manusiawinya. Dialognya terasa sehari-hari. Humornya tidak selalu dibuat sebagai lelucon. Konfliknya tidak selalu membutuhkan tokoh jahat. Bahkan kelucuan sering muncul dari karakter dan situasi. Itulah sebabnya banyak adegannya terasa natural. Dan justru karena natural, penonton percaya kepada tokoh-tokohnya.

“Si Doel” juga memiliki sesuatu yang jarang: tokoh-tokohnya tidak sempurna. Mereka bisa salah, keras kepala, lucu, marah, cemburu, bingung, miskin, malu, salah mengambil keputusan, tetapi tetap memiliki kasih sayang. Manusia mengenali dirinya dalam ketidaksempurnaan itu. Di tengah maraknya sinetron yang menawarkan kehidupan yang jauh dari kehidupan mayoritas masyarakat, “Si Doel” datang membawa dunia yang lebih dekat.

Ia tidak mengatakan kepada penonton, “lihatlah kehidupan yang tidak bisa kalian miliki.” Ia justru mengatakan: “Lihatlah kehidupan kalian sendiri. Ternyata kehidupan yang sederhana pun mempunyai cerita.” Karena itu, fenomena “Si Doel” bukan hanya persoalan rating. Ia menjadi memori kolektif. Penonton bukan hanya mengikuti alur ceritanya. Mereka tumbuh bersama tokoh-tokohnya.

Mereka mengenal rumah Doel, mengenal suara Babe, mengenal Nyak, mengenal Mandra, mengenal Atun, mengenal Sarah dan Zaenab. Ketika seorang tokoh meninggal, penonton ikut merasa kehilangan. Ketika sebuah hubungan berubah, penonton ikut merasakan kegelisahannya. Inilah yang membuat sebuah tontonan berubah menjadi bagian dari kehidupan penontonnya.

Dan mungkin di situlah jawaban mengapa “Si Doel Anak Sekolahan” bisa menggilas banyak sinetron lain pada zamannya. Ia tidak mencoba menjadi tontonan terbesar. Ia menjadi cerita yang paling dekat. Ia sederhana, tetapi tidak dangkal. Ia lucu, tetapi tidak kosong.

Ia berbicara tentang cinta, tetapi cinta yang membuat proses di dalamnya tumbuh mendewasakan manusia pada pilihan-pilihan yang arif dan bijak. Ia berbicara tentang pendidikan, tetapi tidak hanya tentang sekolah, tetapi bahwa paham pendidikan bukan cara lepas dari masalah, pendidikan adalah cara ilmu membentuk/mendewasakan cara berpikir manusia.

Ia berbicara tentang Betawi, tetapi sesungguhnya berbicara tentang Indonesia. Dan ia berbicara tentang sebuah keluarga, tetapi sesungguhnya sedang berbicara tentang sebuah masyarakat yang sedang berubah.

Maka lebih dari tiga puluh tahun kemudian, ketika Jakarta sudah berubah, teknologi sudah berubah, cara orang menonton sudah berubah, dan generasi penonton pun berganti, Si Doel masih mempunyai tempat dalam ingatan. Barangkali karena manusia boleh berubah, kota boleh berubah, zaman boleh berubah, tetapi kebutuhan alami manusia untuk dicintai, memiliki keluarga, dihargai, memperoleh pendidikan, menemukan jalan hidup dan mengetahui dari mana ia berasal tidak pernah benar-benar berubah.

Itulah mungkin filosofi terbesar Si Doel: menjadi orang sekolahan tanpa berhenti menjadi orang kampung; menjadi modern tanpa kehilangan kemanusiaan. [PM]

Tentang Penulis:

Nuyang Jaimee adalah pegiat seni dan budaya. Ia aktif di seni sastra dan teater. Direktur lembaga Cakra Budaya Indonesia (CBI). Pendiri komunitas Keluarga Besar Penyar Seksih (KBPS) dan Kampung Seni Jakarta (KSJ). Ia juga bergabung di Komunitas WPI dan MKJ. Karya-karyanya, baik fiksi dan nonfiksi masuk di beberapa media massa di Jakarta dan daerah, selain masuk dalam portal online dan majalah sastra, juga dalam antologi bersama dalam dan luar negeri. Menginisiasi dan aktif mengikuti berbagai kegiatan, acara dan pertemuan seni, sastra dan budaya. Sebagai pembaca puisi, monolog, dan sutradara teater. Pernah bekerja di production house dan bermain beberapa FTV, Sinetron dan Channal Youtube. Pernah menjadi kontributor di harian Madina, Bulletin H.B. Jassin dan terakhir bergabung di Suara Anak Negeri Media Group. Sampai sekarang menulis cerpen, puisi, esai, artikel, feature, juga naskah drama dan skenario. Menjadi guru/pengajar/pelatih/narasumber seni sastra dan teater baik pelatihan/workshop umum maupun sekolah. Menjuarai lomba baca puisi se-Asia Tenggara di acara ZKMUA-Malaysia dan menjuarai lomba cipta puisi elaborasi karya senirupa, Satarupa. Buku Puisi tunggalnya “Pendoa yang Lupa Nama Tuhannya” terbit 2023.

Ada alasan mengapa nama Wiji Thukul tidak pernah benar-benar hilang. Tubuhnya memang tidak diketahui keberadaannya sejak 1998, tetapi kata-katanya justru terus berjalan. Ia berpindah dari buku ke panggung, dari panggung ke jalan, dari poster ke mural, dari mulut penyair ke suara buruh, mahasiswa, aktivis, dan rakyat yang merasa haknya dirampas. Karena itu, ketika kegiatan “Bertemu Wiji Thukul” digelar pada Minggu, 30 Agustus 2026 di Plaza Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pertemuan itu sesungguhnya bukan sekadar acara mengenang seorang penyair. Ia adalah pertemuan antara ingatan sejarah dengan kegelisahan hari ini.

Acara yang mengangkat semangat “Seni untuk Rakyat”, “Seni Adalah Senjata”, dan berkaitan dengan Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional, menjadi penting justru karena ada sejarah yang belum selesai. Wiji Thukul bukan hanya nama yang melekat pada sebuah masa politik yang represif. Ia adalah salah satu simbol dari pertanyaan besar yang hingga sekarang belum memperoleh jawaban tuntas: di mana orang-orang yang dihilangkan secara paksa, apa yang terjadi kepada mereka, dan siapa yang harus bertanggung jawab?

Wiji Thukul adalah penyair sekaligus aktivis yang tumbuh dari lingkungan rakyat biasa. Ia tidak menulis dari menara gading. Puisinya lahir dari kampung, dari pengalaman rakyat kecil, dari persoalan buruh, penggusuran, kemiskinan, ketidakadilan, represi, dan pengalaman berhadapan dengan kekuasaan. Ia aktif dalam kegiatan kesenian sekaligus terlibat dalam gerakan sosial-politik. Puisi baginya bukan sekadar permainan estetika, melainkan alat untuk mengatakan sesuatu yang sering tidak boleh dikatakan.

Kekuatan Thukul justru terletak pada bahasa yang relatif sederhana tetapi menghantam. “Peringatan”, “Sajak Suara”, dan “Bunga dan Tembok” menjadi karya yang sangat dikenal dan kerap dibacakan dalam aksi-aksi massa. Ketiganya bahkan tercatat sebagai karya yang populer dalam gerakan massa dan terdapat dalam antologi Mencari Tanah Lapang.

Dalam Peringatan, misalnya, Thukul berbicara tentang hubungan rakyat dengan penguasa: ketika kritik dibungkam, suara tidak boleh dibantah, dan rakyat tidak diberi ruang untuk menyampaikan keberatan, maka demokrasi sedang berada dalam bahaya. Karena itu, kata-kata Thukul tidak pernah benar-benar menjadi milik masa lalu. Ia terus menemukan konteks baru setiap kali masyarakat berhadapan dengan pembungkaman, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan atau ketakutan untuk berbicara.

Demikian pula Bunga dan Tembok. Bunga menjadi gambaran rakyat yang ingin tumbuh, sementara tembok menjadi simbol kekuasaan dan struktur yang menghalangi. Sedangkan Sajak Suara berbicara tentang suara yang tidak mudah dimatikan. Karya-karya tersebut menunjukkan bagaimana Thukul menjadikan puisi sebagai bahasa politik rakyat—bahasa yang tidak rumit, tetapi memiliki daya gugah. Sejumlah kajian sastra juga menempatkan karya-karya tersebut dalam tema kebebasan, demokrasi, politik dan kritik sosial.

Ada pula “Aku Masih Utuh dan Kata-Kata Belum Binasa”, yang ditulis pada 18 Juni 1997. Puisi tersebut memperlihatkan keyakinan Thukul bahwa kata-kata dapat bertahan bahkan ketika tubuh seorang manusia berada dalam tekanan. Dalam konteks perjalanan hidupnya, kalimat itu kemudian memperoleh makna yang jauh lebih dalam: tubuhnya menghilang, tetapi kata-katanya justru semakin hidup.

Mengapa Wiji Thukul harus terus digaungkan?

Karena persoalan yang diperjuangkannya tidak berhenti bersama berakhirnya Orde Baru.
Memang Indonesia telah berubah. Reformasi membuka ruang kebebasan yang jauh lebih luas dibandingkan masa sebelumnya. Tetapi demokrasi bukan benda yang sekali diperoleh lalu selesai. Demokrasi harus terus dijaga. Kebebasan berpendapat harus terus dipertahankan.

Hak rakyat untuk mengkritik kekuasaan harus terus dijamin. Dan ketika kekuasaan kembali menunjukkan kecenderungan untuk membungkam, membatasi, mengintimidasi atau mengabaikan suara masyarakat, maka ingatan terhadap perjuangan orang-orang seperti Thukul menjadi relevan.
Di sinilah pentingnya “Bertemu Wiji Thukul”.

Mengenang Thukul bukan berarti mengajak masyarakat hidup dalam romantisme masa lalu. Sebaliknya, mengenang adalah cara untuk menguji masa kini. Apakah kita benar-benar telah belajar dari sejarah? Apakah kebebasan yang diperjuangkan pada masa Reformasi sudah menjadi milik semua orang? Apakah buruh, petani, masyarakat miskin kota, seniman, mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya benar-benar memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan keberatan tanpa ketakutan?

Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Thukul tetap aktual.

Dan seni memiliki posisi penting dalam proses tersebut. Ketika sebuah acara mengenang Thukul menghadirkan puisi, musik, teatrikal, diskusi dan film, sesungguhnya yang sedang dilakukan bukan sekadar pertunjukan. Seni sedang menjadi medium ingatan. Seni mengubah sejarah yang mungkin terasa jauh dan abstrak menjadi pengalaman emosional yang dapat dirasakan kembali oleh generasi yang tidak mengalami langsung peristiwa tersebut.

Menolak lupa terhadap orang-orang yang hilang

Persoalan paling mendasar dalam kisah Wiji Thukul adalah bahwa sampai hari ini keberadaannya tidak diketahui.
Ia termasuk dalam daftar aktivis yang hilang dalam rangkaian penghilangan paksa 1997–1998. Komnas HAM telah melakukan penyelidikan dan merekomendasikan tindak lanjut terhadap kasus tersebut. DPR pada 2009 juga merekomendasikan kepada Presiden pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, pencarian terhadap 13 orang yang masih dinyatakan hilang, rehabilitasi serta kompensasi bagi keluarga korban, dan ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa. Namun rekomendasi-rekomendasi tersebut belum menghasilkan penyelesaian yang memberikan keadilan secara efektif bagi korban dan keluarga, data ini seperti dilansir KontraS Surabaya.

Di sinilah luka demokrasi itu berada.
Sebuah negara demokratis bukan hanya negara yang menyelenggarakan pemilu. Demokrasi juga berarti negara mampu memberikan jawaban ketika warganya hilang. Negara harus mampu menjelaskan apa yang terjadi, melakukan pencarian, mengungkap kebenaran, memastikan pertanggungjawaban hukum dan memberikan pemulihan kepada korban serta keluarganya.

Sebab bagi keluarga korban, waktu tidak pernah benar-benar menyelesaikan kehilangan. Tidak tahu adalah bentuk penderitaan yang berbeda dari kematian yang telah diketahui. Selama keberadaan seseorang tidak diketahui, pertanyaan terus hidup. Apakah ia masih hidup? Di mana ia berada? Siapa yang terakhir melihatnya? Siapa yang membawa? Siapa yang memerintahkan? Apa yang sebenarnya terjadi?

Karena itu, menolak lupa bukan sekadar slogan. Menolak lupa adalah tuntutan terhadap kebenaran. Siapa yang bertanggung jawab?

Pertanyaan ini tidak boleh dijawab secara serampangan dengan menunjuk seseorang tanpa proses hukum. Tetapi justru karena itulah pertanyaan tersebut harus terus diajukan.

Dalam negara hukum, tanggung jawab harus ditelusuri melalui penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan yang transparan. Mereka yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Institusi negara juga memiliki kewajiban untuk membuka informasi yang relevan, membantu pencarian korban dan memastikan proses hukum tidak berhenti karena berlalunya waktu.

Komnas HAM sendiri menempatkan penghilangan orang secara paksa yang korbannya belum kembali sebagai persoalan yang terus berlangsung atau continuing crime, senada dikatakan detikNews.

Maka persoalannya bukan sekadar “siapa Wiji Thukul?” Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: mengapa setelah puluhan tahun kita masih belum memperoleh jawaban mengenai nasibnya?

Dan pertanyaan itu membawa kita kepada persoalan yang lebih besar: seberapa serius negara menjaga hak warganya dari kekerasan dan penghilangan paksa?

Itulah mengapa acara seperti “Bertemu Wiji Thukul” perlu terus ada. Bukan untuk memuja seorang tokoh. Bukan pula untuk menjadikan Thukul sebagai ikon yang hanya dicetak di kaus, poster dan spanduk. Yang jauh lebih penting adalah membaca kembali pikirannya, memahami keberpihakannya kepada rakyat kecil, serta meneruskan keberanian untuk mempertanyakan ketidakadilan.

Sebab jika Wiji Thukul hanya dikenang sebagai penyair yang hilang, kita kehilangan separuh maknanya. Thukul adalah penyair yang bersuara sebelum ia dihilangkan. Dan setelah ia hilang, suara itu justru lebih keras menghantam nurani kita.

Hari ini, generasi yang lahir jauh setelah Reformasi dapat membaca puisinya tanpa harus bersembunyi. Mereka dapat membicarakannya di kampus, komunitas, panggung seni, media sosial dan ruang publik. Kebebasan itu sendiri adalah bagian dari warisan perjuangan yang harus dijaga.

Namun kebebasan tidak akan berarti apabila sejarah dilupakan. Karena itu, “Bertemu Wiji Thukul” pada akhirnya bukan hanya tentang bertemu dengan masa lalu. Ia adalah cara untuk bertanya kepada masa kini: apakah kita akan membiarkan luka itu kembali tertutup oleh waktu, atau berani terus membuka ruang untuk kebenaran?

Selama Wiji Thukul belum ditemukan, selama keluarga korban masih menunggu jawaban, selama pertanggungjawaban atas penghilangan paksa belum dituntaskan, dan selama masih ada kekuasaan yang harus diawasi, semangat Wiji Thukul masih memiliki tempat di tengah perjuangan hari ini.

Sebab kata-kata bisa dibungkam. Tetapi ingatan tidak boleh dihilangkan.
Dan sejarah tidak boleh dilupakan.[PM]

Tentang Penulis:

Nuyang Jaimee adalah pegiat seni dan budaya. Ia aktif di seni sastra dan teater. Direktur lembaga Cakra Budaya Indonesia (CBI). Pendiri komunitas Keluarga Besar Penyar Seksih (KBPS) dan Kampung Seni Jakarta (KSJ). Ia juga bergabung di Komunitas WPI dan MKJ. Karya-karyanya, baik fiksi dan nonfiksi masuk di beberapa media massa di Jakarta dan daerah, selain masuk dalam portal online dan majalah sastra, juga dalam antologi bersama dalam dan luar negeri. Menginisiasi dan aktif mengikuti berbagai kegiatan, acara dan pertemuan seni, sastra dan budaya. Sebagai pembaca puisi, monolog, dan sutradara teater. Pernah bekerja di production house dan bermain beberapa FTV, Sinetron dan Channal Youtube. Pernah menjadi kontributor di harian Madina, Bulletin H.B. Jassin dan terakhir bergabung di Suara Anak Negeri Media Group. Sampai sekarang menulis cerpen, puisi, esai, artikel, feature, juga naskah drama dan skenario. Menjadi guru/pengajar/pelatih/narasumber seni sastra dan teater baik pelatihan/workshop umum maupun sekolah. Menjuarai lomba baca puisi se-Asia Tenggara di acara ZKMUA-Malaysia dan menjuarai lomba cipta puisi elaborasi karya senirupa, Satarupa. Buku Puisi tunggalnya “Pendoa yang Lupa Nama Tuhannya” terbit 2023.

–

MEMBANGUN bentuk dalam permukaan seni patung —membutuhkan nilai rasa (feel) yang kuat, sehingga corak yang dibentuk benar-benar tampil secara alami.
———

Karena itu tak heran apabila pematung sekelas dunia –I Nyoman Nuarta, menyatakan bahwa untuk menghadirkan bentuk patung yang benar-benar mumpuni dalam tekstur dan bentuk alami, harus dikaji lewat unsur massa yang padat dan memliki unsur panjang, lebar, serta tinggi, sehingga mampu menempati ruang utuh sebagai karya yang indah.

Sebab, kata I Nyoman Nuarta, wujud padat material fisik, dapat memberikan bentuk yang menempat keutuhan sosok sebagai patung manusia, hewan, atau dalam bentuk apa pun.

Apa yang dikemukakan I Nyoman Nuarta itu merupakan corak atau bentuk unsur-unsur utama tiga dimensi yang mencakup, massa atau volume, ruang, dan bentuk.

Apalagi dari unsur tampilan patung didukung dengan tekstur utuh, serta garis dan warna sesuai aslinya, maka bentuk patung akan tampil sebagai karya yang sangat memukau siapapun.

Memang, seni patung meliputi unsur area atau rongga di sekitarnya. Sebab, bagi seorang pematung, ruang akan memberikan nuansa kedalaman interaksi antara patung dan lingkungan sekitarnya.

Keadaan ini akan memberikan nilai rasa dan unsur bentuk kasar, halus, licin, dan berpori. Ini harus dilengkapi pematung saat ia menciptakan karyanya, sehingga secara estetika dapat menciptakan nilai seni yang jempolan.

Tak berbeda dengan garapan seni lainnya, seorang pematung memang selalu masuk ke dalam aspek psikologi seni patung.

Dalam kaitan ini, aspek psikologi manusia berupa kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan melalui ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang begitu kental.

Landasan inilah yang membuat hasil karya patung begitu menawan saat setelah tercipta secara estetika.

Tidak seperti menulis puisi, menari, atau bernyanyi, seni membuat patung tidak hanya dilandasi ide-ide kreatif semata, namun secara esensi kedalaman progresnya, dilakukan secara katarsis, atau melepaskan beban tekanan jiwa.

Ekspresi
Patung diciptakan dengan beragam perasaan (feel of estetic) yang menyentuk fisiknya secara detail. Sebab, dari ada warna kemarahan, kesedihan, dan sebentuk bahasa tubuh, sangat mempengaruhinya.

Bagi seniman, membuat patung adalah melakukan prinsif kekaryaan. Namun ia juga berusaha keras untuk melepaskan beban ketegangan sehari-sehari, selama mengendapkan ide dasarnya

Bisa jadi, selama pematung merancang karyanya untuk dijadikan patung, penggunaan elemen visual dapat meredakan tekanan batin.

Memang, sebagai seniman, biasanya seorang pematung tetap kokoh pada ide dan gagasannya ketika menyelesaikan karyanya.

Seperti dikemukakan penatung asal Swiss, Arberto Giacometti, dalam kesendirian, seorang seniman patung akan menumpahkan segala kemampuan dan kepekaannya untuk membentuk karya yang sesuai ide dan gagasannya.

Karena itu, dari tiap lekuk dan visualisasi bentuk akan tercipta sesuai dengan ide dan gagasan secara alami. Maka tak heran andaikan sebentuk patung manusia yang diciptakannya akan tampil sesuai bentuk aslinya.

Dalam konteks ekapresi yang diungkap pematung dalam karyanya, ia selalu memperhatikan sisi tekstur –berupa kasar halusnya bentuk, licin atau memiliki pori-pori dari sudut dasar, sehingga karya yang diciptakan benar-benar membentuk rupa seperti yang digagasnya.

Bagi seniman patung, konsep dasar ciptaannya mengacu pada garis awal yang membentuk kontur luar. Dengan demikian karya yang digarapnya dapat membentuk silhuet dan mengarahkan pandangan mata penikmat.

Dalam kaitan itu, sudut pandang yang diciptakan pematung saat menyelesaikan karyanya memiliki corak plane pada bidang datar atau bentuk lengkungan yang menarik gairah pandangan seseorang.

Inilah struktur bentuk patung yang tercipta sesuai reaksi psikologis seorang pematung yang sangat mendalami tiap bentuk dalam visual karyanya.(*)

Penulis adalah seniman, penyair, dan jurnalistik senior

Palembang, 1 September 2026

Jumat Aksi Seni (JAS) Solidaritas untuk NTT pada Jumat 28 Agustus 2026 kemaren tidak berhenti pada sebuah kegiatan kepedulian terhadap bencana. Di halaman Taman Ismail Marzuki itu, solidaritas menemukan bentuknya melalui kata, tubuh, suara, musik, dan ekspresi para seniman. Nuyang Jaimee, Dyah Kencono, Yogi S. Karmas, Megawati Nurdin, Jack Al-Ghozali, Yon Bayu, Sharon, Merry Tan, Mila, Den Chupank, hingga Tora Nyanyian Genjer hadir dengan medium masing-masing, menjadikan panggung JAS sebagai ruang kesaksian artistik atas penderitaan yang terjadi di NTT, khususnya Flores.

Yang dibawa para pengisi acara bukan sekadar pertunjukan. Mereka membawa kegelisahan, kemarahan, duka, empati, sekaligus pertanyaan tentang bagaimana sebuah bangsa memandang rakyatnya ketika bencana datang. Seni dalam konteks ini tidak ditempatkan sebagai hiburan yang berjarak dari kenyataan, tetapi menjadi bahasa lain untuk menyampaikan sesuatu yang terkadang terlalu pedih jika hanya dibicarakan melalui angka dan laporan.

Salah satu suara paling kuat adalah Nuyang Jaimee melalui puisinya “Indonesia, Jangan Mati di Tangan Penguasa.” Dengan gaya pembacaan yang dramatik, ekspresif, dan bertumpu pada kekuatan diksi, puisi tersebut dibawa sebagai kritik sosial yang tajam. Musik ilustrasi yang menyertainya memberi lapisan emosional, membawa pendengar masuk lebih jauh ke dalam persoalan yang sedang dibicarakan.

Puisi itu tidak hanya berbicara tentang Flores sebagai wilayah yang dilanda bencana. Flores dijadikan pintu untuk mempertanyakan Indonesia secara lebih luas: tentang kemiskinan, korupsi, lemahnya keadilan, penyimpangan anggaran, dan tanggung jawab kekuasaan. Bencana tidak dibaca semata-mata sebagai peristiwa alam, tetapi juga sebagai momentum untuk bertanya apakah negara telah melakukan cukup banyak untuk melindungi rakyatnya.

Ketika puisi menyebut ibu yang kehilangan anak, anak yang kehilangan rumah, petani yang kehilangan sawah, nelayan yang kehilangan laut, hingga rakyat kecil yang tetap bangun setiap pagi meskipun negara seolah tertegun, persoalan bencana bergerak menjadi persoalan kemanusiaan yang lebih luas.

Kekuatan puisi Nuyang Jaimee terletak pada keberaniannya mempertemukan tragedi kemanusiaan dengan kritik terhadap kekuasaan. Kalimat “Indonesia, kami mencintaimu. tetapi cinta bukan alasan untuk diam” menjadi semacam penegasan bahwa kritik tidak selalu lahir dari kebencian. Kritik dapat lahir justru karena seseorang masih memiliki kepedulian terhadap bangsanya.

Jika Nuyang Jaimee membawa suara kritik sosial dan kegelisahan kebangsaan, Dyah Kencono menghadirkan dimensi yang berbeda melalui puisi “Membaca Rahasia Semesta.” Puisi tersebut membaca tragedi NTT melalui hubungan manusia dengan alam, kesombongan manusia, spiritualitas, dan keterbatasan manusia di hadapan kekuatan semesta.

Dalam pembacaannya, Dyah Kencono duduk di panggung dengan posisi tubuh yang tenang, menyerupai seseorang yang sedang bermeditasi. Meski pilihan tubuh tersebut justru memberikan kontras dengan isi puisi yang berbicara tentang amarah semesta, bumi yang berguncang, korban, dan penderitaan, namun justru itu menjadi kekuatan magis terhadap puisi yang dibacakan.

Pengulangan kata “lalai” menjadi salah satu kekuatan dramatik puisi Dyah Kencono. Kata tersebut seperti teguran yang terus dikembalikan kepada manusia. Sementara ungkapan “adigang adigung adiguna” menjadi kritik terhadap kesombongan manusia yang merasa memiliki kuasa atas kehidupan. Bencana kemudian ditempatkan sebagai peristiwa yang mengajak manusia berhenti sejenak dan membaca kembali hubungan dirinya dengan alam dan kehidupan.

Puisi tersebut semakin menghentak ketika angka-angka korban disebutkan. Angka yang biasanya dingin dalam pemberitaan berubah menjadi bagian dari pengalaman emosional ketika disandingkan dengan larik tentang derita, jerit tangis, dan hati yang teriris. Pada bagian akhir, “NTT berduka / kita membaca / rahasia dibalik rahasia” membawa pembaca kepada kesadaran di balik sebuah tragedi selalu ada yang harus direnungkan.

Jack Al-Ghozali hadir melalui puisi “Anak Timur”, sebuah suara yang berbicara dari kedekatan batin dengan tanah Nusa Tenggara Timur. Puisi ini tidak memulai perbincangan dari bencana semata, tetapi dari identitas, keterpinggiran, ketahanan, dan kebanggaan sebagai anak timur. Larik “Aku anak tanah yang sering dilupakan peta, dibilang ‘paling timur’ padahal di sinilah matahari pertama belajar bangun” segera membalik cara pandang kita terhadap Timur: bukan sebagai wilayah di ujung peta, melainkan sebagai tempat matahari menyapa pertama kali.

Kekuatan “Anak Timur” semakin terasa ketika semangat masyarakat NTT dianalogikan dengan ombak di Sawu, petani di tanah Timor, dan penenun Sumba. Tanah boleh retak, benang boleh putus, ombak boleh dihantam karang, tetapi semuanya memiliki kemampuan untuk kembali, bertahan, menyambung, dan tumbuh. Di sinilah puisi Jack tidak sekadar berbicara tentang penderitaan, tetapi juga tentang daya hidup.

Sementara itu, Yogi S. Karmas hadir melalui monolog. Monolog memberikan kemungkinan lain bagi tubuh dan suara untuk menjadi medium kesaksian. Jika puisi bekerja terutama melalui kepadatan bahasa dan metafora, monolog memungkinkan kegelisahan itu menjelma menjadi sosok, suara, dan pengalaman dramatik. Kehadiran Yogi memperluas bentuk ekspresi JAS dari sekadar pembacaan teks menuju peristiwa teater yang mempertemukan aktor, tubuh, suara, dan penonton.

Megawati Nurdin turut hadir melalui pembacaan puisi “Sajak Orang Lapar” karya W.S. Rendra, memperkuat rangkaian suara sastra dalam panggung solidaritas tersebut. Puisi ini membawa persoalan kelaparan ke wilayah yang lebih dalam: bukan sekadar keadaan perut yang kosong, tetapi kondisi sosial yang dapat melahirkan pemberontakan, penipuan, pengkhianatan kehormatan, dan kekerasan. Pembacaan Megawati membuat persoalan NTT dapat dibaca dalam konteks yang lebih luas, bahwa di balik bencana dan kemiskinan selalu ada manusia yang sedang berjuang mempertahankan hidup dan martabatnya. Puisi menjadi medium yang memungkinkan persoalan NTT tidak berhenti sebagai berita yang lewat di layar, tetapi hadir kembali sebagai pengalaman batin yang didengar secara langsung.

Yon Bayu hadir melalui puisi “Air Mata Air”, yang mempertemukan persoalan solidaritas NTT dengan kegelisahan yang lebih luas tentang tanah air dan perjuangan rakyat. Larik tentang orang-orang yang terus datang, mengangkat kepalan dan menyuarakan tuntutan yang sama, menghadirkan gambaran tentang perjuangan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika ia menulis “Mereka datang / karena tanah airnya / dipenuhi air mata– / lagi”, air mata menjadi metafora luka bangsa yang terus berulang. Puisi ini juga memiliki resonansi dengan JAS FPS TIM: tentang suara yang tidak boleh dibungkam, tuntutan yang tidak boleh dilupakan, dan pertanyaan getir apakah generasi berikutnya masih harus datang membawa suara yang sama.

Merry Tan melalui lagu “Kehilangan” menghadirkan lapisan kesedihan yang berbeda. Nyanyian itu menjadi relevan dengan suasana solidaritas NTT karena kehilangan bukan hanya tentang rumah dan harta benda, tetapi juga tentang orang-orang yang pergi, keluarga yang tercerai, dan kehidupan yang berubah setelah bencana. Suara lagu tersebut membawa kesedihan personal menjadi kesedihan bersama, menyentuh ruang batin mereka yang mendengar dan mengingatkan bahwa di balik setiap bencana selalu ada kehilangan yang tidak mudah dipulihkan.

Sama halnya dengan Merry, Mila Yang turut mengisi JAS Solidaritas untuk NTT melalui lagu RAP, menghadirkan energi yang lebih ritmis dan tegas di tengah rangkaian puisi, monolog, dan nyanyian. Rap menjadi medium untuk menyampaikan kegelisahan secara langsung, cepat, dan berdaya pukul, sehingga semangat solidaritas tidak hanya hadir dalam suasana haru, tetapi juga dalam keberanian menyuarakan keresahan atas bencana, ketidakadilan, dan keadaan rakyat. Kehadiran Mila Yang memperlihatkan bahwa musik juga dapat menjadi bahasa perlawanan sekaligus ruang untuk membangun keberanian bersama.

Kehadiran Tora Nyanyian Genjer, biasanya membaca puisi sambil bernyanyi, tapi malam itu Tora membaca puisi sambil duduk dan terpekur hikmat. Kali ini memang Tora tak bernyanyi, namun puisinya “Menanam Keberanian”  dan “Presiden Maling” dibacakannya penuh renungan kesadaran dan kebijaksanaan memiliki daya untuk mempertemukan banyak orang dalam satu suasana keresahan batin.

Den Chupank melalui puisi “Negeri di Ujung Agustus” memperluas cakrawala solidaritas dari NTT kepada berbagai luka ekologis dan sosial di Indonesia. Ia membuka puisinya dari kehidupan rakyat sehari-hari: harga-harga yang melompat, daya beli yang melemah, dan keluarga yang harus kembali menghitung biaya hidup. Ketika Aceh, Sumatera, NTT hingga Flores, serta Kalimantan disebut dalam satu tarikan napas, bencana hadir sebagai persoalan bersama yang menuntut perhatian negara. Namun Den tidak berhenti pada kritik; ia menegaskan kekuatan gotong royong rakyat sekaligus mengingatkan agar kepedulian tidak hanya hadir ketika kamera menyorot. Pertanyaan “Mengapa yang sederhana terasa mahal, sementara yang culas kadang justru hidup berjaya?” menjadi kritik sosial yang tajam, sementara penutupnya—“Indonesia adalah rumah kita semua”—mengembalikan solidaritas kepada kesadaran bahwa negeri ini bukan milik penguasa atau segelintir manusia, melainkan milik seluruh rakyat.

Demikian pula dengan Sharon membacakan puisi yang menjadi bagian dari mosaik artistik JAS Solidaritas untuk NTT pada malam itu. Masing-masing membawa warna ekspresi yang berbeda, tetapi berada dalam satu garis besar yang sama: menjadikan seni sebagai ruang untuk menyatakan kepedulian terhadap sesama.

Sementara keberagaman pengisi acara menunjukkan bahwa solidaritas tidak harus datang dari satu bentuk seni. Puisi, monolog, pembacaan, musik, dan ekspresi pertunjukan dapat bertemu dalam satu ruang ketika persoalannya adalah kemanusiaan.

JAS Solidaritas untuk NTT dengan demikian memperlihatkan wajah seni yang lain. Seni tidak selalu harus berbicara tentang keindahan yang terpisah dari kehidupan. Seni dapat berdiri di tengah luka, menyebut nama penderitaan, mempertanyakan kekuasaan, mengingatkan manusia pada keterbatasannya, dan pada saat yang sama menjaga agar rasa kemanusiaan tidak ikut mati.

Di panggung JAS malam itu, NTT tidak hadir sebagai angka statistik. Ia hadir sebagai rumah yang kehilangan penghuninya, keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, manusia yang kehilangan tempat tinggal, dan masyarakat yang sedang berusaha bangkit dari bencana.

Karena itu, solidaritas melalui seni bukan sekadar acara. Ia adalah sikap. Ketika negara memiliki bahasa administrasi, media memiliki bahasa berita, dan lembaga memiliki bahasa laporan, seniman memiliki bahasa lain: Bahasa Kesaksian.

Dan melalui JAS, kesaksian itu disuarakan. Bukan untuk menggantikan kerja kemanusiaan, tetapi untuk menjaga agar penderitaan tidak dilupakan. Bukan untuk mengambil alih suara korban, tetapi untuk ikut menggemakan suara mereka. Sebab ketika sebuah bangsa masih mampu menyanyikan luka, membacakan puisi, memainkan monolog, dan berdiri bersama mereka yang sedang tertimpa bencana, sesungguhnya masih ada sesuatu yang hidup di dalam tubuh bangsa itu: Nurani. [PM]

–

“Berkolaborasi Memberi Arti, BRI BO Saumlaki Perkuat Kebersamaan dan Apresiasi Prestasi”

SAUMLAKI – SUARA ANAK NEGERI, Rabu, 26 Agustus 2026 – Rangkaian Brilian Culture Fest (BCF) 2026 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office (BO) Saumlaki berlanjut dalam suasana penuh keakraban melalui Gala Dinner dan Malam Ramah Tamah, yang menjadi acara puncak kegiatan, Sabtu (22/8/2026).

Merawat Kebersamaan dalam Semangat Kolaborasi

Mengusung tema “Berkolaborasi Memberi Arti”, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun semangat kebersamaan seluruh Insan BRILian di lingkungan BRI BO Saumlaki.

Gala dinner tidak hanya menjadi ruang pertemuan setelah menjalani rutinitas pekerjaan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antarkaryawan. Kebersamaan yang terbangun diharapkan dapat menjadi fondasi bagi terciptanya lingkungan kerja yang semakin solid dan kolaboratif.

Putih dan Tenun Tanimbar, Dua Simbol dalam Satu Malam

Suasana gala dinner berlangsung semarak dengan balutan busana bernuansa putih yang dipadukan dengan kain tenun khas masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Penggunaan kain tenun lokal tidak sekadar memberikan warna tersendiri dalam acara. Lebih dari itu, kehadiran tenun Tanimbar menjadi bentuk penghargaan terhadap kekayaan budaya daerah yang telah menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Kepulauan Tanimbar.

Di tengah suasana modern sebuah kegiatan perusahaan, tenun lokal hadir sebagai pengingat bahwa kemajuan ekonomi dan profesionalisme dapat berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap budaya daerah.

Bukan Sekadar Acara Seremonial

Antusiasme para pekerja menciptakan suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Para Insan BRILian memperoleh ruang untuk berinteraksi lebih dekat, berbagi cerita, dan menikmati kebersamaan di luar rutinitas pelayanan perbankan.

Gala dinner tersebut bukan sekadar acara seremonial. Kegiatan ini menjadi ruang untuk mempererat hubungan, membangun komunikasi, sekaligus menumbuhkan kembali semangat kolaborasi di antara seluruh pekerja.

Kebersamaan tersebut diharapkan dapat dibawa kembali ke lingkungan kerja dalam bentuk kerja sama yang lebih kuat dan komunikasi yang semakin efektif.

Penghargaan bagi Mereka yang Berprestasi

Momentum BCF 2026 juga dimanfaatkan manajemen BRI BO Saumlaki untuk memberikan penghargaan kepada pekerja dan unit kerja berprestasi.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kerja keras, kedisiplinan, serta kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kinerja dan pencapaian bisnis BRI BO Saumlaki.
Apresiasi tersebut sekaligus menjadi bentuk penghormatan terhadap setiap kontribusi yang telah diberikan para pekerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Rian Jaka Pratama Dorong Konsistensi dan Profesionalisme

Pemimpin Cabang BRI Kanca Saumlaki, Rian Jaka Pratama, berharap penghargaan tersebut dapat menjadi pemantik semangat dan motivasi bagi seluruh Insan BRILian di setiap unit kerja.

Ia mendorong para pekerja untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga konsistensi pencapaian target, serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam bekerja.

Menurutnya, pencapaian kinerja yang baik harus terus diiringi dengan komitmen untuk menghadirkan pelayanan prima kepada seluruh nasabah.

“Pencapaian kinerja yang baik harus terus diiringi dengan komitmen untuk menghadirkan pelayanan prima, melalui kualitas layanan yang terbaik, cepat, dan solutif bagi seluruh nasabah,” demikian pesan yang disampaikan dalam momentum tersebut.

Inovasi untuk Memberikan Nilai Tambah

Selain pelayanan prima, semangat untuk terus menghadirkan inovasi juga menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan perusahaan.

Setiap Insan BRILian diharapkan mampu melahirkan gagasan-gagasan positif dan inovatif yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Inovasi menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat posisi BRI sebagai mitra dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah.

“Berkolaborasi Memberi Arti”

Berlandaskan semangat “Berkolaborasi Memberi Arti”, BRI BO Saumlaki menegaskan komitmennya untuk terus menumbuhkan budaya apresiasi, kolaborasi, dan prestasi di lingkungan kerja.

Semangat tersebut dibangun atas kesadaran bahwa keberhasilan besar tidak lahir dari kerja individu semata. Setiap pencapaian merupakan buah dari kerja bersama, semangat kebersamaan, serta kolaborasi seluruh Insan BRILian.

Gala Dinner BCF 2026 akhirnya menjadi lebih dari sekadar acara penutup rangkaian kegiatan. Di dalamnya terdapat pesan tentang pentingnya merawat kebersamaan, menghargai budaya lokal, memberikan apresiasi terhadap prestasi, serta membangun semangat untuk terus memberikan pelayanan terbaik.

Balutan busana putih dan tenun Tanimbar menjadi simbol kebersamaan yang berpijak pada identitas lokal. Sementara penghargaan bagi pekerja dan unit berprestasi menjadi penanda bahwa dedikasi dan kerja keras tetap memiliki tempat penting dalam perjalanan organisasi.

Dengan semangat tersebut, BRI BO Saumlaki terus mendorong seluruh Insan BRILian untuk bekerja secara profesional, berintegritas, inovatif, dan kolaboratif demi memberikan kontribusi positif bagi nasabah, masyarakat, serta pembangunan ekonomi Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

(Sumber: BRI Branch Office Saumlaki)

Oleh Yudi Latif

–

Ada tangan yang bekerja,
namun sesungguhnya ada jiwa
yang sedang menyalakan seberkas cahaya
di ruang-ruang gelap yang tak bernama.

Kita mengira sedang menulis,
melukis, membangun, mencipta—
padahal mungkin semesta
sedang menitipkan sebuah suara
melalui tubuh kita.

Maka biarlah karya
lahir bukan dari haus akan pujian,
melainkan dari sumur yang dalam,
tempat sunyi, doa, dan kerinduan
bertemu tanpa suara.

Sebab tak semua benih
ditakdirkan melihat musim panen.
Ada yang tumbuh menjadi teduh
bagi pejalan yang tak pernah kita kenal,
ada yang gugur di tanah
dan menjadi kesuburan bagi kehidupan lain.

Jangan takut bila namamu
tak tertulis di dinding zaman.
Bukankah angin tak pernah meminta
daun mengingat dari mana ia datang?

Kerjakan saja dengan seluruh cinta,
seperti sungai yang menyerahkan dirinya
kepada laut tanpa menagih nama.
Seperti matahari yang setiap pagi
membakar dirinya sendiri
agar dunia memiliki terang.

Sebab karya yang sejati
barangkali bukan yang paling tinggi menjulang,
melainkan yang paling dalam berakar—
yang setelah selesai diciptakan
masih menyisakan cahaya
di dalam hati orang lain.

Dan bila suatu hari
tangan kita tak lagi sanggup mencipta,
semoga yang tertinggal bukan hanya karya,
melainkan jejak keheningan
yang pernah kita tanam:

bahwa kita pernah hadir,
pernah mencintai kehidupan,
dan melalui apa pun yang kita kerjakan,
pernah mencoba
mengembalikan sedikit cahaya
kepada dunia.

JAKARTA, 21 Agustus 2026 — Front Penggerak Seni Taman Ismail Marzuki (FPS-TIM) kembali menggelar Jumat Aksi Seni (JAS) di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jumat (21/8/2026). Mengangkat tema “Tumpeng Kemerdekaan” dengan semboyan “Seni Adalah Senjata”, kegiatan ini memadukan aksi simbolik, diskusi tata kelola TIM, serta pertunjukan seni dalam rangka memperingati momentum kemerdekaan Indonesia sekaligus melanjutkan perjuangan FPS-TIM terhadap persoalan pengelolaan TIM.

Kegiatan berlangsung mulai pukul 16.00 WIB hingga selesai di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Carnaval Keranda “TIM Sudah Mati” seperti biasa tetap dilaksanakan menjadi bagian dari simbol perlawanan FPS-TIM terhadap berbagai persoalan yang mereka soroti dalam tata kelola TIM.

Acara dipandu oleh MC Tia Fairuz. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Momentum utama kemudian ditandai dengan agenda “Tumpeng Merdeka”, tumpeng tersebut menjadi simbol perayaan kemerdekaan sekaligus ruang refleksi mengenai makna kemerdekaan bagi kehidupan seni dan kebudayaan.

Dalam kegiatan tersebut, tumpeng merdeka tidak ditempatkan semata sebagai seremoni peringatan kemerdekaan. Tema tersebut menjadi bagian dari pesan FPS-TIM bahwa kemerdekaan juga berkaitan dengan kebebasan seniman untuk berkarya, menggunakan ruang kebudayaan, menyampaikan kritik, serta turut menentukan arah pengelolaan pusat kesenian.

Setelah agenda tumpeng, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama bertema “Tata Kelola TIM”. Diskusi menjadi ruang pembahasan terhadap persoalan yang selama beberapa pekan terakhir menjadi perhatian FPS-TIM, terutama mengenai arah pengelolaan TIM, keberadaan ruang seni, akses seniman dan komunitas, serta tuntutan agar TIM kembali berpijak pada fungsi utamanya sebagai pusat kesenian.

Diskusi tersebut merupakan bagian dari rangkaian gerakan FPS-TIM yang sebelumnya telah dilakukan melalui konsolidasi, pertemuan, aksi unjuk rasa, unjuk karya, serta Jumat Aksi Seni. Pada aksi sebelumnya, FPS-TIM membawa keranda bertuliskan “TIM Sudah Mati” sebagai simbol kritik terhadap kondisi ekosistem kesenian di TIM.

Rangkaian perjuangan tersebut juga telah dibawa ke tingkat pemerintah kota melalui penyerahan petisi dan TRITURA FPS-TIM ke Balai Kota DKI Jakarta pada 12 Agustus 2026. Tiga tuntutan tersebut adalah menolak JAKPRO mengelola dan mengkomersialisasikan TIM; mengembalikan tata kelola TIM kepada Dinas Kebudayaan, UP PKJ TIM, Dewan Kesenian Jakarta bersama komunitas-komunitas seni secara demokratis dan adil; serta mengembalikan marwah TIM sebagai Pusat Kesenian.

Setelah diskusi dan ngopi santai, acara dilanjutkan dengan Agenda Unjuk Seni kemudian kembali berlangsung melalui penampilan solo vokal Mery Tan, dilanjutkan pembacaan puisi oleh Megawati K. Nurdin, Jack Al-Gozali dan Dyah Kencono. Rangkaian malam ditutup dengan penampilan musik “SOKRS” hingga sekitar pukul 21.00 WIB.

Melalui JAS bertema “Tumpeng Kemerdekaan”, FPS-TIM kembali menempatkan seni sebagai medium ekspresi sekaligus penyampaian sikap. Kegiatan ini memperlihatkan bahwa perjuangan FPS-TIM tidak hanya dilakukan melalui aksi demonstrasi, tetapi juga melalui diskusi, musik, puisi, simbol budaya, dan ruang pertemuan seniman.

Bagi FPS-TIM, peringatan kemerdekaan di TIM menjadi momentum untuk mempertanyakan kembali makna kemerdekaan dalam kehidupan kebudayaan: kemerdekaan untuk berkarya, kemerdekaan menggunakan ruang seni, dan kemerdekaan menyampaikan kritik terhadap kebijakan kebudayaan. [PM]

Kemerdekaan Berkarya, Kemerdekaan Finansial, dan Dilema Seniman di Tengah Realitas Hidup

Kemerdekaan sering kali kita pahami sebagai keadaan ketika seseorang terbebas dari penjajahan, tekanan, atau kekuasaan yang membatasi kehendaknya. Dalam konteks sebuah bangsa, kemerdekaan berarti terbebas dari kolonialisme dan memiliki hak untuk menentukan masa depan sendiri. Namun ketika kemerdekaan dibawa ke dalam kehidupan seorang seniman, persoalannya menjadi jauh lebih rumit. Sebab seorang seniman tidak hanya membutuhkan kemerdekaan politik, tetapi juga kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan mencipta, dan yang sering dilupakan kemerdekaan secara ekonomi.

Di sinilah paradoks kehidupan seniman muncul. Bagaimana mungkin seorang seniman dapat sepenuhnya merdeka berkarya apabila kehidupannya masih bergantung pada kebutuhan ekonomi yang mendesak? Bagaimana seorang pekerja seni dapat mempertahankan idealisme ketika biaya produksi, kebutuhan keluarga, tempat tinggal, transportasi, pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari terus berjalan? Dan bagaimana mungkin kita meminta seniman terus menjaga kebebasan kreatif apabila masyarakat masih menganggap karya seni sebagai sesuatu yang seharusnya murah, bahkan gratis?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kita pada satu kesimpulan sederhana: bahwa kemerdekaan berkarya harusnya tidak dipisahkan dari kemerdekaan finansial.

Seorang seniman mungkin secara hukum bebas membuat karya apa pun. Ia tidak dilarang menulis puisi, membuat teater, melukis, menari, membuat film, bermusik atau melakukan eksperimen artistik. Tetapi kebebasan formal belum tentu menghasilkan kebebasan yang nyata. Ketika seseorang harus terus-menerus memikirkan bagaimana membayar kontrakan, membeli makanan, membiayai keluarga, atau membayar utang, ruang batinnya untuk mencipta bisa menyempit.

Bukan karena ia kehilangan idealisme. Melainkan karena kehidupan memiliki tagihan.

Kemerdekaan Berkarya dan Realitas Perut

Ada romantisme yang terlalu lama melekat dalam pandangan terhadap seniman: seniman dianggap sebagai manusia yang harus hidup demi seni, bukan demi uang. Seolah-olah berbicara mengenai honor, kontrak, bayaran pertunjukan, royalti, atau keuntungan dari karya merupakan sesuatu yang mengurangi kemurnian seni. Pandangan semacam ini justru berbahaya.

Seniman memang membutuhkan idealisme, tetapi seniman juga manusia. Ia membutuhkan makan, rumah, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan keamanan ekonomi. Pekerja seni juga memiliki waktu, tenaga, keahlian, dan profesionalitas yang layak dihargai.

Kita tidak pernah mengatakan seorang dokter kehilangan kemanusiaannya karena menerima bayaran. Kita tidak menganggap guru kehilangan idealismenya karena memperoleh gaji. Kita tidak menuduh arsitek tidak mencintai profesinya hanya karena menerima honor. Lalu mengapa seniman sering dituntut bekerja dengan semangat pengabdian semata? Di titik inilah masyarakat perlu mengubah cara pandang terhadap seni. Seni bukan sekadar ekspresi. Seni adalah pekerjaan

Di balik sebuah pertunjukan terdapat latihan berbulan-bulan. Di balik sebuah film terdapat proses panjang yang melibatkan banyak pekerja. Di balik sebuah buku terdapat proses penelitian, penulisan, penyuntingan, desain, produksi, hingga distribusi. Di balik sebuah pameran terdapat tenaga kurator, seniman, teknisi, pekerja produksi, dokumentasi, publikasi, dan berbagai profesi lainnya.

Karya seni mungkin lahir dari kebebasan imajinasi, tetapi proses melahirkannya membutuhkan tenaga dan sumber daya. Karena itu, memperjuangkan kemerdekaan berkarya berarti pula memperjuangkan penghargaan yang layak terhadap kerja seni.

Idealisme Bertemu Kebutuhan Ekonomi

Dilema terbesar seorang seniman sering kali bukan antara seni dan bukan seni, melainkan antara karya yang ingin dibuat dan pekerjaan yang harus dilakukan untuk bertahan hidup.

Seorang aktor mungkin ingin bermain dalam pertunjukan eksperimental, tetapi pada saat yang sama ia menerima pekerjaan komersial karena bayarannya lebih baik. Seorang penulis mungkin ingin menulis novel yang membutuhkan waktu bertahun-tahun, tetapi ia harus mengambil pekerjaan menulis konten karena pekerjaan itu memberikan pemasukan lebih cepat.

Seorang musisi mungkin membuat mahakarya namun tidak populer secara pasar, tetapi ia harus memainkan pertunjukan yang sesuai permintaan pasar agar dapurnya tetap menyala. Apakah mereka kemudian tidak idealis? Tidak. Mereka sedang bernegosiasi dengan kenyataan.

Kehidupan seniman tidak selalu berada dalam garis lurus antara idealisme dan pengkhianatan. Ada wilayah abu-abu yang sangat manusiawi: bertahan hidup sambil berusaha mempertahankan sesuatu yang diyakini.

Tidak semua pekerjaan komersial merupakan pengkhianatan terhadap seni. Tidak semua karya idealis otomatis bermutu. Dan tidak semua karya yang menghasilkan uang berarti kehilangan nilai artistiknya. Persoalannya bukan apakah seniman mendapatkan uang dari seni. Persoalannya adalah siapa yang menentukan arah karya tersebut: kesadaran kreatif seniman atau tekanan ekonomi sepenuhnya?

Jika seorang seniman dapat memilih kapan menerima pekerjaan komersial dan kapan mengerjakan karya personal, ia memiliki ruang kebebasan yang lebih besar. Tetapi jika seluruh keputusan kreatifnya ditentukan oleh kebutuhan ekonomi, kemerdekaan berkaryanya perlahan berubah menjadi kemerdekaan yang semu.

Kemerdekaan Finansial Bukan Berarti Menjadi Kaya Raya

Kemerdekaan finansial sering disalahpahami sebagai kekayaan. Padahal bagi seorang seniman, kemerdekaan finansial tidak selalu berarti memiliki rumah besar, kendaraan mewah, atau rekening yang berlimpah. Kemerdekaan finansial dapat berarti sesuatu yang lebih sederhana: Memiliki cukup ruang untuk mengatakan “tidak”. Tidak pada pekerjaan yang merendahkan profesinya. Tidak pada eksploitasi. Tidak pada bayaran yang tidak masuk akal. Tidak pada karya yang bertentangan dengan prinsipnya.

Tidak pada tekanan politik atau kekuasaan yang memaksanya mengubah gagasan. Kemampuan mengatakan “tidak” adalah salah satu bentuk kemerdekaan paling penting dalam kehidupan kreatif. Seorang seniman yang tidak memiliki cadangan ekonomi sering kali berada dalam posisi tawar yang lemah. Ia mudah menerima pekerjaan apa saja karena tidak memiliki pilihan. Dalam kondisi seperti itu, kebebasan kreatif menjadi rapuh.

Karena itu, membangun ekosistem seni yang sehat seharusnya tidak hanya berbicara tentang festival, gedung pertunjukan, pameran, penghargaan, atau program kebudayaan. Kita juga harus berbicara mengenai kesejahteraan pekerja seni, sistem honorarium yang adil, perlindungan hak cipta, royalti, akses produksi, ruang berkarya, dan keberlanjutan profesi.

Negara dan Masyarakat Memiliki Tanggung Jawab

Kemerdekaan berkarya tidak seharusnya dibebankan seluruhnya kepada seniman. Negara memiliki tanggung jawab menciptakan ekosistem yang memungkinkan seni tumbuh tanpa kehilangan kebebasan. Pemerintah dapat menyediakan ruang berkesenian yang terjangkau, dana kebudayaan yang transparan, program residensi, hibah produksi, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta kebijakan yang memastikan pekerja seni mendapatkan penghargaan yang layak.

Tetapi dukungan negara juga harus berhati-hati. Ketika bantuan kebudayaan berubah menjadi alat kontrol, kemerdekaan berkarya kembali terancam. Seniman tidak boleh dipaksa menghasilkan karya sesuai selera kekuasaan hanya karena negara menyediakan anggaran. Di sinilah prinsip penting harus dijaga: dukungan tidak boleh berubah menjadi kendali.

Begitu pula dengan sponsor dan pasar. Seni membutuhkan industri dan pasar, tetapi pasar tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran nilai sebuah karya. Jika semua karya hanya dinilai berdasarkan jumlah penonton, jumlah klik, jumlah penjualan, atau kemampuan mendatangkan keuntungan, maka karya yang kritis, eksperimental, dan tidak populer akan semakin tersingkir. Padahal sejarah seni sering kali membuktikan bahwa karya besar tidak selalu lahir dari selera mayoritas pada zamannya.

Panggung yang Merdeka Bukan Panggung yang Mahal

Persoalan ini menjadi semakin penting ketika kita berbicara mengenai ruang seni. Sebuah kota mungkin memiliki gedung kesenian yang megah, tetapi jika biaya penggunaan ruangnya terlalu mahal bagi komunitas, apakah ruang tersebut benar-benar merdeka? Sebuah pusat kebudayaan mungkin dibangun dengan tujuan memajukan seni, tetapi jika seniman lokal tidak mampu menggunakannya, siapa sebenarnya yang menikmati ruang itu?

Ruang kebudayaan tidak cukup hanya tersedia secara fisik. Ia harus terjangkau, terbuka, inklusif, dan dapat diakses oleh pekerja seni. Panggung yang indah tetapi tidak dapat digunakan oleh seniman karena mahal hanyalah arsitektur.

Pusat kesenian yang jauh dari komunitas hanya akan menjadi bangunan. Kemerdekaan kebudayaan membutuhkan ruang yang memungkinkan seniman bertemu, bereksperimen, gagal, mencoba lagi, berdiskusi, mempertunjukkan karya, dan berinteraksi dengan publik. Sebab seni tidak hidup dari gedung. Seni hidup dari manusia yang menghidupkan gedung itu.

Seniman Tidak Boleh Miskin untuk Disebut Idealis

Ada mitos lain yang perlu dibongkar: bahwa penderitaan adalah syarat bagi lahirnya karya besar. Seolah-olah seniman yang hidup berkecukupan akan kehilangan daya kritisnya. Seolah-olah kemiskinan membuat karya menjadi lebih otentik. Seolah-olah kesulitan hidup adalah semacam sertifikat keaslian seorang seniman.

Pandangan ini romantis, tetapi tidak adil. Seniman tidak perlu miskin untuk menghasilkan karya yang kuat. Seniman membutuhkan waktu. Membutuhkan ruang. Membutuhkan ketenangan. Membutuhkan akses terhadap pengetahuan. Membutuhkan peralatan. Membutuhkan kesempatan. Dan semua itu membutuhkan biaya.

Karena itu, memperjuangkan kesejahteraan seniman bukan berarti menjadikan seni kehilangan idealisme. Justru sebaliknya: seniman yang lebih aman secara ekonomi memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan kebebasan kreatifnya. Ia tidak mudah dibungkam oleh kebutuhan. Ia tidak mudah dibeli oleh kekuasaan. Ia tidak mudah dipaksa oleh pasar.

Merdeka dari Kemiskinan Kreatif

Kemerdekaan yang sesungguhnya mungkin bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari kondisi yang memaksa manusia meninggalkan panggilan hidupnya. Dalam konteks seniman, kemiskinan bukan hanya persoalan tidak memiliki uang. Ada pula bentuk kemiskinan yang lain: kemiskinan waktu, kemiskinan ruang, kemiskinan kesempatan, kemiskinan akses, dan kemiskinan penghargaan.

Seorang seniman yang sepanjang hari bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mungkin masih memiliki gagasan, tetapi tidak memiliki waktu untuk mengolahnya. Seorang penulis mungkin memiliki buku yang ingin ditulis, tetapi tidak memiliki waktu karena harus bekerja dari pagi hingga malam. Seorang aktor mungkin memiliki kemampuan, tetapi tidak memiliki akses ke ruang latihan.

Seorang di komunitas seni mungkin memiliki gagasan besar, tetapi tidak memiliki dana produksi. Mereka secara formal merdeka. Tetapi secara praktis belum sepenuhnya merdeka.

Kemerdekaan Harus Membuat Seniman Berani Berkarya

Pada akhirnya, kemerdekaan berkarya bukanlah kemewahan. Ia merupakan bagian dari kehidupan kebudayaan yang sehat. Bangsa yang merdeka bukan hanya bangsa yang mampu membangun jalan, gedung, teknologi, dan ekonomi. Bangsa yang merdeka juga harus mampu memberi ruang bagi warganya untuk berpikir, mempertanyakan, mengkritik, berimajinasi, dan menciptakan sesuatu yang belum pernah ada.

Seniman berada di salah satu garis terdepan dalam wilayah itu. Mereka membaca zaman melalui kepekaan. Mereka mempertanyakan kenyataan melalui karya. Mereka menyimpan ingatan masyarakat melalui cerita. Mereka membuka kemungkinan masa depan melalui imajinasi.

Karena itu, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, jangan hanya bertanya apakah seniman bebas berkarya. Tanyakan pula: Apakah ia memiliki waktu untuk berkarya? Apakah ia memiliki ruang untuk berkarya? Apakah ia memperoleh bayaran yang layak dari pekerjaannya? Apakah ia memiliki kebebasan untuk menolak intervensi Apakah negara memberi dukungan tanpa mengambil alih kebebasan kreatifnya?

Dan yang paling penting: Apakah masyarakat menghargai seni sebagai kerja, bukan sekadar hiburan? Kemerdekaan sejatinya bukan keadaan tanpa batas. Kemerdekaan adalah kemampuan manusia menentukan pilihan tanpa dipaksa oleh keadaan yang tidak adil.

Maka bagi seniman, kemerdekaan berkarya dan kemerdekaan finansial bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya justru saling menopang. Seniman membutuhkan uang agar dapat hidup, tetapi uang tidak boleh menentukan seluruh isi pikirannya. Seniman membutuhkan pasar, tetapi pasar tidak boleh menjadi satu-satunya hakim atas nilai karya.

Seniman membutuhkan negara, tetapi negara tidak boleh menjadi pemilik kebebasan kreatifnya. Seniman membutuhkan panggung, tetapi panggung tidak boleh menjadi ruang yang hanya dapat dimasuki mereka yang mampu membayar.

Pada akhirnya, kemerdekaan yang paling penting bagi seorang seniman adalah kemampuan untuk tetap menjadi dirinya sendiri di tengah berbagai tekanan kehidupan. Sebab karya yang benar-benar merdeka bukanlah karya yang tidak mengenal uang, pasar, negara, atau kebutuhan hidup.

Karya yang merdeka adalah karya yang tidak menyerahkan seluruh kebebasan jiwanya kepada semua itu. Dan mungkin di situlah makna kemerdekaan yang paling dalam: bukan sekadar memiliki hak untuk berkarya, tetapi memiliki cukup ruang kehidupan untuk memilih apa yang hendak kita katakan melalui karya.

Karena seorang seniman yang terus-menerus dipaksa memilih antara berkarya atau bertahan hidup sesungguhnya belum sepenuhnya menikmati kemerdekaan. Ia baru bebas secara hukum. Tetapi belum tentu bebas dalam kehidupan.

Tentang Penulis:

Nuyang Jaimee adalah pegiat seni dan budaya. Ia aktif di seni sastra dan teater. Direktur lembaga Cakra Budaya Indonesia (CBI). Pendiri komunitas Keluarga Besar Penyar Seksih (KBPS) dan Kampung Seni Jakarta (KSJ). Ia juga bergabung di Komunitas WPI dan MKJ. Karya-karyanya, baik fiksi dan nonfiksi masuk di beberapa media massa di Jakarta dan daerah, selain masuk dalam portal online dan majalah sastra, juga dalam antologi bersama dalam dan luar negeri. Menginisiasi dan aktif mengikuti berbagai kegiatan, acara dan pertemuan seni, sastra dan budaya. Sebagai pembaca puisi, monolog, dan sutradara teater. Pernah bekerja di production house dan bermain beberapa FTV, Sinetron dan Channal Youtube. Pernah menjadi kontributor di harian Madina, Bulletin H.B. Jassin dan terakhir bergabung di Suara Anak Negeri Media Group. Sampai sekarang menulis cerpen, puisi, esai, artikel, feature, juga naskah drama dan skenario. Menjadi guru/pengajar/pelatih/narasumber seni sastra dan teater baik pelatihan/workshop umum maupun sekolah. Menjuarai lomba baca puisi se-Asia Tenggara di acara ZKMUA-Malaysia dan menjuarai lomba cipta puisi elaborasi karya senirupa, Satarupa. Buku Puisi tunggalnya “Pendoa yang Lupa Nama Tuhannya” terbit 2023.

Sebuah Pengabdian, Ketidakpastian Ekonomi, dan Perlindungan Negara

Perjalanan Diding Boneng secara tidak langsung membuka persoalan yang lebih luas mengenai kehidupan aktor teater di Indonesia. Di balik pertunjukan yang terlihat oleh penonton terdapat proses panjang yang sering tidak terlihat: latihan, pembentukan karakter, persiapan produksi, pencarian dana, pengelolaan kelompok, hingga berbagai pekerjaan lain yang dilakukan seniman untuk mempertahankan kehidupan.

“Panggung adalah tempat seorang aktor berpura-pura menjadi orang lain, sekaligus tempat paling jujur menemukan jati dirinya.”

— Nuyang Jaimee

Persoalan utama aktor teater bukan hanya kesempatan untuk tampil, tetapi keberlanjutan hidup sebagai pekerja seni. Popularitas tidak selalu menjamin kesejahteraan. Seorang aktor dapat dikenal melalui film atau televisi, tetapi tetap menghadapi ketidakpastian ketika produksi berakhir. Sistem kerja industri seni pada umumnya berbasis proyek.

Aktor mendapatkan penghasilan ketika terlibat dalam produksi, sementara kebutuhan hidup berlangsung terus. Kondisi tersebut lebih terasa dalam dunia teater. Sebuah pertunjukan dapat membutuhkan latihan selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, tetapi hanya dimainkan beberapa kali. Aktor, sutradara, penata artistik, pemusik, penata cahaya, kru produksi, dan pekerja lainnya mencurahkan waktu dan tenaga dengan dukungan ekonomi yang sering terbatas.

Karena itu, banyak aktor teater menjalani pekerjaan lain. Mereka mengajar, menjadi fasilitator workshop, menulis, mengelola komunitas, bekerja dalam produksi, atau menjalankan profesi di luar kesenian. Keadaan tersebut bukan berarti mereka tidak serius berkesenian. Sebaliknya, pekerjaan tambahan sering menjadi cara agar mereka tetap dapat hidup sekaligus mempertahankan aktivitas seni.

Popularitas Tidak Menjamin Hari Tua

Kisah Diding Boneng memberikan gambaran konkret mengenai persoalan tersebut. Ia telah berteater sejak 1973 dan kemudian dikenal luas melalui film dan televisi. Namun, ketika kesempatan tampil dalam industri hiburan tidak lagi sebanyak masa sebelumnya, aktivitasnya banyak beralih kepada pengajaran dan pembinaan teater.

Pada 2024, ia masih diberitakan aktif mengajar teater di sejumlah komunitas di wilayah Jabodetabek. Aktivitas tersebut merupakan bentuk dedikasi yang penting. Namun, kondisi tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai kehidupan seorang seniman ketika memasuki usia lanjut. Apakah ia terus bekerja karena masih ingin berkarya, atau karena tidak memiliki sistem perlindungan yang membuatnya dapat menjalani masa tua dengan lebih aman?

Pertanyaan itu perlu dibedakan dari penghargaan terhadap dedikasi. Mengajar pada usia lanjut dapat menjadi pilihan artistik yang bermakna. Namun jika seniman harus terus bekerja karena tidak memiliki jaminan kesehatan, pendapatan, atau perlindungan hari tua, persoalannya bukan lagi sekadar pilihan pribadi. Itu merupakan persoalan struktural.

Pada akhir 2025, rumah Diding Boneng di kawasan Matraman diberitakan roboh. Rumah tersebut merupakan bangunan keluarga yang telah lama ditempatinya. Setelah kejadian itu, ia sempat tinggal di kantor RW. Peristiwa tersebut menarik perhatian publik karena memperlihatkan kondisi kehidupan seorang aktor senior yang pernah dikenal luas melalui film dan televisi.

Peristiwa tersebut seharusnya tidak berhenti sebagai berita mengenai seorang aktor yang mengalami musibah. Ia perlu menjadi bahan evaluasi mengenai bagaimana kehidupan pekerja seni diperlakukan setelah mereka melewati masa produktif.

Aktor sebagai Pekerja Kebudayaan

Selama ini seniman sering dipahami melalui istilah idealisme, pengabdian, dan kecintaan terhadap seni. Nilai tersebut memang penting, tetapi tidak boleh digunakan untuk mengabaikan aspek kesejahteraan.

Cinta terhadap seni tidak menghapus kebutuhan ekonomi. Pengabdian tidak menggantikan kebutuhan kesehatan. Idealisme tidak otomatis memberikan jaminan hari tua.

Aktor adalah pekerja kebudayaan. Ia menggunakan tubuh, suara, pikiran, waktu, keterampilan, dan pengalaman untuk menghasilkan karya. Karena itu, pekerjaan aktor perlu dilihat sebagai kerja yang memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai sosial.

Dalam konteks teater, persoalannya menjadi semakin kompleks karena sebagian besar pekerjaan berlangsung sebelum pertunjukan. Penonton hanya melihat hasil akhirnya. Mereka tidak melihat proses latihan yang panjang, diskusi naskah, pembangunan karakter, persiapan produksi, pencarian dana, maupun pekerjaan administratif yang dilakukan komunitas.

Sebuah pertunjukan yang berlangsung dua jam dapat merupakan hasil kerja berbulan-bulan. Jika hanya jumlah pertunjukan yang dijadikan ukuran, sebagian besar kerja seniman tidak akan terlihat.

Negara dan Ekosistem Kebudayaan

Negara memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem seni yang berkelanjutan. Dukungan terhadap kebudayaan tidak cukup dilakukan melalui festival, pertunjukan, lomba, atau kegiatan seremonial. Negara perlu memperhatikan manusia yang bekerja di dalam ekosistem tersebut.

Aktor membutuhkan ruang latihan, kesempatan tampil, akses kesehatan, perlindungan sosial, pengembangan kapasitas, serta sistem pendapatan yang lebih berkelanjutan. Komunitas membutuhkan ruang dan dukungan produksi. Seniman senior membutuhkan mekanisme penghargaan dan perlindungan yang dapat menjamin kehidupan mereka ketika kesempatan kerja mulai berkurang.

Karena itu, kebijakan kebudayaan perlu bergerak dari pendekatan berbasis acara menuju pendekatan berbasis ekosistem. Festival memang penting, tetapi keberadaan festival tidak otomatis menjamin kehidupan pekerja seni.

Program kebudayaan seharusnya juga mencakup pendataan seniman, akses jaminan sosial, dukungan kesehatan, pendanaan produksi yang transparan, ruang latihan, program residensi, pendidikan dan peningkatan kapasitas, perlindungan hak cipta, serta program khusus bagi seniman senior.

Dokumentasi juga merupakan persoalan penting. Banyak perjalanan seniman Indonesia tidak tercatat secara sistematis. Ketika seorang seniman meninggal atau berhenti berkarya, sebagian pengetahuan tentang perjalanan keseniannya ikut hilang. Negara, lembaga kebudayaan, komunitas, dan institusi pendidikan perlu membangun sistem arsip yang dapat menjaga sejarah tersebut.

Jangan Menunggu Seniman Meninggal
Ada kecenderungan masyarakat untuk kembali mengingat seniman setelah mereka meninggal. Karya lama dibagikan, foto-foto kembali beredar, perjalanan karier dibicarakan, dan penghargaan atas dedikasi mereka disampaikan.

Penghormatan semacam itu penting, tetapi seharusnya tidak menjadi bentuk perhatian utama. Penghormatan yang lebih bermakna adalah memastikan seniman dapat hidup layak ketika masih aktif bekerja. Seorang aktor seharusnya tidak baru dianggap penting ketika sudah menjadi bagian dari sejarah. Ia harus dihargai ketika masih menciptakan sejarah tersebut.

Dalam konteks Diding Boneng, perjalanan panjang sejak 1973 menunjukkan bahwa seorang aktor dapat memberikan sebagian besar hidupnya kepada dunia seni. Ia menjalani teater, film, televisi, komedi, pendidikan, dan pembinaan generasi muda. Namun perjalanan panjang tersebut sekaligus menunjukkan bahwa popularitas tidak otomatis memberikan jaminan kehidupan.

Kondisi tersebut tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada individu. Seorang seniman memang bertanggung jawab atas pilihan profesinya, tetapi negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem yang memungkinkan pekerja kebudayaan menjalani profesinya secara bermartabat.

Masa Depan Aktor Teater

Persoalan aktor teater Indonesia pada akhirnya bukan sekadar persoalan honor pertunjukan. Ia menyangkut bagaimana profesi seni ditempatkan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Jika aktor terus diposisikan sebagai pengisi acara, maka kerja mereka akan selalu dinilai berdasarkan kebutuhan sesaat. Jika mereka ditempatkan sebagai pekerja kebudayaan, maka negara harus memikirkan keberlangsungan profesinya secara lebih serius.

Teater juga bukan sekadar hiburan. Proses teater mengajarkan disiplin, kerja kelompok, kemampuan membaca manusia, keberanian menyampaikan gagasan, dan kepekaan terhadap persoalan sosial. Ketika negara menjaga keberlangsungan aktor dan komunitas teater, negara sebenarnya juga menjaga salah satu ruang pendidikan masyarakat.

Karena itu, kesejahteraan seniman seharusnya tidak dipahami sebagai pemberian khusus. Ia merupakan bagian dari penghargaan terhadap kerja kebudayaan. Perjalanan Diding Boneng dapat menjadi titik refleksi untuk melihat persoalan tersebut. Ia berasal dari teater, kemudian memasuki film dan televisi, dikenal luas melalui komedi, dan tetap kembali kepada dunia teater melalui pendidikan serta pembinaan. Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan seorang seniman memiliki banyak tahap dan tidak selalu berjalan dalam kondisi ekonomi yang sama.

Negara seharusnya mampu hadir dalam seluruh tahapan tersebut. Bukan hanya ketika seniman dibutuhkan untuk tampil dalam sebuah acara, tetapi juga ketika mereka berlatih, mengajar, membangun komunitas, memasuki usia lanjut, dan membutuhkan perlindungan. Kebudayaan tidak hanya dibangun oleh karya yang sudah selesai. Kebudayaan dibangun oleh manusia yang terus bekerja untuk menghasilkan karya tersebut. Karena itu, membicarakan kesejahteraan seniman berarti membicarakan keberlanjutan kebudayaan itu sendiri.

Diding Boneng dapat dibaca sebagai salah satu contoh dari persoalan tersebut. Ia bukan hanya aktor yang pernah tampil dalam film populer, tetapi pekerja seni yang menghabiskan puluhan tahun dalam dunia teater dan keaktoran. Karena itu, perhatian terhadap seniman tidak seharusnya muncul hanya dalam bentuk penghormatan ketika mereka telah tiada atau bantuan ketika mereka mengalami musibah. Yang lebih penting adalah membangun sistem yang memungkinkan seniman hidup layak selama menjalani profesinya.

“Ketika seorang aktor meninggalkan panggung, yang tersisa bukan hanya perannya, tapi pengalaman, pengetahuan, manusia dan karakter yang pernah dimainkannya.”

— Nuyang Jaimee

Aktor membutuhkan panggung, tetapi ia juga membutuhkan kehidupan yang layak di luar panggung. Negara yang serius terhadap kebudayaan harus mampu menjamin keduanya.

Tentang Penulis:

Putri Miranda yang dikenal dengan nama lain Nuyang Jaimee adalah pegiat seni dan budaya. Ia aktif di seni sastra dan teater. Direktur lembaga Cakra Budaya Indonesia (CBI). Pendiri komunitas Keluarga Besar Penyar Seksih (KBPS) dan Kampung Seni Jakarta (KSJ). Ia juga bergabung di Komunitas WPI dan MKJ. Karya-karyanya, baik fiksi dan nonfiksi masuk di beberapa media massa di Jakarta dan daerah, selain masuk dalam portal online dan majalah sastra, juga dalam antologi bersama dalam dan luar negeri. Menginisiasi dan aktif mengikuti berbagai kegiatan, acara dan pertemuan seni, sastra dan budaya. Sebagai pembaca puisi, monolog, dan sutradara teater. Pernah bekerja di production house dan bermain beberapa FTV, Sinetron dan Channal Youtube. Pernah menjadi kontributor di harian Madina, Bulletin H.B. Jassin dan terakhir bergabung di Suara Anak Negeri Media Group. Sampai sekarang menulis cerpen, puisi, esai, artikel, feature, juga naskah drama dan skenario. Menjadi guru/pengajar/pelatih/narasumber seni sastra dan teater baik pelatihan/workshop umum maupun sekolah. Menjuarai lomba baca puisi se-Asia Tenggara di acara ZKMUA-Malaysia dan menjuarai lomba cipta puisi elaborasi karya senirupa, Satarupa. Buku Puisi tunggalnya “Pendoa yang Lupa Nama Tuhannya” terbit 2023.

Teater, Film, Komedi & Sebuah Pengabdian

–

“Seorang aktor meninggalkan peran. Seorang sutradara meninggalkan konsep berpikir.”

— Nuyang Jaimee

Perjalanan kesenian Diding Boneng merupakan bagian dari perjalanan panjang seni peran Indonesia. Ia dikenal luas sebagai aktor film dan televisi, terutama melalui karakter-karakter komedi. Sejak 1973, ia telah menjalani proses keaktoran melalui panggung dan kelompok teater. Karena itu, perjalanan kariernya tidak dapat hanya dilihat dari filmografi, tetapi juga dari aktivitasnya sebagai aktor panggung, sutradara, pembina kelompok, dan guru teater.

Diding Boneng merupakan nama panggung Zainal Abidin. Ia lahir di Jakarta pada 3 Maret 1950. Ia mulai aktif berteater sejak 1973 dan terlibat dalam berbagai kegiatan serta festival teater. Dalam perjalanan berikutnya, ia tidak hanya bermain, tetapi juga membina kelompok dan terlibat dalam proses pendidikan teater, khususnya di wilayah Jakarta Timur.

Periode awal tersebut menjadi fondasi penting dalam pembentukan dirinya sebagai aktor. Teater memberinya pengalaman mengenai disiplin latihan, pengolahan tubuh dan suara, pembangunan karakter, kerja kelompok, serta hubungan antara aktor dan penonton. Pengalaman tersebut kemudian menjadi bekal ketika ia memasuki dunia film dan televisi.

Memasuki Dunia Film dan Televisi
Diding Boneng mulai memasuki dunia film melalui Tiga Dara Mencari Cinta pada 1980. Setelah itu, ia memperoleh kesempatan tampil dalam sejumlah produksi film dan televisi. Salah satu titik penting dalam kariernya adalah keterlibatannya dalam serial televisi Rumah Masa Depan. Dalam serial tersebut ia memainkan karakter bernama Boneng. Nama karakter itu kemudian melekat kuat dan menjadi nama panggung yang dikenal masyarakat.

Popularitas Diding Boneng semakin kuat ketika ia tampil dalam sejumlah film komedi, termasuk film-film yang melibatkan Warkop DKI. Pada periode akhir 1980-an hingga 1990-an, ia muncul dalam berbagai judul, antara lain Godain Kita Dong (1989), Lupa Aturan Main (1990), Mana Bisa Tahan (1990), Bebas Aturan Main (1991), Bisa Naik Bisa Turun (1991), Sudah Pasti Tahan (1991), Masuk Kena Keluar Kena (1992), Bagi-Bagi Dong (1993), dan Pencet Sana Pencet Sini (1994). Film Indonesia juga mencatat keterlibatannya dalam Siapa Menabur Benci Akan Menuai Bencana (1988), Jago-Jago Bayaran, Kanan Kiri OK, Gonta Ganti, Antri Dong!, Ini Rindu, serta sejumlah film lainnya.

Kehadiran dalam film-film komedi membuat wajah Diding Boneng dikenal luas oleh masyarakat. Ciri fisiknya, ekspresi wajah, kemampuan membangun karakter, dan timing komedi menjadikannya salah satu pemeran pendukung yang mudah dikenali. Namun, mengidentifikasinya hanya sebagai pelawak atau pemeran komedi akan membuat perjalanan keseniannya menjadi terlalu sederhana. Kemampuan komedinya merupakan salah satu bentuk ekspresi dari kemampuan keaktorannya yang telah dibentuk melalui pengalaman panjang di panggung.

Dalam sebuah wawancara pada 2025, Diding menyatakan bahwa dirinya tidak pernah bercita-cita menjadi bintang film. Ia berteater sejak 1973 dan justru dari dunia teater itulah ia kemudian memperoleh kesempatan memasuki perfilman. Pernyataan tersebut memperlihatkan bagaimana ia memandang film sebagai bagian dari perjalanan, bukan pengganti teater.

Popularitas Film dan Identitas Teater

Bagi Diding, teater memiliki posisi khusus dalam kehidupannya. Setelah memperoleh popularitas melalui film dan televisi, ia tidak meninggalkan panggung. Ia tetap terlibat dalam latihan, pertunjukan, pembinaan kelompok, dan pendidikan teater.
Pilihan tersebut penting karena tidak semua aktor yang memperoleh popularitas melalui film tetap aktif di panggung. Industri film dan televisi menawarkan jangkauan penonton yang lebih besar, sedangkan teater membutuhkan proses latihan yang panjang dengan hasil ekonomi yang sering kali terbatas. Diding tetap mempertahankan hubungan dengan teater karena di sanalah ia membangun dasar keaktorannya.

Dalam wawancara pada 2025, ia menyebut dirinya sebagai orang teater. Ia juga melihat teater sebagai proses yang dapat memanusiakan manusia. Pandangan tersebut sejalan dengan aktivitasnya pada masa berikutnya ketika ia lebih banyak mencurahkan pengalaman kepada generasi muda melalui proses pendidikan dan pembinaan.

Pada 2024, Diding diberitakan masih aktif mengajar teater di sejumlah komunitas di wilayah Jabodetabek. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa kariernya berkembang dari seorang aktor menjadi seorang pendidik. Pengalaman yang diperoleh selama puluhan tahun kemudian digunakan untuk membentuk aktor-aktor baru.

Bagi seorang guru teater, keberhasilan tidak hanya dapat dilihat dari jumlah pertunjukan yang pernah dimainkan. Pengaruhnya juga terlihat melalui murid-murid yang kemudian melanjutkan proses berkesenian. Banyak pengetahuan dalam teater memang tidak selalu masuk dalam arsip atau filmografi. Pengetahuan tersebut berpindah melalui latihan, koreksi, percakapan, dan pengalaman langsung.

Kembali kepada Perfilman Generasi Baru
Perjalanan Diding Boneng juga berlanjut pada perfilman Indonesia generasi baru. Ia kembali tampil dalam sejumlah produksi film setelah melewati periode panjang dalam kariernya. Di antaranya adalah KKN di Desa Penari, KKN di Desa Penari: Uncut, The Torture: Beranak dalam Kubur, dan Badarawuhi di Desa Penari. Dalam KKN di Desa Penari dan Badarawuhi di Desa Penari, ia memainkan karakter Mbah Buyut.

Kehadiran tersebut menunjukkan bahwa pengalaman seorang aktor tidak berhenti ketika sebuah generasi industri berakhir. Diding dapat diterima kembali dalam produksi film yang ditonton generasi berbeda karena kemampuan dan pengalaman keaktorannya tetap relevan.

Kariernya dengan demikian membentang lintas generasi. Ia memulai proses teater pada 1970-an, memasuki televisi dan film pada 1980-an, dikenal luas melalui film-film komedi pada 1980-an dan 1990-an, kemudian tetap aktif dalam teater dan pendidikan, serta kembali tampil dalam film-film yang dikenal oleh penonton generasi baru.

Diding Boneng dan Warisan Keaktoran

Jika perjalanan Diding Boneng hanya dihitung melalui judul film, sebagian penting dari jejak keseniannya akan hilang. Filmografi memang menunjukkan karya yang pernah ia ikuti, tetapi tidak mencatat seluruh aktivitasnya di ruang latihan, komunitas, festival, pendidikan, dan pembinaan aktor.

Pengalaman tersebut justru menjadi bagian penting dari warisannya. Ia pernah berada dalam posisi sebagai pemain, kemudian sutradara, pembina, dan guru. Perubahan posisi tersebut menunjukkan perkembangan seorang seniman yang tidak berhenti pada pencapaian personal.

“Ketegasan seorang guru sering kali terasa sebagai luka pada masanya, tetapi justru menjadi bekal yang paling berharga ketika waktu mengajarkan maknanya.”

— Nuyang Jaimee

Dalam pengalaman personal murid-muridnya, termasuk mereka yang pernah berproses bersamanya di Jakarta Timur, Diding dikenal sebagai sosok yang tegas dalam latihan. Ia menuntut pemain untuk serius, disiplin, dan fokus. Ketegasan tersebut merupakan bagian dari cara pendidikan teater yang menempatkan proses sebagai dasar keaktoran. Di luar latihan, ia sebagai pribadi yang terbuka untuk hangat, berdiskusi dan suka bercanda.

Perjalanan Diding Boneng memperlihatkan bahwa karier seorang aktor tidak harus berhenti pada popularitas. Ia dapat berkembang menjadi proses pendidikan dan regenerasi. Setelah melewati pengalaman panjang sebagai pemain, seorang seniman memiliki pengetahuan yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Karena itu, posisi Diding Boneng dalam sejarah seni peran Indonesia tidak hanya terletak pada film-film yang pernah dibintanginya. Ia juga merupakan bagian dari tradisi teater yang membentuk banyak pekerja seni melalui proses latihan dan pembinaan.

Jejak tersebut penting dicatat karena sejarah seni tidak hanya dibangun oleh orang-orang yang berada di depan kamera melainkan juga oleh mereka yang bekerja di ruang latihan, membentuk kelompok, mendidik pemain, dan menjaga keberlanjutan komunitas.

Diding Boneng telah melewati lebih dari lima dekade dalam dunia seni peran. Ia datang dari teater, memperoleh pengakuan melalui film dan televisi, dikenal melalui komedi, kemudian tetap kembali kepada teater dan pendidikan. Perjalanan itu memperlihatkan konsistensi seorang seniman dalam mempertahankan akar keseniannya di tengah perubahan industri.

“Guru yang baik tidak menciptakan pengikut. Ia melahirkan manusia-manusia yang mampu melampaui dirinya.”

— Nuyang Jaimee

Warisan seorang aktor pada akhirnya tidak hanya berupa daftar karya. Ia juga berupa pengetahuan, pengalaman, metode, dan manusia-manusia yang pernah belajar kepadanya. Dalam konteks itulah perjalanan Diding Boneng layak dicatat sebagai bagian dari sejarah teater dan perfilman Indonesia.

Tentang Penulis:

Nuyang Jaimee adalah pegiat seni dan budaya. Ia aktif di seni sastra dan teater. Direktur lembaga Cakra Budaya Indonesia (CBI). Pendiri komunitas Keluarga Besar Penyar Seksih (KBPS) dan Kampung Seni Jakarta (KSJ). Ia juga bergabung di Komunitas WPI dan MKJ. Karya-karyanya, baik fiksi dan nonfiksi masuk di beberapa media massa di Jakarta dan daerah, selain masuk dalam portal online dan majalah sastra, juga dalam antologi bersama dalam dan luar negeri. Menginisiasi dan aktif mengikuti berbagai kegiatan, acara dan pertemuan seni, sastra dan budaya. Sebagai pembaca puisi, monolog, dan sutradara teater. Pernah bekerja di production house dan bermain beberapa FTV, Sinetron dan Channal Youtube. Pernah menjadi kontributor di harian Madina, Bulletin H.B. Jassin dan terakhir bergabung di Suara Anak Negeri Media Group. Sampai sekarang menulis cerpen, puisi, esai, artikel, feature, juga naskah drama dan skenario. Menjadi guru/pengajar/pelatih/narasumber seni sastra dan teater baik pelatihan/workshop umum maupun sekolah. Menjuarai lomba baca puisi se-Asia Tenggara di acara ZKMUA-Malaysia dan menjuarai lomba cipta puisi elaborasi karya senirupa, Satarupa. Buku Puisi tunggalnya “Pendoa yang Lupa Nama Tuhannya” terbit 2023.

JAKARTA, 15 Agustus 2026 — Front Penggerak Seni Taman Ismail Marzuki (FPS-TIM) kembali menggelar Jumat Aksi Seni (JAS) di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jumat (15/8).

Aksi diikuti seniman, pekerja seni, komunitas, dan pendukung gerakan FPS-TIM untuk menyampaikan kritik terhadap tata kelola TIM dan tuntutan agar TIM kembali menjalankan fungsinya sebagai pusat kesenian.

Dalam kegiatan tersebut, puluhan personel kepolisian mendatangi kawasan aksi dan berada di sekitar para seniman. Kehadiran aparat menjadi salah satu peristiwa yang menarik perhatian dalam pelaksanaan JAS.

JAS 15 Agustus merupakan kelanjutan dari rangkaian gerakan FPS-TIM yang sebelumnya dilakukan melalui konsolidasi, diskusi, aksi unjuk rasa dan unjuk karya. Mujib Hermani dan David Karo memberikan orasi terkait sikap seniman untuk melawan penyimpangan-penyimpangan struktural dalam kebijakan dan pengelolaan yang tengah terjadi di  Taman Ismail Marzuki.

Pada JAS 7 Agustus, seniman melakukan karnaval di kawasan TIM dengan membawa keranda bertuliskan “TIM Sudah Mati”, poster perlawanan, serta menggelar dialog publik di pelataran TIM.

Rangkaian aksi tersebut berlanjut pada 12 Agustus 2026, ketika FPS-TIM membawa petisi dan TRITURA FPS-TIM ke Balai Kota DKI Jakarta. Karnaval dilakukan dari TIM melalui Cikini Raya, Tugu Tani, Merdeka Selatan, Balai Kota hingga Kebon Sirih.

TRITURA FPS-TIM memuat tiga tuntutan: menolak JAKPRO mengelola dan mengkomersialisasikan TIM; mengembalikan tata kelola TIM kepada Dinas Kebudayaan, UP PKJ TIM, Dewan Kesenian Jakarta bersama komunitas-komunitas seni secara demokratis dan adil; serta mengembalikan marwah TIM sebagai Pusat Kesenian.

Persoalan tersebut menjadi bagian dari tuntutan agar kebijakan pengelolaan TIM lebih berpihak pada keberlangsungan ekosistem seni.
Kehadiran puluhan polisi juga menjadi bagian penting dari peristiwa JAS 15 Agustus.

Bagi FPS-TIM, penggunaan seni sebagai medium aksi merupakan cara menyampaikan kritik sekaligus mempertahankan ruang kebudayaan. JAS 15 Agustus menjadi kelanjutan perjuangan yang telah dibawa dari ruang konsolidasi, aksi di TIM, hingga petisi ke Balai Kota.

Gerakan tersebut pada akhirnya membawa satu tuntutan utama: mengembalikan Taman Ismail Marzuki sebagai pusat kesenian yang terbuka, demokratis, dan berpihak pada kehidupan seniman serta komunitas seni. [PM]

JAKARTA, 14 Agustus 2026 — Puluhan personel kepolisian mendatangi dan mendekati kelompok seniman yang tergabung dalam Front Penggerak Seni Taman Ismail Marzuki (FPS-TIM) saat menggelar Jumat Aksi Seni (JAS) sore ini di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Jumat (14/8).

Kehadiran aparat tersebut menjadi salah satu peristiwa yang menarik perhatian dalam aksi yang kembali menjadikan seni sebagai medium penyampaian kritik terhadap persoalan tata kelola dan arah pengelolaan TIM.

JAS kali ini merupakan bagian dari rangkaian gerakan FPS-TIM yang sebelumnya telah berlangsung melalui konsolidasi seniman, diskusi, aksi unjuk rasa dan unjuk karya, hingga karnaval serta penyerahan petisi ke Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (12/8).

Rangkaian tersebut dilakukan untuk menyuarakan keberatan terhadap berbagai kebijakan pengelolaan TIM yang oleh FPS-TIM dinilai berpotensi menggeser fungsi pusat kesenian menjadi kawasan yang semakin berorientasi komersial.

Kehadiran puluhan polisi di tengah kegiatan seni menjadi perhatian karena aksi FPS-TIM berlangsung sebagai penyampaian aspirasi melalui kegiatan kebudayaan. Para seniman tidak hanya melakukan orasi, tetapi menggunakan poster, pertunjukan, pembacaan karya, diskusi dan berbagai bentuk ekspresi seni untuk menyampaikan kritik.

JAS dan Rangkaian Perlawanan FPS-TIM
Jumat Aksi Seni 14 Agustus bukanlah aksi yang berdiri sendiri.  Pada 25 Juli, FPS-TIM menggelar aksi Unjuk Rasa, Unjuk Karya di TIM. Aksi tersebut menyampaikan penolakan terhadap model pengelolaan TIM yang dinilai mengedepankan orientasi komersial dan berpotensi menggeser fungsi utama TIM sebagai pusat penciptaan, pengembangan, apresiasi, dan pendidikan seni budaya.

Jumat Aksi Seni pada 7 Agustus, ketika seniman melakukan karnaval di kawasan TIM, membawa keranda bertuliskan “TIM Sudah Mati”, memasang poster-poster perlawanan, dan melanjutkan aksi dengan dialog publik di pelataran TIM.
Dalam dialog tersebut, persoalan tidak hanya berhenti pada keberadaan hotel dan komersialisasi fasilitas.

Dari JAS ke Balai Kota

Dua hari setelah JAS 7 Agustus, FPS-TIM membawa persoalan tersebut yang termaktub dalam TRITURA FPS TIM ke tingkat kebijakan pemerintahan melalui aksi pada Rabu, 12 Agustus 2026.

JAS hari ini dapat dilihat sebagai kelanjutan dari proses yang sama. Seniman mempertanyakan apakah TIM masih berfungsi sebagai pusat kesenian yang memberikan ruang luas bagi proses kreatif, atau semakin bergerak menjadi kawasan dengan orientasi ekonomi.

Komersialisasi ruang seni, biaya penggunaan fasilitas, akses komunitas independen, serta pengelolaan kawasan oleh Jakpro menjadi bagian dari kritik tersebut.

Persoalan hotel juga menjadi salah satu simbol perdebatan. Seniman mempertanyakan keberadaan fasilitas hospitality di kawasan TIM karena dalam perjalanan revitalisasi pernah muncul gagasan Wisma Seniman yang dikaitkan dengan kebutuhan akomodasi para pelaku seni.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah fasilitas tersebut benar-benar memberikan keberpihakan kepada seniman atau lebih mengikuti mekanisme komersial seperti hotel pada umumnya.

Ketika Polisi Hadir di Tengah Aksi Seni

Dalam konteks itulah kehadiran puluhan polisi pada JAS 14 Agustus menjadi peristiwa yang patut dicatat dalam perjalanan gerakan FPS-TIM.

TIM selama ini dikenal sebagai pusat kesenian dan ruang publik kebudayaan tempat seniman melakukan pertunjukan, pameran, diskusi, pendidikan, penelitian dan berbagai aktivitas kreatif. Ketika ruang tersebut menjadi lokasi penyampaian kritik terhadap kebijakan pengelolaannya, hubungan antara keamanan dan kebebasan berekspresi menjadi isu yang tidak dapat diabaikan.

Pertanyaan yang muncul bukan semata mengapa polisi hadir, tetapi bagaimana negara memperlakukan kritik yang disampaikan melalui kesenian. Jika kehadiran aparat dimaksudkan untuk memastikan keamanan, maka pengamanan seharusnya berjalan proporsional dan memungkinkan kegiatan seni berlangsung tertib.

Sebaliknya, jika kehadiran aparat dipersepsikan sebagai tekanan terhadap kegiatan menyampaikan pendapat, maka diperlukan penjelasan yang transparan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Sebab seni dan kritik­ pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan demokratis. Pusat kesenian tidak hanya membutuhkan panggung untuk pertunjukan, tetapi juga membutuhkan ruang bagi perbedaan pendapat, perdebatan, dan kritik terhadap kebijakan kebudayaan.
Mempertahankan Marwah Pusat Kesenian.

JAS 14 Agustus dengan demikian menjadi kelanjutan dari perjalanan FPS-TIM, bukan titik akhir. Setelah aksi di TIM, penyerahan TRITURA ke Balai Kota, dan kini kembali menggelar aksi seni di pusat kesenian tersebut, FPS-TIM terus membawa satu tuntutan utama: mengembalikan marwah Taman Ismail Marzuki sebagai Pusat Kesenian Jakarta. [PM]

JAKARTA, 12 Agustus 2026 — Perjuangan Front Penggerak Seni Taman Ismail Marzuki (FPS-TIM) kini memasuki tahap berikutnya. Setelah melakukan sejumlah pertemuan, diskusi, aksi unjuk rasa dan unjuk karya, termasuk Jumat Aksi Seni (JAS), FPS-TIM mendatangi Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 12 Agustus 2026 pukul 14.00 WIB untuk mengantarkan surat petisi kepada Gubernur DKI Jakarta.

Agenda tersebut menjadi bagian dari rangkaian gerakan FPS-TIM dalam menyuarakan keberlangsungan ekosistem kesenian di Taman Ismail Marzuki (TIM) yang dinilai semakin menghadapi persoalan komersialisasi, akses ruang seni, tata kelola, serta hubungan antara kepentingan kebudayaan dan pengelolaan kawasan.

Dari Keresahan Jadi Gerakan

FPS-TIM lahir dari keresahan sejumlah seniman dan pekerja seni terhadap perkembangan TIM setelah revitalisasi. Keresahan tersebut tidak berhenti pada persoalan fisik bangunan, tetapi menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar: untuk siapa TIM dibangun dan siapa yang seharusnya memperoleh manfaat dari keberadaan pusat kesenian tersebut?

Dalam maklumat FPS-TIM disebutkan bahwa TIM dipandang sebagai ruang kebudayaan yang lahir dari peluh, keberanian, dan imajinasi para seniman serta masyarakat. Karena itu, keberadaan TIM tidak semestinya diperlakukan semata sebagai kawasan dengan nilai ekonomi, melainkan sebagai ruang publik kebudayaan dan laboratorium seni.

Kritik FPS-TIM terutama diarahkan pada kecenderungan komersialisasi ruang seni. Tarif sewa ruang yang dinilai semakin membebani, akses seniman dan komunitas independen yang dianggap semakin terbatas, serta kecenderungan pengelolaan yang lebih berorientasi pada angka ekonomi menjadi bagian dari persoalan yang disuarakan.

FPS-TIM juga mempersoalkan kondisi ketika bangunan dan fasilitas TIM telah berubah secara fisik setelah revitalisasi, tetapi ruang untuk tumbuhnya aktivitas seni justru dinilai semakin sempit.
Dari Pertemuan, Diskusi hingga Aksi
Perjalanan gerakan kemudian berkembang melalui berbagai pertemuan dan konsolidasi seniman. Forum-forum tersebut menjadi ruang untuk mengumpulkan persoalan, menyusun sikap, dan menentukan bentuk aksi yang dapat menyampaikan kritik secara terbuka.

Gerakan tidak hanya dilakukan melalui demonstrasi. Seni digunakan sebagai bahasa perlawanan. Dalam rangkaian aksi, seniman membawa poster, melakukan karnaval, menggelar mimbar bebas, berdiskusi, dan melakukan unjuk karya. Bentuk-bentuk tersebut memperlihatkan bahwa persoalan TIM tidak hanya dipandang sebagai persoalan administrasi pengelolaan gedung, tetapi sebagai persoalan kebudayaan yang menyangkut hak masyarakat seni terhadap ruang ekspresi.

Puncaknya dalam rangkaian terakhir adalah Jumat Aksi Seni (JAS) pada 7 Agustus 2026. Dalam JAS, aksi dilakukan melalui karnaval di kawasan TIM dan selasar Gedung Ali Sadikin. Peserta membawa poster-poster perlawanan serta sebuah keranda bertuliskan “TIM Sudah Mati”. Simbol tersebut digunakan untuk menyampaikan kritik terhadap kondisi TIM yang dinilai telah kehilangan sebagian ruh dan keberpihakannya kepada kehidupan kesenian.

Aksi kemudian berlanjut di depan hotel di kawasan TIM. Persoalan hotel menjadi salah satu isu penting karena bangunan yang dalam perjalanan revitalisasi pernah dikaitkan dengan konsep Wisma Seniman kemudian hadir sebagai fasilitas hospitality yang dipersoalkan keberpihakannya terhadap seniman.
Namun JAS tidak berhenti pada aksi jalanan.

Karpet Merah Menjadi Ruang Dialog
Setelah aksi, para seniman menggelar diskusi publik sambil ngopi di pelataran TIM. Karpet merah dibentangkan dan poster-poster perlawanan tetap dipasang di sekitar ruang diskusi.

Di ruang inilah persoalan TIM dibicarakan lebih jauh. Diskusi tidak hanya mempertanyakan komersialisasi hotel, tetapi juga berkembang pada persoalan tata kelola TIM, posisi seniman, serta kepercayaan terhadap lembaga-lembaga kesenian yang berada dalam ekosistem pengambilan kebijakan kebudayaan Jakarta.

Akademi Jakarta (AJ) dan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) menjadi bagian dari pembicaraan. Sejumlah seniman menyampaikan kekecewaan dan mempertanyakan sejauh mana kedua lembaga tersebut menjalankan fungsi representasi serta keberpihakannya terhadap kepentingan seniman dalam berbagai persoalan TIM.

Pertanyaan juga berkembang pada proses pemilihan anggota DKJ, mekanisme kelembagaan, komposisi komite, serta kesesuaian proses tersebut dengan ketentuan yang berlaku.
Dari diskusi tersebut muncul satu persoalan yang lebih besar: krisis kepercayaan terhadap tata kelola kebudayaan di TIM.

Hotel dan Persoalan Komersialisasi
Hotel menjadi salah satu simbol penting dalam kritik FPS-TIM. Persoalannya bukan semata keberadaan bangunan penginapan di kawasan TIM. Yang dipersoalkan adalah perubahan orientasi fasilitas yang semestinya menjadi bagian dari ekosistem kesenian menjadi fasilitas yang dinilai lebih dekat dengan logika komersial.

Bagi seniman, TIM seharusnya menyediakan ekosistem yang memungkinkan seniman berkarya, belajar, bertemu, berdiskusi, melakukan produksi, dan memperoleh akses terhadap fasilitas pendukung dengan biaya yang masuk akal.

Karena itu, muncul pertanyaan: ketika fasilitas dibangun di pusat kesenian, tetapi seniman justru kesulitan mengaksesnya karena persoalan tarif dan kebijakan komersial, untuk siapa sebenarnya fasilitas tersebut dibangun?
Pertanyaan tersebut menjadi salah satu dasar kritik terhadap arah pengelolaan TIM.

Tiga Tuntutan Utama FPS-TIM

Dalam Maklumat dan Petisi FPS-TIM, gerakan tersebut merumuskan tiga tuntutan utama.

Pertama, menolak Jakpro mengelola dan mengkomersialisasikan Taman Ismail Marzuki.

Kedua, mengembalikan tata kelola Taman Ismail Marzuki kepada Dinas Kebudayaan, UP PKJ TIM, Dewan Kesenian Jakarta bersama komunitas-komunitas seni secara demokratis dan adil.

Ketiga, mengembalikan marwah Taman Ismail Marzuki sebagai Pusat Kesenian.
Dengan demikian, gerakan FPS-TIM tidak hanya menolak satu kebijakan tertentu.

Gerakan ini membawa agenda yang lebih luas mengenai arah masa depan TIM dan model tata kelola pusat kesenian Jakarta.

Mengapa Balai Kota?

Penyerahan petisi ke Balai Kota menjadi tahap penting karena persoalan yang disuarakan FPS-TIM berkaitan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap TIM. Setelah kritik disampaikan melalui forum internal seniman, diskusi publik, aksi seni, mimbar bebas dan berbagai bentuk ekspresi di kawasan TIM, suara tersebut kini dibawa langsung kepada pemerintah kota.

Pada Rabu, 12 Agustus 2026 pukul 14.00 WIB, FPS-TIM mendatangi Balai Kota untuk mengantarkan surat petisi kepada kantor Gubernur DKI Jakarta. Petisi tersebut menjadi dokumen sikap sekaligus bentuk pertanggungjawaban gerakan kepada pemerintah mengenai kegelisahan masyarakat seni terhadap kondisi TIM.

FPS-TIM membawa pesan bahwa persoalan TIM tidak boleh diselesaikan hanya melalui pendekatan pengelolaan aset dan bisnis. TIM adalah pusat kesenian yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan kebudayaan Jakarta dan Indonesia. Karena itu, keputusan mengenai masa depan TIM harus mempertimbangkan seniman sebagai bagian utama dari ekosistemnya.

Perjuangan untuk Ekosistem yang Sehat
Gerakan FPS-TIM pada akhirnya bukan sekadar gerakan menolak. Ia merupakan usaha untuk mempertanyakan kembali arah pembangunan dan pengelolaan TIM setelah revitalisasi.

Bangunan boleh berubah. Teknologi boleh berkembang. Sistem pengelolaan boleh diperbarui. Namun perubahan tersebut tidak boleh menghilangkan fungsi dasar TIM sebagai ruang kebudayaan. FPS-TIM menginginkan sebuah ekosistem kesenian yang memungkinkan seniman hidup dan berkarya, komunitas memiliki ruang, masyarakat memperoleh akses kebudayaan, serta kritik tetap memiliki tempat.

Dari ruang pertemuan, aksi jalanan, karnaval, keranda, poster, mimbar bebas, unjuk karya, hingga dialog di atas karpet merah, pesan yang dibawa tetap sama: TIM bukan sekadar bangunan. TIM adalah ekosistem kesenian dan kebudayaan. Dan perjuangan FPS-TIM adalah memastikan ekosistem tersebut tetap hidup.

Tentang Penulis:

Nuyang Jaimee adalah pegiat seni dan budaya. Ia aktif di seni sastra dan teater. Direktur lembaga Cakra Budaya Indonesia (CBI). Pendiri komunitas Keluarga Besar Penyar Seksih (KBPS) dan Kampung Seni Jakarta (KSJ). Ia juga bergabung di Komunitas WPI dan MKJ. Karya-karyanya, baik fiksi dan nonfiksi masuk di beberapa media massa di Jakarta dan daerah, selain masuk dalam portal online dan majalah sastra, juga dalam antologi bersama dalam dan luar negeri. Menginisiasi dan aktif mengikuti berbagai kegiatan, acara dan pertemuan seni, sastra dan budaya. Sebagai pembaca puisi, monolog, dan sutradara teater. Pernah bekerja di production house dan bermain beberapa FTV, Sinetron dan Channal Youtube. Pernah menjadi kontributor di harian Madina, Bulletin H.B. Jassin dan terakhir bergabung di Suara Anak Negeri Media Group. Sampai sekarang menulis cerpen, puisi, esai, artikel, feature, juga naskah drama dan skenario. Menjadi guru/pengajar/pelatih/narasumber seni sastra dan teater baik pelatihan/workshop umum maupun sekolah. Menjuarai lomba baca puisi se-Asia Tenggara di acara ZKMUA-Malaysia dan menjuarai lomba cipta puisi elaborasi karya senirupa, Satarupa. Buku Puisi tunggalnya “Pendoa yang Lupa Nama Tuhannya” terbit 2023.

JAKARTA, 12 Agustus 2026 — Front Penggerak Seni Taman Ismail Marzuki (FPS-TIM) membawa Tiga Tuntutan, Satu Sikap (TRITURA) ke Balai Kota DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/8). Aksi tersebut menjadi puncak sementara dari rangkaian konsolidasi, diskusi, aksi seni, unjuk rasa, dan unjuk karya yang dilakukan FPS-TIM untuk memperjuangkan keberlangsungan ekosistem kebudayaan di Taman Ismail Marzuki (TIM).

Dipimpin Mila Nabilah sebagai Koordinator Aksi, massa yang terdiri atas seniman, pekerja seni, penggiat kebudayaan, mahasiswa, dan komunitas melakukan karnaval dengan dominasi pakaian hitam, poster tuntutan, serta keranda. Rombongan bergerak dari TIM–Cikini Raya–Tugu Tani–Medan Merdeka Selatan–Balai Kota–Kebon Sirih. Nuyang Jaimee, Decita Lucy, Dyah Kencono, Nurhayati, Ina SHK, Muzdalifah, Mujib Hermani, David Karo, Budi Renil, Dinaldo, Adith, Dompak, Santosa Budi, Ridho Ramdhani,  dan lainnya merupakan sejumlah seniman yang ikut dalam aksi. Mohammad Cahyadi (Den Cupank) tercatat sebagai kontak media FPS-TIM.

Dalam siaran persnya, FPS-TIM menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab. Gerakan itu juga ditempatkan dalam kerangka pemajuan kebudayaan dan keberadaan UP PKJ TIM sebagai lembaga pengelola pusat kesenian.

Tiga Tuntutan
Tuntutan pertama: menolak Jakpro mengelola dan mengkomersialisasikan TIM. FPS-TIM menolak keterlibatan PT Jakarta Propertindo dalam tata kelola dan pengelolaan finansial TIM yang dinilai berorientasi pada profit. Menurut FPS-TIM, mandat revitalisasi tidak boleh ditafsirkan sebagai mandat untuk menggeser fungsi kesenian menjadi semata-mata logika komersial.

Tuntutan kedua: mengembalikan tata kelola TIM kepada ekosistem kebudayaan. FPS-TIM menuntut tata kelola yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan berpihak pada keberlangsungan kesenian. Dinas Kebudayaan, UP PKJ TIM, DKJ, komunitas seni, dan seniman harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Tuntutan ketiga: mengembalikan fungsi fasilitas TIM untuk kepentingan kebudayaan, disertai audit dan transparansi. FPS-TIM meminta fasilitas kesenian dan infrastruktur TIM dikembalikan kepada fungsi kebudayaan yang nyata dan terukur. Salah satunya adalah gagasan menjadikan kembali fasilitas penginapan sebagai Wisma Seni. FPS-TIM juga meminta keterbukaan dan audit terhadap pengelolaan yang berkaitan dengan TIM, termasuk Jakpro, UP PKJ TIM, dan pihak-pihak terkait.

FPS-TIM juga akan mendesak DPRD DKI Jakarta menggunakan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk mengevaluasi regulasi serta Pergub yang menjadi dasar penunjukan Jakpro. Tuntutan ke DPRD RI ini akan dijadwalkan ulang mengingat hari sudah terlalu sore.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta mengembalikan anggaran pengelolaan TIM melalui APBD dan Dinas Kebudayaan agar fasilitas TIM dapat diakses masyarakat secara adil.

Dari JAS ke Balai Kota

Tuntutan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelumnya, FPS-TIM telah melakukan serangkaian pertemuan dan konsolidasi di TIM. Jumat Aksi Seni pada 7 Agustus menjadi salah satu momentum penting ketika seniman melakukan karnaval, membawa keranda bertuliskan “TIM Sudah Mati”, memasang poster perlawanan, serta menggelar dialog publik di pelataran TIM.

Dari aksi tersebut, persoalan berkembang menjadi pembahasan mengenai komersialisasi ruang seni, pengelolaan TIM, hotel, akses seniman, serta peran lembaga-lembaga kesenian dalam tata kelola TIM.

Kini, suara tersebut dibawa dari TIM ke pusat pemerintahan. Rute karnaval dari Cikini menuju Balai Kota diposisikan FPS-TIM sebagai perjalanan simbolik dari rumah kebudayaan menuju ruang tempat kebijakan publik ditentukan.

Melalui penyerahan petisi tersebut, FPS-TIM meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta membuka dialog dengan seniman dan komunitas, menjamin transparansi tata kelola, serta memastikan kebijakan terhadap TIM berpihak pada kepentingan kebudayaan publik.

Bagi FPS-TIM, persoalan utama bukan sekadar siapa yang mengelola TIM, tetapi arah dan tujuan pengelolaannya. Revitalisasi, menurut mereka, tidak boleh hanya menghasilkan bangunan yang lebih megah, tetapi harus menghasilkan ekosistem seni yang lebih terbuka, terjangkau, demokratis, dan hidup. “Selamatkan Marwah Taman Ismail Marzuki” menjadi pesan utama yang dibawa FPS-TIM dalam aksi dari TIM menuju Balai Kota hari ini.

JAKARTA, 12 Agustus 2026 — Keranda yang dibawa Front Penggerak Seni Taman Ismail Marzuki (FPS-TIM) dalam aksi karnaval menuju Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/8), menjadi simbol kritik terhadap kondisi Taman Ismail Marzuki (TIM). Dengan dominasi pakaian hitam, poster tuntutan, dan aksi seni, para seniman bergerak dari TIM melalui Cikini Raya, Tugu Tani, Medan Merdeka Selatan, Balai Kota hingga Kebon Sirih untuk menyerahkan petisi kepada pemerintah.

Di bawah koordinasi Mila Nabilah, aksi tersebut diikuti sejumlah seniman dan pekerja seni, antara lain [nama seniman], [nama seniman], [nama seniman], dan [nama seniman]. Mohammad Cahyadi (Den Cupank) menjadi kontak media FPS-TIM dalam siaran pers aksi.

Petisi yang dibawa hari ini berisi tuntutan mendasar mengenai perubahan arah pengelolaan TIM. FPS-TIM menilai ruang kesenian tidak semestinya dikelola dengan orientasi komersial yang membuat seniman dan komunitas independen kesulitan mengakses ruang berkarya.

Dalam dokumen petisinya, FPS-TIM menyebut tarif sewa yang dianggap memberatkan, kecenderungan birokratisasi pengelolaan, serta kondisi ketika bangunan hasil revitalisasi dinilai tidak sebanding dengan ruang kreatif yang tersedia bagi masyarakat seni.

Tuntutan pertama adalah menolak komersialisasi TIM dan mencabut hak kelola Jakpro. FPS-TIM meminta operasional TIM dikembalikan sebagai pelayanan kebudayaan publik dan biaya sewa yang dianggap mencekik seniman serta komunitas independen dihapuskan.

Tuntutan kedua adalah mengembalikan tata kelola TIM kepada ekosistem kebudayaan, dengan melibatkan Dinas Kebudayaan, UP PKJ TIM, Dewan Kesenian Jakarta, komunitas seni, dan seniman independen secara demokratis dan adil.

Sementara tuntutan ketiga adalah mengembalikan TIM sebagai laboratorium seni, pendidikan, dan emansipasi rakyat. FPS-TIM meminta panggung, galeri, dan ruang diskusi dibuka bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi proses kreatif dan suara-suara kritis.

Tuntutan tersebut merupakan kelanjutan dari pembahasan dalam sejumlah pertemuan dan aksi FPS-TIM di TIM, termasuk Jumat Aksi Seni pada 7 Agustus 2026. Saat itu, keranda bertuliskan “TIM Sudah Mati” dibawa dalam karnaval dan aksi dilanjutkan dengan dialog publik di pelataran TIM Jumat lalu.

Bagi FPS-TIM, penyerahan petisi ke Balai Kota hari ini bukan sekadar penyampaian aspirasi. Gerakan tersebut menempatkan persoalan TIM sebagai persoalan kebijakan kebudayaan yang harus dibicarakan secara terbuka bersama seniman dan masyarakat.

JAKARTA, 12 Agustus 2026 — Front Penggerak Seni Taman Ismail Marzuki (FPS-TIM) menggelar aksi damai dengan melakukan karnaval dari kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) menuju Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/8).

Aksi tersebut merupakan agenda penyerahan petisi dan tuntutan FPS-TIM kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait arah pengelolaan dan keberlangsungan ekosistem kesenian di TIM.

Aksi dipimpin Mila Nabilah selaku Koordinator Aksi FPS-TIM, bersama sejumlah seniman dan pekerja seni, budayawan, mahasiswa seni dan perwakilan komunitas se-Jabodetabek,  di antaranya ketua MPSI dan inisiator FPS TIM Mujib Hermani, Ina Sukma, Tora Kundera, Sekjen MPSI David Karo2, Ketua Cakra Budaya Nuyang Jaimee, Dinaldo dari Pemuda Muhammadiyah,  Satarupa Dyah Kencono, Adith dan Dompak dari seniman musik RedFlag, dan lainnya.

Massa didominasi pakaian hitam dan membawa poster-poster tuntutan serta keranda sebagai simbol kritik terhadap kondisi TIM yang dinilai semakin kehilangan keberpihakannya kepada kehidupan kesenian.

Karnaval keranda dimulai dari Taman Ismail Marzuki, Cikini Raya, Tugu Tani, Jalan Medan Merdeka Selatan, Balai Kota, kemudian dilanjutkan menuju Kebon Sirih. Rute tersebut menjadi bagian dari aksi simbolik untuk membawa persoalan TIM dari ruang kebudayaan menuju pusat pemerintahan tempat kebijakan publik ditetapkan.

Sesampainya di kawasan Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta, FPS-TIM menyampaikan serta menyerahkan petisi dan TRITURA FPS-TIM: Tiga Tuntutan, Satu Sikap — Selamatkan Marwah Taman Ismail Marzuki kepada perwakilan pemerintah dan DPRD. Aksi berlangsung dengan orasi budaya, pembacaan puisi, dan pert bgmunjukan teatrikal.

Aksi hari ini merupakan kelanjutan dari rangkaian gerakan FPS-TIM yang sebelumnya dilakukan melalui pertemuan, konsolidasi, diskusi, unjuk rasa dan unjuk karya di kawasan TIM. Pada Jumat Aksi Seni (JAS), 7 Agustus, seniman juga membawa keranda bertuliskan “TIM Sudah Mati”, melakukan karnaval di kawasan TIM, serta menggelar dialog publik di pelataran TIM.

Dalam perjalanan gerakan tersebut, FPS-TIM mempersoalkan komersialisasi ruang seni, tata kelola TIM, akses seniman dan komunitas, serta posisi masyarakat seni dalam menentukan arah masa depan TIM.

Menurut Mila Nabilah, aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi, tetapi upaya mempertahankan TIM sebagai ruang kebudayaan publik. FPS-TIM menegaskan bahwa TIM tidak boleh dipandang hanya sebagai aset atau kawasan yang dikelola berdasarkan ukuran ekonomi.

Mohammad Cahyadi (Den Cupank) tercatat sebagai kontak media FPS-TIM dalam siaran pers aksi tersebut.  Melalui aksi ini, FPS-TIM menyatakan akan terus mengawal persoalan tata kelola TIM dan mendorong pemerintah membuka ruang dialog dengan seniman serta komunitas untuk menentukan masa depan pusat kesenian tersebut.

JAKARTA, 11 Agustus 2026 — Front Penggerak Seni Taman Ismail Marzuki (FPS-TIM) akan mendatangi Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 12 Agustus 2026 pukul 14.00 WIB untuk menyerahkan petisi kepada Gubernur DKI Jakarta. Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian gerakan seniman yang menyuarakan keberlangsungan ekosistem seni dan kebudayaan di Taman Ismail Marzuki (TIM) setelah revitalisasi.

Gerakan FPS-TIM berkembang dari berbagai pertemuan, konsolidasi, diskusi, aksi unjuk rasa dan unjuk karya. Kritik yang disuarakan tidak hanya menyangkut fasilitas fisik TIM, tetapi terutama arah pengelolaan kawasan, komersialisasi ruang seni, akses seniman, serta posisi masyarakat seni dalam pengambilan kebijakan.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah pengelolaan ruang-ruang TIM yang dinilai semakin berorientasi komersial.

Seniman dan komunitas mempertanyakan meningkatnya biaya penggunaan ruang serta akses yang dianggap semakin sulit bagi komunitas independen. FPS-TIM menilai TIM semestinya tetap menjadi ruang publik kebudayaan, tempat seniman dapat berkarya, berdiskusi, bereksperimen, dan bertemu masyarakat.

Persoalan tersebut mengemuka dalam Jumat Aksi Seni (JAS) pada 7 Agustus 2026. Seniman melakukan karnaval di kawasan TIM hingga selasar Gedung Ali Sadikin dengan membawa poster-poster perlawanan dan keranda bertuliskan “TIM Sudah Mati”. Aksi kemudian dilanjutkan di depan hotel TIM sebagai simbol kritik terhadap komersialisasi fasilitas yang seharusnya mendukung ekosistem kesenian.

Hotel menjadi salah satu isu penting karena dalam perjalanan revitalisasi TIM, bangunan tersebut pernah dikaitkan dengan konsep Wisma Seniman. Seniman mempertanyakan perubahan orientasi tersebut, terutama apabila fasilitas yang berada di dalam kawasan pusat kesenian justru dikelola dengan logika hotel komersial dan tidak memberikan akses serta keberpihakan yang memadai kepada seniman.

JAS kemudian berlanjut menjadi dialog publik di pelataran TIM. Karpet merah digelar sebagai ruang diskusi, sementara poster-poster perlawanan tetap dipasang. Dalam dialog tersebut, pembahasan berkembang dari persoalan hotel menuju krisis kepercayaan terhadap tata kelola TIM dan lembaga kesenian Jakarta, termasuk pertanyaan mengenai peran Akademi Jakarta (AJ) dan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).

Seniman mempertanyakan sejauh mana AJ dan DKJ menjalankan fungsi representasi dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat seni. Persoalan mekanisme pemilihan dan komposisi anggota DKJ juga menjadi perhatian, termasuk pertanyaan mengenai kesesuaian proses tersebut dengan Pergub DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2020.
Dalam konteks yang lebih luas, FPS-TIM menilai persoalan TIM tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan pengelolaan aset atau bisnis. TIM memiliki sejarah panjang sebagai pusat kehidupan kesenian Jakarta dan ruang kebudayaan publik.

Karena itu, pengelolaannya harus mempertimbangkan kepentingan seniman, komunitas, dan masyarakat.
Melalui Maklumat dan Petisi FPS-TIM, gerakan tersebut merumuskan tiga tuntutan utama: menghentikan komersialisasi dan membebaskan ruang seni; mengembalikan pengelolaan TIM dari orientasi birokrasi bisnis menuju tata kelola yang melibatkan unsur kebudayaan dan masyarakat seni; serta mengembalikan TIM sebagai laboratorium seni, pendidikan, dan ruang emansipasi masyarakat.

FPS-TIM juga menyerukan keterlibatan lebih luas para seniman, pekerja seni, komunitas, mahasiswa, dan masyarakat yang peduli terhadap masa depan kebudayaan Jakarta.

Penyerahan petisi ke Balai Kota menjadi langkah berikutnya setelah berbagai bentuk penyampaian aspirasi dilakukan di kawasan TIM. FPS-TIM berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan respons terhadap persoalan yang disampaikan dan membuka ruang dialog mengenai masa depan tata kelola TIM.

Bagi FPS-TIM, revitalisasi tidak cukup hanya menghasilkan bangunan baru. Yang lebih penting adalah memastikan terbentuknya ekosistem seni yang sehat, terbuka, terjangkau, demokratis, dan berpihak kepada kehidupan kesenian.

Karena itu, agenda ke Balai Kota pada 12 Agustus bukan sekadar penyerahan dokumen petisi. Agenda tersebut menjadi upaya membawa persoalan TIM dari ruang aksi dan diskusi seniman ke ruang kebijakan pemerintah.

TIM bukan sekadar kawasan dan bangunan. Ia adalah ekosistem kebudayaan yang harus tetap hidup, tumbuh, dan memberi ruang bagi seniman serta masyarakat.

Pendahuluan

Kebudayaan merupakan jiwa dan identitas suatu bangsa, yang terus berkembang seiring dinamika zaman sekaligus memegang teguh warisan leluhur. Di tengah arus globalisasi yang menyatukan pola pikir dan gaya hidup masyarakat dunia, keberadaan ruang kebudayaan yang mampu melestarikan, mengembangkan, serta menyebarluaskan nilai-nilai kesenian menjadi kebutuhan yang mendesak. Salah satu lembaga yang memegang peranan strategis dalam hal ini adalah Taman Ismail Marzuki, atau yang lebih dikenal dengan singkatan TIM. Terletak di jantung ibu kota Indonesia, TIM sejak pendiriannya telah berfungsi bukan sekadar sebagai kompleks bangunan seni, melainkan sebagai wadah yang menghimpun berbagai ekspresi budaya.

Namun seiring berjalannya waktu dan dinamika sosial-budaya yang berubah, muncul perdebatan apakah TIM hanya merupakan pusat kesenian atau secara fungsi meluas juga menjadi ruang budaya? Kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian, namun memiliki landasan konseptual, tujuan fungsi, dan implikasi kebijakan yang berbeda. Perdebatan ini bukan sekadar masalah terminologi, melainkan menyangkut arah pengembangan TIM, prioritas program, hubungan dengan masyarakat, serta posisinya dalam menjawab tantangan zaman. Tulisan ini akan menguraikan argumen utama dari kedua pendapat, menganalisis perbedaan pandangan, serta menawarkan pandangan komprehensif mengenai bagaimana kedua dimensi tersebut saling melengkapi dalam keberadaan TIM saat ini.

“Kesenian adalah napas kebudayaan, dan ruang kebudayaan adalah tanah tempat napas itu berhembus bebas.” — Nuyang Jaimee

Kerangka Konseptual: Perbedaan Dasar Dua Istilah

Sebelum masuk ke perdebatan, penting untuk membedakan makna kedua istilah tersebut secara akademis:

Pusat kesenian menekankan pada fungsi institusional yang terstruktur: wadah penciptaan, pelatihan, pementasan, pameran, dan pengembangan karya seni dalam berbagai cabang (musik, tari, teater, seni rupa, sastra). Fokus utamanya adalah pada praktik seni itu sendiri, peningkatan kualitas karya, serta pembinaan seniman. Kesenian adalah keseluruhan sistem yang berkaitan dengan proses imajinasi manusia yang kreatif bagi kelompok masyarakat berdasarkan kebudayaan tertentu.

Ruang kebudayaan memiliki cakupan yang lebih luas: tempat interaksi sosial, dialog gagasan, refleksi identitas, pertemuan antar kelompok masyarakat, serta wadah ekspresi nilai-nilai kehidupan yang tumbuh di tengah masyarakat. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dipelajari dan diwariskan dari generasi ke generasi, yang mencakup seni, adat istiadat, hingga pola perilaku. UNESCO menegaskan bahwa ruang kebudayaan bukan sekadar lokasi fisik, melainkan ruang tempat nilai-nilai dan praktik budaya hidup dan berinteraksi.

Argumen TIM Sebagai Pusat Kesenian

Pihak yang menekankan identitas TIM sebagai pusat kesenian mendasarkan pandangannya pada sejarah pendirian, mandat kelembagaan, serta fungsi utamanya sejak awal. Berikut argumen utamanya:

Pertama, landasan sejarah dan tujuan awal. TIM diresmikan pada 10 November 1968 oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin sebagai penghormatan kepada komponis besar Ismail Marzuki, yang karya-karyanya sarat dengan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Pendirian lembaga ini didasari kesadaran bahwa bangsa Indonesia membutuhkan wadah yang terorganisir dan terbuka untuk menampung berbagai aktivitas kesenian. Sebelum adanya wadah yang terpusat ini, kegiatan kesenian seringkali bersifat tersebar, kurang terkoordinasi, dan jangkauannya terbatas pada kelompok masyarakat tertentu saja. Seiring berjalannya waktu, TIM mengalami berbagai pembaruan, namun tetap memegang teguh tujuan awalnya: menjadi rumah bagi semua bentuk kesenian Indonesia. Kompleks ini kini dilengkapi dengan sarana pendukung seperti teater, galeri seni, perpustakaan budaya, ruang pameran, serta taman terbuka yang memungkinkan berlangsungnya berbagai kegiatan seni. Sarana dan prasarana ini menjadikan TIM bukan sekadar tempat berkumpul para seniman, melainkan infrastruktur kebudayaan yang menopang pertumbuhan dan penyebaran karya seni secara luas.

Kedua, status hukum dan mandat kelembagaan. Secara resmi, lembaga ini bernama Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Keputusan Gubernur Nomor 1007 Tahun 2022 juga menetapkan tujuan pengelolaannya untuk mewujudkan pusat pencapaian seni budaya yang unggul dan berkualitas, serta menugaskan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) untuk melakukan kurasi artistik terhadap seluruh kegiatan seni di sana.

Ketiga, spesialisasi, kualitas, dan fungsi utama. Sebagai pusat kesenian, TIM menjalankan tiga fungsi utama: pelestarian warisan budaya, pengembangan kreativitas baru, dan pendidikan seni bagi masyarakat. Berbagai pertunjukan tari daerah, musik gamelan, wayang kulit, hingga seni rupa tradisional sering diselenggarakan di sini, sehingga generasi muda tetap dapat mengenal dan memahami kekayaan budaya nenek moyang. Tanpa wadah seperti TIM, banyak bentuk kesenian tradisional yang berisiko tergerus zaman karena keterbatasan ruang dan kesempatan untuk tampil. Selain itu, TIM juga memberikan kebebasan bagi para seniman muda untuk mengekspresikan gagasan mereka dalam bentuk karya seni yang inovatif. Pertemuan antara seniman tradisional dan modern di satu tempat melahirkan dialog kreatif yang memperkaya corak kesenian Indonesia. Melalui lokakarya, pelatihan, dan diskusi, TIM juga mendidik masyarakat untuk lebih menghargai seni sekaligus melahirkan generasi penerus. Fokus pada ranah seni memungkinkan institusi ini mengembangkan keahlian khusus dan menjaga standar kualitas; jika terlalu meluas, dikhawatirkan tugas pokok pembinaan seni akan terabaikan. Selama puluhan tahun, TIM telah menjadi rujukan utama bagi seniman dari berbagai daerah untuk menampilkan karya mereka di tingkat nasional.

Argumen TIM Sebagai Ruang Kebudayaan

Di sisi lain, banyak juga yang berpendapat bahwa memandang TIM hanya sebagai pusat kesenian mungkin menjadi sempit dan tidak mencerminkan realitas fungsi sosialnya di masyarakat. Argumen utama mereka meliputi:

Pertama, seni tidak terlepas dari konteks sosial-budaya. Karya seni tidak lahir dalam ruang hampa; ia merupakan ekspresi dari nilai, tradisi, pemikiran, dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, wadahnya seharusnya juga menampung refleksi sosial, diskusi gagasan, dan ekspresi budaya yang lebih luas, bukan hanya pertunjukan formal. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, kebudayaan adalah hak publik yang mencakup berbagai ekspresi kehidupan masyarakat, tidak terbatas pada seni belaka.

Kedua, fungsi ruang publik yang nyata. Sejak awal, kawasan ini tidak hanya dikunjungi seniman, melainkan juga menjadi tempat bertemu warga dari berbagai latar belakang, berdiskusi, hingga merayakan momen penting bangsa. Ruang terbuka di TIM telah menjadi ruang demokrasi tempat gagasan diperdebatkan dan identitas dikonstruksi—sesuatu yang tidak tercakup dalam definisi pusat kesenian semata. Hal ini menjadikan TIM sebagai miniatur keindonesiaan, tempat masyarakat saling mengenal keragaman budaya daerah lain sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Di sinilah TIM mengalami perluasan fungsi.

Ketiga, tuntutan keberagaman dan inklusivitas. Indonesia memiliki kekayaan budaya berupa upacara adat, cerita rakyat, kearifan lokal, dan ekspresi komunitas yang belum tentu masuk dalam kategori seni formal. Memahami TIM sebagai ruang kebudayaan memungkinkannya menjadi milik seluruh masyarakat, bukan hanya kalangan seniman terlatih. Berbagai pihak pun menekankan pentingnya mengembalikan semangat TIM sebagai “rumah kebudayaan”, bukan sekadar tempat pertunjukan atau “etalase bisnis”. Selain itu, TIM juga menjadi jembatan dialog antarbudaya nasional dan internasional, memungkinkan pertukaran gagasan tanpa menghilangkan jati diri budaya bangsa.

Keempat, tanggapan terhadap dinamika zaman. Di tengah perubahan sosial dan teknologi, masyarakat membutuhkan ruang untuk merenungkan identitas dan memperkuat ikatan sosial, fungsi yang hanya bisa dijalankan jika TIM terbuka sebagai ruang dialog yang luas, bukan hanya institusi yang berfokus pada seni semata. Diskusi, seminar, dan simposium yang diadakan di sini sering membahas isu terkini tentang budaya, identitas, dan perubahan sosial, sehingga seni tidak hanya dinikmati sebagai hiburan, melainkan sarana refleksi dan penggugah kesadaran masyarakat.

Analisis Perdebatan: Antara Perbedaan dan Kesalingtergantungan

Perdebatan ini sering kali muncul karena kecenderungan mempertentangkan kedua konsep tersebut, padahal keduanya bersifat saling melengkapi. Pandangan yang menekankan pusat kesenian berupaya menjaga kejelasan mandat dan keahlian lembaga, sedangkan pandangan ruang kebudayaan berupaya menjaga relevansi dan keterhubungannya dengan masyarakat luas. Definisi yang kaku mengenai apa itu “pusat kebudayaan” sering kali justru menghambat institusi untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang berubah.

Secara akademis, pemisahan mutlak keduanya bisa jadi benar namun juga bisa jadi kurang tepat. Sebab tanpa dukungan lingkungan kebudayaan yang sehat, seni sulit tumbuh subur; sebaliknya, tanpa seni sebagai inti ekspresi, kebudayaan kehilangan wujud kreatifnya. Pembaruan infrastruktur TIM yang dilakukan belakangan ini justru mencerminkan upaya menyatukan keduanya: meningkatkan fasilitas seni sekaligus memperluas akses dan partisipasi masyarakat. Tantangan utama kini bukanlah memilih salah satu, melainkan menyeimbangkan keduanya agar relevan di tengah perkembangan zaman.

Penutup

Perdebatan mengenai apakah TIM sebagai pusat kesenian atau ruang kebudayaan pada akhirnya mengarahkan kita pada pemahaman bahwa kedua identitas tersebut sama pentingnya dan tidak saling meniadakan. TIM adalah pusat kesenian yang bisa berfungsi juga sebagai ruang kebudayaan, sekaligus ruang kebudayaan yang berakar pada pengembangan kesenian.

Memilih salah satu secara mutlak bisa saja akan merugikan keberadaannya: jika hanya menjadi pusat kesenian, ia berisiko terasing dari masyarakat; jika hanya menjadi ruang kebudayaan tanpa fokus seni, ia kehilangan keunikan dan kekuatan ekspresinya. Memelihara dan mengembangkan TIM berarti memelihara jiwa kebudayaan bangsa itu sendiri—tempat di mana identitas dijaga, kreativitas diberi ruang, dan budaya Indonesia terus hidup, berkembang, serta berbicara kepada dunia.

 Tentang Penulis: 

Nuyang Jaimee adalah pegiat seni dan budaya. Ia aktif di seni sastra dan teater. Direktur lembaga Cakra Budaya Indonesia (CBI). Pendiri komunitas Keluarga Besar Penyar Seksih (KBPS) dan Kampung Seni Jakarta (KSJ). Ia juga bergabung di Komunitas WPI dan MKJ. Karya-karyanya, baik fiksi dan nonfiksi masuk di beberapa media massa di Jakarta dan daerah, selain masuk dalam portal online dan majalah sastra, juga dalam antologi bersama dalam dan luar negeri. Menginisiasi dan aktif mengikuti berbagai kegiatan, acara dan pertemuan seni, sastra dan budaya. Sebagai pembaca puisi, monolog, dan sutradara teater. Pernah bekerja di production house dan bermain beberapa FTV, Sinetron dan Channal Youtube. Pernah menjadi kontributor di harian Madina, Bulletin H.B. Jassin dan terakhir bergabung di Suara Anak Negeri Media Group. Sampai sekarang menulis cerpen, puisi, esai, artikel, feature, juga naskah drama dan skenario. Menjadi guru/pengajar/pelatih/narasumber seni sastra dan teater baik pelatihan/workshop umum maupun sekolah. Menjuarai lomba baca puisi se-Asia Tenggara di acara ZKMUA-Malaysia dan menjuarai lomba cipta puisi elaborasi karya senirupa, Satarupa. Buku Puisi tunggalnya “Pendoa yang Lupa Nama Tuhannya” terbit 2023.

Menguji Komitmen Jakpro terhadap Kepentingan Seniman di TIM

JAKARTA — Persoalan Wisma Seni di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) bukan sekadar persoalan nama sebuah bangunan. Ia menyangkut komitmen awal revitalisasi TIM, fungsi ruang kebudayaan, serta keberpihakan pengelolaan fasilitas kepada ekosistem seni. Sejak polemik revitalisasi TIM mencuat pada 2019, keberadaan bangunan yang semula direncanakan sebagai hotel kemudian didesain ulang menjadi Wisma Seniman, dengan gagasan menyediakan tempat menginap bagi para seniman yang berkegiatan di TIM. Pada saat itu, Jakpro bahkan menyampaikan rencana tarif sekitar Rp200 ribu per malam untuk tipe studio dan Rp450 ribu untuk kelas di atasnya.

Perubahan konsep tersebut bukanlah detail kecil. Ia merupakan jawaban terhadap kritik publik dan keberatan kalangan seniman terhadap rencana komersialisasi TIM. Wisma Seniman pada akhirnya ditempatkan sebagai fasilitas pendukung kehidupan kesenian, bukan sekadar properti penginapan yang mengejar pasar. Karena itu, persoalan mendasarnya adalah: apakah fungsi yang dijanjikan sejak awal tersebut masih menjadi dasar pengelolaan Wisma Seni hari ini?

Dari Wisma Seniman ke Model Hospitality

Dalam perkembangannya, Jakpro menggandeng Artotel Group untuk mengelola dan mengoperasikan Wisma Seni. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pada Mei 2024. Jakpro menyatakan kerja sama itu dimaksudkan untuk mendukung kegiatan seni dan budaya di TIM sekaligus menghadirkan pengelolaan yang profesional dengan standar pelayanan internasional. Fasilitas yang direncanakan mencakup 139 kamar, ruang pertemuan, kolam renang, area komunal, dan restoran.

Di sinilah kritik perlu ditempatkan. Tidak ada persoalan dengan profesionalisme pengelolaan sebuah fasilitas. Yang menjadi masalah adalah ketika standar profesional industri hospitality kemudian menjadi ukuran utama, sementara fungsi sosial-kebudayaan yang menjadi alasan keberadaan Wisma Seni justru menjadi pertimbangan sekunder.

Wisma Seni bukan dibangun di ruang komersial biasa. Ia berada di dalam kawasan Pusat Kesenian Jakarta yang memiliki sejarah, fungsi, dan mandat kebudayaan. Maka keberhasilan pengelolaannya tidak semestinya hanya diukur dari tingkat okupansi, pendapatan, kualitas pelayanan, atau citra properti.

Ukuran utamanya harus lebih luas: seberapa besar fasilitas tersebut benar-benar mendukung kehidupan seniman dan produksi kebudayaan.

Ketika Harga Menjadi Persoalan Kebudayaan

Persoalan harga menjadi penting karena sejak awal gagasan Wisma Seniman memang dikaitkan dengan kebutuhan akomodasi para pelaku seni.

Pada 2020, Jakpro bahkan menjelaskan bahwa Wisma Seni dibayangkan sebagai fasilitas sederhana untuk para seniman yang membutuhkan tempat beristirahat ketika berkegiatan di TIM. Disebut pula bahwa kebutuhan tersebut berkaitan dengan kegiatan produksi seni yang melibatkan banyak pemain dan pekerja seni. Artinya, harga bukan sekadar persoalan bisnis. Harga adalah bagian dari akses kebudayaan.

Ketika tarif penginapan mengikuti logika pasar hotel dan tidak lagi terjangkau oleh seniman, fungsi sosial fasilitas tersebut kehilangan maknanya. Seniman yang tampil, berlatih, melakukan produksi, mengikuti festival, diskusi, pameran, atau residensi di TIM justru dapat menjadi kelompok yang paling sulit mengakses fasilitas yang dibangun di dalam kawasan kesenian itu sendiri.

Di sinilah muncul paradoks: Sebuah fasilitas dibangun atas nama kepentingan kesenian, tetapi kelompok yang menjadi bagian utama dari ekosistem kesenian justru berpotensi tidak mampu menggunakannya.

Mandat Revitalisasi Tidak Boleh Hilang

Jakpro memperoleh penugasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merevitalisasi TIM melalui Pergub DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2019, yang kemudian diubah melalui Pergub Nomor 16 Tahun 2022. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi DKI Jakarta mencatat kedua regulasi tersebut sebagai dasar penugasan revitalisasi PKJ TIM kepada Jakpro.

Kemudian kritik terhadap ketidaksesuaian antara mandat awal Wisma Seniman dan praktik pengelolaannya berdasarkan data publik pada 2019 Jakpro menyampaikan perubahan desain dari hotel menjadi Wisma Seniman dan menyebut tarif Rp200 ribu–Rp450 ribu per malam; pada 2024 Jakpro menggandeng Artotel untuk mengelola Wisma Seni.

Dalam pelaksanaannya, Jakpro sendiri menyebut revitalisasi TIM bertujuan menghasilkan ekosistem seni dan budaya kelas dunia. Laporan perusahaan juga mencatat bahwa setelah revitalisasi, fasilitas TIM mencakup galeri seni, gedung teater, perpustakaan, taman, dan Wisma Seni.

Maka, pengelolaan Wisma Seni seharusnya dibaca dalam kerangka yang lebih besar: ia adalah bagian dari ekosistem PKJ TIM, bukan aset hospitality yang berdiri sendiri. Jika orientasi ekonominya terlalu dominan, muncul risiko perubahan paradigma: dari arts and cultural ecosystem menjadi commercial property ecosystem. Perubahan paradigma inilah yang perlu dikritisi.

Apa yang Sebenarnya Dijanjikan?

Masalah yang lebih serius muncul ketika terdapat jarak antara apa yang pernah disampaikan kepada publik dengan praktik yang kemudian berjalan.

Pada 2019, Jakpro menyampaikan bahwa bangunan yang sebelumnya direncanakan sebagai hotel diubah menjadi Wisma Seniman dan diperuntukkan bagi seniman yang berkegiatan di TIM. Bahkan tarif yang disebut ketika itu jauh lebih rendah daripada logika tarif hotel komersial.

Sementara itu, pada 2024, Jakpro secara resmi menggandeng operator hospitality untuk mengelola Wisma Seni dengan standar pelayanan internasional. Perubahan model pengelolaan tersebut sah untuk dipertanyakan. Apakah perubahan pengelola juga berarti perubahan fungsi?

Jika jawabannya tidak, maka harus ada mekanisme yang memastikan fungsi keberpihakan kepada seniman tetap menjadi bagian utama dari operasional.

Jika jawabannya ya, maka publik berhak mengetahui siapa yang mengambil keputusan, berdasarkan dokumen apa, dan kapan fungsi Wisma Seniman berubah menjadi fasilitas hospitality komersial.

Ada Apa di Balik Peresmian dan Pengelolaan Wisma Seni?

Di balik perubahan Wisma Seniman menjadi fasilitas yang dikelola dengan standar hospitality, muncul pula pertanyaan mengenai relasi di balik meja antara Jakpro, Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), dan Akademi Jakarta (AJ). Pertanyaan ini bukan tuduhan bahwa telah terjadi kesepakatan tersembunyi, melainkan kegelisahan yang perlu dijawab secara terbuka: sejauh mana kedua lembaga kesenian tersebut terlibat dalam proses perubahan konsep, penetapan pengelola, hingga peresmian pengoperasian Wisma Seni?

Pada Mei 2024, Jakpro menandatangani nota kesepahaman dengan Artotel Group untuk mengelola Wisma Seni, sementara DKJ menyatakan bahwa mereka akan dilibatkan dalam pembahasan implementasi kerja sama tersebut dan mendorong adanya keberpihakan kepada pegiat seni, termasuk tarif khusus dan aktivasi ruang berbasis kesenian.

Karena itu, publik berhak meminta keterbukaan: apakah keterlibatan AJ dan DKJ hanya sebatas memberi masukan, atau terdapat relasi kebijakan yang lebih jauh dalam menentukan arah Wisma Seni? Jika memang seluruh proses telah berjalan sesuai mandat kebudayaan dan kepentingan seniman, maka tidak ada alasan untuk menutup informasi mengenai proses pengambilan keputusan, bentuk keterlibatan masing-masing lembaga, serta komitmen konkret yang memastikan Wisma Seni tidak berubah menjadi hotel komersial biasa.

Transparansi menjadi penting agar tidak muncul persepsi bahwa lembaga yang seharusnya menjaga kepentingan kesenian justru ikut melegitimasi perubahan orientasi TIM tanpa pertanggungjawaban yang memadai kepada masyarakat seni.

Bukan Menolak Profesionalisme

Kritik terhadap pengelolaan Wisma Seni tidak harus diterjemahkan sebagai penolakan terhadap profesionalisme.

Justru pengelolaan profesional seharusnya mampu menggabungkan dua kepentingan: keberlanjutan ekonomi dan keberpihakan kebudayaan.

Model yang sehat bukanlah membuat Wisma Seni menjadi hotel biasa, tetapi menciptakan sistem pengelolaan yang memungkinkan fasilitas tersebut menghasilkan pendapatan sekaligus menyediakan akses khusus bagi seniman.

Misalnya melalui tarif seniman, subsidi silang, kuota kamar untuk kegiatan seni, paket khusus produksi pertunjukan, akomodasi bagi peserta festival, residensi seniman, dan program kerja sama dengan komunitas seni.

Menariknya, gagasan seperti itu bukan sesuatu yang sama sekali baru. DKJ sendiri pernah menyatakan bahwa pengelolaan Wisma Seni harus profesional tetapi tetap memiliki keberpihakan kepada pegiat seni budaya. DKJ juga menyebut perlunya membahas tarif khusus bagi pegiat seni budaya serta aktivasi ruang berbasis kegiatan seni. Persoalannya adalah: untuk siapa Wisma Seni itu ada?

Sebuah nama juga memiliki konsekuensi politik kebudayaan. Jika sebuah fasilitas diberi nama Wisma Seni, masyarakat memiliki ekspektasi bahwa fungsi utamanya berkaitan dengan kebutuhan ekosistem seni. Jika pada praktiknya fasilitas tersebut bekerja sama persis seperti hotel komersial pada umumnya, menggunakan tarif pasar, menyasar konsumen umum, dan tidak menyediakan mekanisme akses khusus bagi seniman, maka pertanyaan tentang fungsi menjadi tidak terhindarkan.

Di Mana Letak Tanggung Jawab Jakpro?

Jakpro sebagai BUMD yang mendapat penugasan revitalisasi dan pengelolaan fasilitas TIM memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar memastikan bangunan beroperasi.

Tanggung jawab itu adalah menjaga agar aset publik yang berada di kawasan kesenian tetap memiliki fungsi publik dan kebudayaan.

Karena itu, Jakpro perlu membuka kepada publik dasar kebijakan pengelolaan Wisma Seni: bagaimana struktur tarif ditetapkan, berapa porsi akses untuk seniman, apakah tersedia tarif khusus, bagaimana mekanisme penggunaannya untuk produksi seni, dan indikator apa yang digunakan untuk mengukur keberpihakan kepada ekosistem kesenian. Tanpa informasi tersebut, klaim bahwa Wisma Seni “mendukung kegiatan seni budaya” akan berhenti sebagai slogan.

Menguji Komitmen

Pada akhirnya, persoalan Wisma Seni adalah ujian terhadap konsistensi revitalisasi TIM. Revitalisasi tidak boleh hanya menghasilkan bangunan baru. Ia harus menghasilkan ekosistem baru yang lebih baik bagi kehidupan seni.

Jika sebuah bangunan yang semula dipersoalkan karena dirancang sebagai hotel kemudian diubah menjadi Wisma Seniman karena tuntutan dan kebutuhan ekosistem seni, maka perubahan itu harus memiliki konsekuensi nyata dalam pengelolaannya.

Yang diperlukan adalah memastikan seniman benar-benar menjadi salah satu penerima manfaat utama. Jika tidak, maka kritik bahwa Wisma Seni telah bergeser menjadi hotel komersial bukan lagi sekadar persoalan istilah. Ia menjadi kritik terhadap arah keseluruhan revitalisasi TIM.

Dan pertanyaan akhirnya sederhana, tetapi mendasar:

Apakah TIM sedang membangun fasilitas untuk mendukung seni, atau sedang membangun bisnis di sekitar seni?

Jawaban terhadap pertanyaan itu akan menentukan apakah Wisma Seni benar-benar menjadi bagian dari rumah kebudayaan Jakarta—atau hanya menjadi properti komersial yang kebetulan berdiri di dalamnya.

Tentang Penulis:

Nuyang Jaimee adalah pegiat seni dan budaya. Ia aktif di seni sastra dan teater. Direktur lembaga Cakra Budaya Indonesia (CBI). Pendiri komunitas Keluarga Besar Penyar Seksih (KBPS) dan Kampung Seni Jakarta (KSJ). Ia juga bergabung di Komunitas WPI dan MKJ. Karya-karyanya, baik fiksi dan nonfiksi masuk di beberapa media massa di Jakarta dan daerah, selain masuk dalam portal online dan majalah sastra, juga dalam antologi bersama dalam dan luar negeri. Menginisiasi dan aktif mengikuti berbagai kegiatan, acara dan pertemuan seni, sastra dan budaya. Sebagai pembaca puisi, monolog, dan sutradara teater. Pernah bekerja di production house dan bermain beberapa FTV, Sinetron dan Channal Youtube. Pernah menjadi kontributor di harian Madina, Bulletin H.B. Jassin dan terakhir bergabung di Suara Anak Negeri Media Group. Sampai sekarang menulis cerpen, puisi, esai, artikel, feature, juga naskah drama dan skenario. Menjadi guru/pengajar/pelatih/narasumber seni sastra dan teater baik pelatihan/workshop umum maupun sekolah. Menjuarai lomba baca puisi se-Asia Tenggara di acara ZKMUA-Malaysia dan menjuarai lomba cipta puisi elaborasi karya senirupa, Satarupa. Buku Puisi tunggalnya “Pendoa yang Lupa Nama Tuhannya” terbit 2023.

Membaca Kembali Peran Akademi Jakarta

JAKARTA — Persoalan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) tidak semata-mata menyangkut siapa yang menjadi anggota, tetapi bagaimana anggota tersebut dipilih, dengan mekanisme apa, dan sejauh mana prosesnya memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta menjadi rujukan utama. Regulasi tersebut secara tegas mengatur jumlah anggota, komposisi komite, tahapan pemilihan, serta kewenangan Akademi Jakarta (AJ) dalam menetapkan calon terpilih.

Persoalan menjadi penting karena Pergub tersebut bukan sekadar pedoman administratif. Ia merupakan dasar legal yang menentukan bagaimana lembaga kesenian yang dibentuk oleh Gubernur itu harus bekerja. Karena itu, ketika pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan normatifnya, yang dipertaruhkan bukan hanya persoalan teknis organisasi, tetapi juga legitimasi kelembagaan DKJ dan kewibawaan AJ sebagai lembaga yang diberi mandat melakukan seleksi.

Kuota Lima Orang Bukan Sekadar Angka

Pergub No. 4 Tahun 2020 menetapkan dalam Pasal 23 ayat (1) bahwa Anggota Biasa DKJ berjumlah 30 orang. Selanjutnya, Pasal 24 ayat (1) membagi mereka ke dalam enam komite: Sastra, Teater, Tari, Musik, Seni Rupa, serta Film dan Sinematografi. Yang lebih tegas terdapat pada Pasal 24 ayat (2): “Jumlah anggota tiap komite adalah 5 (lima) orang.” Dengan demikian, desain kelembagaan DKJ menurut Pergub adalah enam komite dengan masing-masing lima anggota, atau total 30 Anggota Biasa.

Ketentuan ini penting karena kuota lima orang bukan sekadar angka administratif. Ia berkaitan dengan prinsip keterwakilan, keseimbangan perspektif, pembagian beban kerja, dan legitimasi kolektif dalam pengambilan keputusan kesenian. Ketika sebuah komite berjalan dengan jumlah anggota di bawah lima, muncul pertanyaan yang sah secara kelembagaan: mengapa komposisi tersebut tidak memenuhi struktur yang ditentukan Pergub?

Pertanyaan itu semakin relevan ketika kekurangan anggota bukan terjadi akibat kondisi yang muncul kemudian, melainkan sudah terjadi sejak proses pembentukan atau pemilihan anggota.

Di Mana Letak Persoalan AJ?

Pergub memberikan AJ posisi yang sangat menentukan dalam proses pemilihan DKJ. Pasal 4 huruf f memberikan tugas kepada AJ untuk menyeleksi dan memilih Anggota Biasa DKJ dari kandidat hasil Musyawarah Kesenian Jakarta. Sementara Pasal 5 huruf c memberikan kewenangan kepada AJ untuk menetapkan Anggota DKJ dan/atau AJ.

Namun kewenangan tersebut bukan kewenangan tanpa batas.

Pasal 25 mengatur bahwa pemilihan Anggota Biasa DKJ dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah pemilihan kandidat dalam Musyawarah Kesenian Jakarta. Tahap kedua adalah pemilihan calon terpilih yang dilakukan oleh AJ.

Yang sangat penting, Pasal 25 ayat (8) menetapkan bahwa jumlah kandidat yang dipilih dalam Musyawarah Kesenian Jakarta paling sedikit dua kali jumlah anggota tiap komite. Karena setiap komite ditetapkan berjumlah lima orang, maka secara normatif setiap bidang harus menghasilkan sekurang-kurangnya 10 kandidat untuk kemudian memasuki tahap seleksi AJ.

Di sinilah persoalan dapat diuji secara objektif. Apabila suatu komite sejak awal tidak memiliki jumlah kandidat yang memenuhi ketentuan tersebut, atau apabila AJ menetapkan calon terpilih tanpa memenuhi struktur lima anggota per komite sebagaimana Pasal 24 ayat (2), maka proses tersebut patut dipertanyakan kesesuaiannya dengan Pergub.

Lebih jauh lagi, Pasal 25 ayat (9) menyatakan bahwa tahap calon terpilih hanya dapat dilakukan AJ terhadap kandidat yang dipilih melalui Musyawarah Kesenian Jakarta. Artinya, AJ tidak memiliki kewenangan untuk memilih seseorang di luar mekanisme kandidat yang telah ditentukan.

Kemudian Pasal 25 ayat (10) mewajibkan AJ melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka dalam tahap calon terpilih. Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban normatif.

Jika Kuota Tidak Terpenuhi, Apa yang Terjadi?

Di sinilah persoalannya harus dibaca secara hati-hati. Kekurangan anggota dalam suatu komite tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa AJ telah melanggar Pergub dalam proses pemilihan.

Pasal 31 ayat (2) mengatur pergantian antarwaktu apabila terjadi kekosongan keanggotaan pada suatu komite hingga jumlahnya kurang dari setengah. Pelaksanaannya dilakukan oleh AJ, dengan ketentuan calon pengganti berasal dari kandidat yang dipilih dalam Musyawarah Kesenian Jakarta pada periode yang sama. Mekanisme pemilihan sebagaimana Pasal 25 ayat (10) juga tetap harus dilaksanakan.

Dengan demikian, terdapat dua persoalan berbeda.

Pertama, jika sejak awal hasil pemilihan tidak menghasilkan komposisi lima anggota pada setiap komite, maka perlu diperiksa apakah proses pemilihan telah sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 25.

Kedua, jika jumlah lima anggota berkurang karena ada anggota yang berhenti, mengundurkan diri, atau diberhentikan, maka yang harus diperiksa adalah apakah mekanisme pergantian antarwaktu sebagaimana Pasal 31 telah dijalankan. Artinya, kekurangan kuota bukan persoalan yang boleh dibiarkan tanpa penjelasan.

Mengapa Kekurangan Kuota Bisa Terjadi?

Beberapa kemungkinan terjadi:

Pertama, proses penjaringan kandidat tidak menghasilkan jumlah kandidat yang memadai pada bidang tertentu. Kedua, kandidat tersedia, tetapi hasil seleksi tahap Musyawarah Kesenian Jakarta tidak memenuhi jumlah yang dipersyaratkan. Ketiga, kandidat telah tersedia dan memenuhi ketentuan, tetapi tahap seleksi AJ menghasilkan jumlah anggota yang tidak memenuhi struktur lima orang. Keempat, anggota yang telah ditetapkan kemudian mengalami kekosongan dan mekanisme pergantian antarwaktu tidak segera dilakukan.

Keempat kemungkinan tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda. Karena itu, AJ perlu membuka dokumen dan menjelaskan prosesnya secara transparan, mulai dari jumlah kandidat per bidang, hasil Musyawarah Kesenian Jakarta, hasil uji kelayakan dan kepatutan, hingga dasar penetapan calon terpilih.

Tanpa keterbukaan tersebut, publik hanya akan melihat hasil akhirnya: ada komite yang tidak berjumlah lima orang. Dari situ muncul kecurigaan bahwa mekanisme yang telah ditetapkan dalam Pergub tidak dijalankan secara konsisten.

Problem Legitimasi, Bukan Sekadar Administrasi

Persoalan ini sebenarnya jauh lebih serius daripada sekadar menghitung jumlah kursi. DKJ merupakan lembaga independen di bidang kesenian dan menjadi pemberi masukan kepada Gubernur dalam pembinaan dan pengembangan kesenian. Pergub juga memberi DKJ tugas memperjuangkan kebebasan seniman dalam mencipta serta kewenangan mewakili seniman dalam memperjuangkan kepentingan kesenian. Karena mandatnya demikian besar, legitimasi DKJ menjadi bagian penting dari keberadaan lembaga tersebut.

Legitimasi tidak hanya lahir dari keputusan Gubernur yang mengukuhkan anggota. Legitimasi juga lahir dari proses yang terbuka, sesuai aturan, representatif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat kesenian. Dalam perspektif tata kelola kebudayaan, prosedur bukan perkara sekunder. Prosedur menentukan siapa yang memiliki hak untuk berbicara atas nama suatu komunitas.

Karena itu, ketika seniman mempertanyakan proses pemilihan DKJ, pertanyaan tersebut tidak semestinya dianggap sebagai gangguan terhadap lembaga. Justru kritik publik merupakan mekanisme penting untuk menguji apakah lembaga kesenian masih menjalankan mandatnya.

AJ Harus Menjawab

AJ memiliki posisi yang sangat strategis. Pergub bukan hanya memberikan kewenangan kepada AJ untuk memilih, tetapi juga memberikan tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas dan legitimasi proses tersebut.

AJ bahkan memiliki tugas menjaga keharmonisan hubungan antara masyarakat kesenian Jakarta dengan lembaga kesenian lain serta Pemerintah Daerah. AJ juga diberi tugas memberikan pendapat kepada publik ketika terjadi persoalan yang menyangkut kegiatan kreatif dalam proses penciptaan seni.

Karena itu, ketika muncul persoalan mengenai komposisi DKJ, respons yang paling tepat bukan sekadar menyatakan bahwa semuanya telah berjalan sesuai prosedur. Yang diperlukan adalah membuka prosedurnya kepada publik.

Pertanyaan-pertanyaan seperti berapa kandidat yang masuk dalam setiap bidang, berapa kandidat yang dipilih dalam Musyawarah Kesenian Jakarta, berapa orang yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, apa dasar AJ menetapkan calon terpilih, mengapa terdapat komite yang tidak berjumlah lima orang, dan jika kekurangan itu disebabkan kekosongan setelah pengangkatan, apakah mekanisme Pasal 31 telah dijalankan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sederhana, tetapi jawabannya menentukan apakah proses pemilihan DKJ dapat dipertanggungjawabkan secara administratif sekaligus secara etik kepada masyarakat kesenian.

Apakah Ada Design Politik di Balik Komposisi DKJ?

Pertanyaan yang lebih jauh kemudian muncul: apakah ketidaksesuaian kuota anggota dalam sejumlah komite DKJ semata-mata persoalan administratif, atau berkaitan dengan kepentingan politik kebijakan kesenian di TIM? Publik berhak mempertanyakan apakah proses seleksi oleh Akademi Jakarta menghasilkan komposisi anggota yang secara sadar atau tidak sadar lebih mudah diarahkan untuk menerima kebijakan-kebijakan pengelolaan TIM ke depan, termasuk kebijakan yang melibatkan kepentingan Jakpro.

Bahkan muncul pertanyaan yang lebih kritis: apakah terdapat kecenderungan memilih figur yang kurang memahami sejarah konflik, politik kebudayaan, dan persoalan tata kelola TIM sehingga lebih mudah menerima atau mengikuti arah kebijakan yang telah ditentukan? Jika dugaan semacam ini benar, maka persoalannya tidak lagi sekadar pelanggaran administratif terhadap kuota sebagaimana diatur dalam Pergub No. 4 Tahun 2020, melainkan mengarah pada persoalan desain politik kebudayaan: membentuk lembaga kesenian dengan komposisi yang dapat dikendalikan agar tidak menjadi kekuatan kritis terhadap kebijakan pengelolaan TIM. Karena itu, pertanyaan paling serius yang perlu dijawab AJ bukan hanya siapa yang dipilih, tetapi untuk kepentingan siapa komposisi itu dibentuk dan ke mana arah kebijakan kesenian TIM hendak dibawa?

Mengembalikan Kepercayaan

Krisis yang paling berbahaya bagi sebuah lembaga kebudayaan bukanlah kritik. Krisis yang lebih serius adalah ketika masyarakat yang seharusnya diwakilinya kehilangan kepercayaan. Dalam konteks DKJ, kepercayaan itu hanya dapat dipulihkan melalui keterbukaan. AJ dan DKJ perlu menunjukkan bahwa Pergub No. 4 Tahun 2020 bukan sekadar dokumen hukum yang disimpan dalam arsip, melainkan aturan yang benar-benar dijadikan dasar dalam setiap proses kelembagaan.

Jika memang terjadi kekeliruan administratif, harus dijelaskan dan diperbaiki. Jika terjadi kekosongan anggota, mekanisme pergantian harus dijalankan. Jika proses pemilihan telah sesuai Pergub, dokumen dan tahapan prosesnya perlu dibuka agar publik dapat memeriksanya.

Dan jika ternyata terdapat pelanggaran terhadap mekanisme pemilihan, maka persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan klarifikasi. Harus ada evaluasi kelembagaan dan koreksi terhadap proses yang telah berlangsung. Sebab pada akhirnya, persoalan DKJ bukan hanya tentang 30 kursi, enam komite, atau lima orang dalam setiap komite. Persoalan sesungguhnya adalah siapa yang memiliki legitimasi untuk berbicara atas nama kesenian Jakarta.

Ketika aturan dibuat untuk menjamin keterwakilan, transparansi, dan akuntabilitas, maka aturan tersebut harus berlaku juga bagi lembaga yang diberi mandat untuk memilih. AJ tidak cukup hanya menjadi penjaga tradisi kesenian Jakarta. AJ juga harus menjadi penjaga integritas proses kelembagaan kesenian Jakarta.

Tentang Penulis:

Nuyang Jaimee adalah pegiat seni dan budaya. Ia aktif di seni sastra dan teater. Direktur lembaga Cakra Budaya Indonesia (CBI). Pendiri komunitas Keluarga Besar Penyar Seksih (KBPS) dan Kampung Seni Jakarta (KSJ). Ia juga bergabung di Komunitas WPI dan MKJ. Karya-karyanya, baik fiksi dan nonfiksi masuk di beberapa media massa di Jakarta dan daerah, selain masuk dalam portal online dan majalah sastra, juga dalam antologi bersama dalam dan luar negeri. Menginisiasi dan aktif mengikuti berbagai kegiatan, acara dan pertemuan seni, sastra dan budaya. Sebagai pembaca puisi, monolog, dan sutradara teater. Pernah bekerja di production house dan bermain beberapa FTV, Sinetron dan Channal Youtube. Pernah menjadi kontributor di harian Madina, Bulletin H.B. Jassin dan terakhir bergabung di Suara Anak Negeri Media Group. Sampai sekarang menulis cerpen, puisi, esai, artikel, feature, juga naskah drama dan skenario. Menjadi guru/pengajar/pelatih/narasumber seni sastra dan teater baik pelatihan/workshop umum maupun sekolah. Menjuarai lomba baca puisi se-Asia Tenggara di acara ZKMUA-Malaysia dan menjuarai lomba cipta puisi elaborasi karya senirupa, Satarupa. Buku Puisi tunggalnya “Pendoa yang Lupa Nama Tuhannya” terbit 2023.