–

SUPIORI – PAPUA | SUARA ANAK NEGERI, 25 Mei 2026 — Jemaat Gereja Kristen Injili (GKI) Eden Mansoben di Kampung Waryesi, Kabupaten Supiori, menyambut kunjungan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Papua dengan penuh sukacita, kebersamaan, dan ekspresi budaya adat. Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan koordinasi lintas daerah dalam rangka penguatan program pembangunan keluarga dan pendidikan anak usia dini di wilayah kepulauan Papua.

Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua TP-PKK Provinsi Papua, yang didampingi oleh Ibu Wakil Gubernur Papua, Ketua TP-PKK Kabupaten Biak Numfor, serta sejumlah pejabat terkait. Mereka disambut secara resmi oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Supiori yang didampingi Ibu Wakil Bupati Supiori, serta kehadiran Bupati Supiori, Wakil Bupati Supiori, dan Kepala Kampung Waryesi.

Prosesi penyambutan berlangsung meriah dengan nuansa budaya khas Biak-Numfor. Anak-anak dan remaja jemaat tampil mengenakan pakaian adat tradisional sambil mempersembahkan tarian Wor—sebuah bentuk ekspresi penghormatan, keramahan, dan sukacita masyarakat adat terhadap tamu yang dihormati. Tarian ini tidak hanya bernilai estetis, tetapi juga mencerminkan filosofi sosial “manum numan” (kebersamaan dalam keberagaman) yang menjadi fondasi tata kelola komunitas di wilayah kepulauan.

Dalam agenda kunjungan, rombongan melakukan dialog interaktif di PAUD Bunda Kasih Mansoben dan bertemu langsung dengan anak-anak Sekolah Minggu Jemaat GKI Eden Mansoben. Interaksi tersebut mendapat sambutan antusias dari para guru, orang tua, serta warga setempat, yang melihat kehadiran pimpinan provinsi sebagai bentuk afirmasi terhadap peran strategis pendidikan nonformal dan pembinaan karakter berbasis nilai-nilai lokal dan spiritual.

Dalam sambutannya, Ketua TP-PKK Provinsi Papua menyampaikan apresiasi tinggi terhadap komitmen masyarakat Kampung Waryesi dalam mendukung pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pembinaan generasi muda melalui institusi gereja. Ia menekankan bahwa investasi pada usia dini merupakan fondasi krusial dalam pembangunan sumber daya manusia Papua yang berkualitas, berintegritas, dan berakar pada identitas budaya.

“Perhatian terhadap anak-anak hari ini adalah investasi bagi masa depan Papua besok. Gereja, keluarga, dan pemerintah harus berjalan seiring dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berbudi luhur,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Supiori menegaskan bahwa kunjungan ini merefleksikan komitmen nyata pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi tritunggal: pemerintah–gereja–masyarakat. Menurutnya, pendidikan karakter dan layanan dasar anak tidak dapat dibangun secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi multisektor yang berkelanjutan.

Sebagai penutup kegiatan, dilakukan ramah tamah, sesi foto bersama, serta penyerahan bantuan simbolis kepada PAUD Bunda Kasih Mansoben dan Sekolah Minggu GKI Eden Mansoben. Bantuan tersebut dimaksudkan sebagai dukungan konkret terhadap upaya penguatan ekosistem pendidikan berbasis komunitas, sekaligus pengakuan atas peran gereja sebagai mitra strategis dalam pembangunan sosial-budaya di wilayah pedalaman dan kepulauan Papua.

Kunjungan ini tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menjadi titik awal penguatan program berkelanjutan dalam kerangka Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) lokal, khususnya pada tujuan kualitas pendidikan (SDG 4) dan pengurangan ketimpangan (SDG 10) di wilayah pesisir dan kepulauan.

–

BIAK – PAPUA | SUARA ANAK NEGERI, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kabupaten Biak Numfor masa bakti 2026–2031 resmi dilantik di Hotel Asana Biak, Sabtu (23/5/2026). Pasca pelantikan, Ketua Dewan Harian Noak Krey—yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Biak Numfor—mengungkapkan roadmap strategis konsolidasi organisasi tiga tahap sebagai fondasi memperkuat peran partai dalam dinamika demokrasi lokal menjelang Pemilu 2029, Pilkada Provinsi 2030, dan Pilkada Kabupaten 2031.

Dalam jumpa pers usai acara, Noak Krey menyatakan bahwa 74 pengurus DPD II yang baru dilantik—meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan biro fungsional—merupakan struktur inti yang akan menginisiasi proses reorganisasi hingga tingkat akar rumput. Menurutnya, pelantikan ini bukan akhir prosedural, melainkan titik awal transformasi institusional menuju partai yang responsif terhadap kompleksitas sosial-politik wilayah kepulauan.

“Pelantikan hari ini bukan akhir, melainkan titik awal dari proses sistematis penguatan kelembagaan partai,” ujarnya.

Noak Krey menjelaskan bahwa dalam 1–2 minggu ke depan, DPD Partai Golkar Biak Numfor akan menggelar Musyawarah Distrik di 19 distrik untuk membentuk pengurus tingkat distrik. Struktur tersebut selanjutnya bertugas merekrut dan mengorganisir pengurus tingkat kampung, yang berperan sebagai ujung tombak penyerapan aspirasi dan mobilisasi partisipasi politik.

“Target kami, dalam tiga bulan ke depan, seluruh ranting partai hingga tingkat kampung telah terbentuk secara utuh dan operasional,” tegasnya.

Strategi ini dirancang tidak hanya untuk memperluas basis elektoral, tetapi terutama untuk memperkuat fungsi partai sebagai mediator antara negara dan masyarakat. Dalam konteks otonomi khusus Papua, keberadaan struktur partai yang kuat di tingkat lokal menjadi prasyarat bagi efektivitas kebijakan publik, akuntabilitas anggaran, dan pemerataan pembangunan.

Pendekatan konsolidasi akan bersifat inklusif dan spasial komprehensif, mencakup seluruh wilayah administratif: Kepulauan Numfor, Aimando Padaido, Biak Barat, Suwandiwe, Biak Utara, Biak Timur Daratan, serta Dapil I dan II. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan representasi geografis dan kearifan budaya lokal dalam arsitektur organisasi.

Lebih lanjut, Noak Krey menegaskan komitmen Partai Golkar Biak Numfor terhadap demokrasi kompetitif yang sehat. Ia menekankan bahwa pertarungan politik mendatang harus didasarkan pada komparasi program, kapasitas kader, dan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan rakyat, bukan pada retorika populis atau fragmentasi identitas.

“Kami mengajak seluruh partai politik untuk berkompetisi secara elegan, membangun komunikasi lintas partai, dan bersama-sama memberikan pendidikan politik berkualitas kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam kerangka teori partai politik kontemporer, langkah ini mencerminkan transisi dari partai elektoral menuju partai pembangunan—yakni entitas yang tidak hanya hadir saat pemilu, tetapi berfungsi sebagai aktor pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Keberhasilan partai, menurut Noak Krey, akan diukur melalui konsistensi dalam pelayanan publik, transparansi, dan kemampuan menjawab kebutuhan riil masyarakat.

“Masyarakat akan menilai setiap partai berdasarkan rekam jejak, visi jangka panjang, dan integritas dalam aksi. Dan kami siap menghadapi ujian tersebut,” pungkasnya, menutup pernyataan dengan salam adat Biak.

“Syowi ma kasuma.”

–

BIAK – PAPUA | SUARA ANAK NEGERI, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kabupaten Biak Numfor untuk masa bakti 2026–2031 secara resmi dilantik dalam sebuah upacara yang berlangsung di Hotel Asana Biak, Sabtu (23/5/2026). Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua yang juga menjabat sebagai Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, S.I.K., M.H.

Kegiatan ini menjadi tonggak strategis bagi organisasi dalam memperkuat konsolidasi internal, memperluas jangkauan aspirasi masyarakat, serta membangun fondasi politik yang kokoh sebagai persiapan jangka panjang menuju Pemilu 2029.

Acara pelantikan dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Biak Numfor, Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapissa, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi maupun kabupaten, tokoh agama, tokoh adat, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan partai politik, serta ratusan kader dan simpatisan Golkar yang berdatangan dari seluruh wilayah kepulauan Biak Numfor.

Dalam kesempatan tersebut, Markus Oktovianus Mansnembra, S.H., M.M. — yang juga menjabat sebagai Bupati Biak Numfor — resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Biak Numfor. Dalam sambutannya, Mansnembra menyampaikan rasa syukur sekaligus menegaskan bahwa amanah yang diterima bukan sekadar jabatan politik, melainkan tanggung jawab moral dan struktural untuk memperkokoh keberadaan partai di tengah masyarakat.

“Kepercayaan ini merupakan tanggung jawab besar yang akan kami emban melalui kerja keras, dedikasi tinggi, dan loyalitas penuh terhadap organisasi serta kepentingan rakyat,” ungkap Mansnembra.

Ia juga menegaskan pergeseran paradigma organisasi, di mana Golkar tidak lagi diposisikan semata sebagai mesin elektoral yang hanya bergerak pada masa pemilihan umum. Menurutnya, partai politik harus hadir sebagai solusi nyata atas berbagai tantangan pembangunan yang bersifat multidimensi, mulai dari peningkatan infrastruktur konektivitas antarpulau, pemenuhan layanan dasar, hingga pemberdayaan ekonomi lokal yang berbasis pada potensi maritim dan pariwisata daerah. Pelantikan ini ditandainya sebagai langkah awal reorganisasi organisasi untuk membangun kekuatan yang solid, responsif, dan tetap berpegang pada nilai historis “karya kekaryaan”.

“Kita wajib merebut kembali simpati masyarakat melalui kinerja nyata, terjun langsung ke tengah masyarakat, serta membuktikan bahwa Golkar adalah partai yang senantiasa hadir dan berjuang bersama rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Mathius Derek Fakhiri dalam arahan politik-strategisnya menempatkan momen ini dalam kerangka agenda nasional Partai Golkar dalam menyongsong Pemilu 2029. Ia menyoroti posisi strategis serta nilai historis-politik Biak Numfor sebagai wilayah yang telah melahirkan banyak pemimpin tingkat nasional. Oleh karena itu, Golkar di tingkat daerah dituntut untuk tampil sebagai kekuatan politik yang modern, santun, berwawasan ke depan, dan berakar kuat pada aspirasi akar rumput.

“Keberhasilan Golkar di Papua tidak hanya diukur dari kemenangan elektoral, melainkan dari kapasitasnya menghadirkan wakil-wakil terbaik daerah yang mampu berdiri tegak di Senayan, serta memiliki kemampuan memperjuangkan kepentingan daerah dalam kerangka kebijakan nasional,” ujar Fakhiri.

Lebih lanjut, Fakhiri menegaskan bahwa dukungan terhadap Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua merupakan sebuah “tanggung jawab sejarah” bagi seluruh kader partai. Ia juga memberikan arahan tegas terkait integritas organisasi bagi para anggota yang duduk di naungan Fraksi Golkar di lembaga legislatif.

“Jangan pernah menjadi unsur perusak atau beban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Golkar harus bersatu dalam satu suara, serta senantiasa mendukung kebijakan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. Apabila tidak mampu mengawal kebijakan tersebut dengan baik, maka lebih baik mundur dari keanggotaan fraksi,” tegasnya.

Di penghujung arahannya, Fakhiri menyampaikan doa dan harapan bagi Bahlil Lahadalia beserta istri yang sedang menjalankan ibadah haji. Ia menutup sambutan dengan pantun yang mengandung pesan politik dan aspirasi rakyat:

“Golkar kuat karena bersama, Papua maju karena kita solid dan akur. Dari Biak menuju Jakarta, membawa harapan rakyat Papua.”

Sementara itu, pada akhir sambutannya, Ketua terpilih Markus Mansnembra mengajak seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan stabilitas daerah, meskipun terdapat perbedaan pandangan maupun pilihan politik.

“Perbedaan dalam pilihan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, persaudaraan, persatuan, dan rasa cinta kita terhadap tanah air khususnya Biak Numfor harus tetap menjadi prioritas utama di atas segalanya,” pungkasnya.

–

SUPIORI – PAPUA | SUARA ANAK NEGERI, Di tengah meningkatnya kerentanan geologis dan hidrologis di wilayah kepulauan Papua, Gubernur Papua, Matius Derek Fakhiri, melakukan kunjungan darurat ke Kampung Ramadori dan Pantai Yendoker, Distrik Supiori Timur, pada Jumat (22/5/2026). Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung dampak longsor jalan raya Korido yang terjadi sejak akhir 2025 serta abrasi pantai progresif yang mengancam permukiman warga, dua fenomena bencana yang mencerminkan tantangan nyata terhadap ketahanan infrastruktur dan keberlanjutan permukiman di wilayah pesisir.

Didampingi Bupati Supiori,HERONIMUS MANSOBEN, S.IP.,M.Si.jajaran OPD provinsi dan kabupaten, serta instansi teknis terkait, Gubernur menegaskan bahwa respons cepat terhadap bencana bukan hanya urusan teknis, melainkan bentuk pertanggungjawaban negara terhadap hak dasar warga atas keselamatan, mobilitas, dan akses layanan publik.

Di Kampung Ramadori, Gubernur menyaksikan kondisi jalan raya Korido—arteri utama penghubung antar kampung—yang mengalami kerusakan parah akibat pergerakan tanah dan curah hujan ekstrem. Kerusakan infrastruktur ini telah mengganggu mobilitas sosial-ekonomi masyarakat, memperlambat distribusi logistik, menghambat akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan risiko keselamatan warga yang terpaksa menggunakan jalur alternatif berbahaya.

“Jalan ini bukan sekadar aspal dan batu, tapi urat nadi kehidupan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Supiori. Provinsi Papua akan segera berkoordinasi dengan Pemkab Supiori dan Balai Pelaksana Jalan Nasional untuk mempercepat perbaikan struktural sekaligus melakukan mitigasi geoteknis guna mencegah longsor susulan,” tegas Gubernur.

Masyarakat setempat menyambut positif komitmen tersebut, sekaligus menyampaikan harapan agar penanganan tidak bersifat sementara, melainkan berbasis kajian geospasial dan perubahan iklim jangka panjang.

Usai Ramadori, Gubernur melanjutkan peninjauan ke Pantai Yendoker, lokasi yang dalam dua tahun terakhir mengalami erosi pantai signifikan akibat kombinasi gelombang laut intensif, kenaikan muka air laut, dan hilangnya vegetasi penahan alami seperti mangrove. Abrasi telah mengikis garis pantai hingga mendekati permukiman, mengancam rumah warga, fasilitas umum, dan ekosistem pesisir.

Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur langsung memerintahkan tim teknis gabungan dari Dinas PUPR, DLH, dan BMKG Papua untuk segera melakukan kajian multidimensi—meliputi hidrografi, morfologi pantai, dan proyeksi iklim—guna merancang solusi berlapis: mulai dari pembangunan breakwater dan revetment sebagai respons jangka pendek, hingga restorasi ekosistem mangrove dan zonasi tata ruang pesisir sebagai strategi adaptasi jangka panjang.

“Abrasi di Yendoker adalah peringatan dini. Kita tidak bisa lagi membangun tanpa mempertimbangkan risiko iklim. Keselamatan masyarakat adalah prioritas mutlak,” ujarnya.

Kunjungan Gubernur tidak hanya bernilai teknokratis, tetapi juga simbolik: ia merepresentasikan kehadiran negara di wilayah terdampak bencana, sekaligus memperkuat prinsip pembangunan berketahanan bencana (disaster-resilient development) yang menjadi salah satu pilar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua 2023–2028.

Masyarakat Supiori menyatakan bahwa kehadiran langsung pimpinan provinsi memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa suara mereka didengar. Mereka berharap hasil peninjauan segera ditindaklanjuti dengan alokasi anggaran konkret, desain teknis partisipatif, dan mekanisme pemantauan yang melibatkan warga.

Di balik kerusakan yang ditinggalkan alam, tersirat pula semangat ketangguhan lokal yang selaras dengan filosofi “memanusiakan alam, mengalamikan manusia”. Dan melalui langkah responsif ini, Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya: membangun bukan hanya untuk kemajuan fisik, tetapi untuk keadilan ekologis, keamanan eksistensial, dan masa depan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Papua—dari pedalaman hingga ujung pesisir.

–

BIAK NUMFOR – PAPUA | SUARA ANAK NEGERI, 22 Mei 2026 — Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, bersama Wakil Gubernur Papua melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Biak Numfor pada Jumat (22/5/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Rombongan Pemerintah Provinsi Papua disambut oleh Bupati Biak Numfor, unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, pimpinan OPD, serta masyarakat di kawasan Kota Karang Panas, Biak. Kehadiran pemerintah provinsi di daerah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat di wilayah otonomi khusus Papua.

Dalam dialog bersama pemerintah daerah dan masyarakat, Gubernur menegaskan bahwa kunjungan kerja tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyat dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kami datang untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan di Biak Numfor, mendengar kebutuhan masyarakat tanpa perantara, dan memastikan bahwa setiap program pemerintah berjalan tepat sasaran,” ujar Gubernur Fakhiri.

Menurutnya, pembangunan di Papua harus dilaksanakan dengan pendekatan yang berpijak pada kondisi lokal, baik dari aspek geografis, sosial-budaya, maupun potensi ekonomi daerah. Karena itu, pemantauan langsung di lapangan dinilai penting agar kebijakan pembangunan tidak berhenti pada perencanaan administratif semata, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam forum dialog tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, di antaranya percepatan pembangunan infrastruktur jalan antarkampung, rehabilitasi fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas layanan kesehatan di wilayah pesisir, pemberdayaan ekonomi berbasis kelautan dan pariwisata bahari, hingga penyediaan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan bagi generasi muda asli Papua.

Warga juga menyoroti pentingnya penguatan sektor perikanan tangkap dan budidaya yang selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat Biak Numfor. Namun demikian, sektor tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait infrastruktur pasca-panen dan akses distribusi pasar.

Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur menyatakan bahwa seluruh masukan masyarakat akan menjadi perhatian pemerintah provinsi dalam penyusunan prioritas APBD tahun mendatang, termasuk melalui skema dana otonomi khusus dan dana bagi hasil.

“Pembangunan tidak bisa dilakukan dari menara gading. Harus ada umpan balik dari bawah agar kebijakan tidak elitis,” tegasnya.

Selain membahas agenda pembangunan, Gubernur juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial, memperkuat persatuan, serta membangun sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan aparat keamanan demi terciptanya iklim pembangunan dan investasi yang kondusif.

Kunjungan kerja tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua hari dengan agenda peninjauan sejumlah proyek infrastruktur strategis, kunjungan ke fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pertemuan bersama tokoh adat dan pemuda di Biak Numfor.

Kehadiran langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Papua mendapat sambutan positif dari masyarakat. Banyak warga menilai bahwa kunjungan lapangan semacam ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk hadir lebih dekat dengan rakyat sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka antara masyarakat dan pemerintah.

Melalui pendekatan pembangunan yang berbasis data lapangan dan partisipasi masyarakat, diharapkan proses pembangunan di Biak Numfor dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan sesuai semangat otonomi khusus Papua yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.

]]> https://www.suaraanaknegeri.com/nasional/pemerintah-daerah-meninjau-dan-menyerahkan-bantuan-langsung-kepada-kepada-korban-diare-massal-di-distrik-kepulauan-aruri Thu, 21 May 2026 02:55:00 +0000 https://www.suaraanaknegeri.com/?p=5326 Penulis : Christofilus Rumaropen

–

Suara Anak Negeri | Supiori, Rabu 20 Mei 2026 – Pemerintah Kabupaten Supiori bergerak cepat dalam merespons peristiwa diare massal yang terjadi di Kampung Yamnaisu, Pulau Rani, Distrik Kepulauan Aruri. Bupati dan Wakil Bupati Supiori bersama jajaran pemerintah daerah turun langsung ke lokasi untuk meninjau kondisi warga sekaligus menyerahkan bantuan darurat kepada para korban yang terdampak akibat dugaan keracunan makanan yang tidak layak konsumsi.

Peristiwa darurat ini berlangsung sejak Senin, 18 Mei 2026 hingga Rabu, 20 Mei 2026, dan sempat menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat setempat. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, sebanyak 60 warga menjadi korban, dengan kondisi mengalami gangguan kesehatan serius berupa diare massal setelah mengonsumsi makanan yang diduga sudah tidak layak dikonsumsi.

Dari total korban tersebut, 59 orang berhasil diselamatkan dan mendapatkan penanganan medis, sementara 1 orang anak berusia 6 tahun dinyatakan meninggal dunia akibat kondisi kesehatan yang memburuk. Kejadian ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Supiori karena menyangkut keselamatan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses pelayanan kesehatan.

Dalam kunjungan kerja darurat tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Supiori didampingi sejumlah pejabat dan unsur terkait, di antaranya Ketua TP-PKK Kabupaten Supiori, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), anggota DPRK Kabupaten Supiori, Kepala Distrik Kepulauan Aruri, Kepala Kampung Yamnaisu Rani, serta Kapolsek Supiori Selatan.

Kehadiran pemerintah daerah di lokasi menjadi bentuk respons cepat sekaligus memastikan bahwa seluruh korban mendapatkan penanganan yang memadai. Selain meninjau langsung kondisi masyarakat yang terdampak, pemerintah juga melakukan langkah tanggap darurat dengan menyalurkan bantuan logistik dan medis guna meringankan beban warga.

Dalam aksi tanggap darurat tersebut, pemerintah menyerahkan paket sembako secara langsung kepada 60 korban diare massal, sebagai bentuk bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa pemulihan.

Selain itu, bantuan medis berupa obat-obatan darurat juga diserahkan kepada Kepala Puskesmas Kepulauan Aruri guna mempercepat proses penanganan kesehatan bagi warga yang masih dalam pemulihan serta mencegah penyebaran kasus lebih lanjut di lingkungan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Supiori menegaskan bahwa penanganan kejadian ini akan terus dilakukan secara maksimal dengan melibatkan tenaga kesehatan, aparat keamanan, serta pemerintah distrik dan kampung agar kondisi masyarakat segera pulih dan aktivitas warga dapat kembali normal.

Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mengonsumsi makanan serta menjaga kebersihan dan keamanan pangan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Pemerintah daerah juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas meninggalnya seorang anak dalam kejadian tersebut, serta berharap seluruh korban yang masih dalam masa pemulihan dapat segera sehat dan kembali beraktivitas seperti biasa. BB

–

SUARA ANAK NEGERI | BIAK–PAPUA, 19 Mei 2026 — Zacharias L. Mailoa, S.T., M.M. resmi dilantik sebagai Pejabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Biak Numfor oleh Bupati Biak Numfor, Markus Oktovianus Mansnembra, S.H., M.M., dalam upacara khidmat yang digelar di Gedung Negara ’01 Biak pada Senin, 18 Mei 2026. Pelantikan tersebut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh adat, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan masyarakat.

Pelantikan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan administratif dan persetujuan dari Gubernur Papua selaku wali administratif dalam kerangka otonomi khusus, guna memastikan kontinuitas kepemimpinan birokrasi selama masa transisi

Dalam keterangannya usai pelantikan, Zacharias Mailoa menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Bupati serta persetujuan dari Gubernur.

“Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memberikan amanah ini, dan atas persetujuan Bapak Gubernur, sehingga hari ini saya resmi dilantik,” ujarnya.

Sebagai pejabat struktural tertinggi di lingkungan pemerintah daerah setelah kepala daerah, Mailoa menegaskan bahwa tugas utamanya adalah mendukung pelaksanaan seluruh program strategis sesuai visi-misi Bupati Biak Numfor. Ia menekankan pentingnya penguatan komunikasi dan koordinasi lintas sektor sebagai fondasi efektivitas birokrasi modern.

“Sesuai tugas pokok dan fungsi Sekda, saya akan membantu Bupati dalam semua program strategis—baik nasional maupun daerah—dengan membangun sinergi bersama OPD, Forkopimda, BUMN/BUMD, swasta, dan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.

Mailoa secara eksplisit menyebut sejumlah program prioritas yang menjadi fokus kerja kolaboratif, antara lain: Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan, dan Sekolah Rakyat. Menurutnya, keberhasilan program-program tersebut tidak hanya bergantung pada alokasi anggaran, tetapi juga pada integrasi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan peran media sebagai mitra kritis.

“Saya berharap dukungan teman-teman wartawan. Mari kita diskusikan dan saling memberi masukan agar program yang direncanakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.

Selain aspek program, Mailoa juga menempatkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai prioritas utama dalam agenda reformasi birokrasi. Ia mengakui bahwa meski telah terjadi peningkatan signifikan dalam tingkat kehadiran dan kinerja ASN, tantangan dalam konsistensi penerapan regulasi masih perlu dituntaskan secara sistematis.

Sebagai langkah operasional, Mailoa menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta para pimpinan OPD untuk memastikan penerapan aturan kehadiran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri. Ia juga menegaskan komitmen terhadap penerapan kerja kantor khusus setiap Jumat bagi pejabat insidental (insolon), serta pelaporan rutin bulanan kepada Gubernur Papua terkait capaian disiplin ASN.

Seusai dilantik, Pj. Sekda berkomitmen untuk mempercepat sinergi kebijakan, memperkuat akuntabilitas birokrasi, dan memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar berpihak pada masyarakat akar rumput—khususnya nelayan, petani, anak-anak, dan kelompok rentan di wilayah Biak, Numfor, dan Supiori.

Di penghujung keterangannya, Pj. Sekda kembali menegaskan komitmennya untuk bekerja maksimal dalam membantu Bupati dan Wakil Bupati mewujudkan tata kelola pemerintahan yang disiplin, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

“Disiplin pegawai menjadi prioritas utama dan ini adalah perintah langsung dari Bapak Bupati yang harus kami jalankan demi pelayanan pemerintahan yang lebih baik,” tutupnya.

Pelantikan Zacharias Mailoa sebagai Pj. Sekda Biak Numfor terjadi dalam konteks penguatan tata kelola pemerintahan di wilayah otonomi khusus Papua, di mana stabilitas birokrasi sementara menjadi penopang utama kelangsungan program pembangunan hingga terselenggaranya proses seleksi definitif. Dalam kerangka itu, peran Pj. Sekda tidak hanya teknokratis, tetapi juga strategis-administratif: menjaga momentum kebijakan sambil mempersiapkan transisi kepemimpinan yang berkelanjutan.

Penulis: Christofilus Rumaropen

–

Suara Anak Negeri | Jayapura, Senin 18 Mei 2026 — Ratusan pendeta dan utusan jemaat Gereja GKI di Tanah Papua menggelar aksi damai di depan Kantor DPR Papua sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait penolakan rencana pembangunan Dermaga Satrol Kodaeral X.

Aksi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua dan sejumlah Anggota DPR Provinsi Papua bersama Panglima Kodaeral X. Kehadiran para pihak tersebut menjadi bagian dari upaya mendengarkan langsung aspirasi masyarakat mengenai rencana pembangunan dermaga yang dinilai menimbulkan kekhawatiran di tengah warga.

Dalam aksi yang berlangsung tertib dan penuh suasana kekeluargaan itu, para peserta membawa spanduk dan poster serta menyampaikan doa dan orasi secara damai. Massa berharap pemerintah dan pihak terkait dapat mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan mengenai pembangunan Dermaga Satrol Kodaeral X.

Para tokoh gereja menilai pembangunan tersebut perlu dikaji kembali dengan melibatkan masyarakat adat, tokoh agama, dan warga setempat agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Papua. Menurut mereka, setiap pembangunan di Tanah Papua harus mengedepankan dialog, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Salah satu perwakilan gereja dalam penyampaian aspirasi menyatakan bahwa aksi damai ini merupakan bentuk kepedulian gereja terhadap situasi sosial kemasyarakatan di Papua. Gereja berharap seluruh pihak dapat mengutamakan pendekatan persuasif dan musyawarah demi menjaga keamanan, kedamaian, dan persatuan masyarakat.

Sementara itu, pihak DPR Papua menerima aspirasi yang disampaikan massa aksi dan berjanji akan menindaklanjuti serta menyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak terkait untuk dibahas lebih lanjut. Kehadiran Wakil Ketua dan Anggota DPR Papua dalam aksi itu juga dianggap sebagai bentuk keterbukaan lembaga legislatif terhadap suara masyarakat.

Di lokasi yang sama, aparat keamanan bersama Panglima Kodaeral X melakukan pengamanan dan pengawasan jalannya aksi guna memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Seluruh peserta aksi juga terlihat menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung tanpa adanya tindakan anarkis.

Hingga aksi berakhir, situasi di sekitar Gedung DPR Papua tetap aman dan terkendali. Massa kemudian membubarkan diri secara tertib setelah menyampaikan seluruh tuntutan dan aspirasi mereka.

Aksi damai tersebut menjadi perhatian masyarakat Jayapura karena menunjukkan komitmen warga dan tokoh agama dalam menyampaikan pendapat secara damai serta mengedepankan dialog demi menjaga stabilitas dan kedamaian di Tanah Papua.

–

SUARA ANAK NEGERI | BIAK NUMFOR, 18 Mei 2026 — Upacara serah terima jabatan (sertijab) di lingkungan Polres Biak Numfor berlangsung di Lapangan Taruna Bhayangkara, Minggu (18/5) pukul 09.00 WIT, dipimpin langsung oleh Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan, S.H., S.I.K., M.H. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Telegram Kapolda Papua Nomor ST/262/V/2026 tanggal 9 Mei 2026 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Baru di Lingkungan Polda Papua, ini merupakan bagian dari siklus regenerasi kepemimpinan dalam tubuh Polri, yang bertujuan memperkuat dinamika organisasi, mencegah stagnasi, serta meningkatkan kinerja operasional secara berkelanjutan.

Dalam amanatnya, Kapolres menegaskan bahwa mutasi jabatan bukanlah hal luar biasa, melainkan bagian integral dari pembinaan karier personel Polri.  

“Mutasi jabatan adalah hal yang lumrah dan wajib kita maknai sebagai amanah yang harus dijawab dengan dedikasi dan profesionalitas yang lebih tinggi,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa proses rotasi ini dirancang untuk menjamin efektivitas manajemen operasional sekaligus menciptakan kepemimpinan yang responsif terhadap kompleksitas keamanan di wilayah Papua. Dalam perspektif organisasi modern, mutasi berfungsi sebagai mekanisme job rotation yang tidak hanya memperluas kapasitas fungsional personel, tetapi juga memperkuat solidaritas institusional dan adaptasi terhadap karakteristik lokal.

Kepada pejabat lama, Kapolres menyampaikan penghargaan setinggi–tingginya atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama masa tugas. Ia khusus mengapresiasi berbagai capaian dalam menjaga kamtibmas di wilayah hukum Polres Biak Numfor, yang telah memberikan dampak positif nyata bagi stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat.

Sementara itu, kepada para pejabat baru, Kapolres menyampaikan selamat datang dan selamat bertugas, sekaligus mengingatkan bahwa kepercayaan pimpinan Polri merupakan kehormatan sekaligus tantangan strategis.  

“Segera beradaptasi dengan lingkungan tugas yang baru, kenali karakteristik wilayah, dan bangun komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder serta elemen masyarakat,” pesannya.

Kapolres menekankan tiga prinsip utama dalam pelaksanaan tugas: profesional, proporsional, dan humanis—sesuai semangat Polri PRESISI (Prediktif, Respon Cepat, dan Akuntabel). Ia menegaskan bahwa pelayanan publik harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar fungsi administratif, melainkan wujud nyata dari peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Lebih lanjut, ia menyerukan penguatan solidaritas internal dan kepemimpinan yang inklusif.

“Jadilah pemimpin yang mampu mengayomi dan memberikan kenyamanan bagi anggota,” tegasnya.

Kepada seluruh personel, Kapolres meminta dukungan penuh terhadap pejabat baru, sebagaimana yang diberikan kepada pejabat lama.

“Mari kita bekerja dengan hati, profesional, dan ikhlas untuk mewujudkan Polri yang PRESISI,” ajaknya.

Adapun pejabat yang mengalami rotasi dalam sertijab kali ini meliputi:

1. Kompol Jubelina Walli, S.H. – Waka Polres Biak Numfor (sebelumnya Kasubbidsunluh Kumbidkum Polda Papua);

2. AKP Irene Aronggear, S.H. – Kasat Narkoba Polres Biak Numfor (sebelumnya Ps. Kanit Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Papua);

3. Iptu Ruskan Umagapi, S.H. – Kasat Resnarkoba Polres Biak Numfor (sebelumnya menjabat di Polres Waropen);

4. AKP Iwan Urbinas – Kabag Log Polres Biak Numfor (sebelumnya Kasat Polairud Polres Supiori);

5. Iptu Yan Amos Wambraw, S.Sos. – Kanit Binmas Polsek Biak Kota (sebelumnya Kapolsek Numfor Barat);

6. Iptu Thomas Matius Bonay – Kapolsek Numfor Barat (sebelumnya Kasi Propam Polres Biak Numfor);

7. AKP Alfajri – tetap menjabat sebagai Kasi Propam Polres Biak Numfor;

8. Iptu Ridwan Nanang – tetap menjabat sebagai Kapolsek Biak Utara;

9. AKP Marvi Oksiriani Cakti, S.Tr.K., S.I.K. – Kanit Sijemennopsrek Subditkamsel Ditlantas Polda Papua (dalam rangka pendampingan teknis);

10. Iptu Yunia Setionigrum, S.Tr., S.I.K. – tetap menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Biak Numfor.

Upacara ditutup dengan doa agar Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan dalam pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara.

Dalam konteks Otonomi Khusus Papua, proses regenerasi kepemimpinan di institusi keamanan seperti Polri memiliki makna strategis: bukan hanya soal efisiensi organisasi, tetapi juga penentu kualitas hubungan antara negara dan masyarakat lokal. Ketika mutasi dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan orientasi pelayanan, maka institusi kepolisian  menjadi jembatan kepercayaan, bukan tembok birokrasi yang memisahkan.

–

SUARA ANAK NEGERI | SUPIORI, 15 Mei 2026 – Di tengah dinamika pembangunan daerah, masyarakat asal Maluku di Tanah Papua menggelar Peringatan Hari Pahlawan Nasional Pattimura ke-209 Tahun 2026 di Lapangan Kantor Bupati Supiori, Jumat (15/5). Kegiatan ini menjadi simbol kuat sinergi masyarakat Maluku di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori dalam mengenang perjuangan Kapitan Pattimura melawan kolonial Belanda pada tahun 1817.

Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Biak Numfor, Markus Oktovianus Mansnembra, S.H., M.M., dan Bupati Supiori, Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. masing-masing di dampingi oleh Wakil Bupati Biak Numfor,Jimmy Carter Rumbarar Kapissa dan Wakil Bupati Supiori Dr. Sahrul Hasanudin Nusi, M.Si.Kehadiran Empat pimpinan Daerah tersebut bukan hanya bentuk dukungan institusional, melainkan manifestasi ikatan persaudaraan historis yang telah terjalin selama ratusan tahun melalui migrasi, perkawinan silang, dan interaksi sosial yang saling menguatkan.

Acara tersebut mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Supiori, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh adat (Upulatu), serta masyarakat luas.

Dalam amanatnya, Bupati Supiori menekankan bahwa semangat perjuangan Pattimura harus diwariskan kepada generasi muda sebagai fondasi membangun daerah dan menjaga persatuan bangsa.

“209 tahun lalu, Pattimura membuktikan bahwa keberanian dan persatuan mampu melawan penindasan. Kini, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan pembangunan serta menjaga persaudaraan di Tanah Papua,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Biak Numfor menegaskan bahwa kolaborasi antara kedua kabupaten merupakan wujud nyata semangat persatuan dalam membangun daerah.

“Pattimura milik seluruh bangsa. Dari Maluku hingga Papua, kita satu dalam semangat perjuangan,” tegasnya.

Peringatan tahun ini mengusung tema nasional “Semangat Pattimura, Kita Kuat Karena Bersatu”, yang selaras dengan filosofi luhur masyarakat Maluku: Ale Rasa Beta Rasa—dengan makna “potong di kuku, rasa di daging”—serta prinsip Pela Gandong. Filosofi ini bukan sekadar ungkapan retoris, melainkan pedoman hidup yang menyatukan masyarakat dari Halmahera hingga Tenggara Jauh, 

Puncak acara ditandai dengan pertunjukan budaya simbolis—tari Cakalele sebagai representasi semangat perlawanan, pembakaran obor yang mengingatkan pada api perjuangan 1817, serta malam Badong, tradisi vokal kolektif Maluku yang menjadi metafora solidaritas. Penampilan artis lokal seperti Insos Ira turut memperkuat narasi inklusivitas, menghubungkan nostalgia budaya dengan ekspresi seni kontemporer.

Kegiatan ini dirancang sebagai gerakan partisipatif lintas generasi, mencakup bakti sosial, donor darah, pelatihan keterampilan komunikasi, kompetisi olahraga rakyat, dan panggung apresiasiseni yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Inisiatif ini digagas oleh Ikatan Keluarga Maluku (IKEMAL) dengan dukungan penuh dari seluruh elemen daerah—sebagai upaya mentransformasikan memori sejarah menjadi aksi sosial yang relevan dengan realitas kekinian.

Dalam konteks otonomi khusus Papua, perayaan ini membuktikan bahwa identitas budaya tidak melemahkan nasionalisme, justru memperkayanya. Hubungan historis antara Maluku dan Biak—yang dalam narasi lokal disebut sebagai “pulau ibu” dan “pulau bapak”—telah melahirkan ikatan kekerabatan genealogis dan kultural yang kuat selama berabad-abad.

Pemerintah daerah berharap nilai-nilai kepahlawanan Pattimura—keberanian, integritas, solidaritas, dan cinta tanah air—terus hidup dalam kerja nyata membangun Biak-Supiori yang maju, aman, sejahtera, dan berkeadilan.

Melalui momentum ini, masyarakat tidak hanya memperingati masa lalu, tetapi mengarahkan pandangan ke depan: sebuah visi pembangunan yang inklusif, berakar pada nilai luhur leluhur, dan bergerak bersama dalam semangat “satu darah, satu rasa”—tepat seperti pesan Pattimura dua abad silam.

–

SUARA ANAK NEGERI | SUPIORI, 15 Mei 2026 -Di tengah arus pembangunan daerah yang kerap mengabaikan dimensi historis, masyarakat Maluku di Tanah Papua menegaskan eksistensi identitas kolektifnya melalui Peringatan Hari Pahlawan Nasional Pattimura ke-209 Tahun 2026. Acara yang digelar oleh Ikatan Keluarga Maluku (IKEMAL) Biak Numfor dan Supiori pada Rabu, 15 Mei 2026, di Lapangan Apel Kantor Bupati Supiori, Kota Sorendiweri, berlangsung meriah, khidmat, dan sarat makna—menjadi ruang publik untuk merefleksikan nilai-nilai perjuangan, persatuan, dan keberlanjutan budaya.

Perayaan ini dirancang sebagai gerakan partisipatif lintas generasi. Rangkaian kegiatannya mencakup bhakti sosial, donor darah, pelatihan public speaking, kompetisi olahraga rakyat, hingga panggung apresiasi seni yang melibatkan pemuda dan masyarakat umum. Pendekatan ini menunjukkan upaya strategis IKEMAL dalam mentransformasikan memori sejarah menjadi aksi sosial yang relevan dengan realitas kekinian.

Dalam sambutan pembuka, Ketua IKEMAL Biak Numfor dan Supiori, Turbey Onny Dangeubun, S.Pi., M.S., menyampaikan penghormatan mendalam kepada Upulatu—istilah adat yang merujuk pada pemimpin formal dan spiritual—di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori. Penghargaan tersebut ditujukan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan anggota DPRD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan TNI/Polri, Sekretaris Daerah, pejabat eselon II, serta para sesepuh dan Ketua Ikatan Kampung, yang disebut sebagai “kekuatan spiritual dalam semangat ale rasa beta rasa” untuk menjaga citra dan martabat orang Maluku di kedua kabupaten.

Tema tahun ini, “Pattimura Panggil Pulang: Pela Gandong Bikin Menang”, diusung berdasarkan arahan Pengurus Pusat IKEMAL Tanah Papua. Intinya, menurut panitia, adalah memperkuat kembali ikatan persaudaraan yang selama ini diikat oleh filosofi universal Maluku:

“Ale rasa beta rasa, potong di kuku rasa di daging.”

Filosofi tersebut bukan sekadar ungkapan retoris, melainkan prinsip hidup yang menyatukan Maluku dari Halmahera hingga Tenggara Jauh, diwujudkan melalui empat nilai luhur warisan leluhur:

1. Lawamena Haulala – maju terus, pantang mundur;

2. Hotumese – berkembang dalam tantangan, tak gentar menghadapi kesulitan;

3. Hiti Hiti Hala Hala – berat sama dipikul, ringan sama dijinjing;

4. Masohi/Maren – semangat gotong royong dalam membangun kehidupan bersama.

“Kekuatan orang Maluku adalah soliditas, solidaritas, dan semangat persaudaraan,” tegas Onny Dangeubun, mengutip pesan turun-temurun: “Hidup orang saudara itu layang-layang: potong di kuku, rasa di daging.”

Lebih jauh, ia menekankan bahwa Maluku bukan satu pulau, melainkan gugusan pulau yang ‘dijahit’ oleh lautan—sehingga karakter masyarakatnya dibentuk oleh samudera, ombak, dan harmoni dengan alam. Dalam konteks migrasi historis, Papua—khususnya Biak—disebut sebagai “pulau bapak”, sementara Maluku sebagai “pulau ibu”, menciptakan ikatan genealogis-simbolis yang memperkuat relasi antar etnis.

“Orang Maluku dan orang Biak adalah saudara. Banyak kesamaan, banyak persamaan. Kita punya rahim yang sama,” ujarnya, menegaskan bahwa hubungan ini telah terbangun selama puluhan, bahkan ratusan tahun melalui kulturasi budaya, perkawinan silang, dan kehidupan sosial yang saling menguatkan.

Puncak acara ditandai dengan pertunjukan budaya simbolis—tari Cakalele sebagai representasi semangat perlawanan, pembakaran obor yang mengingatkan pada api perjuangan 1817, serta malam Badong, tradisi vokal kolektif Maluku yang menjadi metafora solidaritas. Penampilan artis lokal seperti Insos Ira turut memperkuat narasi inklusivitas, menghubungkan nostalgia budaya dengan ekspresi seni kontemporer.

Yang patut dicatat, kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Supiori, serta Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor beserta rombongan, memberikan legitimasi politik terhadap inisiatif masyarakat sipil dalam melestarikan warisan sejarah. Dukungan institusional semacam ini penting dalam memastikan bahwa penghormatan terhadap pahlawan nasional tidak hanya menjadi retorika kenegaraan, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan yang mendukung keberagaman budaya dan hak-hak komunitas etnis minoritas.

Melalui momentum ini, nasionalisme Indonesia dibuktikan bukan sebagai homogenisasi budaya, melainkan sebagai rumah bagi keberagaman yang saling menghormati. Dalam konteks otonomi khusus dan desentralisasi, peristiwa semacam ini membuktikan bahwa komunitas etnis dapat menjadi aktor kunci dalam membangun ketahanan sosial budaya, selama ruang partisipasi dan pengakuan diberikan secara adil oleh negara.

–

SUARA ANAK NEGERI| SUPIORI, 12 Mei 2026 Kabupaten Supiori secara resmi melaksanakan kegiatan Kick Off Meeting Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Supiori Tahun 2026–2045 pada Selasa, 12 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah yang lebih terencana, berkelanjutan, serta memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup di masa mendatang.

Kegiatan konsultasi publik ini dihadiri oleh Bupati Supiori ,Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. bersama jajaran pemerintah daerah, perangkat daerah teknis, tokoh masyarakat, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam proses penyusunan dokumen strategis daerah tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Supiori menegaskan bahwa penyusunan KLHS RTRW bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Bupati juga mengharapkan agar seluruh perangkat daerah dan para pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusi pemikiran, masukan, serta data-data yang valid dan konstruktif demi menghasilkan dokumen perencanaan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Supiori ke depan.

“Penyusunan KLHS dan revisi RTRW ini membutuhkan dukungan semua pihak. Karena itu kami berharap seluruh stakeholder dapat terlibat aktif memberikan saran, gagasan, dan data yang akurat agar pembangunan Supiori dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan,” ujar Bupati Supiori dalam sambutannya.

Menurutnya, partisipasi aktif seluruh elemen menjadi kunci utama keberhasilan penyusunan dokumen strategis tersebut. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan lintas sektor dan keterlibatan masyarakat dalam memberikan pandangan terhadap arah pembangunan wilayah Kabupaten Supiori.

Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh peserta konsultasi publik untuk bersama-sama memikirkan masa depan Supiori dengan semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama. Penyusunan RTRW yang baik diharapkan mampu menciptakan tata ruang wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, perlindungan kawasan lingkungan, serta peningkatan daya saing daerah.

Selain itu, KLHS juga menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan dampak sosial masyarakat. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan semata, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi dan keberlangsungan generasi mendatang.

Di akhir sambutannya, Bupati Supiori mengajak seluruh peserta untuk memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa agar seluruh proses penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Supiori Tahun 2026–2045 dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan daerah.

Kegiatan Kick Off Meeting ini menjadi momentum awal yang strategis dalam menyusun arah pembangunan Kabupaten Supiori untuk dua dekade ke depan. Pemerintah daerah berharap hasil dari penyusunan KLHS dan revisi RTRW nantinya mampu menjadi fondasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Supiori.

–

SUARA ANAK NEGERI | BIAK -PAPUA, -Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua, dipimpin oleh Ketua Frits B. Ramandey, S.Sos., M.H., melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor pada Selasa (12/5/2026). Dalam pertemuan di ruang transit Gedung DPRK, rombongan diterima langsung oleh Ketua DPRK Biak Numfor, Daniel Rumanasen, untuk membahas isu-isu krusial terkait hak atas tanah ulayat, konflik agraria, dan perlindungan hak masyarakat adat di wilayah kabupaten tersebut.

Kunjungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pemantauan dan mediasi Komnas HAM sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang secara eksplisit mengakui eksistensi komunitas hukum adat serta haknya atas tanah ulayat. Tim Komnas HAM menyampaikan temuan awal terkait sejumlah rencana alih fungsi lahan yang berpotensi mengabaikan mekanisme pelepasan hak menurut hukum adat dan tidak memenuhi prinsip persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC).

“Kami menemukan indikasi bahwa proses pengalihan lahan belum melibatkan otoritas adat yang sah. Ini bukan hanya persoalan administratif, tetapi potensi pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya—yang merupakan bagian utuh dari HAM,” tegas Ramandey.

Dalam responsnya, Ketua DPRK Biak Numfor, Daniel Rumanasen, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif koordinasi tersebut. Ia menegaskan bahwa DPRK, sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat kabupaten, memiliki kewajiban konstitusional untuk menjadi penjaga aspirasi publik dan pengawas kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam isu pertanahan yang bersifat sensitif dan multidimensi.

“Tanah bagi masyarakat adat Biak bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup yang menyatu dengan identitas budaya dan sistem kepercayaan. DPRK akan mendorong pendekatan penyelesaian yang restoratif, berkeadilan, dan selaras dengan hukum adat,” ujarnya.

Pertemuan juga menyoroti urgensi kolaborasi institusional lintas sektor—melibatkan legislatif, eksekutif, Badan Pertanahan Nasional (BPN), tokoh adat, dan lembaga HAM—dalam merancang mekanisme penyelesaian sengketa agraria yang holistik dan berkelanjutan. Kedua pihak sepakat untuk membangun forum koordinasi berkala guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan proses penyelesaian.

Langkah sinergis ini diharapkan menjadi titik awal transformasi tata kelola agraria di Biak Numfor menuju sistem yang berbasis HAM, menghormati hukum adat, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dan investasi strategis dapat berjalan sejalan dengan perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat—bukan menggerusnya.

Paulus Lartmase| Penulis

–

BIAK – SUARA ANAK NEGERI.COM| Suasana hangat penuh kekeluargaan menyelimuti ruang VIP Bandara Bandara Frans Kaisiepo, Selasa (12/5/2026), saat Uskup Keuskupan Keuskupan Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA, untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Kabupaten Biak Numfor sejak ditahbiskan sebagai uskup pada 14 Mei 2025.

Kedatangan gembala umat Katolik Papua itu disambut penuh penghormatan oleh unsur pemerintah daerah, tokoh gereja, aparat keamanan, serta umat Katolik dari berbagai paroki di Biak.

Staf Ahli Bupati Biak Numfor, Fransisco Olla bersama Wakil Ketua DPRK Biak Numfor, Noak Krey, menyambut langsung kedatangan Mgr. Bernardus dengan pengalungan bunga sebagai simbol sukacita dan penghormatan.

Turut hadir dalam penyambutan tersebut Pastor Paroki Santa Maria Biak, Sebastianus Ture Liwu, Pastor Paroki Kerahiman Ilahi Biak, Agustinus Tri Winarno, Ketua YPPK Biak Numfor, Bernardus Beda Kedang, para suster dari berbagai kongregasi, pengurus Dewan Paroki Santa Maria dan Paroki Kerahiman Ilahi, serta umat Katolik yang tampak antusias memenuhi area penyambutan.

Kehadiran TNI-Polri Warnai Nuansa Persaudaraan

Momentum kedatangan Uskup Timika itu juga mendapat perhatian dari unsur keamanan. Tampak hadir Dankompi Brimob Biak, AKP Stefen Sabon, yang turut memberikan penghormatan kepada Mgr. Bernardus.

Kehadiran unsur TNI-Polri bersama pemerintah daerah dan masyarakat memperlihatkan kuatnya nilai persaudaraan lintas institusi di Kabupaten Biak Numfor. Penyambutan itu tidak hanya menjadi seremoni keagamaan, tetapi juga simbol harmonisasi sosial di Tanah Papua.

Pemerintah Tegaskan Komitmen dan Sinergi

Dalam keterangannya kepada awak media, Fransisco Olla menjelaskan bahwa ketidakhadiran Bupati, Wakil Bupati, maupun Sekretaris Daerah Biak Numfor disebabkan agenda pemerintahan yang tidak dapat ditinggalkan.

Namun demikian, kata dia, komunikasi antara pemerintah daerah dan pihak keuskupan tetap berjalan intensif, termasuk agenda jamuan makan malam bersama Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA.

“Bagi kami tidak ada masalah dan itu merupakan hal yang sangat biasa. Tetapi secara intens kami telah berkomunikasi dengan Wakil Bupati. Bahkan bapak Wakil Bupati juga sempat berkomunikasi untuk meminta makan malam nanti malam bersama dengan Bapak Uskup,” ujar Fransisco Olla.

Ia juga menegaskan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah daerah dan Gereja Katolik di Biak Numfor melalui Paroki Kerahiman Ilahi dan Paroki Santa Maria.

“Selaku perwakilan pemerintah daerah dan juga Paroki Kerahiman Ilahi dan Santa Maria ini bisa bersinergi, bisa berkolaborasi terkait dengan komunikasi-komunikasi dan koordinasi-koordinasi yang membangun dengan pemerintah daerah,” katanya.

Kesan Pertama Sang Uskup: “Biak Itu Luar Biasa”

Sementara itu, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan pemerintah daerah, para pastor, suster, umat Katolik, serta seluruh masyarakat Biak Numfor.

“Pertama-tama terima kasih karena perwakilan dari pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor oleh Staf Ahli Bupati dan Wakil Ketua DPRK Biak Numfor telah menerima kami di sini dengan baik. Terima kasih banyak,” ujar Uskup Bernardus.

Uskup asal Papua itu mengaku selama ini hanya mengenal Biak sebagai tempat transit penerbangan. Karena itu, kedatangannya kali ini menjadi pengalaman pertama yang sangat berkesan.

“Kesan pertama karena saya baru pertama juga ke sini. Baru pertama kali injak kaki di sini. Selama ini hanya lewat-lewat saja, lewat bandara saja dengan pesawat transit,” tuturnya sambil tersenyum.

Meski baru pertama kali berada di Pulau Biak, kesan mendalam langsung dirasakan oleh Mgr. Bernardus. Dengan penuh antusias ia menyebut Biak sebagai daerah yang luar biasa dan memiliki sejarah besar bagi perjalanan Tanah Papua.

“Luar biasa. Ya, luar biasa karena Biak ini menghasilkan banyak tokoh-tokoh pejuang untuk tanah Papua,” ungkapnya.

Momentum Persaudaraan dan Harapan Baru

Mgr. Bernardus berharap selama berada di Biak dirinya dapat melihat lebih dekat jejak sejarah perjuangan masyarakat Biak yang selama ini dikenal memiliki kontribusi penting bagi Papua.

Kehadiran Uskup Timika di Negeri Biak menjadi momentum mempererat relasi antara Gereja Katolik, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil. Sambutan hangat di Bandara Frans Kaisiepo bukan sekadar seremoni penyambutan, melainkan gambaran hidupnya nilai persaudaraan, penghormatan, dan kolaborasi di tengah masyarakat Biak Numfor.

Penulis: Yohanis Rumaropen

SUARA ANAK NEGERI | BIAK NUMFOR, – Musyawarah Daerah (Musda) ke-III Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Biak Numfor resmi digelar di Hotel Mapia, Senin (11/5/2026). Forum strategis ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan periode sebelumnya, merumuskan arah kebijakan lima tahun ke depan, serta memilih kepengurusan baru yang visioner dan berkomitmen pada pelestarian seni budaya lokal.

Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapissa, yang membacakan sambutan tertulis Bupati Biak Numfor. Dalam sambutannya, pemerintah daerah menekankan bahwa Musda bukan sekadar prosedur organisasi, melainkan ruang deliberatif untuk menyelaraskan kebijakan kebudayaan dengan agenda pembangunan daerah.

“Melalui Musda ini, diharapkan lahir gagasan dan program yang mampu memperkuat peran kesenian dalam pembangunan daerah, sekaligus memilih pengurus baru yang memiliki komitmen memajukan kebudayaan,” ujar Kapissa.

Peserta Musda terdiri dari dewan penasihat, pengurus lama, serta perwakilan komunitas seni budaya di Biak Numfor. Mereka turut berperan aktif dalam proses evaluasi program, penyusunan rekomendasi kebijakan, dan penetapan garis besar haluan kerja organisasi. Turut hadir Sekretaris Dewan (Sekwan) Judi Wanma serta sejumlah tokoh seni, budayawan, dan tamu undangan dari instansi terkait.

Nomensen Mambraku, Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua tingkat provinsi, memberikan apresiasi atas terselenggaranya Musda III. Ia menilai forum ini sebagai bentuk konsolidasi institusional yang esensial dalam menjaga kesinambungan gerakan kebudayaan di Tanah Papua.

“Kesenian bukan hanya ekspresi estetika, tetapi juga identitas kolektif dan modal sosial dalam pembangunan. Musda seperti ini menjadi fondasi bagi penguatan ekosistem budaya yang mandiri dan berkelanjutan,” ungkap Mambraku.

Sementara itu, Mintje Anna Yawan, Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Biak Numfor periode sebelumnya, menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga Musda dapat berlangsung lancar. Ia menegaskan bahwa transisi kepemimpinan harus menjadi momentum regenerasi yang inklusif, mengedepankan partisipasi generasi muda dan pelaku seni akar rumput.

“Kami berharap forum ini menghasilkan keputusan terbaik—bukan hanya untuk kepentingan organisasi, tetapi demi masa depan seni budaya Biak yang kaya akan nilai-nilai adat, bahasa, tari, musik, dan narasi sejarah,” katanya.

Musda III diharapkan menjadi titik awal transformasi strategis bagi Dewan Kesenian Biak Numfor dalam merancang program-program yang tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga mengintegrasikannya ke dalam pendidikan, pariwisata berbasis budaya, dan ekonomi kreatif lokal. Dengan demikian, seni dan budaya tidak lagi dipandang sebagai pelengkap pembangunan, melainkan sebagai poros utama identitas dan kemajuan daerah.

–

SUARA ANAK NEGERI | SUPORI, 11 Mei 2026 — Lalita, S.H., M.H., selaku Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Papua dan Anggota Komite II DPD RI yang membidangi urusan pangan, pertanian, dan kesejahteraan rakyat, menyalurkan bantuan beras premium dari Perum Bulog kepada tiga kampung di Kabupaten Supiori. Bantuan diterima langsung oleh Kepala Kampung Sorendiweri, Wafor, dan Waryesi pada Senin (9/5/2026).

Penyaluran ini merupakan wujud konkret pelaksanaan fungsi DPD RI dalam menyerap aspirasi daerah, mengawasi kebijakan pangan nasional, dan memperkuat ketahanan pangan di wilayah 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Beras premium—yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), dipastikan higienis, dan didistribusikan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)—disalurkan sebagai respons atas kondisi geografis kepulauan yang menyebabkan kerentanan pasokan, fluktuasi harga, dan ketergantungan logistik pada jalur laut.

“Sebagai wakil daerah di DPD RI, saya berkewajiban memastikan kebijakan pangan nasional menyentuh masyarakat di wilayah 3TP. Penyaluran ini bukan hanya distribusi barang, melainkan afirmasi atas hak konstitusional warga negara atas pangan layak dan terjangkau,” ujar Senator Lalita usai penyerahan di Kampung Sorendiweri.

Ia menegaskan distribusi dilakukan langsung dari gudang Bulog tanpa perantara, sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres No. 66 Tahun 2021 tentang Cadangan Pangan Pemerintah, guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran.

Kepala Kampung Wafor, Yohanes Mansnembra, menyampaikan apresiasi mendalam. Menurutnya, bantuan ini menjadi penyangga kritis saat musim ombak tinggi yang menghambat distribusi logistik dari Biak maupun Jayapura.

“Harga beras di pasaran lokal kerap melonjak hingga dua kali lipat saat cuaca buruk. Kehadiran beras premium Bulog dengan harga stabil menjadi penyangga ketahanan pangan keluarga kami,” ungkapnya.

Senada, Paulus Simbiak, Kepala Kampung Waryesi, berharap intervensi serupa dikombinasikan dengan penguatan produksi lokal: penyediaan benih unggul, pelatihan pengolahan sagu dan umbi, serta pendampingan pengembangan lumbung pangan komunitas.

Menanggapi aspirasi tersebut, Senator Lalita menegaskan komitmennya mendorong kebijakan pangan berkelanjutan melalui fungsi legislasi dan penganggaran di DPD RI. Ia mengajak pemerintah daerah memanfaatkan dana otonomi khusus untuk membangun infrastruktur logistik pangan di tingkat kampung.

“Ketahanan pangan adalah hak dasar setiap warga negara. Di wilayah seperti Supiori, keempat pilar—ketersediaan, akses, stabilitas, dan pemanfaatan—harus dibangun secara holistik. Negara hadir tidak hanya mengirim bantuan, tetapi memastikan kemandirian pangan masyarakat,” pungkas Anggota Komite II DPD RI tersebut.

–

SUARA ANAK NEGERI | BIAK NUMFOR, 10 Mei 2026 — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua melakukan pemantauan lapangan terhadap rencana pembangunan Batalyon (Yonif 858/TP) di kawasan Bimpewer, Kampung Makmakerbo, Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor, menyusul sejumlah pengaduan masyarakat adat yang masuk melalui Sistem Pengaduan HAM (SPH).

“Ada beberapa pengaduan yang telah kami terima, termasuk soal konflik lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Batalyon. Kasus ini telah termonitor secara nasional melalui SPH, sehingga menjadi kewajiban kami untuk menindaklanjutinya dalam kerangka kewenangan pemantauan,” ujar Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits B. Ramandey, S.Sos., M.H., dalam wawancara dengan awak media, Minggu (10/5/2026).

Ramandey menjelaskan bahwa kehadiran timnya di Biak bertujuan memastikan empat hal krusial:

1. Tidak terjadinya pengambilalihan lahan secara paksa yang berpotensi menghilangkan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat;

2. Pencegahan eskalasi konflik, baik antara negara dan masyarakat maupun antar-kelompok masyarakat sendiri;

3. Keabsahan proses pelepasan hak ulayat, yang harus dilakukan oleh pihak yang benar-benar berhak menurut hukum adat;

4. Transparansi tujuan dan manfaat kehadiran Batalyon, termasuk sosialisasi yang memadai kepada publik.

“Orang Papua memiliki memoria passionis—ingatan kolektif terhadap kekerasan masa lalu yang dilakukan oleh aparat negara. Kehadiran tentara jangan sampai memicu trauma baru,” tegasnya.

Tim Komnas HAM juga akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan:

– Apakah rencana pembangunan tersebut melibatkan alih fungsi hutan atau lahan lindung,

– Apakah alih fungsi itu berpotensi merusak lingkungan, mengingat hak atas lingkungan hidup yang baik dan bersih merupakan bagian dari HAM,

– Dan apakah seluruh proses telah dilakukan secara prosedural sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kami juga akan bertemu dengan Korem, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta tokoh adat untuk memastikan semua lembaga negara menjalankan kewajibannya secara imparsial,” tambahnya.

Ramandey mengingatkan bahwa Biak bukan wilayah baru bagi konflik antara negara dan masyarakat adat. Kasus serupa pernah terjadi di Lanud Manuhua (AURI) dan pangkalan Angkatan Laut, yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas.

“Jangan sampai kehadiran fasilitas negara justru menimbulkan masalah baru. Negara harus malu jika terus mengulangi kesalahan yang sama,” ujarnya tajam.

Ia juga mengungkapkan bahwa Komnas HAM telah mengeluarkan surat permintaan penghentian sementara terhadap rencana penggusuran paksa di kawasan Manuhua, menyusul laporan langsung dari masyarakat.

“Mereka sudah menghentikan pengukuran. Tapi kami tetap akan meninjau lokasi untuk memastikan tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi,” katanya.

Dewan Adat: Proses Pengalihan Lahan Cacat Prosedur dan Langgar Hukum Adat

Dalam kesempatan yang sama, Ketua I Dewan Adat Kainkain Karkara Byak Supri Manggun, Demianus Wakman, S.H., M.H., menegaskan penolakan lembaganya terhadap keabsahan proses pengalihan lahan di Bimpewer untuk kepentingan pembangunan Batalyon 858/TP.

“Hingga hari ini, Dewan Adat tetap menolak proses pengalihan tanah di Bimpewer karena telah terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap prosedur hukum, baik nasional maupun adat,” tegas Wakman.

Menurutnya, setidaknya empat pelanggaran mendasar telah terjadi dalam proses tersebut:  

1. Tidak pernah dilakukan musyawarah adat dengan seluruh masyarakat pemilik tanah ulayat;

2. Tidak ada pemberitahuan atau rekomendasi dari Pemerintah, Marga, Daerah Adat (PMDA) sebagai otoritas adat setempat;

3. Tidak dibentuk panitia pengadaan tanah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan;

4. Terjadi pelanggaran terhadap status kawasan hutan, karena lokasi tersebut merupakan kawasan hutan produksi terbatas yang berdampingan dengan hutan limbung—wilayah lindung yang secara adat tidak boleh dialihfungsikan.

“Proses ini tidak hanya cacat administratif, tapi juga melanggar prinsip kedaulatan masyarakat hukum adat atas wilayahnya,” ujarnya.

Wakman juga mengungkapkan bahwa pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan adat maupun hukum justru turut memberikan legitimasi terhadap pengalihan lahan tersebut—sebuah praktik yang dinilai memperparah ketidakabsahan proses.

Lebih lanjut, Wakman menyatakan bahwa proses peradilan adat yang sempat digelar untuk menyelesaikan sengketa ini dinyatakan gagal.

“Peradilan adat tidak berjalan sesuai mekanisme yang seharusnya karena adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu. Bahkan, pada akhirnya, pihak-pihak tersebut sendiri mengakui adanya temuan yang seharusnya tidak terjadi,” katanya.

Sejak 6 Oktober 2025, Dewan Adat telah melakukan serangkaian upaya advokasi, termasuk pengiriman surat resmi kepada berbagai pihak:

– Kodim 1708 Biak

– Panglima TNI di Jakarta,

– Komnas HAM,

– Majelis Rakyat Papua (MRP),

– DPR RI,

– Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3KP).

– SINODE GKI di Tanah Papua

“Dokumen ini sudah kami sebarkan ke berbagai lembaga strategis. Hari ini, kami serahkan secara resmi ke Komnas HAM agar menjadi referensi objektif tentang posisi kasus ini,” tambahnya.

Wakman menegaskan bahwa kasus Bimpewer bukan insiden tunggal. Dalam laporan komprehensif yang telah diserahkan, Dewan Adat mencatat bahwa dari 150 batalyon yang didirikan di seluruh Indonesia, sejumlah di antaranya—termasuk yang di Biak—melanggar aturan prosedural, lingkungan, dan hak ulayat.

“Kami berharap laporan ini menjadi dasar bagi langkah-langkah hukum dan kebijakan selanjutnya untuk melindungi status tanah adat di Bimpewer,” pungkasnya.

–

Setelah louching transaksi pembayaran mama mama di pasar Darfuar, selaku wartawan Suara Anak Negeri hadir di tengah-tengah mama mama dan dengan seksama mendengar keluhan mereka. Sekitar jam 14.00 sore, tiba-tiba saya ditelepon rekan-rekan memberikan informasi, bahwa mama mama sekarang sedang menjual hasil produksi pertaniannya di Kantor Bupati. Saya pun bergegas ke sana dan menyaksikan dengan benar, fenomena yang terjadi di tengah orasi mama mama.

Saya mencoba mengonfirmasi kondisi ini kepada para pejabat daerah yang  segera mungkin memberikan pertnyataan atas situasi yang terjadi, namun sampai siang ini, tak satu pun pejabat yang dikontak bersedia memberikan konformasi atau penjelasan. Berikut opini yang saya buat berdasarkan fenomena lapangan di mana saya dengan setia mendengarkan keluhan mama mama, semoga opini ini dapat menyentuh setiap orang, bahkan pengambil kebijakan dalam mengantisipasi gejolak sosial yang bisa saja terjadi akibat ketidakseriusan mendapatkan solusi.

Di atas meja kayu yang mulai kusam dimakan hujan dan panas, mama-mama Pasar Darfuar masih menata pinang, sayur lilin, ikan, dan ubi dengan cara lama: tangan, tatapan, dan kepercayaan. Mereka menghitung hasil jualan bukan dengan aplikasi, melainkan dengan naluri bertahan hidup yang diwariskan dari dapur ke dapur, dari noken ke noken.

Dunia berubah terlalu cepat

Di tengah pasar yang atapnya kadang bocor, drainasenya belum sepenuhnya rapi, dan daya beli masyarakat yang melemah, hadir sebuah istilah baru yang terdengar asing di telinga banyak pedagang kecil: QRIS.

Bukan semua mama-mama memahami telepon pintar. Tidak semua memiliki rekening bank. Bahkan sebagian masih menyimpan uang hasil jualan di dalam kaleng susu atau lipatan kain dalam noken. Namun mereka kini berhadapan dengan dorongan digitalisasi pembayaran retribusi, listrik, air, bahkan pungutan pasar melalui sistem elektronik.

Pertanyaannya kemudian menjadi penting: Apakah sudah ada dasar hukumnya?

Secara normatif, pemerintah daerah memang memiliki kewenangan menerapkan digitalisasi transaksi daerah sebagai bagian dari: (1) elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) (2) modernisasi PAD (3) dan transparansi penerimaan daerah dengan dasar hukum: (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (2) kebijakan Bank Indonesia tentang QRIS dan (3)  kebijakan nasional digitalisasi keuangan daerah.

Namun hingga saat ini, yang menjadi pertanyaan publik di Biak Numfor adalah Apakah sudah ada:

Artinya, masalah utamanya bukan pada ada atau tidaknya teknologi, tetapi: apakah rakyat benar-benar diajak memahami perubahan itu?

Digitalisasi yang Datang Lebih Cepat dari Kesiapan Sosial

Digitalisasi sering dipresentasikan dengan bahasa kemajuan seperti: transparansi, efisiensi, anti kebocoran PAD dan modernisasi layanan.

Tetapi di Pasar Darfuar, kenyataan sosial jauh lebih rumit. Banyak mama-mama: belum terbiasa menggunakan smartphone; tidak memahami aplikasi pembayaran; takut salah pencet; bahkan tidak memiliki akses internet stabil.

Dalam situasi seperti ini, QRIS tidak lagi menjadi alat pembayaran. Ia berubah menjadi simbol jarak antara kebijakan dan kenyataan sosial rakyat kecil.

Negara seolah berbicara dalam bahasa digital, sementara mama-mama masih berbicara dalam bahasa kebutuhan sehari-hari:  “Yang penting jualan habis, anak bisa makan.”

Ketika Intensifikasi Belum Maksimal, Pedagang Kecil Justru Menanggung Beban Perubahan

Yang menjadi ironi besar adalah: hingga kini publik belum melihat intensifikasi serius terhadap banyak potensi PAD besar di Biak Numfor. Misalnya:

Namun di saat sistem besar belum sepenuhnya dibenahi, justru pedagang kecil yang paling cepat disentuh digitalisasi. Di sinilah kritik sosial mulai tumbuh: mengapa modernisasi terasa lebih keras kepada rakyat kecil dibanding pembenahan sistem besar?

Mengapa Mama-Mama Berjualan di Kantor Bupati? Fenomena mama-mama Pasar Darfuar berjualan di sekitar Kantor Bupati bukan persoalan ekonomi biasa. Itu adalah simbol sosial. Mereka datang bukan hanya membawa dagangan, tetapi juga membawa pesan diam: bahwa pasar yang seharusnya menjadi pusat ekonomi rakyat tidak lagi sepenuhnya memberi rasa hidup.

Ada beberapa  penyebab:

Mama-mama akhirnya bergerak mengikuti denyut uang. Dan denyut uang hari ini lebih banyak berputar di sekitar kantor pemerintahan dibanding lorong pasar tradisional Darfuar.

Ketika Negara Terlalu Cepat Berlari

Masalah terbesar digitalisasi bukan pada teknologinya, tetapi pada cara kekuasaan memperlakukan rakyat dalam proses perubahan. Teknologi seharusnya: (1) memudahkan, (2) memberdayakan, (3) mendampingi. Bukan membuat rakyat merasa dipaksa memasuki dunia yang belum mereka pahami. Sebab bila digitalisasi hadir tanpa pendidikan sosial, maka:
QRIS berubah dari alat modernisasi menjadi simbol keterasingan.

Mama-mama tidak menolak kemajuan. Yang penting dipahami: mama-mama pasar di Pasar Darfuar bukan anti teknologi. Yang mereka butuhkan adalah: (1) pendampingan, (2) pelatihan, (3) kesabaran, (4) dan penghormatan terhadap realitas hidup mereka. Mengapa? Sebab ekonomi rakyat kecil tidak bisa diubah hanya dengan barcode. Mereka membutuhkan: (1) pasar yang hidup, (2) pembeli yang datang, (3) harga yang stabil, (4) keamanan berdagang, (5) dan pemerintah yang mau duduk mendengar.

Barcode melupakan  suara mama mama yang hampir tak terdengar. Di sudut Pasar Darfuar, mungkin ada mama yang belum bisa membaca menu aplikasi, tetapi sangat paham bagaimana menjaga keluarganya tetap hidup dari hasil jualan kecil setiap hari. Dan di situlah negara seharusnya belajar: bahwa modernisasi tanpa empati hanya akan melahirkan kebijakan yang tampak canggih di atas kertas, tetapi terasa asing di hati rakyat.

QRIS mungkin bisa menghitung transaksi. Tetapi ia tidak bisa menghitung kecemasan mama-mama yang takut salah menekan layar telepon. Ia juga tidak bisa membaca pertanyaan paling sederhana dari rakyat kecil: “Kalau semua harus digital, apakah pemerintah sudah lebih dulu memastikan kami siap?” (*)

–

SUARA ANAK NEGERI | BIAK NUMFOR, – Antrian panjang kendaraan diesel—terutama truk angkutan barang dan mobil box—kembali terlihat di SPBU 02 Jalan Dolog, Biak, sejak pagi hingga malam hari. Para pengemudi mengeluhkan kelangkaan solar subsidi, meskipun pihak Pertamina Patra Niaga menyatakan bahwa kuota BBM bersubsidi di wilayah Papua secara year-to-date masih berada di bawah alokasi nasional, bahkan surplus 3–4%.

Namun, fakta di lapangan bercerita lain.

“Kuota solar subsidi di SPBU Dolog hanya 5.000 kiloliter per hari, sementara kebutuhan riil jauh melampaui itu. Kami mengantri berjam-jam, kadang pulang dengan tangki kosong,” ujar Lamek Rumkabu, perwakilan sopir truk yang ditemui saat mengantri.

Ia menyoroti ketimpangan distribusi: SPBU di kampung Samber mendapat alokasi 8.000 KL/hari, padahal tidak ada nelayan lokal di sana yang menggunakan kapal besar berbahan bakar solar. “Mayoritas nelayan pakai perahu kecil dengan bensin atau Pertalite. Sementara kami—sopir truk, angkutan antar-kampung, pemilik genset—justru kesulitan dapat solar subsidi,” tambahnya.

Pertamina: Kuota Masih Cukup, Tapi Disparitas Harga Picu Penyalahgunaan

Dalam jumpa pers terpisah, Adri Angga Aditya, Area Manager Retail Mapua Pertamina Patraniaga, mengakui adanya antrian panjang di sejumlah SPBU di Biak, termasuk fenomena “ular tangga” yang ia saksikan sendiri.

“Secara year-to-date, penyaluran BBM subsidi di Papua masih di bawah kuota nasional, sekitar 3–4%. Artinya, secara agregat, BBM subsidi masih cukup,” ujarnya.

Namun, ia menjelaskan bahwa antrian bukan disebabkan kekurangan pasokan, melainkan disparitas harga antara solar subsidi dan diesel non-subsidi (deck slide). Sejak kenaikan harga deck slide menjadi Rp 26.600 per liter pada 4 Mei 2026—naik sekitar Rp2.000 dari sebelumnya—permintaan terhadap solar subsidi melonjak drastis, termasuk dari pengguna tidak layak, seperti kendaraan komersial besar dan pelaku usaha yang seharusnya menggunakan BBM non-subsidi.

“Ini fenomena umum di banyak daerah. Disparitas harga yang lebar mendorong penyalahgunaan,” kata Adri.

Subsidi Harus Tepat Sasaran, Bukan Sekadar Tersalurkan

Adri menegaskan bahwa Pertamina hanya berperan sebagai operator yang menyalurkan BBM sesuai regulasi pemerintah. Sementara pengawasan penggunaan subsidi agar tepat sasaran menjadi kewenangan PEMDA (Pengawas Migas Daerah) dan aparat penegak hukum.

“Kami mendukung penuh jika PEMDA atau Pemda menggelar sidak lintas sektoral. Tujuannya satu: memastikan subsidi tidak dinikmati oleh oknum yang tidak berhak,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kuota BBM subsidi ditetapkan oleh BPH Migas berdasarkan data jumlah kendaraan, nelayan, dan kebutuhan riil di tiap wilayah. Jika terjadi penyedotan kuota oleh pengguna dari luar wilayah, maka wajar jika masyarakat lokal mengalami kelangkaan.

“Kalau supir truk dari luar Biak mengisi solar subsidi di sini, otomatis kuota Biak cepat habis. Itu yang perlu diawasi,” tambahnya.

Seruan kepada Pemerintah Daerah: Usulkan Kebutuhan Riil ke BPH Migas

Adri menyerukan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor dan Supiori segera mengusulkan revisi kebutuhan BBM subsidi—termasuk solar, Pertalite, dan minyak tanah—kepada BPH Migas, berdasarkan data aktual di lapangan.

“Sejauh ini, apakah Pemda sudah mengusulkan penyesuaian kuota? Kami tidak tahu. Tapi itu langkah penting agar alokasi mencerminkan realitas,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pendirian SPBU baru di wilayah seperti Supiori bergantung pada studi kelayakan ekonomi, mengingat permintaan yang relatif kecil. Namun, Pertamina tetap menyediakan SPBU non-reguler dan unit mobile untuk menjangkau daerah terpencil.

Kesenjangan Antara Kebijakan dan Implementasi

Bagi Lamek dan ratusan sopir lainnya, klaim “kuota cukup” terasa jauh dari kenyataan. Bagi mereka, subsidi solar bukan soal angka di atas kertas, tapi soal kelangsungan usaha dan mata pencaharian.

“Kami tidak butuh data statistik. Kami butuh solar di tangki kami setiap hari,” pungkasnya

SUARA ANAK NEGERI | BIAK NUMFOR, -Dewan Adat Kainkain Karkara Byak Supri Manggun (KKB) resmi menutup Sidang Pleno XV Tahun 2026 pada Jumat (8/5/2026) setelah berlangsung sehari penuh di Aidoram, Kantor Dewan Adat KKB-SM, Jalan SMP Dua, Biak Numfor, Papua. Sidang yang mengusung tema “Revitalisasi Kedaulatan Masyarakat Hukum Adat Suku Biak Berlandaskan Otoritas Allah Demi Menjamin Hak Hidup dan Hak-Hak Dasar” ini menghasilkan delapan penetapan strategis dan 38 rekomendasi operasional sebagai dasar kerja lembaga adat dalam menjawab tantangan sosial, politik, budaya, dan ekologis ke depan.

“Delapan penetapan ini bukan sekadar keputusan administratif, melainkan amanat kolektif dari seluruh perwakilan bar (wilayah adat) di Biak Numfor dan Supiori,” ujar Demianus Wakman, S.H., M.H., Ketua I Dewan Adat KKB-SM, dalam jumpa pers usai sidang.

Penegasan Identitas sebagai Lembaga Supri Manggun

Salah satu keputusan paling mendasar adalah penegasan kembali identitas institusional lembaga adat Byak sebagai Dewan Adat Suku Kainkain Karkara Byak Supri Manggun. Istilah Supri Manggun—yang berarti “berlandaskan otoritas Ilahi”—bukan sekadar label, melainkan penegasan filosofis bahwa kedaulatan adat Byak bersumber dari nilai spiritual, sejarah kolektif, dan mandat rakyat adat.

“Ini adalah penegasan bahwa kedaulatan adat Byak tidak hanya eksis secara historis, tetapi juga berdaulat secara struktural, moral, dan spiritual dalam tata kelola kehidupan modern,” tambah Wakman.

Penolakan Tegas terhadap Perampasan Tanah Adat

Sidang secara eksplisit menolak segala bentuk perampasan tanah adat, termasuk penerbitan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan Lahan (HPL), maupun izin investasi baru di wilayah adat Suku Biak—sebelum adanya pengakuan resmi melalui Peraturan Daerah dan peta wilayah adat yang disepakati bersama.

Lebih jauh, Dewan Adat KKB-SM menuntut pelaksanaan penuh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari kawasan hutan negara.

“Kami menuntut negara untuk mengakui, menghormati, dan mengeluarkan seluruh wilayah adat Biak dari klaim kawasan hutan negara,” tegas Wakman.

Pakta Integritas untuk Anggota DPRK dari Jalur Pengangkatan

Melalui Komisi C, sidang merumuskan rekomendasi agar anggota DPRK Biak Numfor dari jalur pengangkatan—yang mewakili wilayah adat—menandatangani pakta integritas sebagai komitmen untuk:

– Menjalankan tugas berdasarkan mandat asal-usul wilayah adatnya,

– Memperjuangkan kepentingan masyarakat adat secara utuh,

– Tidak menyimpang dari nilai-nilai adat dan kehendak kolektif bar.

“Jika terbukti ada penyimpangan setelah menandatangani pakta tersebut, maka secara adat akan dilakukan PHW (Penghentian Hak Wewenang). Ini bukan ancaman, tapi konsekuensi logis dari amanat yang diberikan rakyat,” ujarnya.

Revitalisasi Struktur Adat di Tingkat Keret

Sidang juga menetapkan **program revitalisasi struktur adat di tingkat *keret***—kesatuan sosial terkecil dalam sistem adat Byak. Beberapa wilayah seperti Swapor dan Bar Mani telah lebih dulu melakukan konsolidasi internal. Kini, Dewan Adat Supri Manggun akan mendorong seluruh bar yang belum merevitalisasi strukturnya untuk segera melaksanakannya dalam waktu dekat.

“Tanpa fondasi yang kuat di tingkat keret, kita tidak bisa membangun rumah besar adat Byak yang kokoh,” kata Wakman.

Integrasi ke Forum Adat Papua dan Rekomendasi Nasional

Seluruh hasil sidang—termasuk 38 rekomendasi dari Komisi A, B, dan C—akan dibawa ke Musyawarah Besar Dewan Adat Papua yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Teluk Wondama pada pertengahan Mei 2026. Di forum tersebut, isu-isu strategis seperti klaim tanah adat, hak ulayat, dan sinergi antar-lembaga adat di Tanah Papua akan dibahas secara kolektif.

“Biak tidak berdiri sendiri. Kami bagian dari gerakan adat Papua yang utuh,” pungkasnya.

Hasil penetapan juga akan direkomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur Papua, Bupati Biak Numfor, DPRK Biak Numfor, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), serta pihak terkait lainnya untuk segera ditindaklanjuti dengan itikad baik.

Dengan delapan penetapan ini, Dewan Adat Kainkain Karkara Byak Supri Manggun menegaskan komitmennya untuk tidak hanya melestarikan adat sebagai warisan masa lalu, tetapi juga mengaktualisasikannya sebagai kekuatan sosial, politik, dan moral dalam tata kelola daerah yang demokratis, berkeadilan, dan berakar pada nilai-nilai luhur leluhur.