BIAK-PAPUA| SUARA ANAK NEGERI – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor menegaskan komitmennya dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026. Hal ini diwujudkan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lintas Komisi I, II, dan III yang digelar bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala sekolah, serta ketua komite sekolah di Ruang Sidang Utama DPRK Biak Numfor, Jumat (10/7/2026). Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRK Daniel Rumanasen ini bertujuan memastikan proses penerimaan peserta didik baru berjalan sesuai regulasi, objektif, dan berkeadilan bagi masyarakat.

Fungsi Pengawasan Legislatif dan Evaluasi Komprehensif

RDP ini merupakan tindak lanjut atas Surat Undangan Resmi DPRK Biak Numfor Nomor 000.1.5/348/VII/2026. Sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif, forum ini menghadirkan narasumber kunci dari eksekutif, termasuk Penjabat Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kehadiran lintas sektor ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan komprehensif terkait kendala teknis, administratif, maupun finansial dalam implementasi SPMB di lapangan.

Ketua DPRK Biak Numfor, Daniel Rumanasen, didampingi Wakil Ketua Noak Krey, S.Pd., Adrianus Mambobo, S.Pd., M.M., dan Mintje Anna Yawan, S.E., M.Pd., menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan satuan pendidikan. “DPRK akan terus mengawal kebijakan pendidikan agar mampu meningkatkan kualitas layanan serta menjawab harapan masyarakat. SPMB harus berlangsung tertib dan menjamin kesempatan setara bagi seluruh calon peserta didik,” tegasnya.

Partisipasi Luas dari Jenjang SD hingga SMA/SMK

Untuk memastikan representativitas data, RDP ini melibatkan perwakilan strategis dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Biak Numfor:

Jenjang SMA/SMK: Meliputi sekolah negeri (SMA Negeri I, II, III Biak Kota) dan swasta (SMA/SMK YAPIS, SMA YPK I dan II, SMA Sub Byaki Fyadi, SMA Kesehatan Biak, SMK YPPK Katolik, serta SMA Samber).

Jenjang SMP: Melibatkan kepala sekolah dan komite dari SMP Negeri I–IV Biak Kota, SMP YAPIS, SMP Angkasa, SMP YPPK Katolik, serta SMP RUT Yenures.

Jenjang SD: Mengundang perwakilan dari 20 sekolah dasar, termasuk SD Negeri I & II Biak Kota, SD Fandoi, SD Angkasa, SD YPK I–III, SD Yenures, SD Katolik I dan II, SD Sumberker, SD Mandouw, SD Inpres Pemda Dalam, SD Aru, SD YPK Yafdas, SD Inpres Yafdas, SD Inpres Bonmamor, SD Mandala, SD Inpres Karang Mulia, hingga SD Waupnor.

Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Publik

Dalam forum tersebut, para kepala sekolah dan ketua komite diberikan ruang untuk memaparkan realitas pelaksanaan SPMB, termasuk hambatan yang dihadapi di tingkat satuan pendidikan. Masukan-masukan ini akan menjadi bahan evaluasi utama bagi DPRK dalam menyusun rekomendasi kebijakan perbaikan sistem penerimaan siswa baru ke depannya.

Dengan melibatkan seluruh stakeholder pendidikan, DPRK Biak Numfor berharap dapat meminimalisir potensi maladministrasi atau ketidakadilan dalam proses seleksi. Langkah proaktif ini juga sejalan dengan mandat perlindungan hak konstitusional warga negara atas pendidikan yang berkualitas dan aksesibel, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pendidikan daerah.

BIAK|SUARA ANAK NEGERI– Elia Sanadi, S.Pd., resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor melalui mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk sisa masa jabatan 2024–2029. Pelantikan tersebut ditandai dengan pengucapan sumpah dan janji dalam Rapat Paripurna Istimewa yang dipimpin oleh Ketua DPRK Biak Numfor di Ruang Sidang Utama, Kamis (9/7/2026). Kehadiran Elia Sanadi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengisi kekosongan kursi akibat meninggal dunianya almarhum Marthen Luther Rumbarar, sekaligus menjamin keberlanjutan fungsi representasi legislatif di daerah pemilihan Biak Timur.

Proses Konstitusional dan Dasar Hukum Pengangkatan

Rapat paripurna yang dihadiri oleh Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy C.R. Kapissa, jajaran Forkopimda, serta pimpinan perangkat daerah ini diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur Papua. Keputusan tersebut meresmikan pemberhentian dengan hormat almarhum Marthen Luther Rumbarar dan mengangkat Elia Sanadi sebagai pengganti berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua DPRK Biak Numfor menegaskan bahwa seluruh tahapan proses PAW, mulai dari verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), usulan partai politik, hingga penetapan oleh Gubernur, telah dilaksanakan secara konstitusional dan transparan. Mekanisme ini merupakan instrumen demokrasi yang vital untuk memastikan tidak adanya vakum keanggotaan dalam lembaga legislatif.

“Proses PAW telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah bagian dari proses demokrasi yang menjamin keberlanjutan fungsi lembaga legislatif,” ujar Ketua DPRK dalam sambutannya.

Penghormatan kepada Almarhum dan Pesanan Moral bagi Legislator Baru

Dalam kesempatan tersebut, pimpinan dewan menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi almarhum Marthen Luther Rumbarar selama masa pengabdiannya. Ucapan turut belasungkawa juga:8(1) waktuwaktu tertentu.

Sebagai tindak lanjut dari pelantikan, diharapkan Elia Sanadi dapat menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan rasa takut akan Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Biak Numfor.

: Anis Rumaropen

–

Dalam sepak bola, terkadang ada yang lebih punya reputasi dari status pemenang. Pada seorang pemain berbaju merah, celana pendek putih dan kaos kaki hitam: ada reputasi bagi jutaan penggemarnya, meski mereka tak mendapatkan keadilan dan terluka.

Di bawah lampu stadion yang benderang, kita menyaksikan bagaimana sebuah drama sepak bola dimainkan, bukan lagi sebagai ruang pacu bakat yang jujur, melainkan sebagai panggung di mana kuasa tak kasat mata menentukan siapa yang boleh tersenyum dan siapa yang harus tersisih.

Mesir kalah tiga-dua dari Argentina. Papan skor mencatat angka-angka itu dengan dingin, seolah-olah ia adalah kebenaran mutlak. Namun, sejarah tak pernah ditulis hanya oleh mesin penghitung gol. Kita melihat sebuah gol yang indah dengan proses perjuangan dari pinggir lapangan yang hebat dan berliku-liku mendadak digagalkan oleh keputusan yang ganjil dan ada pelanggaran yang telat.

Kita juga melihat dengan kasat mata Mohamed Salah ujung sepatunya diinjak di kotak terlarang—sebuah pelanggaran yang begitu benderang di mata jutaan pasang penonton, namun mendadak gaib di mata sang pengadil. Di sanalah kita mendeteksi aroma standar ganda yang pekat.

Ada kesan yang sukar ditepis bahwa sang juara bertahan harus dirawat, dijaga, dan dituntun menuju anak tangga berikutnya, sementara tim dari lembah Nil itu diposisikan sebagai pelengkap dekorasi yang harus tahu diri. Banyak yang mengumpat di media sosial, menyebut laga itu sebagai sebuah rancangan, sebuah setingan yang sinis.

Namun, di sinilah keajaiban itu bermula. Ketika peluit panjang berbunyi, dan ketidakadilan itu sah menjadi keputusan yang final, Mohamed Salah dan kawan-kawannya tidak rubuh dalam amarah yang merusak. Mereka berdiri gagah. Wajah-wajah mereka basah oleh keringat dan barangkali sedikit kecewa, tetapi tatapan mata mereka lurus ke depan. Mereka tidak meninggalkan lapangan dengan pundak yang merosot.

Mereka berjalan dengan kepala tegak. Sebab mereka tahu, mereka tidak sedang membawa pulang sebuah trofi berlapis emas, tetapi mereka membawa sesuatu yang jauh lebih berat dan berharga: harapan, mimpi, dan harga diri jutaan manusia yang menyandarkan dada mereka pada jersei merah-putih-hitam itu.

Ada tim yang diingat karena logam melingkar di leher mereka. Mereka menang, tetapi kemenangan itu menyisakan bau apak kontroversi yang tak akan hilang oleh selebrasi semalam. Kemenangan yang diraih dengan cara tak lazim, yang dibantu oleh keberpihakan yang pincang, sebenarnya adalah kekalahan yang tertunda dalam ingatan kolektif manusia. Ia adalah kemenangan yang sunyi dari rasa hormat.

Mesir dipaksa memilih jalan yang lain. Mereka kalah secara angka, tetapi bisa jadi mereka menang dalam hakikat yang paling dalam dari olahraga: hati yang menolak untuk menyerah. Mereka dirampok oleh keputusan, tetapi mereka tidak bisa dirampok dari martabat mereka. Dan, sejarah sepak bola selalu menyisakan ruang bagi mereka yang kalah dengan terhormat.

Di masa depan, orang mungkin lupa detail angka di papan skor, tetapi orang akan selalu mengenang bagaimana sebuah tim kecil dari Afrika berdiri tegak menantang raksasa dan ketidakadilan, lalu pulang sebagai pahlawan yang jiwanya tak tergores sedikit pun. Sebab di lapangan hijau itu, kehormatan adalah satu-satunya hal yang tak akan pernah bisa dianulir oleh VAR dan wasit mana pun.

BIAK|SUARA ANAK NEGERI– Festival Biak Munara Wampasi (FBMW) 2026 resmi berakhir pada Selasa malam (7/6/2026). Dalam wawancara eksklusif dengan awak media di Gelanggang Remaja Biak, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Turbey Onny Dangeubun, S.Pi., M.Si., menyampaikan empat refleksi strategis dari penyelenggaraan festival tahun ini. Ia menegaskan bahwa FBMW bukan sekadar ajang pertunjukan budaya, melainkan instrumen vital untuk menjaga resiliensi ekonomi daerah di tengah tantangan global dan efisiensi anggaran negara.

Empat Pilar Refleksi Strategis FBMW 2026

Turbey Onny Dangeubun menguraikan empat poin utama yang menjadi capaian dan tujuan jangka panjang dari festival ini:

1. Revitalisasi Kebudayaan yang Inklusif dan Berkelanjutan: Budaya Biak harus direvitalisasi agar bersifat inklusif, memberikan added value (nilai tambah), dan menjadi milik lintas generasi. Hal ini bertujuan memastikan keberlanjutan (sustainability) warisan leluhur di tengah arus modernisasi.

2. Hilirisasi Ekonomi bagi UMKM dan OAP: Festival difokuskan untuk mendorong hilirisasi ekonomi, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta memberdayakan Orang Asli Papua (OAP) sebagai pelaku ekonomi utama.

3. Branding Destinasi Wisata Kelas Dunia: Biak diposisikan sebagai destinasi wisata utama di Papua, dengan aspirasi jangka panjang untuk menjadi destinasi menarik di kawasan Pasifik.

4. Biak sebagai Rumah yang Aman dan Nyaman: Pemerintah berkomitmen menciptakan atmosfer yang berbeda bagi wisatawan, di mana Biak dirasakan sebagai “rumah bagi semua orang” yang menawarkan pengalaman (experience) unik, aman, dan nyaman.

Festival sebagai Penopang Resiliensi Ekonomi Daerah

Lebih lanjut, Kadispar menjelaskan bahwa penyelenggaraan event besar seperti FBMW merupakan strategi adaptif terhadap kondisi antropi negatif perekonomian global dan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dialami oleh pemerintah pusat maupun daerah.

“Event ini merupakan salah satu instrumen untuk menggerakkan nadi ekonomi. Ketika jumlah kunjungan orang ke Biak meningkat akibat penyelenggaraan event, hal ini akan berdampak efek domino terhadap perekonomian daerah. Banyak hal bisa kita dapatkan di tengah-tengah resiliensi ini,” ujar Turbey Onny.

Ia menekankan bahwa berbagai event yang dilakukan oleh pemerintah, komunitas, atau kelompok tertentu berperan penting dalam menjaga stabilitas daerah. FBMW 2026 berhasil mengaglomerasi kekuatan sosial, ekonomi, dan budaya menjadi sebuah platform tunggal untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial, serta ketahanan masyarakat Biak Numfor.

Komitmen Jangka Panjang

Dengan berakhirnya FBMW 2026 secara sukses, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pariwisata berkomitmen untuk terus menjadikan festival budaya sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi kreatif. Sinergi antara pelestarian nilai-nilai luhur adat Biak dan pemberdayaan ekonomi lokal diharapkan dapat terus terjaga, menjadikan Biak tidak hanya dikenal sebagai pulau bersejarah, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan dan pariwisata yang dinamis di Tanah Papua.

: Anis Rumaropen 

BIAK|SUARA ANAK NEGERI– Jalan Imam Bonjol, Kota Biak, bertransformasi menjadi panggung budaya raksasa pada Selasa (7/6/2026) saat ribuan masyarakat memadati jalur tersebut untuk menyaksikan Parade Yosim Pancar (Yospan). Atraksi kolosal ini digelar sebagai puncak sekaligus penutup resmi rangkaian kegiatan Festival Biak Munara Wampasi (FBMW) 2026, menegaskan posisi tarian ikonik tersebut sebagai representasi utama vitalitas budaya suku Biak di hadapan publik lokal maupun wisatawan.

Estetika Visual dan Penguatan Identitas Adat

Parade ini menampilkan deretan peserta dari berbagai lapisan masyarakat yang mempresentasikan identitas budaya asli suku Biak secara autentik. Penonton disuguhkan visualisasi eksotis berupa hiasan bulu burung berwarna cerah (cendrawasih/kasuari) pada kepala penari, dipadukan dengan lukisan tubuh (body painting) bermotif etnik khas serta busana rok rami alami. Kombinasi elemen estetika tersebut tidak hanya menciptakan aura kemeriahan, tetapi juga memperkuat dimensi sakralitas warisan leluhur dalam konteks pertunjukan kontemporer. Kehadiran atribut tradisional ini menjadi bukti nyata upaya pelestarian material dan non-material budaya Biak yang terintegrasi dalam ruang publik.

Respon Generasi Muda: Dari Media Sosial ke Realitas Langsung

Antusiasme tinggi terlihat jelas dari respons generasi muda terhadap pagelaran tersebut. Sejumlah tokoh pemuda adat yang hadir mengungkapkan apresiasi mendalam terhadap energi dan keautentikan tarian yang ditampilkan. Bagi mereka, kehadiran langsung di lokasi memberikan pengalaman emosional yang berbeda dibandingkan sekadar mengonsumsi konten digital.

“Kami sangat kagum melihat langsung energi dan keindahan tarian Yospan hari ini. Selama ini kami hanya bisa menyaksikan keseruan tarian ini lewat video-video di media sosial. Akhirnya, pada puncak acara Festival Biak Munara Wampasi ini, kami bisa berdiri di sini dan melihat langsung budayanya begitu hidup. Ini memicu rasa bangga yang luar biasa sebagai pemuda adat,” ujar salah satu perwakilan pemuda adat di sela-sela acara.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa festival berfungsi efektif sebagai medium rekoneksi antara generasi muda dengan akar budaya mereka, melampaui batas-batas virtualitas.

Harapan Kontinuitas Pelestarian Menuju Festival Budaya Biak Oktober 2026

Berkaca pada kesuksesan FBMW 2026, para generasi muda menaruh harapan besar agar momentum pelestarian ini berlanjut pada agenda berikutnya, yakni Festival Budaya Biak (FBB) yang dijadwalkan berlangsung pada minggu kedua Oktober 2026. Mereka menilai Yospan memiliki daya tarik universal (universal appeal) yang kuat dan mampu menjadi magnet utama dalam menarik minat pengunjung.

“Kami sangat berharap pada Festival Budaya Biak bulan Oktober nanti, tarian Yospan bisa kembali meramaikan suasana. Jujur, tarian Yospan ini sangat disukai oleh kalangan pemuda. Kehadiran Yospan selalu berhasil menghidupkan suasana festival,” tambah perwakilan pemuda tersebut.

Penutup: Festival sebagai Magnet Pariwisata Berkelanjutan

Penutupan FBMW 2026 melalui Parade Yospan sukses menegaskan komitmen tripartit—masyarakat, pemuda, dan pemerintah daerah—dalam melestarikan warisan leluhur. Kegiatan tahunan ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual pelestarian budaya, tetapi juga berperan strategis sebagai instrumen soft power pariwisata yang memperkuat posisi Biak sebagai salah satu pusat kebudayaan paling dinamis di Tanah Papua. Dengan berakhirnya acara secara kondusif dan meriah, ekosistem budaya Biak telah membuktikan kemampuannya untuk beradaptasi dan tetap relevan di tengah arus modernisasi.

: Anis Rumaropen 

BIAK-PAPUA|SUARA ANAK NEGERI – Kepala Bagian Operasional (KBO) Polres Biak Numfor, Mikha Rumbrapuk, memastikan bahwa situasi keamanan selama penyelenggaraan Festival Biak Munara Wampasi (FBMW) 2026 berlangsung kondusif dari hari pertama hingga penutupan pada Selasa malam, 7 Juni 2026. Berdasarkan laporan operasional, tidak terdapat pengaduan masyarakat terkait gangguan keamanan maupun ketertiban sepanjang tujuh hari pelaksanaan festival di berbagai lokasi kegiatan. Di balik kemeriahan tarian adat, parade budaya, dan padatnya ribuan pengunjung di Lapangan Cenderawasih, operasi pengamanan yang berlangsung tanpa henti menjadi faktor kunci kesuksesan pesta budaya terbesar di Kabupaten Biak Numfor tersebut.

Strategi Pengamanan Berbasis Pelayanan dan Pendekatan Humanis

Dalam keterangan persnya di Gelanggang Remaja Biak, KBO Mikha Rumbrapuk menjelaskan bahwa pengamanan FBMW dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kapolres Biak Numfor Nomor 24 secara menyeluruh sejak 1 hingga 7 Juni 2026. Berbeda dengan pendekatan represif murni, strategi pengamanan tahun ini menekankan pada fungsi pelayanan publik (public service) guna menciptakan rasa nyaman bagi peserta festival.

“Ini merupakan perintah Bapak Kapolres agar setiap rangkaian kegiatan mendapatkan pengamanan secara maksimal. Kami tidak hanya bertugas menjaga, tetapi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah memberikan keleluasaan agar masyarakat dapat merayakan festival dengan baik tanpa merasa tertekan oleh kehadiran aparat,” ujar Mikha.

Cakupan pengamanan mencakup seluruh titik vital, mulai dari jalur lalu lintas, area Lapangan Cenderawasih, hingga panggung utama pertunjukan. Penempatan personel dirancang sedemikian rupa sehingga tetap menjamin keamanan tanpa mengurangi esensi kemeriahan acara budaya yang mengusung tema “Elok Alamku, Pesona Budayaku”.

Pengerahan Personel dan Monitoring Kegiatan Lintas Daerah

Secara teknis, Polres Biak Numfor mengerahkan sekitar 50 personel yang terdiri atas satuan terbuka (open pan) dan satuan tertutup (closed pan). Satuan terbuka berfungsi sebagai wajah pelayanan di jalan dan lokasi keramaian, sementara satuan tertutup berperan dalam pengawasan preventif dan deteksi dini potensi gangguan. Keberadaan personel berpakaian dinas maupun petugas yang bertugas secara tertutup menjadi bagian dari strategi untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan tanpa mengurangi kenyamanan pengunjung.

Mikha menambahkan bahwa fokus pengawasan juga diperluas mengingat partisipasi wisatawan dan peserta dari luar Kabupaten Biak Numfor. “Hingga saat ini, situasi masih aman dan terkendali. Kami terus memantau dinamika lapangan, termasuk antisipasi untuk agenda pariwisata berikutnya,” jelasnya.

Sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas operasional kepolisian, Mikha menegaskan komitmen Polres Biak Numfor untuk terus mengawal setiap kegiatan kemasyarakatan dengan prinsip profesionalisme dan humanisme, sejalan dengan mandat perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sinergi Pentahelix dan Dampak Positif Terhadap Pariwisata Budaya

Keberhasilan pengamanan ini menjadi salah satu faktor penting yang mendukung suksesnya FBMW 2026. Sinergi antara aparat keamanan, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, panitia pelaksana, TNI, instansi terkait, relawan, dan masyarakat dinilai mampu menciptakan suasana yang aman serta kondusif sepanjang pelaksanaan festival. Arus lalu lintas, aktivitas masyarakat, serta seluruh agenda budaya dapat berlangsung sesuai jadwal meski melibatkan tingginya mobilitas pengunjung.

Penutupan FBMW 2026 pun berlangsung meriah dengan ribuan warga memadati Lapangan Cenderawasih untuk menyaksikan puncak acara. Selain menjadi ajang pelestarian tradisi, festival ini juga memperkuat identitas budaya Biak sebagai salah satu destinasi wisata budaya unggulan di Papua. Keamanan yang terjaga selama seluruh rangkaian kegiatan menjadi bukti empiris bahwa pelestarian budaya dan ketertiban masyarakat dapat berjalan beriringan, meninggalkan kesan positif bagi masyarakat, wisatawan nusantara, maupun mancanegara yang terlibat.

: Anis Rumaropen 

BIAK-PAPUA|SUARA ANAK NEGERI – Rangkaian acara tahunan Festival Biak Munara Wampasi (FBMW) 2026 secara resmi ditutup pada Senin (7/7/2026). Upacara penutupan yang dipusatkan di Lapangan Cenderawasih berlangsung meriah dengan dihadiri ribuan masyarakat lokal, wisatawan nusantara, serta turis mancanegara. Dalam momentum tersebut, Bupati Biak Numfor, Markus Oktovianus Mansnembra, S.H., M.M., mengumumkan bahwa Festival Budaya Biak (FBB) akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2026 sebagai kelanjutan komitmen pelestarian adat Saireri dan pariwisata berkelanjutan.

Evaluasi Dampak Ekonomi dan Pengumuman Agenda Pariwisata Lanjutan

Dalam pidato penutupannya, Bupati Markus Mansnembra menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk panitia, masyarakat adat, TNI/Polri, dan insan media yang berkontribusi dalam kesuksesan festival selama tujuh hari pelaksanaan (1–7 Juli 2026). Sektor kebudayaan dan pariwisata dinilai berhasil berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi daerah secara signifikan selama periode tersebut.

Pengumuman mengenai FBB Oktober 2026 menjadi poin strategis dari agenda pariwisata Biak selanjutnya. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Turbey Onny Dangeubun, S.Pi., M.Si., menegaskan bahwa jeda waktu hingga Oktober akan dioptimalkan untuk penyusunan konsep yang lebih masif.

“Kesuksesan FBMW dengan 13 rangkaian acara budaya dan wisata minat khusus tahun ini menjadi modal besar bagi kami. Untuk Festival Budaya Biak di bulan Oktober nanti, kami akan melakukan evaluasi menyeluruh serta persiapan yang jauh lebih matang demi membidik kunjungan wisatawan global yang lebih luas,” ujar Onny Dangeubun dalam keterangan resminya.

Ia menambahkan bahwa dinas berkomitmen menjadikan festival kebudayaan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi sekaligus ruang kreatif bagi pelaku UMKM Orang Asli Papua (OAP).

Daya Tarik Wisata dan Partisipasi Lintas Daerah

Selama penyelenggaraan FBMW 2026, berbagai tradisi khas suku Biak berhasil menyedot perhatian publik. Atraksi utama yang ditampilkan meliputi tradisi berjalan di atas batu karang membara (Apen Beyeren), budaya menangkap ikan tradisional saat air surut (Snap Mor), parade Wai Mansusu, parade Wor, musik suling tambur, lomba foto bawah laut internasional, serta Parade Yospan sebagai puncak acara penutupan.

Tahun ini juga mencatat partisipasi lintas daerah yang istimewa, di mana Kabupaten Asmat dari Provinsi Papua Selatan turut menampilkan seni ukir kayu serta ritual patung Mbis yang sakral. Kehadiran elemen budaya Asmat memperkaya khazanah pertukaran budaya antardaerah dalam kerangka festival ini.

Imbauan Persiapan Menuju FBB Oktober 2026

Menyusul keberhasilan FBMW 2026, pemerintah kabupaten mengimbau masyarakat dan pelaku wisata untuk bersiap menyambut Festival Budaya Biak pada bulan Oktober mendatang. Evaluasi komprehensif terhadap aspek keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan akan menjadi prioritas dalam perencanaan tahap berikutnya guna memastikan standar pelayanan pariwisata yang berkelas dunia.

: Anis Rumaropen 

Bukan untuk selebriti, tetapi untuk 150 Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dari Philia Akasia Akademi.

Melalui acara diskusi publik tentang budaya dan lingkungan serta pentas seni anak disabilitas, Philia mengangkat tema besar yakni lahan sebagai ketahanan pangan untuk nasyarakat adat.

Dengan sub-tema yang menggugah yaitu hutan bukan lahan kosong: suara narina anim dalam mempertahankan entitas budaya adat.

“”Kami tidak meminta belas kasihan. Kami meminta ruang,” ujar Bunda Lena, Ketua Panitia Philia Akasia Akademi, membuka acara. diskusi untuk kebijakan, seni untuk nenyentuh hati.

Acara ini menghadirkan 5 pemateri kunci dengan narasumber: Assoc. Prof. Dr. Rosmawaty Hilderiah Pandjaitan.,S.Sos., M.T, Martinus Fieser Sitinjak, S.E., M.M., Dr. Santa Lorita Simamora, M.Si. Joko Sarjono, S.E. dan Geraldine Chapline Natania Latetia, S.P. (IPB).

Dipandu MC Dyah Kencono Puspita Dewi dan moderator Magdalena Kusmiyati, S.IP., M.Ikom. diskusi ini menegaskan bahwa masyarakat Adat dan ABK adalah Penjaga Bumi sejati.

Lahan adat bukan komoditas, melainkan sumber ketahanan pangan dan identitas budaya yang harus dilindungi.

Puncaknya adalah pentas seni ABK. Anak-anak tampil menari, menyanyi “Tanah Airku”, dan memainkan musik.

Penampilan mereka mematahkan stigma: keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya dan memiliki suara.

“Hari ini kami buktikan STEAM itu nyata. Science, Technology, Engineering, Art, and Math hidup di tangan anak-anak kami,” tambah Bunda Lena.

Tentang Philia Akasia Akademi adalah komunitas pendidikan inklusif yang percaya setiap anak, termasuk ABK, memiliki bakat unik untuk berkontribusi bagi Indonesia dan menjaga lingkungan.

Kontributor : Lasman Simanjuntak

–

BIAK-PAPUA|SUARA ANAK NEGERI – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor resmi membuka Festival Biak Munara Wampasi (FBMW) 2026 pada Selasa (1/7/2026). Dibuka langsung oleh Bupati Markus O. Mansnembra, SH., M.M., festival tahunan ini tahun ini diposisikan bukan sekadar agenda kesenian, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mentransformasi kekayaan adat istiadat dan potensi pesisir menjadi aset ekonomi kreatif bertaraf internasional.

Kegiatan yang berlangsung hingga 7 Juli 2026 ini menegaskan komitmen Pemkab Biak Numfor dalam mengintegrasikan pelestarian budaya Saireri dengan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal (local wisdom) dan konsep blue economy. Melalui festival ini, identitas masyarakat Saireri diharapkan semakin kuat di kancah global sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha kreatif setempat.

Strategi Diplomasi Budaya dan Keunggulan Komparatif

Dalam sambutannya, Bupati Markus O. Mansnembra menekankan bahwa di tengah keterbatasan sumber daya alam ekstraktif, budaya Saireri dan potensi maritim merupakan keunggulan komparatif yang harus dikelola secara profesional. Ia menyebut kekayaan laut dan keindahan pesisir Biak Numfor sebagai modal utama pembangunan berkelanjutan.

“Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena meskipun kita tidak memiliki banyak sumber daya ekstraktif, kita dianugerahi kekayaan alam laut yang luar biasa, kawasan pesisir yang indah, serta budaya Saireri yang menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat Biak Numfor,” ujar Bupati.

Sebagai bagian dari peta jalan (roadmap) diplomasi budaya, Pemkab Biak Numfor juga mengumumkan rencana penyelenggaraan Karnaval Budaya Pasifik pada Oktober 2026 mendatang. Event ini akan digelar bertepatan dengan Bulan Budaya Nasional dan dirancang sebagai platform pertukaran budaya yang melibatkan negara-negara sahabat di kawasan Pasifik, seperti Papua Nugini, Selandia Baru, dan Fiji. Langkah ini bertujuan memposisikan Biak Numfor sebagai hub pariwisata dan budaya di tingkat regional.

Fokus Keamanan, Kebersihan, dan Keramahtamahan

Untuk meningkatkan daya saing destinasi, Pemkab Biak Numfor menempatkan tiga pilar utama: keamanan, kebersihan, dan keramahtamahan. Bupati mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar terus menjaga reputasi Biak Numfor sebagai salah satu wilayah teraman dan terbersih di Tanah Papua.

“Biak dikenal sebagai salah satu kabupaten paling aman di Tanah Papua dan juga salah satu yang terbersih. Mari kita jaga kebersihan, keamanan, serta keramahtamahan sehingga setiap wisatawan yang datang akan pulang membawa kesan yang indah tentang Biak,” tegasnya.

Filosofi branding “Bila Ingat Akan Kembali” diadopsi untuk membangun loyalitas wisatawan (repeat visitation). Hal ini dinilai krusial untuk memastikan dampak ekonomi dari festival tidak hanya bersifat sesaat, tetapi berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

Sinergi Lintas Sektor Kunci Kesuksesan Acara

Keberhasilan penyelenggaraan FBMW 2026 didukung oleh kolaborasi sinergis berbagai pemangku kepentingan. Bupati menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, TNI-Polri, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan BUMN/BUMD, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, seniman, budayawan, serta insan media.

Kolaborasi lintas sektor ini mencerminkan model tata kelola pemerintahan yang inklusif. Sinergi tersebut menjadi fondasi penting untuk memperkuat posisi Biak Numfor sebagai destinasi wisata unggulan yang kompetitif, baik di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda Saireri untuk berkarya dan berdaya secara ekonomi.

Penulis: Anis Rumaropen 

–

BIAK-PAPUA| SUARA ANAK NEGERI – Bupati Kabupaten Biak Numfor, Markus O. Mansnembra, SH., M.M., secara resmi membuka Festival Biak Munara Wampasi (FBMW) 2026 pada Selasa (1/7/2026), sekaligus menggariskan visi strategis daerah untuk mentransformasi kekayaan adat istiadat dan sumber daya pesisir menjadi aset ekonomi kreatif bertaraf internasional. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa festival ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan instrumen vital dalam memperkuat identitas masyarakat Saireri dan mempromosikan Biak Numfor sebagai hub pariwisata utama di kawasan Pasifik.

“Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena meskipun kita tidak memiliki banyak sumber daya alam ekstraktif, kita dianugerahi kekayaan alam laut yang luar biasa, kawasan pesisir yang indah, serta budaya Saireri yang menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat Biak Numfor,” ujar Markus O. Mansnembra.

Paradigma Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal dan Blue Economy

Bupati menekankan pentingnya pelestarian adat istiadat sebagai fondasi identitas daerah yang diferensiatif di tengah globalisasi. Festival ini berfungsi sebagai media strategis untuk mendemonstrasikan warisan budaya yang eksotis dan unik kepada khalayak global, sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata.

Dari perspektif ekonomi wilayah, sektor pariwisata diposisikan sebagai lokomotif utama yang diharapkan dapat menciptakan efek multiplier (multiplier effect) tidak hanya bagi Kabupaten Biak Numfor, tetapi juga bagi kabupaten-kabupaten lain di kawasan pesisir Saireri. Pendekatan ini mengintegrasikan konsep blue economy dengan pariwisata budaya, memanfaatkan potensi laut dan pantai sebagai daya tarik utama.

Roadmap Diplomasi Budaya: Karnaval Budaya Pasifik 2026

Sebagai bagian dari ekspansi strategi pariwisata, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengumumkan rencana pelaksanaan Karnaval Budaya Pasifik pada Oktober 2026, yang akan diselenggarakan bertepatan dengan Bulan Budaya Nasional. Event ini dirancang sebagai platform diplomasi budaya yang melibatkan partisipasi negara-negara di kawasan Pasifik, termasuk Papua Nugini, Selandia Baru, Fiji, dan berbagai negara kepulauan Pasifik lainnya.

Melalui inisiatif ini, Biak Numfor berupaya memposisikan diri sebagai pusat pertukaran budaya (cultural exchange hub) dan destinasi wisata unggulan di kawasan Pasifik. Bupati mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan dukungan penuh guna memastikan kesuksesan pelaksanaan event berskala internasional tersebut.

Manajemen Destinasi: Keamanan, Kebersihan, dan Keramahtamahan

Dalam konteks manajemen destinasi (destination management), Bupati mengingatkan pentingnya menjaga tiga pilar utama pengalaman wisatawan: keamanan, kebersihan, dan keramahtamahan. Biak Numfor dikenal sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat keamanan tertinggi dan sanitasi terbaik di Tanah Papua.

“Biak dikenal sebagai salah satu kabupaten paling aman di Tanah Papua dan juga salah satu yang terbersih. Mari kita jaga kebersihan, keamanan, serta keramahtamahan sehingga setiap wisatawan yang datang akan pulang membawa kesan yang indah tentang Biak. Harapannya, mereka akan selalu teringat dan kembali berkunjung,” tegas Bupati.

Slogan “Bila Ingat Akan Kembali” diadopsi sebagai filosofi branding destinasi untuk membangun loyalitas wisatawan (repeat visitation) dan memastikan keberlanjutan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.

Sinergi Multi-Stakeholder dan Apresiasi Kolaboratif

Keberhasilan penyelenggaraan FBMW 2026 merupakan hasil dari kolaborasi sinergis antara berbagai pemangku kepentingan. Bupati Markus O. Mansnembra menyampaikan apresiasi tinggi kepada:

* Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

* Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

* Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Biak Numfor.

* TNI/Polri dalam menjamin keamanan dan ketertiban.

* Tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, pemuda, dan perempuan.

* Pimpinan BUMN/BUMD, seniman, budayawan, serta insan media.

Kolaborasi lintas sektor ini mencerminkan model tata kelola pemerintahan yang inklusif dan partisipatif, di mana seluruh elemen masyarakat berkontribusi dalam memperkuat posisi Biak Numfor sebagai destinasi wisata budaya dan alam yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.

Editor : Anis Rumaropen 

“Kami sudah panggil yang bersangkutan untuk klarifikasi. Dia juga sudah mengakui kronologinya,” ujar Indra Jaya.

Kronologi Kejadian dan Pengakuan Bersalah

Berdasarkan hasil pemeriksaan internal, pegawai berinisial (SK) mengaku berada di terminal dalam status cuti tahunan. Ia datang ke terminal untuk mengantar ibunya yang tiba dari Manokwari sekaligus menjemput penumpangnya sendiri. Namun, karena tingginya arus penumpang saat itu, ia berinisiatif membantu proses layanan secara sukarela.

Sayangnya, inisiatif tersebut berujung pada tindakan yang tidak sesuai standar pelayanan. SK mengakui perbuatannya terhadap seorang penumpang saat berada di area terminal.

“Dia juga mengakui ada penurunan sikap kepada penumpang itu. Kami sangat menyesalkan karena dia statusnya sedang tidak berdinas dan tidak menggunakan atribut kantor sama sekali,” tegas Indra Jaya.

Sanksi Tegas dan Permintaan Maaf Publik

Menanggapi pelanggaran tersebut, manajemen Pelindo Biak menyatakan akan menempuh jalur disiplin pegawai sesuai peraturan perusahaan. Kasus ini dinilai sebagai pencemaran nama baik instansi.

“Kami lakukan pemeriksaan disiplin pegawai sesuai aturan yang ada. Ini tinggal kami teruskan ke Regional Makassar untuk penetapan hukuman disiplin kepada yang bersangkutan. Jelas melanggar aturan karena mencemarkan citra perusahaan,” jelas Indra Jaya.

Lebih lanjut, Indra Jaya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas kejadian tersebut. Pihaknya juga telah merespons cepat melalui media sosial Facebook di Berita Biak Numfor sebagai bentuk tanggung jawab moral dan koreksi internal.

“Kami sudah mengklarifikasi langsung di media sosial Facebook Berita Biak Numfor, namun hingga hari ini belum ada laporan dari korban. Kami meminta maaf kepada masyarakat atas kejadian di Terminal Penumpang,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan dari pihak korban. Sementara itu, Saudari SK untuk sementara waktu tidak lagi bertugas di Terminal Penumpang Biak menunggu proses sanksi disipliner selesai.

Dalam mengakhiri klarifikasinya, Kepala Pelindo sekali lagi menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kejadian tersebut kepada seluruh masyarakat pengguna jasa terminal.

–

Editor : Anis Rumaropen 

“Kami sangat yakin bahwa efek domino dari pengelolaan festival ini bisa kita rasakan. Ketika jumlah kunjungan tinggi, nadi ekonomi daerah mulai bergerak mulai dari bandara, pelabuhan, porter, transportasi, hingga UMKM,” ujar Turbey Onny Dangeubun.

Masuk Kurasi Nasional dan Target Wisatawan Mancanegara

Turbey menjelaskan bahwa FBMW 2026 merupakan salah satu dari tiga perwakilan Provinsi Papua dalam KEN, bersama Festival Danau Sentani (Kabupaten Jayapura) dan Festival Kopi (Kota Jayapura). Masuknya FBMW dalam KEN menandakan bahwa standar perhelatan telah memenuhi kriteria nasional.

Tahun ini, panitia menargetkan peningkatan tiga indikator utama pariwisata: jumlah kunjungan, lama tinggal (length of stay), dan pengeluaran wisatawan (spending). Konfirmasi kehadiran tamu internasional telah diterima dari negara-negara seperti Singapura, Filipina, Malaysia, dan Tiongkok, khususnya untuk kegiatan wisata minat khusus seperti lomba foto bawah air, selam, dan pengamatan burung (bird watching).

Dampak Ekonomi Langsung: “Fresh Money” untuk Pelaku Seni dan UMKM

Salah satu poin penting yang ditekankan Kadis Pariwisata adalah prinsip manfaat ekonomi yang harus dinikmati langsung oleh masyarakat setempat. Berbeda dengan dampak tidak langsung, anggaran festival dikonversi menjadi fresh money yang mengalir tunai kepada pelaku seni dan budaya.

Sebagai contoh, kegiatan Parade Wor melibatkan 24 kelompok dari SRAM, dan Suling Tambur melibatkan 6 kelompok. Hanya dari jasa penampilan saja, diperkirakan ada aliran dana tunai sekitar Rp150 juta yang langsung masuk ke kantong pelaku seni, belum termasuk akomodasi dan konsumsi.

“Praktis bahwa dampak secara ekonomi secara langsung itu benar-benar dinikmati oleh Orang Asli Papua, mulai dari UMKM, kemudian juga pelaku seni dan budaya,” tegas Turbey.

Lokasi pelaksanaan acara juga sengaja disebar ke berbagai kampung wisata seperti Mnurwar, Anggopi, Owi (termasuk Rurbas), Karnindi, Samber, dan Biak Timur. Penyebaran ini bertujuan agar dampak ekonomi tidak terpusat di kota, melainkan merata hingga ke pelosok desa.

Kolaborasi Komunitas sebagai Pilar Utama

Persiapan 12 event yang digelar saat ini telah mencapai tahap 90%. Kekuatan utama FBMW 2026 adalah pelibatan aktif komunitas lokal yang hidup secara mandiri. Beberapa kolaborasi strategis meliputi:

* Lomba Foto Bawah Air: Di-scale up ke level internasional dengan dukungan komunitas Diverse Biak.

* Run Tour Pulau Rurbas Kecil: Dikolaborasikan dengan komunitas lari lokal.

* Simponi Wampasi: Kerjasama dengan komunitas musik Kosmik Biak, yang diharapkan menjadi langkah awal menuju nominasi Kota Kreatif bidang musik.

Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa pengelolaan acara tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga membangun kapasitas dan legitimasi komunitas lokal sebagai pilar pariwisata berkelanjutan.

Tema “Elok Alamku, Pesona Budayaku“: Menjaga Rumah Besar Kita

Mengusung tema “Elok Alamku, Pesona Budayaku”, penyelenggaraan tahun ini membawa pesan mendalam tentang tanggung jawab ekologis. Turbey mengingatkan bahwa alam adalah brand utama Biak yang menghidupi masyarakat. Oleh karena itu, tekanan terhadap daya dukung lingkungan harus diminimalisir selama perhelatan berlangsung.

Gabungan antara pelestarian alam (ekonomi biru/hijau) dan penguatan budaya (ekonomi oranye) dikonstruksikan sebagai bentuk ekonomi restoratif. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem pariwisata yang memiliki resiliensi tinggi, mampu bertahan di tengah tantangan efisiensi global, dan tetap menjadikan Biak sebagai “rumah besar” yang nyaman bagi semua orang.

“Mari kita tetap jaga rumah besar ini menjadi rumah bagi semua orang. Supaya orang ketika datang dia mengalami pengalaman yang baik, dan cerita yang baik itu akan terus membuat kita punya brand dan orang datang terus. Ya, itu bisa membagi keuntungan-keuntungan bagi kita semua,” pungkas Turbey Onny Dangeubun.

Dengan persiapan yang matang dan partisipasi luas dari 30 tim panitia serta ratusan pelaku seni, FBMW 2026 diproyeksikan bukan sekadar tontonan, melainkan prototipe pembangunan pariwisata berbasis komunitas yang dapat direplikasi di masa depan.

–

Editor : Anis Rumaropen

–

BIAK-PAPUA, SUARA ANAK NEGERI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor berhasil mengonsolidasikan prestasi tata kelola pemerintahan melalui perolehan insentif fiskal sebesar Rp3 miliar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dana tersebut merupakan imbas dari raihan dua penghargaan dalam ajang “Malam Anugerah Kepala Daerah Berprestasi” tingkat regional Papua, yang akan dialokasikan secara eksklusif untuk program penurunan stunting dan pengendalian inflasi daerah.

Penghargaan ini diterima oleh Bupati Biak Numfor, Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.M., dalam sebuah forum apresiasi berskala nasional yang melibatkan 42 bupati/wali kota serta 6 gubernur se-Tanah Papua. Dalam wawancara eksklusif di Gedung Negara Ridge 1, Biak, pada Rabu (24/6/2026), Bupati menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari sinergi kebijakan publik yang terukur dan implementasi program yang berkelanjutan.

Analisis Kinerja Makro Ekonomi dan Sosial

Berdasarkan evaluasi indikator kinerja utama (IKU) yang dilakukan oleh Kemendagri, Kabupaten Biak Numfor menempati posisi strategis dalam dua kategori fundamental:

1. Juara II Kategori Pengendalian Inflasi: Dengan capaian stabilitas harga yang signifikan, Pemkab menerima insentif sebesar Rp2 miliar. Alokasi ini difokuskan pada mitigasi gejolak ekonomi, penguatan rantai pasok lokal, dan stabilisasi harga barang pokok.

2. Juara III Kategori Penurunan Kemiskinan dan Stunting: Capaian ini memberikan insentif sebesar Rp1 miliar, yang ditujukan untuk intervensi gizi spesifik, perbaikan akses layanan kesehatan dasar, dan pemberdayaan keluarga rentan.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, sebelumnya menjelaskan bahwa mekanisme reward ini berbasis zona (meliputi Papua, Maluku, Indonesia Tengah, Jawa, hingga Sumatera) bertujuan memacu inovasi kepala daerah dalam menyelesaikan masalah struktural seperti kemiskinan ekstrem dan volatilitas harga.

Prinsip Akuntabilitas dan Re-investasi Anggaran

Bupati Markus Octovianus Mansnembra menekankan prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana insentif. Meskipun regulasi keuangan daerah memungkinkan fleksibilitas penggunaan anggaran, Bupati memutuskan untuk melakukan reinvestasi penuh dana tersebut ke dalam program asal penghargaan demi memastikan dampak sosial yang terukur.

“Kami pastikan, di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas, anggaran ini tidak akan dialihkan untuk keperluan lain. Saya akan mengawal penggunaannya secara transparan kepada publik, memastikan setiap rupiah digunakan tepat sasaran untuk program stunting dan inflasi,” tegas Bupati Markus.

Ia menambahkan bahwa penghargaan ini bukan sekadar simbolis, melainkan amanah konstitusional. Proses pencairan akan dipercepat sesuai arahan Mendagri agar eksekusi program dapat segera berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Peran Media dalam Indeks Pembangunan Daerah

Dalam konteks komunikasi pembangunan, Bupati juga menyoroti peran strategis insan pers. Ia menyatakan bahwa diseminasi informasi yang akurat dan konstruktif oleh media lokal menjadi indikator tidak langsung dalam penilaian pusat regarding kemajuan daerah.

“Terima kasih kepada seluruh rekan wartawan di Biak Numfor. Kontribusi luar biasa lewat informasi yang disebarkan hingga ke pusat ikut menjadi salah satu indikator penilaian bahwa Biak saat ini sedang bergerak maju membangun,” pungkasnya.

Dengan raihan ini, Pemkab Biak Numfor berkomitmen untuk mempertahankan momentum positif melalui sinergi lintas sektor, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan publik.

Editor :Anis Rumaropen 

–

BIAK – SUARA ANAK NEGERI – Sebanyak 30 mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) resmi memulai program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Biak Numfor tahun 2026. Dalam penerimaan yang berlangsung di Gedung Negara Biak Numfor pada Rabu (24/6/2026), Bupati Biak Numfor, Markus Octovianus Mansnembra, S.H., M.M., menyambut baik kedatangan para mahasiswa yang akan mengabdi selama 50 hari di Distrik Aimando, tepatnya di Kampung Saribra, Pulau Mbromsi.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kerja sama strategis antara Pemkab Biak Numfor dan UGM yang telah terjalin sejak tahun 2018. Kehadiran para mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi formalitas akademik, melainkan memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan masyarakat lokal melalui implementasi tridharma perguruan tinggi.

Sinergi Lintas Sektor untuk Dampak Nyata

Bupati Markus Octovianus Mansnembra menekankan bahwa program kerja mahasiswa tahun ini sangat relevan dengan prioritas pembangunan daerah, khususnya di sektor pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif. Untuk mendukung kelancaran program, Pemkab melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum (PU), Infrastruktur, dan Pariwisata.

“Kami berharap dalam kurun waktu 50 hari ini, para mahasiswa benar-benar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Kami ingin memastikan ada output positif bagi masyarakat di gugusan Kepulauan Aimando-Padaido ketika mereka kembali ke kampus,” ujar Bupati Markus.

Bupati juga mengajak masyarakat setempat, khususnya warga Kampung Saribra dan sekitarnya, untuk menyambut hangat dan mendukung aktivitas para mahasiswa. Kolaborasi antara mahasiswa dan warga diharapkan dapat membantu menyukseskan program-program pemerintah yang membutuhkan pendampingan langsung di tingkat akar rumput.

Fokus Pengembangan Potensi Lokal

Ramadhri Ujaya, Dosen Pembimbing Lapangan KKN UGM Unit Biak Numfor, menjelaskan bahwa penempatan lokasi di Kampung Saribra didasarkan pada potensi alam yang belum tergali secara maksimal. “Tujuan utama kami adalah berkontribusi langsung kepada masyarakat. Tahun ini, fokus mahasiswa adalah membantu pemerintah mengembangkan potensi wisata dan perikanan di Kampung Saribra,” jelasnya.

Menurut Ramadhri, kemitraan jangka panjang dengan Pemkab Biak Numfor menjadi bukti efektivitas model KKN UGM dalam menciptakan dampak berkelanjutan. Ia menyampaikan apresiasi kepada Bupati Biak Numfor yang konsisten menerima dan memfasilitasi tim KKN UGM selama hampir satu dekade terakhir.

Dengan adanya pendampingan dari dosen dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, diharapkan kehadiran 30 mahasiswa UGM ini dapat membawa perubahan positif, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal, serta memperkenalkan inovasi sederhana yang bermanfaat bagi kemajuan Desa Saribra dan kawasan Aimando pada umumnya.

–

BIAK -SUARA ANAK NEGERI – Sebagai bagian integral dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut (Puspenerbal), Wing Udara 3 bersama Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) Biak melaksanakan kegiatan karya bakti strategis berupa revitalisasi Taman Makam Pahlawan (TMP) Cendrawasih, Rabu (10/6/2026). Inisiatif ini menegaskan komitmen institusi penerbangan laut dalam menjaga memori kolektif bangsa melalui sinergi aktif dengan masyarakat sipil.

Implementasi Kolaborasi Sipil-Militer Berbasis Nilai Sejarah

Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hari tersebut mengintegrasikan sumber daya manusia dari personel Wing Udara 3, Lanudal Biak, serta warga setempat. Fokus operasional meliputi pemangkasan vegetasi, sanitasi area makam, pengelolaan limbah, serta restorasi estetika melalui pengecatan nisan.

Observasi lapangan menunjukkan dinamika civil-military cooperation yang harmonis. Keterlibatan komunitas lokal dalam perawatan situs bersejarah ini tidak hanya berfungsi sebagai dukungan teknis, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan rasa kepemilikan (sense of ownership) masyarakat terhadap warisan sejarah yang dijaga oleh ekosistem Puspenerbal.

Dimensi Psikologis dan Edukatif Nasionalisme

Komandan Wing Udara 3 menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan manifestasi nilai-nilai korps Puspenerbal yang tidak hanya berfokus pada keunggulan operasional udara, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan historis.

“Kegiatan ini adalah instrumen efektif untuk menumbuhkan nasionalisme dan menginternalisasi nilai perjuangan para pahlawan, sesuai dengan semangat juang yang selalu dikobarkan oleh Puspenerbal,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Secara psikologis-sosiologis, interaksi langsung dengan situs makam pahlawan berfungsi sebagai media edukasi karakter. Dengan merawat simbol pengorbanan tersebut, generasi muda diajak untuk merefleksikan makna kemerdekaan, sehingga semangat pengabdian—yang juga menjadi ciri khas prajurit penerbangan laut—dapat ditransmisikan secara berkelanjutan.

Pelestarian Memori Kolektif dan Identitas Institusi

TMP Cendrawasih Biak merupakan ruang memori kolektif (collective memory) yang vital bagi narasi kedaulatan NKRI. Perawatan rutin terhadap situs tersebut bertujuan mencegah degradasi fisik dan makna historisnya.

Melalui aksi nyata ini, Wing Udara 3 dan Lanudal Biak, sebagai ujung tombak operasi Puspenerbal di wilayah timur Indonesia, mengirimkan pesan kuat bahwa menjaga kelestarian sejarah adalah tanggung jawab bersama. Sinergi antara institusi pertahanan di bawah naungan Puspenerbal dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam memastikan bahwa nilai-nilai kepahlawanan tetap relevan dan hidup dalam kesadaran publik di era modern.

Editor : Anis Rumaropen 

BIAK – PAPUA | SUARA ANAK NEGERI, – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Provinsi Papua, Lalita, S.H., M.H., menggelar sosialisasi Empat Pilar MPR RI di SMP Negeri 2 Biak pada Kamis (18/6/2026). Mengusung tema “Peran Pelajar dalam Menjaga Keutuhan NKRI dan Mengamalkan Nilai Pancasila Sehari-hari”, kegiatan ini bertujuan menanamkan fondasi kebangsaan yang kuat kepada siswa usia remaja sebagai generasi penerus bangsa.

Legislator Daerah Edukasi Siswa SMP tentang Wawasan Kebangsaan

Kehadiran Senator Lalita di SMP N 2 Biak menunjukkan perhatian serius perwakilan daerah terhadap pendidikan karakter di tingkat menengah pertama. Dalam paparannya, Lalita menekankan bahwa pemahaman terhadap Empat Pilar—Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—sangat krusial untuk membentengi siswa dari pengaruh negatif era digital.

“Adik-adik siswa SMP adalah masa transisi menuju kedewasaan. Di sinilah nilai-nilai kebangsaan harus ditanamkan dengan kuat. Jangan biarkan identitas kita sebagai bagian dari NKRI tergerus oleh informasi yang tidak benar,” tegas Lalita, S.H., M.H., di hadapan para siswa dan guru.

Lalita juga mengajak para siswa untuk memahami bahwa menjaga keutuhan negara bukan hanya tugas tentara atau polisi, tetapi juga tanggung jawab setiap pelajar melalui sikap toleransi, menghargai perbedaan, dan berprestasi di bidang masing-masing.

Kepala Sekolah: Pentingnya Penguatan Karakter Bangsa

Kepala SMP Negeri 2 Biak, Suarmi Madjid, S.Pd., menyambut positif kehadiran Anggota DPD RI tersebut. Menurutnya, sosialisasi ini sangat relevan dengan kurikulum pendidikan karakter yang sedang digalakkan di sekolah.

“Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Lalita atas waktu dan ilmunya. Materi Empat Pilar ini membantu kami memperkuat pondasi moral siswa. Dengan memahami nilai-nilai luhur bangsa, diharapkan siswa SMP N 2 Biak dapat tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas dan rasa cinta tanah air yang tinggi,” ujar Suarmi Madjid, S.Pd.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara pihak sekolah dan wakil rakyat seperti ini penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang holistik, di mana aspek akademis dan non-akademis (karakter) berjalan beriringan.

Antusiasme Siswa dan Komitmen Bersama

Para siswa kelas 9 SMP N 2 Biak terlihat antusias mengikuti rangkaian acara. Sesi tanya jawab berlangsung hidup, dengan siswa menanyakan bagaimana cara konkret mengamalkan Pancasila di lingkungan sekolah dan rumah.

Salah satu perwakilan siswa menyatakan bahwa kegiatan ini membuka pandangannya tentang arti penting persatuan. “Kami jadi lebih paham bahwa meskipun kami berbeda suku atau agama, kami tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Kami berjanji akan menjaga kerukunan di sekolah,” ungkapnya.

Penutup: Investasi Masa Depan Bangsa

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di SMP N 2 Biak ini merupakan bagian dari upaya strategis DPD RI untuk menjangkau generasi muda di akar rumput. Dengan menanamkan nilai-nilai konstitusional sejak dini, diharapkan tercipta generasi Papua yang bangga akan identitas lokalnya sekaligus setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tim redaksi Suara Anak Negeri menilai bahwa pendekatan edukatif yang dilakukan oleh Senator Lalita, S.H., M.H., bersama dukungan penuh dari Kepala Sekolah Suarmi Madjid, S.Pd., merupakan langkah konkret dalam merawat kebinekaan dan mencegah potensi disintegrasi sosial di kalangan remaja.

–

Biak, 11 Juni 2026 – suaraanaknegeri.com| Pemerintah melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus mematangkan rencana pembangunan Bandar Antariksa Biak yang diproyeksikan menjadi pusat peluncuran satelit nasional sekaligus kawasan pengembangan industri antariksa Indonesia di wilayah timur. Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan sosialisasi pembangunan Bandar Antariksa yang berlangsung di Hotel Swiss-Belhotel Biak dan dihadiri sekitar 800 peserta dari berbagai unsur masyarakat.

Hadir dalam kegiatan tersebut para pemilik hak ulayat Biak Utara, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, unsur TNI-Polri, birokrat, politisi Kabupaten Biak Numfor, serta para jurnalis dari berbagai media lokal maupun nasional. Tingginya antusiasme peserta menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap proyek strategis yang diyakini akan membawa dampak signifikan bagi masa depan pembangunan Biak dan Papua.

Dalam pemaparannya, Kepala Pusat Riset Teknologi Satelit BRIN, Prof. Dr.Ing. Ir.Wahyudi Hasbi, M.Kom.,IPU.,ASEAN.Eng., Kepala Pusat Riset Teknologi Roket BRIN, Dr. Arif Nur Hakim, serta Ketua Tim Kebijakan Keantariksaan BRIN, Intan Perwitasari, S.E., M.E., menjelaskan berbagai aspek teknis, kebijakan, lingkungan, dan sosial yang terkait dengan pembangunan bandar antariksa tersebut.

Salah satu fokus utama yang disampaikan adalah proses penyiapan lahan dan mekanisme pelepasan kawasan hutan yang akan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, pemerintah daerah, dewan adat, serta para pemilik hak ulayat. Menurut BRIN, seluruh proses akan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip konsultasi, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Pihak BRIN menjelaskan bahwa saat ini terdapat sejumlah investor yang menunjukkan minat untuk berpartisipasi dalam pengembangan fasilitas bandar antariksa di Biak. Oleh karena itu, berbagai persiapan administratif, teknis, dan sosial perlu segera dilakukan agar investasi tersebut dapat terealisasi secara optimal.

Dalam forum ini, BRIN juga menegaskan bahwa pengembangan Bandar Antariksa Biak tidak dapat disamakan dengan berbagai isu yang pernah muncul dalam proyek-proyek strategis nasional lainnya. Konsep pembangunan yang diusulkan menempatkan aspek keselamatan, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.

Area inti pembangunan diperkirakan mencakup sekitar 100 hektare yang akan digunakan untuk fasilitas utama peluncuran satelit. Di luar kawasan inti tersebut akan dibentuk zona penyangga (buffer zone) yang berfungsi menjaga keselamatan masyarakat selama aktivitas peluncuran berlangsung. Zona ini dirancang sebagai kawasan pengamanan yang diperlukan mengingat peluncuran roket merupakan aktivitas berisiko tinggi yang harus memenuhi standar keselamatan internasional.

Menurut tim BRIN, pada saat peluncuran satelit dilakukan, masyarakat yang berada di area tertentu akan dievakuasi sementara sesuai prosedur keselamatan. Langkah dimaksud merupakan praktik umum yang diterapkan di berbagai bandar antariksa dunia guna memastikan tidak terjadi dampak langsung terhadap penduduk sekitar.

Lebih jauh, BRIN memperkenalkan konsep pengembangan kawasan aerospace atau kawasan keantariksaan yang tidak hanya berfungsi sebagai lokasi peluncuran satelit, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Biak bahkan diproyeksikan berkembang menjadi “Pulau Antariksa Indonesia”, sebuah kawasan yang mengintegrasikan teknologi antariksa, pendidikan, riset, industri, dan pariwisata berbasis sains.

Konsep tersebut membuka peluang lahirnya wisata peluncuran satelit (launch tourism), sebuah sektor yang telah berkembang di sejumlah negara dan menarik minat wisatawan domestik maupun internasional. Kehadiran wisata antariksa diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, mendorong pertumbuhan usaha mikro, sektor jasa, perhotelan, transportasi, dan ekonomi kreatif.

Untuk mendukung visi tersebut, BRIN menilai perlunya penataan ruang yang terintegrasi antara kawasan bandar antariksa, kawasan permukiman, wilayah konservasi, serta area yang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata. Kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pelaku usaha dinilai menjadi faktor kunci keberhasilan program ini.

Menanggapi berbagai kekhawatiran mengenai potensi kerusakan lingkungan, BRIN menegaskan bahwa pembangunan Bandar Antariksa Biak dirancang dengan prinsip keberlanjutan. Kawasan hutan yang berfungsi sebagai zona penyangga akan tetap dipertahankan dan tidak akan dibuka untuk kepentingan pembangunan fisik.

Pembangunan fasilitas hanya akan dilakukan pada area yang telah ditetapkan sebagai lokasi instalasi peluncuran dan infrastruktur pendukung. Hutan di sekitar kawasan tersebut justru akan tetap dijaga karena memiliki fungsi penting sebagai penyangga ekologis dan bagian dari sistem keselamatan bandar antariksa.

Sebagai pembanding, BRIN mengacu pada sejumlah bandar antariksa internasional seperti fasilitas peluncuran di Jepang, Guyana Space Centre di Guyana Prancis, serta berbagai pusat peluncuran di Amerika Serikat yang tetap mempertahankan kawasan hijau dan ekosistem alami di sekitarnya. Model serupa diharapkan dapat diterapkan di Biak sehingga kemajuan teknologi dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan.

Dalam kesempatan itu pula disampaikan bahwa pada 13 Juni 2026 akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BRIN, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terkait perencanaan serta pembangunan Bandar Antariksa Biak. Langkah tersebut dipandang sebagai bentuk keseriusan seluruh pihak dalam mewujudkan proyek yang telah menjadi salah satu agenda strategis nasional.

Melalui sosialisasi ini, BRIN berharap terbangun pemahaman bersama bahwa pembangunan Bandar Antariksa Biak bukan sekadar proyek teknologi, melainkan sebuah upaya transformasi ekonomi dan pembangunan wilayah yang berorientasi pada masa depan. Dengan dukungan masyarakat adat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, Biak berpeluang menjadi salah satu simpul penting aktivitas keantariksaan di kawasan Asia-Pasifik sekaligus simbol kemajuan Indonesia dari tanah Papua.

BIAK NUMFOR – PAPUA | SUARA ANAK NEGERI, 11 Juni 2026 — Dengan mengusung tema spiritual “Syom Sandik Be Manseren” (Suara Hati Yang Berseru), Kontingen Daerah Kabupaten Biak Numfor resmi bersiap untuk bertolak ke Manokwari, Papua Barat, dalam rangka mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Tingkat Nasional Provinsi Papua 2026. Sebanyak 153 atlet terpilih akan membawa nama baik daerah dalam enam kategori lomba, setelah sebelumnya dilepas secara simbolis oleh Gubernur Papua di Jayapura.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Biak Numfor, Zacharias L. Mailoa, S.T., M.M., yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD), menegaskan bahwa partisipasi dalam Pesparawi Tingkat Nasional Provinsi Papua bukan sekadar kompetisi, melainkan bentuk diplomasi budaya dan spiritual untuk memperkuat persatuan umat beragama di kancah nasional.

Filosofi Tema: Suara Hati Sebagai Diplomasi Spiritual

Tema “Syom Sandik Be Manseren” mencerminkan esensi dari pelayanan musik gerejawi di Tanah Papua, di mana nyanyian bukan hanya estetika seni, tetapi merupakan doa dan seruan hati yang tulus. Dalam konteks Pesparawi Tingkat Nasional Provinsi Papua, tema ini menjadi landasan moral bagi para atlet untuk tampil tidak hanya demi kemenangan, tetapi sebagai bentuk kesaksian iman yang mempersatukan.

“Kehadiran kontingen ini adalah bentuk diplomasi budaya dan spiritual. Melalui ‘Syom Sandik Be Manseren’, kita ingin menunjukkan bahwa suara hati orang Papua, khususnya Biak Numfor, adalah suara yang rindu akan damai sejahtera dan persatuan di tengah keberagaman,” ujar Zacharias Mailoa saat ditemui di Gedung Negara Biak, Rabu (11/6/2026).

Komposisi dan Beban Prestasi Kontingen Daerah

Dalam skema perwakilan Pesparawi Tingkat Nasional Provinsi Papua yang mengirimkan total 12 kategori ke tingkat nasional, Kontingen Daerah Kabupaten Biak Numfor dipercaya mengisi 6 kategori. Alokasi dominan ini menempatkan Biak Numfor sebagai salah satu pilar utama kekuatan vokal Papua. Sisanya dibagi rata antara Kabupaten Keerom (2 kategori), Kota Jayapura (2 kategori), dan Kabupaten Jayapura (2 kategori).

“Kabupaten Biak Numfor dari 12 kategori itu, mengikuti 6 kategori. Ini adalah tanggung jawab besar bagi kontingen daerah kita untuk menjaga marwah ‘Syom Sandik Be Manseren’ di panggung nasional,” tambah Zacharias.

Keberhasilan menyaring 153 peserta terbaik merupakan hasil dari proses pembinaan intensif yang melibatkan pelatih profesional. Para atlet telah menjalani latihan fisik dan vokal dengan disiplin tinggi selama berbulan-bulan untuk memastikan setiap nada yang dilantunkan benar-benar berasal dari “suara hati yang berseru”.

Rencana Keberangkatan dan Struktur Kepengurusan

Secara teknis, Kontingen Daerah Kabupaten Biak Numfor dijadwalkan bertolak ke Manokwari pada 18 Juni 2026 menggunakan kapal cepat dari Pelabuhan Besar Biak. Rangkaian pelepasan akan dilakukan secara hierarkis:

1. Pelepasan Resmi Bupati: Akan dilakukan pagi hari tanggal 18 Juni di Gedung Negara Biak.

2. Pengawalan Teknis: Dipimpin langsung oleh Ketua Kontingen Judi Wanma (Sekretaris DPRK) bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Sekretaris Daerah.

Zacharias Mailoa meminta masyarakat untuk terus mendoakan kesehatan dan ketahanan mental para atlet. “Mereka sudah berlatih luar biasa. Doa restu masyarakat Biak Numfor sangat kami butuhkan agar mereka tetap sehat dan dapat menggemakan ‘Syom Sandik Be Manseren‘ dengan maksimal di puncak acara nanti,” pungkasnya.

Misi Persatuan di Tanah Papua

Kehadiran kontingen ini di Manokwari (18–29 Juni 2026) diharapkan dapat memperkenalkan kekayaan liturgi musik gerejawi khas Biak Numfor kepada khalayak nasional. Lebih dari sekadar medali, misi utama mereka adalah mempererat tali persaudaraan antar umat beragama dan menjaga marwah daerah sebagai pusat kekuatan gereja yang inklusif dan berkualitas di Tanah Papua.

Untuk informasi teknis lebih lanjut mengenai jadwal keberangkatan dan kebutuhan logistik kontingen, masyarakat dapat menghubungi Ketua Kontingen, Judi Wanma.

Editor : Anis Rumaropen

–

BIAK– PAPUA I SUARA ANAK NEGERI, 9 Juni 2026 — (Rilis berita ini disampaikan berdasarkan informasi yang diterima melalui Via WhatsApp Grup)

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia mengambil langkah tegas untuk melakukan reformasi mendalam di lingkungan internal organisasi. Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengimbau seluruh jajaran petugas imigrasi di seluruh Indonesia maupun Atase Imigrasi yang bertugas di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk segera meninggalkan dan menghilangkan budaya kerja lama yang tidak produktif, tidak patut, serta tidak sesuai regulasi, dan kembali memfokuskan diri sepenuhnya pada tugas pokok, fungsi, dan pelayanan publik yang prima.

Imbauan dan arahan strategis tersebut disampaikan langsung oleh Dirjen Hendarsam dalam pengarahan yang dilaksanakan secara hybrid (tatap muka dan daring) di Aula Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026). Langkah ini merupakan respons konkret terhadap dinamika organisasi terkini sekaligus jawaban atas tuntutan masyarakat yang semakin tinggi akan layanan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik buruk.

Reformasi Mental Aparatur dan Penghapusan Hak Istimewa

Dalam paparan arahannya, Hendarsam Marantoko menekankan bahwa krisis kepercayaan yang melanda institusi belakangan ini harus dijadikan titik balik dan momentum refleksi total bagi seluruh elemen di lingkungan Ditjen Imigrasi. Ia dengan tegas menyatakan bahwa era berlakunya hak istimewa atau privilese bagi oknum tertentu untuk melanggar aturan, hukum, maupun kode etik kedinasan telah berakhir sepenuhnya.

“Zaman sudah berubah, dan tuntutan masyarakat saat ini telah berubah. Tidak ada lagi hak istimewa (privilege) bagi siapa pun, jabatan apa pun, atau golongan apa pun untuk melakukan pelanggaran. Kita serahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan kepada aparat penegak hukum (APH) untuk ditindaklanjuti sesuai koridor yang berlaku. Mulai minggu ini, saya minta semua jajaran kembali fokus pada tugas, fungsi, dan program-program kerja yang sudah dicanangkan untuk kepentingan rakyat,” tegas Hendarsam.

Menurutnya, posisi fungsi pelayanan publik imigrasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pengguna jasa menjadikan institusi ini sangat rentan menerima komplain, kritik, maupun penilaian publik. Kerentanan ini harus dijawab dengan penguatan mentalitas aparatur agar mampu merespons setiap keluhan, masukan, maupun kebutuhan masyarakat dengan cepat, tepat, transparan, dan penuh profesionalisme.

Mewujudkan Gagasan Besar: ‘Imigrasi untuk Rakyat’

Lebih lanjut, Dirjen Imigrasi juga menggarisbawahi pentingnya langkah strategis untuk memangkas jarak psikologis maupun birokrasi antara institusi imigrasi dengan masyarakat luas. Ia memperkenalkan gagasan besar bernama “Imigrasi untuk Rakyat” sebagai filosofi dasar dan arah kebijakan pelayanan ke depan. Tujuannya adalah menghapus stigma, persepsi negatif, serta kecemburuan sosial yang mungkin timbul akibat praktik-praktik birokrasi masa lalu yang kaku dan tertutup.

“Gagasan ‘Imigrasi untuk Rakyat’ lahir karena kita harus mendekatkan diri, meruntuhkan tembok pemisah, dan menghilangkan jarak dengan masyarakat. Fokus kita sekarang adalah bekerja nyata untuk membuktikan komitmen itu, merebut kembali kepercayaan publik yang sempat goyah, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan kerja keras Imigrasi benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat,” pungkas Hendarsam.

Sebagai tindak lanjut, rencana kerja nyata atau action plan yang akan segera dijalankan meliputi peningkatan kualitas dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM), penyederhanaan alur dan prosedur pelayanan agar lebih efisien, serta penerapan sistem pengawasan ketat berbasis teknologi terhadap kinerja petugas di seluruh Kantor Imigrasi (Kanim) dan pos lintas batas negara.

Komitmen Pemulihan Kepercayaan Publik

Meskipun mengakui bahwa isu dan peristiwa terkini menjadi pukulan berat bagi citra organisasi, Hendarsam tetap optimis dan percaya diri bahwa Ditjen Imigrasi memiliki aset berupa sumber daya manusia yang unggul, berkompeten, dan berdedikasi tinggi. Dengan dibarengi penguatan integritas yang kuat serta komitmen perubahan sikap dan perilaku, ia yakin kepercayaan publik terhadap imigrasi dapat pulih kembali bahkan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berharap agar transformasi budaya kerja ini dapat menghasilkan tata kelola keimigrasian yang lebih efisien, bersih dari segala bentuk pungutan liar atau pungutan di luar aturan, serta berorientasi penuh pada kepuasan dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Editor : Anis Rumaropen

–

BIAK NUMFOR – PAPUA | SUARA ANAK NEGERI, 9 Juni 2026 — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor, Mintje Anna Yawan, SE., M.Pd., menerima audiensi dengan tim peneliti dosen dari Fakultas Politik Pemerintahan (FPP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Transit Dewan pada Selasa (9/6/2026) ini membahas secara mendalam topik penelitian berjudul “Peran Perempuan Dalam Politik Lokal di Biak Numfor: Representatif Substantif atau Formalitas Politik?”

Kehadiran tiga dosen peneliti IPDN, yakni Dr. Dra. Karolina R.S Wenggi, MH, Martenci Antomina Gedi, S.STP., M.Si, dan Dedy Pribadi Uang, S.STP., M.Si, diapresiasi tinggi oleh pimpinan dewan sebagai bentuk kolaborasi akademis dalam memetakan dinamika gender di ranah publik Papua.

Integrasi Kearifan Lokal dan Advokasi Gender

Dalam diskusi tersebut, Mintje Anna Yawan menekankan bahwa perjuangan perempuan di parlemen tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya masyarakat Biak Numfor. Ia menjelaskan bahwa isu perempuan, tanah, dan adat merupakan triadik yang saling berkaitan dalam praktik legislasi daerah.

“Diskusi ini sangat pas dengan praksis adat kami dan kerja-kerja legislatif yang sedang kami dorong. Kami memastikan bahwa kepentingan masyarakat, baik dari sisi adat, pemberdayaan ekonomi perempuan, maupun perlindungan hak ulayat, tidak terbengkalai,” ujar Mintje.

Menurutnya, kehadiran perempuan di DPRK bukan sekadar memenuhi kuota administratif, melainkan sebagai representasi suara masyarakat yang memiliki basis pengetahuan (knowledge-based) dan komitmen terhadap keberpihakan kebijakan (policy advocacy).

Kritik Terhadap Kuota 30%: Dari Partai ke Birokrasi

Salah satu poin krusial yang mengemuka dalam audiensi ini adalah evaluasi terhadap kebijakan afirmatif kuota 30% keterwakilan perempuan. Ibu Mintje menyatakan bahwa meskipun kuota tersebut telah diterapkan di tingkat partai politik, implementasinya di lapangan masih sering bersifat formalistik.

Ia mengajukan gagasan strategis agar prinsip keseimbangan gender tidak hanya berhenti di parlemen, tetapi juga diintegrasikan ke dalam birokrasi pemerintahan.

“Kami berharap kuota 30% juga diberlakukan secara serius di birokrasi pemerintahan. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan struktur kekuasaan, sehingga perempuan berpotensi dapat menempati posisi strategis pengambilan keputusan. Ini bukan soal mencapai 50 persen secara kaku, melainkan tentang meritokrasi yang inklusif,” tegasnya.

Mintje juga menyoroti pentingnya kualitas wakil rakyat perempuan. Menurutnya, anggota dewan perempuan harus mampu menyajikan kertas kerja yang matang, berpikir kritis, dan bersuara lantang untuk kepentingan konstituen, bukan sekadar hadir secara fisik (checklist presence).

Kolaborasi Akademisi dan Praktisi Politik

Tim peneliti dari IPDN menyampaikan apresiasi atas keterbukaan DPRK Biak Numfor dalam memberikan data dan perspektif praktis. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan di Biak Numfor telah bergeser dari representasi simbolis menuju representasi substantif yang berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.

Sebagai institusi pendidikan kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri, IPDN berkomitmen untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang akan dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Sinta atau jurnal internasional bereputasi.

Penutup: Menuju Parlemen yang Inklusif

Audiensi ini menjadi momentum penting bagi penguatan dialog antara akademisi dan praktisi politik. Dengan adanya dukungan data empiris dari penelitian IPDN, DPRK Biak Numfor diharapkan dapat merumuskan regulasi daerah yang lebih responsif gender dan sensitif terhadap nilai-nilai kearifan lokal.

Mintje menutup sesi dengan harapan agar pada pemilu mendatang, keterwakilan perempuan di Biak Numfor tidak hanya memenuhi ambang batas minimal, tetapi melampauinya dengan kualitas kepemimpinan yang mumpuni.

Editor : Anis Rumaropen