–

SAUMLAKI — SUARA ANAK NEGERI| Komitmen pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali diperkuat melalui pertemuan antara pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati dr. Juliana Ratuanak, M.Kes dan LPK Bangkit Prestasi Insani (BPI)  berlangsung pada Senin, 25 Mei 2026 tepat  pukul 10.00 WIT.. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan menjadi momentum penting dalam merumuskan arah strategis pembangunan tenaga kerja lokal berbasis kebutuhan industri.

Dalam dialog itu, kedua pihak membahas berbagai agenda kerja sama pengembangan SDM Tanimbar untuk durasi tiga tahun ke depan. Program kolaboratif ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengurai angka pengangguran di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saat ini mencapai sekitar 3.717 orang.

Pihak BPI memaparkan bahwa telah menyusun desain pengembangan tenaga kerja Tanimbar secara terstruktur melalui empat kelompok kompetensi utama yang disesuaikan dengan kebutuhan industri modern, khususnya sektor migas dan jasa konstruksi.

Kelompok pertama difokuskan pada bidang hospitality dan pelayanan industri, meliputi tenaga catering, security, cleaning service, laundry, hingga layanan penunjang operasional lainnya. Bidang ini dipandang memiliki peluang besar karena menjadi sektor dasar yang selalu dibutuhkan dalam aktivitas industri skala besar.

Kelompok kedua diarahkan pada bidang technical supporting, terutama pengoperasian dan dukungan teknis peralatan industri, termasuk alat berat dan sistem pendukung operasional lainnya. Sementara itu, kelompok ketiga diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja Grade B pada sektor jasa konstruksi.

Kelompok keempat dipersiapkan untuk tenaga kerja Grade A yang akan diarahkan pada sektor produksi dan maintenance operation, yaitu bidang yang membutuhkan kompetensi teknis tinggi serta sertifikasi profesional berstandar industri migas.

Direktur BPI menjelaskan bahwa desain program  tidak hanya berorientasi pada pelatihan biasa, tetapi juga pada pembangunan ekosistem vokasional berbasis sertifikasi kompetensi. Karena itu, BPI telah merancang skema pembiayaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari sejumlah perusahaan jasa konstruksi guna mendukung pendidikan dan pelatihan vokasional bagi anak-anak Tanimbar.

Menurutnya, pendekatan ini menjadi solusi strategis agar masyarakat lokal dapat memiliki akses terhadap sertifikasi standar migas yang selama ini sering terkendala biaya dan keterbatasan fasilitas pelatihan.

“Idealnya masyarakat Tanimbar tidak hanya menjadi penonton di tengah perkembangan industri besar, tetapi harus dipersiapkan menjadi tenaga kerja profesional yang mampu bersaing secara kompetitif,” ungkap pihak BPI dalam pertemuan tersebut.

Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar dr. Juliana Ratuanak, M.Kes memberikan apresiasi terhadap desain konseptual yang dipaparkan BPI. Pemerintah daerah menilai program tersebut memiliki relevansi kuat dengan kebutuhan pembangunan daerah, terutama dalam menyiapkan SDM lokal menghadapi ekspansi sektor industri energi dan konstruksi di kawasan Tanimbar.

Selain membahas pelatihan dan sertifikasi, BPI juga memberikan masukan strategis kepada pemerintah daerah terkait pentingnya antisipasi terhadap proses perekrutan ribuan tenaga kerja pada sektor industri migas di masa mendatang. Salah satu aspek penting yang disoroti adalah kebutuhan Medical Check Up (MCU) sebagai syarat utama memasuki dunia kerja industri energi.

Direktur BPI menegaskan bahwa kesiapan tenaga kerja tidak hanya diukur dari kemampuan teknis, tetapi juga kesiapan kesehatan fisik dan administrasi ketenagakerjaan. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu mulai mempersiapkan sistem pendukung, termasuk layanan kesehatan dan administrasi tenaga kerja yang memadai.

Secara akademik, langkah kolaboratif antara pemerintah daerah dan lembaga pelatihan seperti BPI mencerminkan pendekatan pembangunan human capital berbasis kebutuhan pasar kerja (market-oriented human resource development). Model ini banyak digunakan dalam negara-negara penghasil energi untuk memastikan masyarakat lokal memperoleh manfaat langsung dari investasi industri melalui peningkatan kapasitas tenaga kerja.

Dengan demikian, kerja sama antara Pemda Kepulauan Tanimbar dan BPI tidak hanya dipahami sebagai program pelatihan semata, tetapi sebagai upaya membangun transformasi sosial-ekonomi masyarakat melalui penguatan kompetensi, sertifikasi profesi, dan integrasi SDM lokal ke dalam rantai industri strategis nasional.

–

SUPIORI – PAPUA | SUARA ANAK NEGERI, 25 Mei 2026 — Jemaat Gereja Kristen Injili (GKI) Eden Mansoben di Kampung Waryesi, Kabupaten Supiori, menyambut kunjungan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Papua dengan penuh sukacita, kebersamaan, dan ekspresi budaya adat. Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan koordinasi lintas daerah dalam rangka penguatan program pembangunan keluarga dan pendidikan anak usia dini di wilayah kepulauan Papua.

Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua TP-PKK Provinsi Papua, yang didampingi oleh Ibu Wakil Gubernur Papua, Ketua TP-PKK Kabupaten Biak Numfor, serta sejumlah pejabat terkait. Mereka disambut secara resmi oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Supiori yang didampingi Ibu Wakil Bupati Supiori, serta kehadiran Bupati Supiori, Wakil Bupati Supiori, dan Kepala Kampung Waryesi.

Prosesi penyambutan berlangsung meriah dengan nuansa budaya khas Biak-Numfor. Anak-anak dan remaja jemaat tampil mengenakan pakaian adat tradisional sambil mempersembahkan tarian Wor—sebuah bentuk ekspresi penghormatan, keramahan, dan sukacita masyarakat adat terhadap tamu yang dihormati. Tarian ini tidak hanya bernilai estetis, tetapi juga mencerminkan filosofi sosial “manum numan” (kebersamaan dalam keberagaman) yang menjadi fondasi tata kelola komunitas di wilayah kepulauan.

Dalam agenda kunjungan, rombongan melakukan dialog interaktif di PAUD Bunda Kasih Mansoben dan bertemu langsung dengan anak-anak Sekolah Minggu Jemaat GKI Eden Mansoben. Interaksi tersebut mendapat sambutan antusias dari para guru, orang tua, serta warga setempat, yang melihat kehadiran pimpinan provinsi sebagai bentuk afirmasi terhadap peran strategis pendidikan nonformal dan pembinaan karakter berbasis nilai-nilai lokal dan spiritual.

Dalam sambutannya, Ketua TP-PKK Provinsi Papua menyampaikan apresiasi tinggi terhadap komitmen masyarakat Kampung Waryesi dalam mendukung pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pembinaan generasi muda melalui institusi gereja. Ia menekankan bahwa investasi pada usia dini merupakan fondasi krusial dalam pembangunan sumber daya manusia Papua yang berkualitas, berintegritas, dan berakar pada identitas budaya.

“Perhatian terhadap anak-anak hari ini adalah investasi bagi masa depan Papua besok. Gereja, keluarga, dan pemerintah harus berjalan seiring dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berbudi luhur,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Supiori menegaskan bahwa kunjungan ini merefleksikan komitmen nyata pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi tritunggal: pemerintah–gereja–masyarakat. Menurutnya, pendidikan karakter dan layanan dasar anak tidak dapat dibangun secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi multisektor yang berkelanjutan.

Sebagai penutup kegiatan, dilakukan ramah tamah, sesi foto bersama, serta penyerahan bantuan simbolis kepada PAUD Bunda Kasih Mansoben dan Sekolah Minggu GKI Eden Mansoben. Bantuan tersebut dimaksudkan sebagai dukungan konkret terhadap upaya penguatan ekosistem pendidikan berbasis komunitas, sekaligus pengakuan atas peran gereja sebagai mitra strategis dalam pembangunan sosial-budaya di wilayah pedalaman dan kepulauan Papua.

Kunjungan ini tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menjadi titik awal penguatan program berkelanjutan dalam kerangka Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) lokal, khususnya pada tujuan kualitas pendidikan (SDG 4) dan pengurangan ketimpangan (SDG 10) di wilayah pesisir dan kepulauan.

–

BIAK – PAPUA | SUARA ANAK NEGERI, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kabupaten Biak Numfor masa bakti 2026–2031 resmi dilantik di Hotel Asana Biak, Sabtu (23/5/2026). Pasca pelantikan, Ketua Dewan Harian Noak Krey—yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Biak Numfor—mengungkapkan roadmap strategis konsolidasi organisasi tiga tahap sebagai fondasi memperkuat peran partai dalam dinamika demokrasi lokal menjelang Pemilu 2029, Pilkada Provinsi 2030, dan Pilkada Kabupaten 2031.

Dalam jumpa pers usai acara, Noak Krey menyatakan bahwa 74 pengurus DPD II yang baru dilantik—meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan biro fungsional—merupakan struktur inti yang akan menginisiasi proses reorganisasi hingga tingkat akar rumput. Menurutnya, pelantikan ini bukan akhir prosedural, melainkan titik awal transformasi institusional menuju partai yang responsif terhadap kompleksitas sosial-politik wilayah kepulauan.

“Pelantikan hari ini bukan akhir, melainkan titik awal dari proses sistematis penguatan kelembagaan partai,” ujarnya.

Noak Krey menjelaskan bahwa dalam 1–2 minggu ke depan, DPD Partai Golkar Biak Numfor akan menggelar Musyawarah Distrik di 19 distrik untuk membentuk pengurus tingkat distrik. Struktur tersebut selanjutnya bertugas merekrut dan mengorganisir pengurus tingkat kampung, yang berperan sebagai ujung tombak penyerapan aspirasi dan mobilisasi partisipasi politik.

“Target kami, dalam tiga bulan ke depan, seluruh ranting partai hingga tingkat kampung telah terbentuk secara utuh dan operasional,” tegasnya.

Strategi ini dirancang tidak hanya untuk memperluas basis elektoral, tetapi terutama untuk memperkuat fungsi partai sebagai mediator antara negara dan masyarakat. Dalam konteks otonomi khusus Papua, keberadaan struktur partai yang kuat di tingkat lokal menjadi prasyarat bagi efektivitas kebijakan publik, akuntabilitas anggaran, dan pemerataan pembangunan.

Pendekatan konsolidasi akan bersifat inklusif dan spasial komprehensif, mencakup seluruh wilayah administratif: Kepulauan Numfor, Aimando Padaido, Biak Barat, Suwandiwe, Biak Utara, Biak Timur Daratan, serta Dapil I dan II. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan representasi geografis dan kearifan budaya lokal dalam arsitektur organisasi.

Lebih lanjut, Noak Krey menegaskan komitmen Partai Golkar Biak Numfor terhadap demokrasi kompetitif yang sehat. Ia menekankan bahwa pertarungan politik mendatang harus didasarkan pada komparasi program, kapasitas kader, dan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan rakyat, bukan pada retorika populis atau fragmentasi identitas.

“Kami mengajak seluruh partai politik untuk berkompetisi secara elegan, membangun komunikasi lintas partai, dan bersama-sama memberikan pendidikan politik berkualitas kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam kerangka teori partai politik kontemporer, langkah ini mencerminkan transisi dari partai elektoral menuju partai pembangunan—yakni entitas yang tidak hanya hadir saat pemilu, tetapi berfungsi sebagai aktor pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Keberhasilan partai, menurut Noak Krey, akan diukur melalui konsistensi dalam pelayanan publik, transparansi, dan kemampuan menjawab kebutuhan riil masyarakat.

“Masyarakat akan menilai setiap partai berdasarkan rekam jejak, visi jangka panjang, dan integritas dalam aksi. Dan kami siap menghadapi ujian tersebut,” pungkasnya, menutup pernyataan dengan salam adat Biak.

“Syowi ma kasuma.”

–

BIAK – PAPUA | SUARA ANAK NEGERI, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kabupaten Biak Numfor untuk masa bakti 2026–2031 secara resmi dilantik dalam sebuah upacara yang berlangsung di Hotel Asana Biak, Sabtu (23/5/2026). Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua yang juga menjabat sebagai Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, S.I.K., M.H.

Kegiatan ini menjadi tonggak strategis bagi organisasi dalam memperkuat konsolidasi internal, memperluas jangkauan aspirasi masyarakat, serta membangun fondasi politik yang kokoh sebagai persiapan jangka panjang menuju Pemilu 2029.

Acara pelantikan dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Biak Numfor, Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapissa, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi maupun kabupaten, tokoh agama, tokoh adat, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan partai politik, serta ratusan kader dan simpatisan Golkar yang berdatangan dari seluruh wilayah kepulauan Biak Numfor.

Dalam kesempatan tersebut, Markus Oktovianus Mansnembra, S.H., M.M. — yang juga menjabat sebagai Bupati Biak Numfor — resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Biak Numfor. Dalam sambutannya, Mansnembra menyampaikan rasa syukur sekaligus menegaskan bahwa amanah yang diterima bukan sekadar jabatan politik, melainkan tanggung jawab moral dan struktural untuk memperkokoh keberadaan partai di tengah masyarakat.

“Kepercayaan ini merupakan tanggung jawab besar yang akan kami emban melalui kerja keras, dedikasi tinggi, dan loyalitas penuh terhadap organisasi serta kepentingan rakyat,” ungkap Mansnembra.

Ia juga menegaskan pergeseran paradigma organisasi, di mana Golkar tidak lagi diposisikan semata sebagai mesin elektoral yang hanya bergerak pada masa pemilihan umum. Menurutnya, partai politik harus hadir sebagai solusi nyata atas berbagai tantangan pembangunan yang bersifat multidimensi, mulai dari peningkatan infrastruktur konektivitas antarpulau, pemenuhan layanan dasar, hingga pemberdayaan ekonomi lokal yang berbasis pada potensi maritim dan pariwisata daerah. Pelantikan ini ditandainya sebagai langkah awal reorganisasi organisasi untuk membangun kekuatan yang solid, responsif, dan tetap berpegang pada nilai historis “karya kekaryaan”.

“Kita wajib merebut kembali simpati masyarakat melalui kinerja nyata, terjun langsung ke tengah masyarakat, serta membuktikan bahwa Golkar adalah partai yang senantiasa hadir dan berjuang bersama rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Mathius Derek Fakhiri dalam arahan politik-strategisnya menempatkan momen ini dalam kerangka agenda nasional Partai Golkar dalam menyongsong Pemilu 2029. Ia menyoroti posisi strategis serta nilai historis-politik Biak Numfor sebagai wilayah yang telah melahirkan banyak pemimpin tingkat nasional. Oleh karena itu, Golkar di tingkat daerah dituntut untuk tampil sebagai kekuatan politik yang modern, santun, berwawasan ke depan, dan berakar kuat pada aspirasi akar rumput.

“Keberhasilan Golkar di Papua tidak hanya diukur dari kemenangan elektoral, melainkan dari kapasitasnya menghadirkan wakil-wakil terbaik daerah yang mampu berdiri tegak di Senayan, serta memiliki kemampuan memperjuangkan kepentingan daerah dalam kerangka kebijakan nasional,” ujar Fakhiri.

Lebih lanjut, Fakhiri menegaskan bahwa dukungan terhadap Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua merupakan sebuah “tanggung jawab sejarah” bagi seluruh kader partai. Ia juga memberikan arahan tegas terkait integritas organisasi bagi para anggota yang duduk di naungan Fraksi Golkar di lembaga legislatif.

“Jangan pernah menjadi unsur perusak atau beban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Golkar harus bersatu dalam satu suara, serta senantiasa mendukung kebijakan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. Apabila tidak mampu mengawal kebijakan tersebut dengan baik, maka lebih baik mundur dari keanggotaan fraksi,” tegasnya.

Di penghujung arahannya, Fakhiri menyampaikan doa dan harapan bagi Bahlil Lahadalia beserta istri yang sedang menjalankan ibadah haji. Ia menutup sambutan dengan pantun yang mengandung pesan politik dan aspirasi rakyat:

“Golkar kuat karena bersama, Papua maju karena kita solid dan akur. Dari Biak menuju Jakarta, membawa harapan rakyat Papua.”

Sementara itu, pada akhir sambutannya, Ketua terpilih Markus Mansnembra mengajak seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan stabilitas daerah, meskipun terdapat perbedaan pandangan maupun pilihan politik.

“Perbedaan dalam pilihan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, persaudaraan, persatuan, dan rasa cinta kita terhadap tanah air khususnya Biak Numfor harus tetap menjadi prioritas utama di atas segalanya,” pungkasnya.

–

SUPIORI – PAPUA | SUARA ANAK NEGERI, Di tengah meningkatnya kerentanan geologis dan hidrologis di wilayah kepulauan Papua, Gubernur Papua, Matius Derek Fakhiri, melakukan kunjungan darurat ke Kampung Ramadori dan Pantai Yendoker, Distrik Supiori Timur, pada Jumat (22/5/2026). Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung dampak longsor jalan raya Korido yang terjadi sejak akhir 2025 serta abrasi pantai progresif yang mengancam permukiman warga, dua fenomena bencana yang mencerminkan tantangan nyata terhadap ketahanan infrastruktur dan keberlanjutan permukiman di wilayah pesisir.

Didampingi Bupati Supiori,HERONIMUS MANSOBEN, S.IP.,M.Si.jajaran OPD provinsi dan kabupaten, serta instansi teknis terkait, Gubernur menegaskan bahwa respons cepat terhadap bencana bukan hanya urusan teknis, melainkan bentuk pertanggungjawaban negara terhadap hak dasar warga atas keselamatan, mobilitas, dan akses layanan publik.

Di Kampung Ramadori, Gubernur menyaksikan kondisi jalan raya Korido—arteri utama penghubung antar kampung—yang mengalami kerusakan parah akibat pergerakan tanah dan curah hujan ekstrem. Kerusakan infrastruktur ini telah mengganggu mobilitas sosial-ekonomi masyarakat, memperlambat distribusi logistik, menghambat akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan risiko keselamatan warga yang terpaksa menggunakan jalur alternatif berbahaya.

“Jalan ini bukan sekadar aspal dan batu, tapi urat nadi kehidupan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Supiori. Provinsi Papua akan segera berkoordinasi dengan Pemkab Supiori dan Balai Pelaksana Jalan Nasional untuk mempercepat perbaikan struktural sekaligus melakukan mitigasi geoteknis guna mencegah longsor susulan,” tegas Gubernur.

Masyarakat setempat menyambut positif komitmen tersebut, sekaligus menyampaikan harapan agar penanganan tidak bersifat sementara, melainkan berbasis kajian geospasial dan perubahan iklim jangka panjang.

Usai Ramadori, Gubernur melanjutkan peninjauan ke Pantai Yendoker, lokasi yang dalam dua tahun terakhir mengalami erosi pantai signifikan akibat kombinasi gelombang laut intensif, kenaikan muka air laut, dan hilangnya vegetasi penahan alami seperti mangrove. Abrasi telah mengikis garis pantai hingga mendekati permukiman, mengancam rumah warga, fasilitas umum, dan ekosistem pesisir.

Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur langsung memerintahkan tim teknis gabungan dari Dinas PUPR, DLH, dan BMKG Papua untuk segera melakukan kajian multidimensi—meliputi hidrografi, morfologi pantai, dan proyeksi iklim—guna merancang solusi berlapis: mulai dari pembangunan breakwater dan revetment sebagai respons jangka pendek, hingga restorasi ekosistem mangrove dan zonasi tata ruang pesisir sebagai strategi adaptasi jangka panjang.

“Abrasi di Yendoker adalah peringatan dini. Kita tidak bisa lagi membangun tanpa mempertimbangkan risiko iklim. Keselamatan masyarakat adalah prioritas mutlak,” ujarnya.

Kunjungan Gubernur tidak hanya bernilai teknokratis, tetapi juga simbolik: ia merepresentasikan kehadiran negara di wilayah terdampak bencana, sekaligus memperkuat prinsip pembangunan berketahanan bencana (disaster-resilient development) yang menjadi salah satu pilar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua 2023–2028.

Masyarakat Supiori menyatakan bahwa kehadiran langsung pimpinan provinsi memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa suara mereka didengar. Mereka berharap hasil peninjauan segera ditindaklanjuti dengan alokasi anggaran konkret, desain teknis partisipatif, dan mekanisme pemantauan yang melibatkan warga.

Di balik kerusakan yang ditinggalkan alam, tersirat pula semangat ketangguhan lokal yang selaras dengan filosofi “memanusiakan alam, mengalamikan manusia”. Dan melalui langkah responsif ini, Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya: membangun bukan hanya untuk kemajuan fisik, tetapi untuk keadilan ekologis, keamanan eksistensial, dan masa depan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Papua—dari pedalaman hingga ujung pesisir.

–

BIAK NUMFOR – PAPUA | SUARA ANAK NEGERI, 22 Mei 2026 — Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, bersama Wakil Gubernur Papua melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Biak Numfor pada Jumat (22/5/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Rombongan Pemerintah Provinsi Papua disambut oleh Bupati Biak Numfor, unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, pimpinan OPD, serta masyarakat di kawasan Kota Karang Panas, Biak. Kehadiran pemerintah provinsi di daerah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat di wilayah otonomi khusus Papua.

Dalam dialog bersama pemerintah daerah dan masyarakat, Gubernur menegaskan bahwa kunjungan kerja tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyat dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kami datang untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan di Biak Numfor, mendengar kebutuhan masyarakat tanpa perantara, dan memastikan bahwa setiap program pemerintah berjalan tepat sasaran,” ujar Gubernur Fakhiri.

Menurutnya, pembangunan di Papua harus dilaksanakan dengan pendekatan yang berpijak pada kondisi lokal, baik dari aspek geografis, sosial-budaya, maupun potensi ekonomi daerah. Karena itu, pemantauan langsung di lapangan dinilai penting agar kebijakan pembangunan tidak berhenti pada perencanaan administratif semata, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam forum dialog tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, di antaranya percepatan pembangunan infrastruktur jalan antarkampung, rehabilitasi fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas layanan kesehatan di wilayah pesisir, pemberdayaan ekonomi berbasis kelautan dan pariwisata bahari, hingga penyediaan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan bagi generasi muda asli Papua.

Warga juga menyoroti pentingnya penguatan sektor perikanan tangkap dan budidaya yang selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat Biak Numfor. Namun demikian, sektor tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait infrastruktur pasca-panen dan akses distribusi pasar.

Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur menyatakan bahwa seluruh masukan masyarakat akan menjadi perhatian pemerintah provinsi dalam penyusunan prioritas APBD tahun mendatang, termasuk melalui skema dana otonomi khusus dan dana bagi hasil.

“Pembangunan tidak bisa dilakukan dari menara gading. Harus ada umpan balik dari bawah agar kebijakan tidak elitis,” tegasnya.

Selain membahas agenda pembangunan, Gubernur juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial, memperkuat persatuan, serta membangun sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan aparat keamanan demi terciptanya iklim pembangunan dan investasi yang kondusif.

Kunjungan kerja tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua hari dengan agenda peninjauan sejumlah proyek infrastruktur strategis, kunjungan ke fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pertemuan bersama tokoh adat dan pemuda di Biak Numfor.

Kehadiran langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Papua mendapat sambutan positif dari masyarakat. Banyak warga menilai bahwa kunjungan lapangan semacam ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk hadir lebih dekat dengan rakyat sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka antara masyarakat dan pemerintah.

Melalui pendekatan pembangunan yang berbasis data lapangan dan partisipasi masyarakat, diharapkan proses pembangunan di Biak Numfor dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan sesuai semangat otonomi khusus Papua yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.

]]> https://www.suaraanaknegeri.com/nasional/pemerintah-daerah-meninjau-dan-menyerahkan-bantuan-langsung-kepada-kepada-korban-diare-massal-di-distrik-kepulauan-aruri Thu, 21 May 2026 02:55:00 +0000 https://www.suaraanaknegeri.com/?p=5326 Penulis : Christofilus Rumaropen

–

Suara Anak Negeri | Supiori, Rabu 20 Mei 2026 – Pemerintah Kabupaten Supiori bergerak cepat dalam merespons peristiwa diare massal yang terjadi di Kampung Yamnaisu, Pulau Rani, Distrik Kepulauan Aruri. Bupati dan Wakil Bupati Supiori bersama jajaran pemerintah daerah turun langsung ke lokasi untuk meninjau kondisi warga sekaligus menyerahkan bantuan darurat kepada para korban yang terdampak akibat dugaan keracunan makanan yang tidak layak konsumsi.

Peristiwa darurat ini berlangsung sejak Senin, 18 Mei 2026 hingga Rabu, 20 Mei 2026, dan sempat menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat setempat. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, sebanyak 60 warga menjadi korban, dengan kondisi mengalami gangguan kesehatan serius berupa diare massal setelah mengonsumsi makanan yang diduga sudah tidak layak dikonsumsi.

Dari total korban tersebut, 59 orang berhasil diselamatkan dan mendapatkan penanganan medis, sementara 1 orang anak berusia 6 tahun dinyatakan meninggal dunia akibat kondisi kesehatan yang memburuk. Kejadian ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Supiori karena menyangkut keselamatan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses pelayanan kesehatan.

Dalam kunjungan kerja darurat tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Supiori didampingi sejumlah pejabat dan unsur terkait, di antaranya Ketua TP-PKK Kabupaten Supiori, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), anggota DPRK Kabupaten Supiori, Kepala Distrik Kepulauan Aruri, Kepala Kampung Yamnaisu Rani, serta Kapolsek Supiori Selatan.

Kehadiran pemerintah daerah di lokasi menjadi bentuk respons cepat sekaligus memastikan bahwa seluruh korban mendapatkan penanganan yang memadai. Selain meninjau langsung kondisi masyarakat yang terdampak, pemerintah juga melakukan langkah tanggap darurat dengan menyalurkan bantuan logistik dan medis guna meringankan beban warga.

Dalam aksi tanggap darurat tersebut, pemerintah menyerahkan paket sembako secara langsung kepada 60 korban diare massal, sebagai bentuk bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa pemulihan.

Selain itu, bantuan medis berupa obat-obatan darurat juga diserahkan kepada Kepala Puskesmas Kepulauan Aruri guna mempercepat proses penanganan kesehatan bagi warga yang masih dalam pemulihan serta mencegah penyebaran kasus lebih lanjut di lingkungan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Supiori menegaskan bahwa penanganan kejadian ini akan terus dilakukan secara maksimal dengan melibatkan tenaga kesehatan, aparat keamanan, serta pemerintah distrik dan kampung agar kondisi masyarakat segera pulih dan aktivitas warga dapat kembali normal.

Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mengonsumsi makanan serta menjaga kebersihan dan keamanan pangan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Pemerintah daerah juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas meninggalnya seorang anak dalam kejadian tersebut, serta berharap seluruh korban yang masih dalam masa pemulihan dapat segera sehat dan kembali beraktivitas seperti biasa. BB

–

“Otokrasi saat ini bukanlah fenomena terisolasi; ini adalah model bisnis, yang direplikasi dan diekspor lintas batas.” — Anne Applebaum(61), Autocracy, Inc.: The Dictators Who Want to Run the World(2025).

Dalam sejarah antropologi politik kontemporer, fenomena otoritarianisme baru tidak lagi berdiri sebagai fenomena lokal, melainkan beroperasi sebagai jaringan global yang saling menopang.

Belakangan ini, ia hadir dalam bentuk kolaborasi lintas negara, sebagaimana digambarkan Anne Applebaum dalam Autocracy, Inc. The Dictators Who Want to Run the World(2025).

Jika hal ini muncul dalam bentuk ancaman terhadap demokrasi modern, ia datang dari kolaborasi transnasional yang memperkuat rezim otoriter dan bukan hanya dari dalam negeri semata.

Tentu saja, fenomena ini memperlihatkan wajah otoritarianisme yang lebih halus. Ia beroperasi menggunakan propaganda, teknologi pengawasan, dan kleptokrasi sebagai instrumen kekuasaan.

Dalam ukuran kerja kapitalisme global, menurut Ulrich Duchrow(1998), ia memakai militerisme dalam dua bentuk pengawasan: low intensity conflict dan high intensity conflict.

Untuk konteks Indonesia, intimidasi dan pelarangan terhadap film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono dan tim Watchdoc menjadi contoh nyata bagaimana otoritarianisme baru bekerja kembali setelah ia absen serta surut hampir dua dekade reformasi.

Karya sinema dokumenter ini tidak sekadar merekam pesta makan babi, tetapi membuka lapisan makna di balik ritual tersebut: identitas, solidaritas, dan gesekan dengan pandangan moral serta politik yang lebih luas.

Pertanyaan naratif yang diajukan, “Ada apa di balik ritual Pesta Babi?”, menjadi refleksi kritis bahwa pesta bukan hanya soal konsumsi.

Namun juga, arena politik di mana pelbagai elemen komunitas mau menegaskan eksistensi mereka di tengah tekanan homogenisasi budaya.

Pelarangan atas film ini menunjukkan bagaimana kekuasaan berusaha mengendalikan narasi, menyingkirkan suara minoritas, dan menutup ruang perlawanan simbolik.

Tanggapan atas pelarangan menonton film itu, setidaknya datang dari pembuatnya, Dandhy Laksono dan kririkus, Denny JA.

Tindakan TNI yang membubarkan pemutaran film dokumenter Pesta Babi di Ternate pada 8 Mei 2026 memperlihatkan bagaimana otoritarianisme baru bekerja dengan cara yang semakin terang.

Dandhy Laksono menilai alasan yang diberikan prajurit Kodim 1501/Ternate tidak masuk akal dan cenderung mengada-ada, karena militer tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan kegiatan nonton bareng dan diskusi.

Dalam wawancara dengan Tempo di acara Bocor Alus Tempo, ia menegaskan, “Alasan seperti provokatif atau tidak kondusif menunjukkan sikap militer yang semakin ngawur.”

Ia menambahkan bahwa jika memang dianggap tidak kondusif, seharusnya aparat kepolisian yang menangani, bukan prajurit TNI: “Simpel saja, kalau ini dinilai tidak kondusif, serahkan kepada kepolisian, biar mereka yang menangani.”

Berikut, kritikus Denny JA menilai film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale sebagai karya yang kuat secara sinematografis dan emosional.

Namun, ia juga mengkritik bahwa film tersebut kurang memberi ruang bagi perspektif pemerintah, militer, dan pengusaha.

Dalam artikel di laman facebook-nya Denny‘s World, „Menonton Film Pesta Babi dan Kisah ‚Pembangunan Tanpa Anthropology’ di Papua“, Denny JA menggambarkan pengalaman menonton film itu sebagai momen reflektif.

Ia menulis tentang seorang ibu tua di Papua Selatan yang menangis karena hutan di belakang kampungnya akan dibuka untuk proyek pangan dan bioenergi.

Baginya, hutan bukan sekadar aset ekonomi, melainkan rumah biologis dan spiritual.

Dari hutan masyarakat makan, dari sungai mereka minum, dan dari rawa mereka mengenal jejak leluhur.

Ketika negara datang dengan peta, target produksi, dan ekskavator, masyarakat adat perlahan merasa asing di tanah sendiri.

Denny JA menyebut tragedi terbesar modernitas bukan selalu perang atau kemiskinan, melainkan “trilema pembangunan” di Papua: sulitnya mencapai tiga tujuan sekaligus, yaitu bertambahnya lumbung pangan, terjaganya ekologi, dan partisipasi aktif masyarakat lokal.

Di sisi lain, Denny JA juga menekankan kelemahan film ini: perspektif negara dan pengusaha hampir tidak diberi ruang.

Padahal, menurutnya, pemerintah memiliki argumen terkait ketahanan pangan, energi nasional, dan ancaman impor.

Akibatnya, film terasa sangat kuat secara moral dan emosional, tetapi kurang menghadirkan dialog utuh tentang dilema pembangunan Indonesia modern.

Delapan puluh satu tahun silam — tepatnya 17 Agustur 1945, George Orwell menerbitkan Animal Farm — pernah dialihbasa kolumnis mendiang Mahbub Djunaedi: Binatangisme — sebagai sebuah novel alegori politik yang masih relevan hingga kini.

Kisah tentang hewan-hewan yang menggulingkan tuannya demi kesetaraan.

Namun, akhirnya ditindas oleh babi yang menjadi penguasa baru sebagai gambaran klasik tentang revolusi yang gagal menjaga idealisme awal.

Dalam novel ini dikutip ungkapan terkenal, “All animals are equal, but some animals are more equal than others,” yang menandai titik balik ketika bahasa dijadikan alat manipulasi untuk mengukuhkan dominasi.

Babi Napoleon sebagai diktator dan Squealer sebagai propagandis menunjukkan dua pilar utama rezim otoriter: kekerasan dan manipulasi ideologis.

Jika Pesta Babi memperlihatkan bagaimana praktik budaya lokal bisa menjadi arena politik yang menegaskan identitas sekaligus menghadapi represi, maka „Binatangisme“ mengingatkan bahwa otoritarianisme baru lahir dari janji kebebasan yang bak kodrat harus dikhianati.

Keduanya, meski berbeda konteks, sama-sama menyingkap wajah otoritarianisme yang terus berevolusi.

Tindakannya, dari intimidasi militerisme terhadap karya dokumenter, termasuk penyiraman air keras pada aktivis HAM, Andrie Yunus, hingga kontra propaganda yang hendak membelokkan kebenaran lewat medium dan laskar buzzer.

Dalam dunia yang semakin mudah terhubung, efektif otoritarianisme baru tidak hanya menekan dari dalam.

Akan tetapi, ia juga beroperasi dalam jejaring lintas batas dengan kekuatan besar kapital dan menjadikan demokrasi semakin rapuh bila tidak ada kesadaran kritis-masif dari publik untuk terus melawannya.

#coverlagu:
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale resmi dirilis perdana pada 12 April 2026 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta.

Hingga Mei 2026, film ini hanya beredar melalui pemutaran komunitas, forum akademik, dan acara diskusi publik, belum tayang di bioskop komersial maupun platform streaming.

#credit foto diunggah dari Youtube PESTA BABI
Pari Kesit dan Animal Farm Trailer #1 (2026)
Rotten Tomatoes Family.

–

SUARA ANAK NEGERI | BIAK–PAPUA, 19 Mei 2026 — Zacharias L. Mailoa, S.T., M.M. resmi dilantik sebagai Pejabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Biak Numfor oleh Bupati Biak Numfor, Markus Oktovianus Mansnembra, S.H., M.M., dalam upacara khidmat yang digelar di Gedung Negara ’01 Biak pada Senin, 18 Mei 2026. Pelantikan tersebut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh adat, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan masyarakat.

Pelantikan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan administratif dan persetujuan dari Gubernur Papua selaku wali administratif dalam kerangka otonomi khusus, guna memastikan kontinuitas kepemimpinan birokrasi selama masa transisi

Dalam keterangannya usai pelantikan, Zacharias Mailoa menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Bupati serta persetujuan dari Gubernur.

“Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memberikan amanah ini, dan atas persetujuan Bapak Gubernur, sehingga hari ini saya resmi dilantik,” ujarnya.

Sebagai pejabat struktural tertinggi di lingkungan pemerintah daerah setelah kepala daerah, Mailoa menegaskan bahwa tugas utamanya adalah mendukung pelaksanaan seluruh program strategis sesuai visi-misi Bupati Biak Numfor. Ia menekankan pentingnya penguatan komunikasi dan koordinasi lintas sektor sebagai fondasi efektivitas birokrasi modern.

“Sesuai tugas pokok dan fungsi Sekda, saya akan membantu Bupati dalam semua program strategis—baik nasional maupun daerah—dengan membangun sinergi bersama OPD, Forkopimda, BUMN/BUMD, swasta, dan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.

Mailoa secara eksplisit menyebut sejumlah program prioritas yang menjadi fokus kerja kolaboratif, antara lain: Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan, dan Sekolah Rakyat. Menurutnya, keberhasilan program-program tersebut tidak hanya bergantung pada alokasi anggaran, tetapi juga pada integrasi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan peran media sebagai mitra kritis.

“Saya berharap dukungan teman-teman wartawan. Mari kita diskusikan dan saling memberi masukan agar program yang direncanakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.

Selain aspek program, Mailoa juga menempatkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai prioritas utama dalam agenda reformasi birokrasi. Ia mengakui bahwa meski telah terjadi peningkatan signifikan dalam tingkat kehadiran dan kinerja ASN, tantangan dalam konsistensi penerapan regulasi masih perlu dituntaskan secara sistematis.

Sebagai langkah operasional, Mailoa menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta para pimpinan OPD untuk memastikan penerapan aturan kehadiran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri. Ia juga menegaskan komitmen terhadap penerapan kerja kantor khusus setiap Jumat bagi pejabat insidental (insolon), serta pelaporan rutin bulanan kepada Gubernur Papua terkait capaian disiplin ASN.

Seusai dilantik, Pj. Sekda berkomitmen untuk mempercepat sinergi kebijakan, memperkuat akuntabilitas birokrasi, dan memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar berpihak pada masyarakat akar rumput—khususnya nelayan, petani, anak-anak, dan kelompok rentan di wilayah Biak, Numfor, dan Supiori.

Di penghujung keterangannya, Pj. Sekda kembali menegaskan komitmennya untuk bekerja maksimal dalam membantu Bupati dan Wakil Bupati mewujudkan tata kelola pemerintahan yang disiplin, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

“Disiplin pegawai menjadi prioritas utama dan ini adalah perintah langsung dari Bapak Bupati yang harus kami jalankan demi pelayanan pemerintahan yang lebih baik,” tutupnya.

Pelantikan Zacharias Mailoa sebagai Pj. Sekda Biak Numfor terjadi dalam konteks penguatan tata kelola pemerintahan di wilayah otonomi khusus Papua, di mana stabilitas birokrasi sementara menjadi penopang utama kelangsungan program pembangunan hingga terselenggaranya proses seleksi definitif. Dalam kerangka itu, peran Pj. Sekda tidak hanya teknokratis, tetapi juga strategis-administratif: menjaga momentum kebijakan sambil mempersiapkan transisi kepemimpinan yang berkelanjutan.

–

SUARA ANAK NEGERI | BIAK NUMFOR, 18 Mei 2026 — Upacara serah terima jabatan (sertijab) di lingkungan Polres Biak Numfor berlangsung di Lapangan Taruna Bhayangkara, Minggu (18/5) pukul 09.00 WIT, dipimpin langsung oleh Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan, S.H., S.I.K., M.H. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Telegram Kapolda Papua Nomor ST/262/V/2026 tanggal 9 Mei 2026 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Baru di Lingkungan Polda Papua, ini merupakan bagian dari siklus regenerasi kepemimpinan dalam tubuh Polri, yang bertujuan memperkuat dinamika organisasi, mencegah stagnasi, serta meningkatkan kinerja operasional secara berkelanjutan.

Dalam amanatnya, Kapolres menegaskan bahwa mutasi jabatan bukanlah hal luar biasa, melainkan bagian integral dari pembinaan karier personel Polri.  

“Mutasi jabatan adalah hal yang lumrah dan wajib kita maknai sebagai amanah yang harus dijawab dengan dedikasi dan profesionalitas yang lebih tinggi,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa proses rotasi ini dirancang untuk menjamin efektivitas manajemen operasional sekaligus menciptakan kepemimpinan yang responsif terhadap kompleksitas keamanan di wilayah Papua. Dalam perspektif organisasi modern, mutasi berfungsi sebagai mekanisme job rotation yang tidak hanya memperluas kapasitas fungsional personel, tetapi juga memperkuat solidaritas institusional dan adaptasi terhadap karakteristik lokal.

Kepada pejabat lama, Kapolres menyampaikan penghargaan setinggi–tingginya atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama masa tugas. Ia khusus mengapresiasi berbagai capaian dalam menjaga kamtibmas di wilayah hukum Polres Biak Numfor, yang telah memberikan dampak positif nyata bagi stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat.

Sementara itu, kepada para pejabat baru, Kapolres menyampaikan selamat datang dan selamat bertugas, sekaligus mengingatkan bahwa kepercayaan pimpinan Polri merupakan kehormatan sekaligus tantangan strategis.  

“Segera beradaptasi dengan lingkungan tugas yang baru, kenali karakteristik wilayah, dan bangun komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder serta elemen masyarakat,” pesannya.

Kapolres menekankan tiga prinsip utama dalam pelaksanaan tugas: profesional, proporsional, dan humanis—sesuai semangat Polri PRESISI (Prediktif, Respon Cepat, dan Akuntabel). Ia menegaskan bahwa pelayanan publik harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar fungsi administratif, melainkan wujud nyata dari peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Lebih lanjut, ia menyerukan penguatan solidaritas internal dan kepemimpinan yang inklusif.

“Jadilah pemimpin yang mampu mengayomi dan memberikan kenyamanan bagi anggota,” tegasnya.

Kepada seluruh personel, Kapolres meminta dukungan penuh terhadap pejabat baru, sebagaimana yang diberikan kepada pejabat lama.

“Mari kita bekerja dengan hati, profesional, dan ikhlas untuk mewujudkan Polri yang PRESISI,” ajaknya.

Adapun pejabat yang mengalami rotasi dalam sertijab kali ini meliputi:

1. Kompol Jubelina Walli, S.H. – Waka Polres Biak Numfor (sebelumnya Kasubbidsunluh Kumbidkum Polda Papua);

2. AKP Irene Aronggear, S.H. – Kasat Narkoba Polres Biak Numfor (sebelumnya Ps. Kanit Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Papua);

3. Iptu Ruskan Umagapi, S.H. – Kasat Resnarkoba Polres Biak Numfor (sebelumnya menjabat di Polres Waropen);

4. AKP Iwan Urbinas – Kabag Log Polres Biak Numfor (sebelumnya Kasat Polairud Polres Supiori);

5. Iptu Yan Amos Wambraw, S.Sos. – Kanit Binmas Polsek Biak Kota (sebelumnya Kapolsek Numfor Barat);

6. Iptu Thomas Matius Bonay – Kapolsek Numfor Barat (sebelumnya Kasi Propam Polres Biak Numfor);

7. AKP Alfajri – tetap menjabat sebagai Kasi Propam Polres Biak Numfor;

8. Iptu Ridwan Nanang – tetap menjabat sebagai Kapolsek Biak Utara;

9. AKP Marvi Oksiriani Cakti, S.Tr.K., S.I.K. – Kanit Sijemennopsrek Subditkamsel Ditlantas Polda Papua (dalam rangka pendampingan teknis);

10. Iptu Yunia Setionigrum, S.Tr., S.I.K. – tetap menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Biak Numfor.

Upacara ditutup dengan doa agar Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan dalam pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara.

Dalam konteks Otonomi Khusus Papua, proses regenerasi kepemimpinan di institusi keamanan seperti Polri memiliki makna strategis: bukan hanya soal efisiensi organisasi, tetapi juga penentu kualitas hubungan antara negara dan masyarakat lokal. Ketika mutasi dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan orientasi pelayanan, maka institusi kepolisian  menjadi jembatan kepercayaan, bukan tembok birokrasi yang memisahkan.

–

Hari Pendidikan Versi Anak Sekolah
Dialog Reporter dan Siswa

Reporter:
Menurut kamu, sekolah itu penting enggak?

Siswa:
Penting, soalnya kalau nggak sekolah aku nggak tahu kapan harus libur.

Reporter:
Apa itu Hari Pendidikan Nasional?

Siswa:
Kayaknya hari di mana guru ingat kalau muridnya banyak.

Reporter:
Kenapa kita harus sekolah?

Siswa:
Biar nggak dimarahin orang tua, itu dulu yang utama.

Reporter:
Pelajaran favorit kamu apa?

Siswa:
Jam kosong.

Reporter:
Pelajaran paling susah?

Siswa:
Matematika, soalnya dia nggak pernah tanya kabar dulu, langsung soal.

Reporter:
Cita-cita kamu apa?

Siswa:
Pengennya jadi orang sukses biar nggak ditanya lagi, “PR udah belum?”

Reporter:
Menurut kamu, guru itu seperti apa?

Siswa:
Baik, tapi kalau ulangan berubah jadi bos terakhir.

Reporter:
Apa yang kamu pelajari di sekolah selain pelajaran?

Siswa:
Belajar nahan lapar sebelum istirahat.

Reporter:
Kalau jadi Menteri Pendidikan, kamu mau ngapain?

Siswa:
Tambah hari libur, biar pendidikan mental terjaga.

Reporter:
Apa arti pintar menurutmu?

Siswa:
Bisa jawab soal, walaupun nggak ngerti kenapa jawabannya itu.

Reporter:
Menurut kamu, sekolah itu menyenangkan nggak?

Siswa:
Menyenangkan kalau pulang.

Reporter:
Pesan buat orang-orang yang lagi sekolah?

Siswa:
Semangat ya, sebentar lagi juga lulus… terus kangen sekolah.

Reporter:
Aduh, kamu ini bikin saya ketawa terus. Lucu sekali jawabannya!

—000—

Analisis oleh Paulus Laratmase)*

–

Mari simak dialog di atas dengan sedikit analisis yang saya jabarkan sebagai pengingat bagi para pendidik:

Seorang anak menjawab pertanyaan reporter dengan polos, lucu, tetapi menghantam kesadaran orang dewasa lebih keras daripada pidato para pejabat pendidikan.

“Kenapa sekolah itu penting?”

Anak itu menjawab,
“Penting, soalnya kalau nggak sekolah aku nggak tahu kapan harus libur.”

Semua tertawa. Tetapi sesungguhnya, jawaban itu menyimpan luka kecil yang sering tidak kita dengar. Bagi banyak anak, sekolah bukan lagi ruang yang selalu dirindukan, melainkan rutinitas yang dijalani sambil menunggu bel pulang berbunyi. Mereka datang dengan tas besar, mata mengantuk, dan pikiran yang belum selesai bermain di rumah. Mereka duduk rapi di bangku kayu sambil belajar menjadi dewasa terlalu cepat.

Lalu reporter bertanya lagi,
“Pelajaran favorit kamu apa?”

“Jam kosong.”

Jawaban itu kembali mengundang tawa. Namun di balik kelucuan itu, ada ironi yang pahit. Anak-anak mulai mencintai kekosongan lebih daripada pelajaran. Mereka merasa lebih bebas ketika guru tidak masuk. Mereka merasa lebih hidup ketika tekanan berhenti sejenak. Dunia pendidikan perlahan berubah menjadi ruang yang terlalu sibuk mengejar angka, tetapi lupa memelihara jiwa.

Kita sering bertanya mengapa anak-anak sekarang sulit fokus belajar. Padahal mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah sekolah sudah menjadi tempat yang membuat mereka merasa didengar?

Sebab anak kecil itu berkata lagi,
“Matematika paling susah, soalnya dia nggak pernah tanya kabar dulu, langsung soal.”

Kalimat sederhana itu seperti tamparan halus bagi sistem pendidikan kita. Pendidikan terlalu sering datang sebagai perintah, bukan percakapan. Guru masuk kelas membawa target kurikulum, membawa lembar evaluasi, membawa angka-angka ketuntasan, tetapi kadang lupa membawa empati. Padahal sebelum anak mampu memahami rumus, mereka terlebih dahulu ingin dipahami sebagai manusia.

Anak-anak bukan mesin penghafal.

Mereka punya rasa takut, rasa malu, rasa lapar, dan rasa lelah.

Ketika ditanya apa yang dipelajari di sekolah selain pelajaran, anak itu menjawab,
“Belajar nahan lapar sebelum istirahat.”

Jawaban itu terdengar jenaka, tetapi bagi sebagian anak Indonesia, itu adalah kenyataan. Ada yang datang ke sekolah tanpa sarapan. Ada yang menahan kantuk karena semalaman membantu orang tua. Ada yang duduk di kelas sambil memikirkan uang SPP yang belum dibayar. Pendidikan bagi mereka bukan sekadar mengejar cita-cita, tetapi perjuangan bertahan hidup.

Hari Pendidikan Nasional sering dirayakan dengan upacara, baliho besar, dan pidato penuh slogan. Namun suara anak-anak jarang benar-benar didengarkan. Kita sibuk membicarakan pendidikan dari meja seminar, sementara anak-anak memaknainya dengan cara yang sangat sederhana.

“Menyenangkan kalau pulang.”

Betapa jujurnya kalimat itu.

Anak-anak tidak pandai berbohong tentang perasaan mereka. Mereka tidak tahu cara menyembunyikan kecewa dengan bahasa akademik. Mereka bicara apa adanya. Dan justru karena itulah, suara mereka penting.

Sistem pendidikan kita terlalu lama mengukur kecerdasan hanya dari kemampuan menjawab soal. Padahal ketika reporter bertanya, “Apa arti pintar menurutmu?”, anak itu menjawab:

“Bisa jawab soal, walaupun nggak ngerti kenapa jawabannya itu.”

Kalimat itu terdengar lucu, tetapi sesungguhnya menggambarkan tragedi pendidikan modern: anak-anak dipaksa menghafal tanpa memahami, menjawab tanpa mengalami, dan lulus tanpa benar-benar mengerti kehidupan.

Sekolah akhirnya menjadi tempat mengejar nilai, bukan makna.

Padahal pendidikan sejatinya bukan sekadar membuat anak pintar berhitung, tetapi membuat mereka mampu menghargai manusia lain. Pendidikan bukan hanya tentang rangking, melainkan tentang membentuk hati yang tidak mudah merendahkan sesama.

Lucunya lagi, ketika ditanya apa yang akan dilakukan jika menjadi Menteri Pendidikan, anak itu menjawab:

“Tambah hari libur, biar pendidikan mental terjaga.”

Semua tertawa lagi.

Tetapi mungkin anak kecil itu sedang mengatakan sesuatu yang gagal dipahami orang dewasa: bahwa mental anak-anak juga lelah. Mereka hidup di zaman penuh tekanan. Mereka dibandingkan dengan teman sekelas, dibebani target nilai, dipaksa cepat sukses, bahkan sejak kecil sudah ditanya cita-cita seolah hidup adalah perlombaan tanpa jeda.

Kita lupa bahwa anak-anak juga butuh ruang bernapas.

Hari Pendidikan seharusnya bukan hanya perayaan tentang sekolah, tetapi juga hari untuk bertanya: apakah anak-anak masih bahagia belajar?

Karena pendidikan yang hebat bukan pendidikan yang menghasilkan murid paling takut, melainkan murid paling berani bertanya. Bukan sekolah yang paling sunyi, tetapi sekolah yang paling hidup oleh rasa ingin tahu.

Dan mungkin, justru dari jawaban-jawaban polos anak-anak itu kita belajar sesuatu yang penting: pendidikan tidak boleh kehilangan kemanusiaannya.

Sebab sekolah tanpa tawa hanya akan melahirkan generasi yang pandai menyembunyikan lelah. Sekolah tanpa kasih sayang hanya akan mencetak manusia yang tahu rumus, tetapi lupa cara memahami air mata.

Mungkin benar anak itu berkata sambil bercanda,
“Semangat ya, sebentar lagi juga lulus… terus kangen sekolah.”

Karena pada akhirnya, sekolah bukan hanya tentang pelajaran yang tertulis di papan tulis. Sekolah adalah kenangan tentang suara teman-teman, tentang guru yang pernah percaya pada kita, tentang rasa takut saat ulangan, tentang bekal makan siang, tentang hujan di halaman sekolah, dan tentang masa kecil yang perlahan hilang.

Hari Pendidikan Nasional seharusnya mengingatkan kita bahwa anak-anak tidak membutuhkan sekolah yang sempurna.

Mereka hanya membutuhkan sekolah yang membuat mereka merasa menjadi manusia.

—

*(Paulus Laratmase adalah Direktur Eksekutif LSM Santa Lusia, Pendidik.

–

SUARA ANAK NEGERI| SUPIORI, 12 Mei 2026 Kabupaten Supiori secara resmi melaksanakan kegiatan Kick Off Meeting Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Supiori Tahun 2026–2045 pada Selasa, 12 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah yang lebih terencana, berkelanjutan, serta memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup di masa mendatang.

Kegiatan konsultasi publik ini dihadiri oleh Bupati Supiori ,Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si. bersama jajaran pemerintah daerah, perangkat daerah teknis, tokoh masyarakat, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam proses penyusunan dokumen strategis daerah tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Supiori menegaskan bahwa penyusunan KLHS RTRW bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Bupati juga mengharapkan agar seluruh perangkat daerah dan para pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusi pemikiran, masukan, serta data-data yang valid dan konstruktif demi menghasilkan dokumen perencanaan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Supiori ke depan.

“Penyusunan KLHS dan revisi RTRW ini membutuhkan dukungan semua pihak. Karena itu kami berharap seluruh stakeholder dapat terlibat aktif memberikan saran, gagasan, dan data yang akurat agar pembangunan Supiori dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan,” ujar Bupati Supiori dalam sambutannya.

Menurutnya, partisipasi aktif seluruh elemen menjadi kunci utama keberhasilan penyusunan dokumen strategis tersebut. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan lintas sektor dan keterlibatan masyarakat dalam memberikan pandangan terhadap arah pembangunan wilayah Kabupaten Supiori.

Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh peserta konsultasi publik untuk bersama-sama memikirkan masa depan Supiori dengan semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama. Penyusunan RTRW yang baik diharapkan mampu menciptakan tata ruang wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, perlindungan kawasan lingkungan, serta peningkatan daya saing daerah.

Selain itu, KLHS juga menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan dampak sosial masyarakat. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan semata, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi dan keberlangsungan generasi mendatang.

Di akhir sambutannya, Bupati Supiori mengajak seluruh peserta untuk memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa agar seluruh proses penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Supiori Tahun 2026–2045 dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan daerah.

Kegiatan Kick Off Meeting ini menjadi momentum awal yang strategis dalam menyusun arah pembangunan Kabupaten Supiori untuk dua dekade ke depan. Pemerintah daerah berharap hasil dari penyusunan KLHS dan revisi RTRW nantinya mampu menjadi fondasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Supiori.

–

SUARA ANAK NEGERI | BIAK -PAPUA, -Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua, dipimpin oleh Ketua Frits B. Ramandey, S.Sos., M.H., melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor pada Selasa (12/5/2026). Dalam pertemuan di ruang transit Gedung DPRK, rombongan diterima langsung oleh Ketua DPRK Biak Numfor, Daniel Rumanasen, untuk membahas isu-isu krusial terkait hak atas tanah ulayat, konflik agraria, dan perlindungan hak masyarakat adat di wilayah kabupaten tersebut.

Kunjungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pemantauan dan mediasi Komnas HAM sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang secara eksplisit mengakui eksistensi komunitas hukum adat serta haknya atas tanah ulayat. Tim Komnas HAM menyampaikan temuan awal terkait sejumlah rencana alih fungsi lahan yang berpotensi mengabaikan mekanisme pelepasan hak menurut hukum adat dan tidak memenuhi prinsip persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC).

“Kami menemukan indikasi bahwa proses pengalihan lahan belum melibatkan otoritas adat yang sah. Ini bukan hanya persoalan administratif, tetapi potensi pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya—yang merupakan bagian utuh dari HAM,” tegas Ramandey.

Dalam responsnya, Ketua DPRK Biak Numfor, Daniel Rumanasen, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif koordinasi tersebut. Ia menegaskan bahwa DPRK, sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat kabupaten, memiliki kewajiban konstitusional untuk menjadi penjaga aspirasi publik dan pengawas kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam isu pertanahan yang bersifat sensitif dan multidimensi.

“Tanah bagi masyarakat adat Biak bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup yang menyatu dengan identitas budaya dan sistem kepercayaan. DPRK akan mendorong pendekatan penyelesaian yang restoratif, berkeadilan, dan selaras dengan hukum adat,” ujarnya.

Pertemuan juga menyoroti urgensi kolaborasi institusional lintas sektor—melibatkan legislatif, eksekutif, Badan Pertanahan Nasional (BPN), tokoh adat, dan lembaga HAM—dalam merancang mekanisme penyelesaian sengketa agraria yang holistik dan berkelanjutan. Kedua pihak sepakat untuk membangun forum koordinasi berkala guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan proses penyelesaian.

Langkah sinergis ini diharapkan menjadi titik awal transformasi tata kelola agraria di Biak Numfor menuju sistem yang berbasis HAM, menghormati hukum adat, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dan investasi strategis dapat berjalan sejalan dengan perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat—bukan menggerusnya.

Paulus Lartmase| Penulis

–

BIAK – SUARA ANAK NEGERI.COM| Suasana hangat penuh kekeluargaan menyelimuti ruang VIP Bandara Bandara Frans Kaisiepo, Selasa (12/5/2026), saat Uskup Keuskupan Keuskupan Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA, untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Kabupaten Biak Numfor sejak ditahbiskan sebagai uskup pada 14 Mei 2025.

Kedatangan gembala umat Katolik Papua itu disambut penuh penghormatan oleh unsur pemerintah daerah, tokoh gereja, aparat keamanan, serta umat Katolik dari berbagai paroki di Biak.

Staf Ahli Bupati Biak Numfor, Fransisco Olla bersama Wakil Ketua DPRK Biak Numfor, Noak Krey, menyambut langsung kedatangan Mgr. Bernardus dengan pengalungan bunga sebagai simbol sukacita dan penghormatan.

Turut hadir dalam penyambutan tersebut Pastor Paroki Santa Maria Biak, Sebastianus Ture Liwu, Pastor Paroki Kerahiman Ilahi Biak, Agustinus Tri Winarno, Ketua YPPK Biak Numfor, Bernardus Beda Kedang, para suster dari berbagai kongregasi, pengurus Dewan Paroki Santa Maria dan Paroki Kerahiman Ilahi, serta umat Katolik yang tampak antusias memenuhi area penyambutan.

Kehadiran TNI-Polri Warnai Nuansa Persaudaraan

Momentum kedatangan Uskup Timika itu juga mendapat perhatian dari unsur keamanan. Tampak hadir Dankompi Brimob Biak, AKP Stefen Sabon, yang turut memberikan penghormatan kepada Mgr. Bernardus.

Kehadiran unsur TNI-Polri bersama pemerintah daerah dan masyarakat memperlihatkan kuatnya nilai persaudaraan lintas institusi di Kabupaten Biak Numfor. Penyambutan itu tidak hanya menjadi seremoni keagamaan, tetapi juga simbol harmonisasi sosial di Tanah Papua.

Pemerintah Tegaskan Komitmen dan Sinergi

Dalam keterangannya kepada awak media, Fransisco Olla menjelaskan bahwa ketidakhadiran Bupati, Wakil Bupati, maupun Sekretaris Daerah Biak Numfor disebabkan agenda pemerintahan yang tidak dapat ditinggalkan.

Namun demikian, kata dia, komunikasi antara pemerintah daerah dan pihak keuskupan tetap berjalan intensif, termasuk agenda jamuan makan malam bersama Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA.

“Bagi kami tidak ada masalah dan itu merupakan hal yang sangat biasa. Tetapi secara intens kami telah berkomunikasi dengan Wakil Bupati. Bahkan bapak Wakil Bupati juga sempat berkomunikasi untuk meminta makan malam nanti malam bersama dengan Bapak Uskup,” ujar Fransisco Olla.

Ia juga menegaskan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah daerah dan Gereja Katolik di Biak Numfor melalui Paroki Kerahiman Ilahi dan Paroki Santa Maria.

“Selaku perwakilan pemerintah daerah dan juga Paroki Kerahiman Ilahi dan Santa Maria ini bisa bersinergi, bisa berkolaborasi terkait dengan komunikasi-komunikasi dan koordinasi-koordinasi yang membangun dengan pemerintah daerah,” katanya.

Kesan Pertama Sang Uskup: “Biak Itu Luar Biasa”

Sementara itu, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan pemerintah daerah, para pastor, suster, umat Katolik, serta seluruh masyarakat Biak Numfor.

“Pertama-tama terima kasih karena perwakilan dari pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor oleh Staf Ahli Bupati dan Wakil Ketua DPRK Biak Numfor telah menerima kami di sini dengan baik. Terima kasih banyak,” ujar Uskup Bernardus.

Uskup asal Papua itu mengaku selama ini hanya mengenal Biak sebagai tempat transit penerbangan. Karena itu, kedatangannya kali ini menjadi pengalaman pertama yang sangat berkesan.

“Kesan pertama karena saya baru pertama juga ke sini. Baru pertama kali injak kaki di sini. Selama ini hanya lewat-lewat saja, lewat bandara saja dengan pesawat transit,” tuturnya sambil tersenyum.

Meski baru pertama kali berada di Pulau Biak, kesan mendalam langsung dirasakan oleh Mgr. Bernardus. Dengan penuh antusias ia menyebut Biak sebagai daerah yang luar biasa dan memiliki sejarah besar bagi perjalanan Tanah Papua.

“Luar biasa. Ya, luar biasa karena Biak ini menghasilkan banyak tokoh-tokoh pejuang untuk tanah Papua,” ungkapnya.

Momentum Persaudaraan dan Harapan Baru

Mgr. Bernardus berharap selama berada di Biak dirinya dapat melihat lebih dekat jejak sejarah perjuangan masyarakat Biak yang selama ini dikenal memiliki kontribusi penting bagi Papua.

Kehadiran Uskup Timika di Negeri Biak menjadi momentum mempererat relasi antara Gereja Katolik, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil. Sambutan hangat di Bandara Frans Kaisiepo bukan sekadar seremoni penyambutan, melainkan gambaran hidupnya nilai persaudaraan, penghormatan, dan kolaborasi di tengah masyarakat Biak Numfor.

–

SUARA ANAK NEGERI | SUPORI, 11 Mei 2026 — Lalita, S.H., M.H., selaku Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Papua dan Anggota Komite II DPD RI yang membidangi urusan pangan, pertanian, dan kesejahteraan rakyat, menyalurkan bantuan beras premium dari Perum Bulog kepada tiga kampung di Kabupaten Supiori. Bantuan diterima langsung oleh Kepala Kampung Sorendiweri, Wafor, dan Waryesi pada Senin (9/5/2026).

Penyaluran ini merupakan wujud konkret pelaksanaan fungsi DPD RI dalam menyerap aspirasi daerah, mengawasi kebijakan pangan nasional, dan memperkuat ketahanan pangan di wilayah 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Beras premium—yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), dipastikan higienis, dan didistribusikan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)—disalurkan sebagai respons atas kondisi geografis kepulauan yang menyebabkan kerentanan pasokan, fluktuasi harga, dan ketergantungan logistik pada jalur laut.

“Sebagai wakil daerah di DPD RI, saya berkewajiban memastikan kebijakan pangan nasional menyentuh masyarakat di wilayah 3TP. Penyaluran ini bukan hanya distribusi barang, melainkan afirmasi atas hak konstitusional warga negara atas pangan layak dan terjangkau,” ujar Senator Lalita usai penyerahan di Kampung Sorendiweri.

Ia menegaskan distribusi dilakukan langsung dari gudang Bulog tanpa perantara, sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres No. 66 Tahun 2021 tentang Cadangan Pangan Pemerintah, guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran.

Kepala Kampung Wafor, Yohanes Mansnembra, menyampaikan apresiasi mendalam. Menurutnya, bantuan ini menjadi penyangga kritis saat musim ombak tinggi yang menghambat distribusi logistik dari Biak maupun Jayapura.

“Harga beras di pasaran lokal kerap melonjak hingga dua kali lipat saat cuaca buruk. Kehadiran beras premium Bulog dengan harga stabil menjadi penyangga ketahanan pangan keluarga kami,” ungkapnya.

Senada, Paulus Simbiak, Kepala Kampung Waryesi, berharap intervensi serupa dikombinasikan dengan penguatan produksi lokal: penyediaan benih unggul, pelatihan pengolahan sagu dan umbi, serta pendampingan pengembangan lumbung pangan komunitas.

Menanggapi aspirasi tersebut, Senator Lalita menegaskan komitmennya mendorong kebijakan pangan berkelanjutan melalui fungsi legislasi dan penganggaran di DPD RI. Ia mengajak pemerintah daerah memanfaatkan dana otonomi khusus untuk membangun infrastruktur logistik pangan di tingkat kampung.

“Ketahanan pangan adalah hak dasar setiap warga negara. Di wilayah seperti Supiori, keempat pilar—ketersediaan, akses, stabilitas, dan pemanfaatan—harus dibangun secara holistik. Negara hadir tidak hanya mengirim bantuan, tetapi memastikan kemandirian pangan masyarakat,” pungkas Anggota Komite II DPD RI tersebut.

–

SUARA ANAK NEGERI | BIAK NUMFOR, 10 Mei 2026 — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua melakukan pemantauan lapangan terhadap rencana pembangunan Batalyon (Yonif 858/TP) di kawasan Bimpewer, Kampung Makmakerbo, Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor, menyusul sejumlah pengaduan masyarakat adat yang masuk melalui Sistem Pengaduan HAM (SPH).

“Ada beberapa pengaduan yang telah kami terima, termasuk soal konflik lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Batalyon. Kasus ini telah termonitor secara nasional melalui SPH, sehingga menjadi kewajiban kami untuk menindaklanjutinya dalam kerangka kewenangan pemantauan,” ujar Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits B. Ramandey, S.Sos., M.H., dalam wawancara dengan awak media, Minggu (10/5/2026).

Ramandey menjelaskan bahwa kehadiran timnya di Biak bertujuan memastikan empat hal krusial:

1. Tidak terjadinya pengambilalihan lahan secara paksa yang berpotensi menghilangkan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat;

2. Pencegahan eskalasi konflik, baik antara negara dan masyarakat maupun antar-kelompok masyarakat sendiri;

3. Keabsahan proses pelepasan hak ulayat, yang harus dilakukan oleh pihak yang benar-benar berhak menurut hukum adat;

4. Transparansi tujuan dan manfaat kehadiran Batalyon, termasuk sosialisasi yang memadai kepada publik.

“Orang Papua memiliki memoria passionis—ingatan kolektif terhadap kekerasan masa lalu yang dilakukan oleh aparat negara. Kehadiran tentara jangan sampai memicu trauma baru,” tegasnya.

Tim Komnas HAM juga akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan:

– Apakah rencana pembangunan tersebut melibatkan alih fungsi hutan atau lahan lindung,

– Apakah alih fungsi itu berpotensi merusak lingkungan, mengingat hak atas lingkungan hidup yang baik dan bersih merupakan bagian dari HAM,

– Dan apakah seluruh proses telah dilakukan secara prosedural sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kami juga akan bertemu dengan Korem, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta tokoh adat untuk memastikan semua lembaga negara menjalankan kewajibannya secara imparsial,” tambahnya.

Ramandey mengingatkan bahwa Biak bukan wilayah baru bagi konflik antara negara dan masyarakat adat. Kasus serupa pernah terjadi di Lanud Manuhua (AURI) dan pangkalan Angkatan Laut, yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas.

“Jangan sampai kehadiran fasilitas negara justru menimbulkan masalah baru. Negara harus malu jika terus mengulangi kesalahan yang sama,” ujarnya tajam.

Ia juga mengungkapkan bahwa Komnas HAM telah mengeluarkan surat permintaan penghentian sementara terhadap rencana penggusuran paksa di kawasan Manuhua, menyusul laporan langsung dari masyarakat.

“Mereka sudah menghentikan pengukuran. Tapi kami tetap akan meninjau lokasi untuk memastikan tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi,” katanya.

Dewan Adat: Proses Pengalihan Lahan Cacat Prosedur dan Langgar Hukum Adat

Dalam kesempatan yang sama, Ketua I Dewan Adat Kainkain Karkara Byak Supri Manggun, Demianus Wakman, S.H., M.H., menegaskan penolakan lembaganya terhadap keabsahan proses pengalihan lahan di Bimpewer untuk kepentingan pembangunan Batalyon 858/TP.

“Hingga hari ini, Dewan Adat tetap menolak proses pengalihan tanah di Bimpewer karena telah terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap prosedur hukum, baik nasional maupun adat,” tegas Wakman.

Menurutnya, setidaknya empat pelanggaran mendasar telah terjadi dalam proses tersebut:  

1. Tidak pernah dilakukan musyawarah adat dengan seluruh masyarakat pemilik tanah ulayat;

2. Tidak ada pemberitahuan atau rekomendasi dari Pemerintah, Marga, Daerah Adat (PMDA) sebagai otoritas adat setempat;

3. Tidak dibentuk panitia pengadaan tanah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan;

4. Terjadi pelanggaran terhadap status kawasan hutan, karena lokasi tersebut merupakan kawasan hutan produksi terbatas yang berdampingan dengan hutan limbung—wilayah lindung yang secara adat tidak boleh dialihfungsikan.

“Proses ini tidak hanya cacat administratif, tapi juga melanggar prinsip kedaulatan masyarakat hukum adat atas wilayahnya,” ujarnya.

Wakman juga mengungkapkan bahwa pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan adat maupun hukum justru turut memberikan legitimasi terhadap pengalihan lahan tersebut—sebuah praktik yang dinilai memperparah ketidakabsahan proses.

Lebih lanjut, Wakman menyatakan bahwa proses peradilan adat yang sempat digelar untuk menyelesaikan sengketa ini dinyatakan gagal.

“Peradilan adat tidak berjalan sesuai mekanisme yang seharusnya karena adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu. Bahkan, pada akhirnya, pihak-pihak tersebut sendiri mengakui adanya temuan yang seharusnya tidak terjadi,” katanya.

Sejak 6 Oktober 2025, Dewan Adat telah melakukan serangkaian upaya advokasi, termasuk pengiriman surat resmi kepada berbagai pihak:

– Kodim 1708 Biak

– Panglima TNI di Jakarta,

– Komnas HAM,

– Majelis Rakyat Papua (MRP),

– DPR RI,

– Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3KP).

– SINODE GKI di Tanah Papua

“Dokumen ini sudah kami sebarkan ke berbagai lembaga strategis. Hari ini, kami serahkan secara resmi ke Komnas HAM agar menjadi referensi objektif tentang posisi kasus ini,” tambahnya.

Wakman menegaskan bahwa kasus Bimpewer bukan insiden tunggal. Dalam laporan komprehensif yang telah diserahkan, Dewan Adat mencatat bahwa dari 150 batalyon yang didirikan di seluruh Indonesia, sejumlah di antaranya—termasuk yang di Biak—melanggar aturan prosedural, lingkungan, dan hak ulayat.

“Kami berharap laporan ini menjadi dasar bagi langkah-langkah hukum dan kebijakan selanjutnya untuk melindungi status tanah adat di Bimpewer,” pungkasnya.

–

SUARA ANAK NEGERI | BIAK NUMFOR, – Antrian panjang kendaraan diesel—terutama truk angkutan barang dan mobil box—kembali terlihat di SPBU 02 Jalan Dolog, Biak, sejak pagi hingga malam hari. Para pengemudi mengeluhkan kelangkaan solar subsidi, meskipun pihak Pertamina Patra Niaga menyatakan bahwa kuota BBM bersubsidi di wilayah Papua secara year-to-date masih berada di bawah alokasi nasional, bahkan surplus 3–4%.

Namun, fakta di lapangan bercerita lain.

“Kuota solar subsidi di SPBU Dolog hanya 5.000 kiloliter per hari, sementara kebutuhan riil jauh melampaui itu. Kami mengantri berjam-jam, kadang pulang dengan tangki kosong,” ujar Lamek Rumkabu, perwakilan sopir truk yang ditemui saat mengantri.

Ia menyoroti ketimpangan distribusi: SPBU di kampung Samber mendapat alokasi 8.000 KL/hari, padahal tidak ada nelayan lokal di sana yang menggunakan kapal besar berbahan bakar solar. “Mayoritas nelayan pakai perahu kecil dengan bensin atau Pertalite. Sementara kami—sopir truk, angkutan antar-kampung, pemilik genset—justru kesulitan dapat solar subsidi,” tambahnya.

Pertamina: Kuota Masih Cukup, Tapi Disparitas Harga Picu Penyalahgunaan

Dalam jumpa pers terpisah, Adri Angga Aditya, Area Manager Retail Mapua Pertamina Patraniaga, mengakui adanya antrian panjang di sejumlah SPBU di Biak, termasuk fenomena “ular tangga” yang ia saksikan sendiri.

“Secara year-to-date, penyaluran BBM subsidi di Papua masih di bawah kuota nasional, sekitar 3–4%. Artinya, secara agregat, BBM subsidi masih cukup,” ujarnya.

Namun, ia menjelaskan bahwa antrian bukan disebabkan kekurangan pasokan, melainkan disparitas harga antara solar subsidi dan diesel non-subsidi (deck slide). Sejak kenaikan harga deck slide menjadi Rp 26.600 per liter pada 4 Mei 2026—naik sekitar Rp2.000 dari sebelumnya—permintaan terhadap solar subsidi melonjak drastis, termasuk dari pengguna tidak layak, seperti kendaraan komersial besar dan pelaku usaha yang seharusnya menggunakan BBM non-subsidi.

“Ini fenomena umum di banyak daerah. Disparitas harga yang lebar mendorong penyalahgunaan,” kata Adri.

Subsidi Harus Tepat Sasaran, Bukan Sekadar Tersalurkan

Adri menegaskan bahwa Pertamina hanya berperan sebagai operator yang menyalurkan BBM sesuai regulasi pemerintah. Sementara pengawasan penggunaan subsidi agar tepat sasaran menjadi kewenangan PEMDA (Pengawas Migas Daerah) dan aparat penegak hukum.

“Kami mendukung penuh jika PEMDA atau Pemda menggelar sidak lintas sektoral. Tujuannya satu: memastikan subsidi tidak dinikmati oleh oknum yang tidak berhak,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kuota BBM subsidi ditetapkan oleh BPH Migas berdasarkan data jumlah kendaraan, nelayan, dan kebutuhan riil di tiap wilayah. Jika terjadi penyedotan kuota oleh pengguna dari luar wilayah, maka wajar jika masyarakat lokal mengalami kelangkaan.

“Kalau supir truk dari luar Biak mengisi solar subsidi di sini, otomatis kuota Biak cepat habis. Itu yang perlu diawasi,” tambahnya.

Seruan kepada Pemerintah Daerah: Usulkan Kebutuhan Riil ke BPH Migas

Adri menyerukan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor dan Supiori segera mengusulkan revisi kebutuhan BBM subsidi—termasuk solar, Pertalite, dan minyak tanah—kepada BPH Migas, berdasarkan data aktual di lapangan.

“Sejauh ini, apakah Pemda sudah mengusulkan penyesuaian kuota? Kami tidak tahu. Tapi itu langkah penting agar alokasi mencerminkan realitas,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pendirian SPBU baru di wilayah seperti Supiori bergantung pada studi kelayakan ekonomi, mengingat permintaan yang relatif kecil. Namun, Pertamina tetap menyediakan SPBU non-reguler dan unit mobile untuk menjangkau daerah terpencil.

Kesenjangan Antara Kebijakan dan Implementasi

Bagi Lamek dan ratusan sopir lainnya, klaim “kuota cukup” terasa jauh dari kenyataan. Bagi mereka, subsidi solar bukan soal angka di atas kertas, tapi soal kelangsungan usaha dan mata pencaharian.

“Kami tidak butuh data statistik. Kami butuh solar di tangki kami setiap hari,” pungkasnya

–

SUARA ANAK NEGERI | BIAK NUMFOR, -Di tengah gencarnya sosialisasi sistem pembayaran digital berbasis QRIS di Pasar Darfur Biak, muncul pertanyaan kritis dari kalangan pengamat kebijakan daerah: mengapa pemerintah lebih mudah memaksa pedagang kecil beradaptasi dengan teknologi, tetapi terkesan abai terhadap potensi penghindaran pajak oleh usaha besar?

Dalam wawancara eksklusif, seorang sumber yang memahami dinamika fiskal daerah mengungkapkan kecurigaan bahwa Hotel Swiss-Belhotel Biak dan Hadi Supermarket—dua entitas ekonomi strategis di pusat Kota Biak—diduga sengaja tidak menggunakan alamat operasional utama mereka sebagai dasar penetapan objek pajak daerah.

“Mereka beroperasi di lokasi premium dengan aktivitas ekonomi tinggi, tapi alamat perpajakannya didaftarkan di tempat yang tarifnya lebih rendah. Ini modus lama, tapi masih efektif karena lemahnya audit lapangan,” ujar sumber tersebut.

Akibatnya, nilai pajak hotel, restoran, hiburan, dan retribusi usaha jasa lainnya (RUJL) yang dibayarkan ke kas daerah diduga jauh di bawah potensi riil, sementara pedagang kecil di pasar tradisional justru dipaksa beralih ke sistem QRIS—yang notabene memudahkan pemantauan transaksi dan optimalisasi pendapatan.

“Baiknya Pemerintah Biak Numfor agar terlebih dahulu mengurusi pedagang raksasa yang telah sekian lama mengeruk keuntungan besar dari dugaan manipulasi objek pajak tersebut, daripada mengurusi pedagang kecil yang hanya mencukupi kehidupan harian mereka” tambahnya

QRIS: Alat Transparansi atau Beban bagi UMKM?

Sistem QRIS memang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan memperluas basis data transaksi guna mendukung penarikan pajak yang lebih akurat. Namun, narasumber mempertanyakan keadilan implementasinya.

“Kalau tujuannya benar-benar menaikkan PAD, kenapa tidak mulai dari yang paling mudah dikontrol dan paling besar potensinya? Mama-mama pasar tidak punya akuntan, tidak punya tim legal, tapi mereka yang dipaksa transparan. Sementara usaha besar bisa ‘bermain’ dengan alamat dan struktur usaha,” tegasnya.

Ia mencontohkan bahwa Hotel Swiss-Belhotel, sebagai satu-satunya hotel berbintang di Biak dan sering menjadi lokasi kegiatan pemerintah, seharusnya menjadi penyumbang utama PAD dari sektor pariwisata. Begitu pula Hadi Supermarket, yang merupakan salah satu pusat ritel modern terbesar di wilayah ini.

Namun, jika keduanya tidak menjadikan lokasi fisik operasional sebagai dasar objek pajak, maka sistem perpajakan daerah berpotensi kehilangan ratusan juta rupiah setiap tahun—dana yang seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur pasar, sanitasi, atau pendampingan UMKM.

Seruan untuk Audit Lokasi dan Reformasi Tata Kelola

Narasumber menyerukan agar Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor segera melakukan audit lapangan terhadap seluruh objek pajak potensial, khususnya di sektor perhotelan, restoran, dan ritel modern.

“Verifikasi alamat bukan hal sulit. Cukup datangi lokasi, cocokkan dengan NPWPD dan SPTPD. Jika tidak sesuai, lakukan penyesuaian. Tapi selama ini, apakah itu dilakukan secara konsisten?” tanyanya.

Tanpa langkah tersebut, penerapan QRIS di pasar tradisional berisiko dipandang sebagai upaya pencitraan—bukan sebagai bagian dari reformasi fiskal yang adil dan inklusif.

“Jangan sampai digitalisasi hanya jadi alat mengawasi yang lemah, sementara yang kuat dibiarkan bebas bermain dalam bayangan,” pungkasnya

–

SUARA ANAK NEGERI | BIAK NUMFOR,  Dalam upaya memperkuat ketahanan energi di wilayah kepulauan, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Rabu (6/5/2026). Forum ini secara resmi dibuka oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda) Kabupaten Biak Numfor, Zacharias L. Mailoa, S.T., M.M., dan dihadiri oleh sejumlah instansi vertikal serta pemangku kepentingan terkait.

Usai FGD, Adri Angga Aditya, Area Manager Retail Marketing Region Papua Pertamina Patra Niaga, menggelar jumpa pers untuk menjelaskan langkah-langkah strategis guna menjamin ketersediaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) non-subsidi di wilayah Biak Numfor dan Supiori, sekaligus merespons dinamika logistik nasional dan global yang berpotensi mengganggu rantai pasok.

Stok dalam Perjalanan, Kedatangan Diproyeksikan 11 Mei

Dalam jumpa pers tersebut, Adri menjelaskan bahwa meskipun stok LPG non-subsidi di gudang Biak sedang dalam masa transisi, pasokan baru telah berangkat dari Jayapura dan diproyeksikan tiba di Pelabuhan Biak pada 11 Mei 2026. Volume tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional selama 9 hari ke depan.

Sebagai antisipasi terhadap gangguan distribusi akibat kondisi geopolitik, Pertamina telah mengalihkan rute pasokan dari Surabaya ke Jayapura—sebuah langkah yang memperpendek waktu tempuh dan meningkatkan ketahanan logistik di kawasan timur Indonesia.

“Kapal pengangkut tabung LPG dari Stasiun Pengisian Bulk (SPB) Jayapura diproyeksikan tiba di Pelabuhan Biak pada 11 Mei 2026,” ujarnya.

LPG: Energi Transisi yang Lebih Aman dan Ramah Lingkungan

Adri menekankan bahwa LPG bukan sekadar alternatif bahan bakar, melainkan bagian dari strategi transisi energi berkelanjutan. Secara teknis, LPG memiliki nilai kalor lebih tinggi dan emisi pembakaran lebih rendah dibanding minyak tanah. Dari sisi keselamatan, tabung ukuran 5,5 kg dilengkapi **mekanisme *double spindle*** yang secara signifikan mengurangi risiko kebocoran.

“Desain ergonomis dan sistem keamanan ganda menjadikan LPG lebih aman untuk rumah tangga dan UMKM dibanding penanganan minyak tanah yang rentan tumpah dan terbakar,” jelasnya.

Produk ini ditujukan bagi segmen non-subsidi, termasuk Agen Sewa Meter (ASM), pelaku usaha mikro, dan masyarakat umum yang tidak termasuk dalam kelompok penerima subsidi pemerintah.

Distribusi Hanya Melalui Saluran Resmi

Untuk mencegah praktik penyaluran ilegal, Pertamina menegaskan bahwa seluruh pasokan LPG non-subsidi di Biak dikelola melalui agen resmi, yaitu PT Ghasirja, yang menyalurkannya hanya ke outlet-outlet terdaftar dan tervalidasi.

“Kami imbau masyarakat hanya membeli dari saluran resmi agar mendapatkan produk berkualitas dan aman,” tambah Adri.

Edukasi Publik dan Peran Konsumen

Selain aspek logistik, Adri juga menyampaikan dua pesan edukasi kepada masyarakat Biak Numfor dan Supiori:

1. Gunakan energi secara bijak dan efisien,

2. Dorong transisi ke sumber energi bersih seperti LPG.

“Ketersediaan energi bukan hanya tanggung jawab penyedia, tetapi juga konsumen. Bijak dalam penggunaan adalah bentuk kontribusi nyata terhadap ketahanan energi daerah,” ujarnya.

Sinergi Multisektor Jadi Fondasi Ketahanan Energi

FGD yang dibuka oleh Plt. Sekda Zacharias L. Mailoa ini dihadiri oleh perwakilan DPRD Komisi II, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, KSOP Biak, BPS, Satgas Pengawasan Penyaluran Migas (Sumanamigas), Dinas Koperasi, Depot Pertamina Biak, serta agen penyalur. Kehadiran lintas sektor menegaskan bahwa ketahanan energi adalah isu strategis yang memerlukan pendekatan sistemik, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Dengan kombinasi adaptasi logistik, pengawasan distribusi, edukasi publik, dan sinergi kelembagaan, upaya ini menjadi fondasi penting dalam memastikan akses energi yang andal, aman, dan adil bagi seluruh masyarakat di wilayah kepulauan Biak Numfor dan Supiori.