Sebagai bentuk keseriusan tersebut, tim MPWK UNISSULA menggelar konsolidasi intensif untuk mempersiapkan berbagai dokumen persyaratan akreditasi internasional ACQUIN (Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute) adalah lembaga akreditasi internasional nirlaba asal Jerman yang bertugas mengevaluasi dan menjamin mutu pendidikan tinggi. Lembaga ini berdiri pada tahun 2001 di Bayreuth, Jerman, dan telah terdaftar secara resmi di EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education).

Akreditasi internasional memiliki fungsi dan tujuan utama untuk menjamin mutu pendidikan secara menyeluruh dengan menilai kualitas kurikulum, tenaga pengajar, fasilitas, hingga hasil pembelajaran agar senantiasa memenuhi standar global. Selain itu, proses ini memberikan pengakuan internasional yang memastikan ijazah serta gelar lulusan diakui dan memiliki kesetaraan di tingkat global. Hal tersebut secara langsung meningkatkan daya saing serta reputasi perguruan tinggi, sehingga mampu menarik minat mahasiswa dari berbagai negara untuk menuntut ilmu di kampus tersebut.

Penyusunan dan melengkapi berkas kelengkapan akreditasi ini berlangsung secara intensif selama dua hari. Berbagai dokumen vital disiapkan secara cermat, mulai dari dokumen historis pembukaan Prodi MPWK, dokumen Sumber Daya Insani (SDI) yang mencakup rekam jejak dosen, staf administrasi dan keuangan, hingga kesiapan staf pendukung lainnya.

Ketua Program Studi S2 MPWK UNISSULA, Dr. Ir. Mohammad Agung Ridlo, M.T., menegaskan bahwa pencapaian akreditasi internasional ini merupakan langkah krusial bagi prodi.

“Akreditasi internasional ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan jaminan kualitas penyelenggaraan proses belajar mengajar, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, hingga manajemen pengelolaan prodi yang akuntabel.

Selain itu, akreditasi ini juga menjadi cermin dari keaktifan aktivitas mahasiswa, baik dalam pembelajaran teori di dalam kampus maupun praktik di laboratorium unggulan kami, seperti Laboratorium Geospasial, Laboratorium Perancangan Wilayah, dan Laboratorium Perencanaan Wilayah,” ujar Dr. Agung Ridlo.

Persiapan besar ini dikawal langsung oleh tim inti yang solid  Selain Ketua Prodi, tim pengembang akreditasi ini didukung oleh Dr. Abied Rizki Putra Muttaqin, S.T., M.T., M.PWK, Siti Rohayati, serta Nurfi Ulya Fathin, S.I.Kom.

Langkah strategis menuju panggung internasional ini juga mendapat dukungan penuh dari pimpinan Fakultas Teknik UNISSULA. Dekan Fakultas Teknik, Dr. Abdul Rochim, S.T., M.T., bersama Wakil Dekan, Dr. Lisa Fitriana, S.T., M.Eng., berkomitmen memberikan pengawalan penuh agar seluruh proses pengajuan akreditasi ACQUIN berjalan lancar.

Melalui langkah persiapan akreditasi internasional ini, MPWK FT UNISSULA berharap dapat terus memperkuat posisinya sebagai lembaga pendidikan tinggi terkemuka yang melahirkan sumber daya insani unggul, berdaya saing global, serta memberi manfaat nyata bagi nusa, bangsa, dan negara.

(Laporan : TIM MPWK UNISSULA)

Kegiatan ini menghadirkan narasumber utama Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman, S.E., M.M., Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) sekaligus pemerhati hukum pertanahan Dr. Setiawan Widiyoko, S.T., S.H., M.Si., M.Kn., serta Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Dr. Safrinal Sofaniadi, S.T., M.Si. Acara tersebut juga telah diliput dan ditayangkan di TATV pada Kamis (30/7/2026). Kegiatan ini dimoderatori Fitrianto Wibowo.

Dialog interaktif ini menyoroti makin terdesaknya lahan produktif di Semarang Barat. Luas panen padi di Kecamatan Mijen pada tahun 2024 mencatatkan angka 583 hektare dengan produksi 4.045 ton. Meski demikian, tren penurunan terus terjadi dari sekitar 1.004 hektare pada 2009 menjadi 815 hektare pada 2019. Sementara itu, kawasan sawah dan tambak di Kecamatan Tugu terus mengalami tekanan masif akibat ekspansi kawasan industri, pergudangan, jalur logistik, hingga permukiman pesisir.

Fungsi Sosial Tanah dan Integrasi Kebijakan Tata Ruang
Dosen FH UNISSULA, Dr. Setiawan Widiyoko, menegaskan bahwa penanggulangan banjir di Kota Semarang tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan infrastruktur fisik seperti polder, pompa, maupun tanggul.
“Ketika sawah, kebun, dan lahan terbuka berubah menjadi permukiman, industri, pergudangan, dan jalan beton, daya serap tanah menurun. Limpasan air meningkat dan beban banjir berpindah ke kawasan yang lebih rendah.

Pembangunan harus tetap memperhatikan keseimbangan ekologi,” ujar Setiawan.
Setiawan menjelaskan dasar hukum pemanfaatan tanah yang merujuk pada Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) tentang fungsi sosial hak atas tanah. Penggunaan tanah tidak bersifat mutlak karena wajib mempertimbangkan keselamatan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Apabila pemanfaatan tanah merusak fungsi resapan air, negara wajib hadir melakukan pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Lebih lanjut, ia menyoroti regulasi perlindungan seperti UU No. 41 Tahun 2009 jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Perpres No. 4 Tahun 2026 terkait peta lahan sawah yang dilindungi, serta Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan RTRW Kota Semarang 2011–2031.

“RTRW jangan berhenti menjadi dokumen administratif. Harus ada konsistensi antara fungsi kawasan yang ditetapkan, izin yang diterbitkan, pembangunan di lapangan, dan pengawasannya. Pengendalian alih fungsi lahan juga harus diikuti pemberian insentif kepada petani, perbaikan irigasi, dukungan sarana produksi, dan jaminan pemasaran,” tambah Setiawan.

Sinergi dan Komitmen Bersama
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman, S.E., M.M., mengimbau pentingnya kebijakan tata ruang yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan guna mencegah memburuknya potensi bencana banjir di Semarang Barat.
“Alih fungsi lahan harus dikendalikan melalui kebijakan tata ruang yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan. Lahan pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penyangga ketahanan pangan, tetapi juga memiliki peran penting sebagai daerah resapan air untuk mengurangi risiko banjir,” tegas Kadar Lusman.
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Dr. Safrinal Sofaniadi, S.T., M.Si., turut menambahkan bahwa upaya penataan ruang dan perlindungan kawasan resapan memerlukan sinergi lintas sektor.
“Pengendalian banjir memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Perlindungan kawasan pertanian harus diiringi dengan penataan ruang yang konsisten serta pengawasan terhadap perubahan penggunaan lahan,” jelas Safrinal.
Melalui dialog interaktif ini, DPRD Kota Semarang berharap tercipta kesamaan persepsi dan komitmen dari seluruh elemen pemangku kepentingan untuk menjaga lahan pertanian produktif di Mijen dan Tugu demi terwujudnya ketahanan pangan sekaligus keselamatan warga Semarang dari ancaman banjir.

(Laporan : M. Agung Ridlo/CR.SAN)