Gagasan transformasi ini memperoleh relevansi dalam forum One Ocean Week Seattle Summit 2026, yang berlangsung pada 19–25 Oktober 2026 di Bell Harbor International Conference Center, Washington, Amerika Serikat. Forum yang diselenggarakan oleh Maritime Blue ini mempertemukan pemimpin kelautan, inovator, investor, pembuat kebijakan, akademisi, seniman, dan komunitas pesisir untuk membangun masa depan maritim yang berkelanjutan dan inklusif.

Selaku pendiri sekaligus Ketua Umum Analisis Papua Strategis Center for Development and Global Studies (APS CDGS), serta akademisi Hubungan Internasional FISIP Universitas Cenderawasih, hadir dalam forum itu. Kehadiran ini membuka ruang untuk menempatkan Biak dalam percakapan global mengenai ekonomi biru (blue economy), inovasi maritim, dan pengembangan pariwisata budaya.

Bagi Biak, momentum ini menjadi  kesempatan memperkenalkan potensi daerah kepada dunia, tetapi juga peluang merumuskan arah pembangunan yang menghubungkan kekuatan sejarah, kekayaan laut, kebudayaan, teknologi, dan kesejahteraan masyarakat.

Biak dalam Jejak Sejarah Maritim Dunia

Masyarakat Biak memiliki tradisi pelayaran yang menjadi bagian penting dari sejarah interaksi antarpulau di kawasan Pasifik dan Nusantara. Dokumen APS CDGS menempatkan masyarakat Biak sebagai komunitas maritim yang telah dikenal oleh berbagai bangsa sejak sebelum abad kedelapan Masehi. Aktivitas pelayaran mereka kemudian berkembang luas pada sekitar abad ke-14 hingga ke-18, dengan jangkauan yang disebut mencakup Maluku, Sulawesi, Jawa, Raja Ampat, Semenanjung Malaka, Australia, hingga Madagaskar.

Warisan budaya laut Masyarakat adat suku Biak memberikan dasar historis untuk membangun kembali orientasi maritim Biak. Sejarah pelayaran tidak seharusnya berhenti sebagai cerita masa lampau, melainkan dapat diolah menjadi sumber pengetahuan, identitas, pendidikan, dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Biak dapat mengembangkan narasi sejarah maritim melalui museum, pusat interpretasi budaya, festival Budaya Biak Melanesia, dokumentasi tradisi lisan, wisata bahari, dan kerja sama penelitian dengan perguruan tinggi. Dengan demikian, wisatawan tidak hanya datang untuk menikmati keindahan alam, tetapi juga memahami perjalanan sejarah, pengetahuan navigasi tradisional, hubungan antarmasyarakat, serta nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Pendekatan ini menempatkan masyarakat adat sebagai pemilik pengetahuan dan pelaku utama pembangunan. Pelestarian budaya harus berjalan bersama penghormatan terhadap hak masyarakat, perlindungan wilayah adat, dan pembagian manfaat ekonomi secara adil.

Maritime Blue sebagai Arah Transformasi Pembangunan

Konsep Maritime Blue menawarkan pendekatan pembangunan maritim yang mengintegrasikan inovasi, keberlanjutan lingkungan, investasi, pengembangan tenaga kerja, dan kolaborasi lintas sektor. Dalam konteks Biak, pendekatan ini dapat diterjemahkan menjadi strategi pembangunan yang tidak hanya mengejar peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga menjaga kesehatan ekosistem laut dan memperkuat kemampuan masyarakat lokal.

Pertama, pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan ekonomi berbasis sumber daya laut secara berkelanjutan. Perikanan, pengolahan hasil laut, jasa pelayaran, usaha mikro kecil dan menengah, serta wisata bahari dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi biru. Pengembangannya harus didukung tata kelola perikanan yang bertanggung jawab, pengurangan sampah laut, perlindungan terumbu karang, dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya pesisir.

Kedua, konektivitas maritim perlu dipandang sebagai infrastruktur strategis. Pelabuhan yang aman, transportasi laut yang andal, akses energi, dan pelayanan logistik yang efisien dapat membantu menghubungkan Biak dengan berbagai wilayah di Indonesia maupun jaringan pariwisata Pasifik. Namun, investasi infrastruktur harus didasarkan pada kajian kelayakan, kebutuhan masyarakat, kemampuan pembiayaan, dan perlindungan lingkungan.

Ketiga, pengembangan sumber daya manusia harus menjadi prioritas. Pendidikan vokasi, pelatihan keselamatan pelayaran, keterampilan pengelolaan pariwisata, pemasaran digital, bahasa asing, serta kewirausahaan dapat mempersiapkan generasi muda Biak menghadapi perubahan ekonomi maritim. Transformasi akan kehilangan makna apabila peluang kerja dan manfaat investasi lebih banyak dinikmati tenaga kerja dari luar daerah.

Biak sebagai Hub Pariwisata Budaya Pasifik

Gagasan menjadikan Biak sebagai hub pariwisata budaya maritim Pasifik perlu dipahami sebagai visi strategis jangka panjang. Posisi ini tidak terbentuk hanya melalui promosi, tetapi memerlukan konektivitas yang memadai, pelayanan wisata yang berkualitas, identitas budaya yang kuat, dan kemitraan internasional yang berkelanjutan.

Biak memiliki peluang mengembangkan paket wisata terpadu yang menghubungkan wisata bahari, sejarah pelayaran, seni pertunjukan, kuliner lokal, kerajinan, dan pengalaman budaya masyarakat. Festival budaya dapat menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan Biak kepada wisatawan, peneliti, pelaku industri kreatif, dan komunitas internasional.

Agar manfaatnya berkelanjutan, masyarakat lokal perlu memperoleh ruang dalam kepemilikan dan pengelolaan usaha wisata. Kelompok adat, seniman, pemuda, nelayan, pengusaha kecil, dan pelaku ekonomi kreatif harus terlibat sejak perencanaan. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pelatihan, standar pelayanan, promosi digital, akses pembiayaan, serta kemitraan dengan operator perjalanan dan lembaga pendidikan.

Pengembangan pariwisata juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Keindahan laut, pantai, dan ekosistem pesisir merupakan modal utama yang tidak boleh dikorbankan demi pertumbuhan kunjungan jangka pendek. Karena itu, pembangunan fasilitas wisata perlu disertai pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, perlindungan kawasan sensitif, dan pengawasan terhadap dampak kegiatan wisata.

Biak sebagai hub budaya Pasifik idealnya menjadi ruang perjumpaan yang menghormati keberagaman, memperkuat hubungan antarmasyarakat, dan memberikan nilai tambah ekonomi tanpa menghilangkan karakter budaya lokal.

Belajar dari Seattle: Energi Bersih dan Keadilan Maritim

Dokumen Fueling the Future: Sustainable Maritime Fuel Policy Feedback Guide yang tercantum dalam bahan APS CDGS memberikan pelajaran tambahan mengenai pentingnya membangun sistem pelayaran yang lebih bersih. Dokumen ini menekankan bahwa transformasi maritim membutuhkan keterpaduan antara teknologi kapal, infrastruktur pelabuhan, ketersediaan bahan bakar berkelanjutan, pembiayaan, regulasi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Prinsip ini relevan bagi Biak, terutama apabila konektivitas laut dan pariwisata berkembang. Pemerintah daerah dapat memulai dengan audit kebutuhan energi dan emisi pada pelabuhan serta rute kapal yang potensial. Kapal dengan rute pendek dan pola operasi teratur dapat dikaji untuk penggunaan listrik atau sistem hibrida apabila kondisi teknisnya memungkinkan. Sementara itu, kapal yang menempuh perjalanan lebih jauh membutuhkan pilihan teknologi berdasarkan kelayakan ekonomi, keselamatan, dan ketersediaan energi.

Penerapan listrik dari darat ketika kapal bersandar (shore power) juga dapat dipertimbangkan melalui studi kelayakan pada pelabuhan yang memiliki kapasitas jaringan memadai. Langkah ini berpotensi mengurangi penggunaan generator diesel saat kapal berada di dermaga. Namun, investasi harus dilaksanakan secara bertahap dan tidak dipaksakan sebelum kebutuhan, biaya, serta kesiapan infrastruktur dinilai secara menyeluruh.

Pelajaran penting lainnya ialah keadilan dalam transisi maritim. Nelayan kecil, operator kapal lokal, pekerja pelabuhan, dan masyarakat pesisir perlu memperoleh dukungan agar perubahan teknologi tidak menambah beban ekonomi mereka. Keberhasilan pembangunan harus diukur melalui perbaikan lingkungan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan lokal, dan pemerataan manfaat.

Agenda Strategis APS CDGS untuk Biak

Untuk mewujudkan visi di atas, APS CDGS dapat berperan sebagai penghubung antara gagasan akademik, kebijakan pemerintah, masyarakat adat, dunia usaha, dan mitra internasional. Peran ini dapat diwujudkan melalui penyusunan kajian strategis pembangunan maritim Biak, pemetaan potensi pariwisata budaya, riset konektivitas Pasifik, serta dialog kebijakan berbasis bukti.

Agenda awal yang dapat didorong meliputi penyusunan peta jalan Biak sebagai pusat pariwisata budaya maritim, pengembangan proyek percontohan pelabuhan ramah lingkungan, penguatan pendidikan dan pelatihan maritim, serta pembentukan jejaring kemitraan dengan perguruan tinggi dan komunitas maritim internasional.

Setiap program perlu mempunyai indikator yang terukur, seperti jumlah usaha lokal yang terlibat, tenaga kerja yang dilatih, peningkatan pendapatan masyarakat, kualitas lingkungan pesisir, dan manfaat ekonomi yang tinggal di daerah. Dengan indikator tersebut, gagasan besar tidak berhenti sebagai wacana konferensi, tetapi berkembang menjadi agenda pembangunan yang dapat dievaluasi.

Kerja sama internasional juga perlu dibangun secara realistis. Partisipasi dalam forum global merupakan pintu untuk bertukar pengetahuan dan menjajaki kemitraan, bukan jaminan bahwa investasi atau program tertentu otomatis akan terwujud. Karena itu, tindak lanjut berupa proposal yang layak, kajian teknis, dukungan masyarakat, dan komitmen pemerintah menjadi penentu keberhasilan.

Penutup

Transformasi pembangunan Biak berbasis Maritime Blue dan pariwisata budaya Pasifik merupakan peluang untuk mempertemukan sejarah, lingkungan, ekonomi, dan masa depan generasi muda. Warisan pelayaran masyarakat Biak memberikan fondasi identitas, sedangkan gagasan ekonomi biru membuka jalan bagi pembangunan yang inovatif, produktif, dan bertanggung jawab.

Momentum One Ocean Week Seattle Summit 2026 dapat dimanfaatkan untuk memperluas perspektif dan membangun jejaring kerja sama. Namun, ukuran keberhasilannya bukan semata-mata kehadiran dalam forum internasional, melainkan kemampuan menerjemahkan pengetahuan dan kemitraan menjadi program nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Biak tidak harus memilih antara kemajuan ekonomi dan pelestarian budaya, ataupun antara konektivitas maritim dan perlindungan laut. Keduanya dapat berjalan bersama apabila pembangunan dirancang secara terukur, melibatkan masyarakat adat, memperkuat kapasitas lokal, dan menjaga ekosistem sebagai warisan bagi generasi mendatang.

Pada akhirnya, Biak akan menjadi hub pariwisata budaya Pasifik bukan hanya karena letak geografisnya, tetapi karena kemampuannya menghidupkan kembali peradaban maritim, merawat kebudayaan, dan membangun kesejahteraan dari laut yang sehat. Inilah arah transformasi yang perlu diperjuangkan: menjadikan laut bukan sekadar jalur pelayaran, melainkan sumber kehidupan, ruang persahabatan antarbangsa, dan fondasi masa depan Biak yang bermartabat.

–

*( Laus D.C. Rumayom adalah Ketua Umum Analisis Papua Strategis Center for Development and Global Studies (APS CDGS), serta akademisi Hubungan Internasional FISIP Universitas Cendrawasih.

“Wor Fan Nanggi yang kita lakukan dalam perhelatan Festival Budaya Biak Melanesia,  mengandung kurang lebih tiga maksud,” ujar Turbey dalam wawancara bersama Suara Anak Negeri di sela-sela kegiatan “Sekolah Budaya” di Lapangan Cendrawasih Biak, 20 Oktober 2026.

Menurutnya, tujuan pertama adalah merevitalisasi kembali kearifan lokal suku Biak agar tidak lekang oleh waktu. Tradisi  harus terus hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya, sekaligus menjadi kebanggaan atas identitas budaya yang dimiliki masyarakat Biak.

“Kita mencoba memastikan bahwa kearifan lokal orang Biak, suku Biak, itu tidak lekang oleh waktu. Dia bisa sampai ke generasi berikutnya, termasuk orang Biak, tetapi juga menjadi sebuah branding kebanggaan terkait identitas yang mereka miliki,” katanya.

Turbey menegaskan bahwa kehadiran berbagai suku bangsa dalam perhelatan Munara Fanang-fanang menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Biak kepada masyarakat yang lebih luas. Tradisi tidak hanya dipertahankan sebagai warisan leluhur, tetapi juga ditampilkan sebagai identitas yang memiliki nilai kebanggaan dan daya tarik kebudayaan.

Tujuan kedua, lanjutnya, berkaitan dengan keyakinan masyarakat terhadap Tuhan sebagai sumber berkat kehidupan. Melalui prosesi ritual Fan Nanggi, masyarakat menyampaikan rasa syukur sekaligus memohon berkat yang kemudian diwujudkan melalui kebersamaan dan kegiatan berbagi.

“Ini juga mau memastikan dan menyatakan bahwa orang Biak itu percaya akan Tuhan, sehingga berkat ini memang harus bisa mereka dapatkan dan bersifat inklusif. Karena itu, kita memohon kepada Tuhan lewat prosesi ritual Fanangi, dan setelah itu berbagi berkat bersama-sama dengan semua orang,” jelasnya.

Menurut Turbey, nilai inklusivitas menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Berkat tidak dimaknai sebagai sesuatu yang hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi harus membuka ruang kebersamaan agar semua orang dapat merasakan manfaatnya.

Dalam konteks ini, makanan tradisional tidak hanya menjadi sajian dalam sebuah festival. Makanan juga menjadi medium untuk mempererat persaudaraan, menghormati tradisi, dan membangun kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat.

Perputaran Ekonomi Mendekati Rp500 Juta

Tujuan ketiga yang menjadi perhatian Turbey O Dangeubun adalah dampak ekonomi dari penyelenggaraan acara FBBM. Menurutnya, kegiatan FBBM menghasilkan efek berantai yang dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama melalui penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan kepada pelaku usaha lokal.

“Kalau bicara dampak ekonomi, efek dominonya luar biasa. Yang pertama, serapan tenaga kerja. Orang menyiapkan makan dan minum, pangan lokal, kurang lebih 14.200 porsi,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa penyediaan ribuan porsi makanan dan minuman itu melibatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Bahan pangan harus disiapkan, makanan diolah, dan kebutuhan penyelenggaraan dipenuhi melalui aktivitas produksi serta perdagangan.

Menurut Dangeubun, kegiatan ini juga diarahkan untuk memberikan manfaat kepada pelaku usaha kecil dan menengah, khususnya orang asli Papua yang terlibat dalam penyediaan pangan lokal.

“Kalau kita hitung secara ekonomi, 14.200 kali sekali makan, dengan harga pasar Rp35.000, berarti uang yang terdistribusi kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan ini kurang lebih Rp500 juta,” katanya.

Berdasarkan perhitungan tersebut, 14.200 porsi dikalikan Rp35.000 menghasilkan estimasi nilai sebesar Rp497 juta.

Angka ini merupakan estimasi nilai ekonomi berdasarkan jumlah porsi dan asumsi harga per porsi, bukan angka keuntungan bersih. Nilai transaksi aktual dan pendapatan yang diterima masing-masing pelaku usaha tetap memerlukan pencatatan tersendiri.

Dangeubun menambahkan bahwa sekitar 90 persen produksi yang dibeli dalam kegiatan  berasal dari orang asli Papua. Hal ini memperlihatkan upaya penyelenggara untuk menghubungkan kegiatan kebudayaan dengan penguatan ekonomi masyarakat setempat.

“Jadi sebenarnya kita mencoba membaurkan budaya lokal kita dengan semangat ketahanan pangan lokal, kedaulatan pangan lokal, sembari memastikan bahwa perputaran uang dan distribusi pendapatan itu berlangsung dengan semestinya,” jelasnya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa festival budaya dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi melalui keterlibatan langsung dalam penyediaan kebutuhan kegiatan. Petani, nelayan, pemasok bahan pangan, pengolah makanan, dan pelaku usaha kecil berpeluang menjadi bagian dari rantai ekonomi tersebut.

Dengan demikian, pelestarian budaya tidak hanya berbicara tentang menjaga tradisi dari kepunahan, tetapi juga tentang membuka peluang agar kebudayaan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat pemiliknya.

Masyarakat Adat Turut Mendapat Manfaat

Dangeubun juga menjelaskan bahwa manfaat kegiatan tidak hanya diarahkan kepada pemasok makanan dan pelaku usaha, tetapi juga kepada masyarakat adat yang terlibat dalam pelaksanaan ritual.

“Belum lagi secara ritual, itu dilakukan murni oleh teman-teman di Kampung Opiaref dan wilayah sekitarnya. Dana pembinaan atau jasa mereka dalam merevitalisasi budaya itu juga kita salurkan di sana. Jadi ada fresh money yang bisa mereka dapat,” ujarnya.

Keterangan ini menegaskan pentingnya memberikan penghargaan kepada masyarakat adat yang menjaga dan melaksanakan tradisi. Pengetahuan adat, keterampilan ritual, dan keterlibatan komunitas merupakan bagian penting dari keberlangsungan sebuah festival budaya.

Pelestarian tradisi membutuhkan partisipasi masyarakat pemilik budaya. Karena itu, penghargaan terhadap peran mereka, termasuk melalui dukungan pembinaan dan manfaat ekonomi yang layak, menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan.

Dangeubun mengatakan bahwa berdasarkan testimoni masyarakat, kegiatan kali ini memberikan dampak yang dirasakan secara langsung. Aspirasi yang muncul kemudian menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggaraan berikutnya.

Aspirasi Masyarakat: Festival Harus Inklusif

Dalam wawancara, Suara Anak Negeri juga mengangkat dua rekomendasi masyarakat. Pertama, pemerintah daerah diharapkan menetapkan Wor Fan Nanggi sebagai agenda tahunan melalui regulasi yang sesuai, minimal dengan mempertimbangkan peraturan bupati. Kedua, masyarakat mengusulkan agar pada pelaksanaan berikutnya tidak ada pembatasan VIP dalam pembagian makanan, sehingga semua pengunjung dapat memilih dan menikmati hidangan khas Biak.

Menanggapi rekomendasi itu, Dangeubun menyatakan bahwa aspirasi masyarakat merupakan masukan yang baik dan perlu ditindaklanjuti.

“Rekomendasi berdasarkan testimoni dan dinamika di lapangan, saya pikir itu sesuatu yang baik dan juga merupakan umpan balik terhadap penyelenggaraan kegiatan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah dan penyelenggara akan berupaya membangun kegiatan yang bersifat inklusif, menciptakan nilai baru, dan berkelanjutan.

“Tentu pasti akan kita tindak lanjuti dan kita berusaha agar memang bersifat inklusif seperti yang disampaikan, ada penciptaan nilai baru dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menut Dangeubun, inklusivitas berarti tidak ada pembatas yang menghalangi masyarakat untuk merasakan kebersamaan. Sementara penciptaan nilai baru berkaitan dengan efek ekonomi yang dihasilkan, dan keberlanjutan berhubungan dengan upaya merevitalisasi budaya agar terus hidup dari generasi ke generasi.

“Budaya itu selain merupakan identitas, dia juga merupakan bentuk investasi masa depan,” tegasnya.

Pandangan itu memberikan penekanan bahwa kebudayaan tidak cukup hanya dirayakan dalam satu kesempatan. Kebudayaan perlu dirawat melalui kegiatan yang memberikan ruang bagi masyarakat adat, generasi muda, dan pelaku usaha lokal untuk terlibat secara berkelanjutan.

Festival Tahunan dan Investasi Masa Depan

Terkait usulan penetapan melalui peraturan bupati, Dangeubun menjelaskan bahwa Festival Budaya Biak Melanesia telah lolos kurasi Karisma Event Nusantara. Menurutnya, hal itu menjadi landasan bagi keberlanjutan festival sebagai agenda tahunan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor.

Kepastian penyelenggaraan setiap tahun dapat menjadi peluang untuk memperkuat perencanaan pariwisata budaya, memperluas pasar bagi produk lokal, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Meski demikian, bentuk regulasi yang diperlukan tetap dapat dikaji sesuai ketentuan dan kebutuhan pemerintah daerah.

Ke depan, keberhasilan Wor Fan Nanggi juga perlu dilihat melalui evaluasi yang terukur. Data mengenai nilai pembelian pangan lokal, jumlah pelaku usaha yang terlibat, pendapatan masyarakat adat, penyerapan tenaga kerja, dan transaksi aktual akan membantu memastikan bahwa manfaat ekonomi benar-benar dirasakan secara luas.

Dengan evaluasi ini, festival dapat berkembang dari kegiatan seremonial menjadi bagian dari pembangunan ekonomi berbasis budaya.

“Biak Numfor diharapkan menjadi jembatan dan rumah baru bagi kepentingan bersama antara kawasan Indonesia dan rumpun Melanesia, baik di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di kawasan Pasifik,” demikian pesan yang disampaikan Jimmy dalam laporannya.

Acara Pembukaan Festival Budaya Biak Melanesia,  dihadiri Wakil Gubernur Papua, Duta Besar Republik Seychelles untuk Indonesia Nico Barito, perwakilan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, anggota DPR RI Dr. Yan Permenas Mandenas, anggota DPD RI Lolita, Henok Puraro, Filep Wamafma,  dan perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Hadir pula Wakil Bupati Supiori, pimpinan DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, DPR Kabupaten Biak Numfor dan DPR Kabupaten Supiori, unsur TNI-Polri, Plt. Sekda Biak Numfor, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Dewan Adat Biak, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, para seniman dan budayawan, pimpinan BUMN dan BUMD, serta perwakilan instansi pemerintah dan komunitas masyarakat.

Dalam laporannya, Jimmy menekankan bahwa festival harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelestarian tradisi, pengembangan UMKM, pariwisata, dan pemanfaatan potensi kelautan.

“Kita memiliki emas biru, yaitu ikan segar dan kekayaan laut yang harus dikelola menjadi kekuatan ekonomi masyarakat,” demikian pesan yang disampaikan Ketua Panitia.

Festival tahun ini menampilkan beragam kegiatan, termasuk pertunjukan 2.026 siswa SD dan SMP bernyanyi sambil memainkan ukulele, parade budaya, wor, suling bambu, Yosim Pancar, ritual adat Munara Panangi, atraksi Apen Beyeren, pameran UMKM, kuliner, serta berbagai lomba dan kegiatan literasi budaya.

Jimmy juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan daerah, negara sahabat, sponsor, insan pers, seniman, budayawan, serta seluruh masyarakat yang mendukung penyelenggaraan festival.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berharap kekayaan budaya Melanesia semakin dikenal dunia, kerja sama kawasan Pasifik semakin terbuka, dan manfaat ekonomi festival dapat dirasakan masyarakat.

–

BIAK | SUARA ANAK NEGERI – Dalam rangka memperkuat fondasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) melalui pendekatan partisipatif, Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya, S.I.K., menggelar kegiatan Coffee Morning Presisi pada Senin (15/9/2026). Agenda strategis ini dihadiri oleh sejumlah tokoh adat, tokoh agama, perwakilan paguyuban perempuan, organisasi pemuda, jajaran perwira Polres Biak Numfor, serta perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor. Kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari slogan “Mambri” yang diusung Polresta, yang menekankan pada tiga pilar utama: bersinergi, menjaga perdamaian, dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Apresiasi Kultural dan Pendekatan Humanis

AKBP Arjuna Wijaya membuka sambutannya dengan menyampaikan “Matur nuwun” kepada seluruh elemen masyarakat yang hadir. Ungkapan terima kasih dalam bahasa lokal ini bukan sekadar formalitas protokoler, melainkan simbol penghormatan institusi kepolisian terhadap kearifan budaya dan peran sentral tokoh masyarakat dalam tata kelola sosial di Biak Numfor.

“Kami merasa bangga dan tersanjung dengan kehadiran bapak-bapak adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta wakil rakyat dari DPRK. Matur nuwun atas kesediaan waktu dan komitmen kalian untuk hadir di sini. Ini adalah kesempatan luar biasa untuk menjalin sinergi yang lebih dekat dan akrab,” ujar AKBP Arjuna.

Ia menegaskan bahwa dialog terbuka seperti ini memungkinkan aspirasi masyarakat terserap secara utuh, sehingga kebijakan kepolisian dapat disesuaikan dengan dinamika sosial yang sesungguhnya. “Apabila ada anggota kami yang melakukan pelanggaran, silakan dilaporkan. Kami siap menindak, namun kami juga ingin menyerap aspirasi agar pencegahan dapat dilakukan lebih efektif,” tegasnya.

Isu Strategis: Narkoba, Kebakaran Hutan, dan Dampak Ekonomi

Dalam sesi diskusi, teridentifikasi beberapa isu krusial yang mendominasi perhatian masyarakat, yaitu peredaran narkoba, konsumsi miras ilegal, pelanggaran lalu lintas, serta risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). AKBP Arjuna menekankan pentingnya peran tokoh masyarakat sebagai filter sosial, mengingat pesan moral dari pemimpin adat atau agama seringkali memiliki resonansi yang lebih kuat dibandingkan himbauan formal kepolisian.

“Pencegahan itu lebih baik daripada penindakan. Jika yang mengingatkan adalah masyarakat sendiri melalui tokoh-tokohnya, pesannya akan lebih didengar. Kita harus sama-sama menjauhi narkoba dan mencegah karhutla,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kapolres menyoroti korelasi antara stabilitas keamanan dengan kesehatan ekonomi daerah. Ia mencatat bahwa maraknya pelanggaran hukum berkontribusi langsung terhadap penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena aktivitas ekonomi terhambat oleh ketidakpastian keamanan. Oleh karena itu, sinergi dengan pemerintah daerah dan DPRD dalam menangani isu-isu ini menjadi mutlak diperlukan untuk memulihkan daya beli dan investasi lokal.

Kolaborasi Lintas Kelembagaan untuk Ketahanan Sosial

Kegiatan yang diinisiasi oleh Kasat Intelkam Polres Biak Numfor Iptu Yuan C. Rumsarwir, S.E., ini berhasil menciptakan ruang kolaborasi yang inklusif. Para peserta sepakat untuk membentuk koalisi pengawasan sosial yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Kehadiran perwakilan DPRK Biak Numfor memberikan dimensi pengawasan dan dukungan regulasi terhadap upaya kepolisian, menunjukkan bahwa penanganan masalah sosial di Biak Numfor tidak lagi bersifat sektoral, melainkan kolaboratif lintas kelembagaan.

Dengan menggabungkan kekuatan hukum negara, diplomasi kultural melalui ungkapan Matur nuwun, kearifan lokal, dan dukungan politik dari lembaga perwakilan rakyat, Polres Biak Numfor berharap dapat menciptakan ekosistem keamanan yang berkelanjutan, di mana setiap elemen masyarakat merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga perdamaian dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat.

–

BIAK | SUARA ANAK NEGERI– Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) ke-81, Wing Udara 3 Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) melaksanakan rangkaian kegiatan bakti sosial berkelanjutan di Kabupaten Biak Numfor pada Sabtu (12/9/2026). Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Komandan Wing Udara 3 Puspenerbal, Kolonel Laut (P) Arief S. Akbar, M. Tr. Opsla., ini diawali dengan aksi pembersihan lingkungan di Pantai Soryar, Distrik Biak Timur, dan dilanjutkan dengan pergerakan menuju kawasan bersejarah di Kampung Parai.

Langkah ini merupakan implementasi konkret dari arahan Komandan Puspenerbal dan Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) untuk memperkuat sinergi antara institusi militer, pelestarian lingkungan, dan edukasi sejarah bagi masyarakat sipil.

Dari Konservasi Pesisir ke Apresiasi Sosial di Kampung Parai

Sebagai tindak lanjut dari komitmen menjaga ekosistem pesisir, personel Wing 3 melakukan pembersihan sampah di area Pantai Soryar. Setelah menyelesaikan misi ekologis tersebut, rombongan bergerak menuju Kampung Parai untuk mengunjungi Monumen Perang Dunia II. Di lokasi bersejarah ini, tim tidak hanya melakukan ziarah, tetapi juga memberikan bantuan sembako kepada warga lokal yang secara sukarela dan rutin menjaga kebersihan area monumen.

“Yang telah kita laksanakan adalah pembersihan pantai dan juga penyerahan sembako kepada warga yang sehari-harinya melaksanakan pembersihan di Monumen Perang Dunia II,” ujar Kolonel Arief S. Akbar dalam keterangannya. Langkah ini menegaskan bahwa perhatian TNI AL tidak hanya tertuju pada aspek pertahanan, tetapi juga pada kesejahteraan komunitas penjaga aset sejarah di Kampung Parai.

Napak Tilas Jejak Sejarah di Gua Jepang (Binsari)

Rangkaian kegiatan ditutup dengan kunjungan edukatif ke situs-situs peninggalan Perang Dunia II lainnya, termasuk Gua Jepang (Binsari). Kunjungan ini bertujuan untuk preservasi memori kolektif dan pemahaman historis bagi prajurit muda mengenai peran strategis Biak dalam konflik Pasifik.

“Kami selain mendatangi Monumen Perang Dunia II, kami juga mendatangi Gua Jepang di mana di situ terdapat situs-situs peninggalan Perang Dunia II,” tambah Kolonel Arief.

Dengan menggabungkan aksi nyata pelestarian lingkungan di Pantai Soryar dan penghormatan terhadap sejarah di Kampung Parai serta Binsari (Goa Jepang), Wing 3 Puspenerbal menunjukkan pendekatan holistik dalam pembinaan wilayah. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model kolaborasi positif antara TNI AL dan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam serta warisan budaya di Tanah Papua.

–

BIAK | SUARA ANAK NEGERI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor melaksanakan kunjungan koordinasi teknis ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor pada Selasa (8/9/2026). Kegiatan ini merupakan bagian integral dari persiapan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) untuk Triwulan III Tahun 2026, yang bertujuan memastikan validitas, akurasi, dan kemutakhiran basis data pemilih di daerah tersebut.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPU Biak Numfor, Joey Nicolas Lawalata, dan dihadiri oleh Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Muhammad Mansur, serta Anggota KPU Asdar Djabar, bersama jajaran Kasubbag dan Staf Data. Pertemuan ini difokuskan pada sinkronisasi data kependudukan dan data penerima manfaat sosial untuk meminimalisir discrepancy atau ketidaksesuaian data dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sinergi Lintas Sektor untuk Akurasi Data

Dalam konteks administrasi pemilu modern, ketersediaan data yang mutakhir (up-to-date) menjadi prasyarat utama bagi terciptanya pemilu yang kredibel. Koordinasi dengan Dinas Sosial dinilai strategis karena lembaga ini memiliki basis data penerima manfaat yang dinamis dan sering kali tumpang tindih dengan data kependudukan biasa.

Melalui mekanisme kolaborasi ini, KPU Biak Numfor berupaya memperkuat sinergi dengan stakeholder terkait untuk mendukung ketersediaan data yang komprehensif. Hal ini sejalan dengan prinsip continuous voter registration yang menuntut pemutakhiran data secara berkala, tidak hanya menjelang tahun politik, tetapi sebagai bagian dari siklus administrasi pemerintahan yang berkelanjutan.

Komitmen Terhadap Data yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Joey Nicolas Lawalata menegaskan bahwa komitmen KPU tidak berhenti pada pengumpulan data, melainkan pada verifikasi dan validasi yang ketat. “Koordinasi ini adalah langkah preventif untuk memastikan bahwa proses PDPB dilaksanakan secara akurat, mutakhir, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif,” ujarnya.

Dengan adanya integrasi data dari Dinas Sosial, diharapkan dapat terjadi pembersihan data ganda (double entry) serta pencoretan terhadap pemilih yang telah meninggal dunia atau pindah domisili, sehingga hak konstitusional warga negara dapat tersalurkan dengan tepat sasaran. Langkah ini mencerminkan upaya serius KPU Biak Numfor dalam menjaga marwah demokrasi melalui fondasi data yang bersih dan transparan.

–

Biak | Suara Anak Negeri – Ketua Tim Persiapan Pembentukan Provinsi Papua Utara, Benyamin Wayangkau, menegaskan bahwa konsolidasi masyarakat dan kesiapan teknis administratif merupakan variabel kunci dalam mempercepat realisasi Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut. Dalam keterangan via voice note yang diterima media dari Aidoram Suprimanggun SMP 2 Biak Numfor, Sabtu (5/9/2026), Wayangkau menyatakan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan untuk menyelesaikan agenda legislatif di tingkat nasional sebelum akhir tahun anggaran.

Wayangkau mengapresiasi sinergi antara elemen masyarakat adat Para  Mambri, Tim DOB KAKI ABU sebagai representasi kekuatan masyarakat akar rumput, dan legislator, khususnya Ir. Musa Yosep Sombuk, M.Si., MAAPD., anggota DPRP jalur pengangkatan Otonomi Khusus. Ia menilai bahwa keterlibatan multipihak ini memperkuat legitimasi sosial atas rencana pemekaran, memastikan bahwa aspirasi tidak hanya berasal dari elit politik, tetapi juga berakar dari kebutuhan riil warga.

“Ini adalah pekerjaan rumah lama yang kita lanjutkan untuk diselesaikan tahun ini, agar dapat dibawa ke tahap paripurna di DPR RI sesuai hasil rapat koordinasi tanggal 1 September lalu. Kehadiran kami di Biak bukan tanpa alasan; Biak memiliki posisi strategis dalam sejarah perjuangan bangsa dan diproyeksikan sebagai ibu kota Provinsi Papua Utara,” ujar Wayangkau.

Biak sebagai Pusat Gravitas Politik dan Administratif

Dari perspektif geopolitik regional, Wayangkau menyoroti peran sentral Biak Numfor sebagai epicenter gerakan pemekaran. Sebagai calon ibu kota dari provinsi ketujuh di Tanah Papua, Biak dituntut untuk memimpin proses penjemputan status otonomi baru melalui kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia aparatur.

“Konsolidasi masyarakat harus diarahkan untuk merespons transisi menuju DOB. Kami hadir secara profesional bersama para Mambri dan Tim DOB KAKI ABU untuk mempersiapkan aspek teknis, sekaligus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, DPRD, serta pemerintah daerah di wilayah tetangga seperti Yapen, Waropen, dan Supiori,” jelasnya.

Pencanangan Sekretariat Gubernur Sementara sebagai Simbol Kesiapan

Dalam rapat teknis yang berlangsung di Rumah Adat, Tim DOB menyepakati langkah strategis berupa penetapan waktu pencanangan atau penancapan papan nama Kantor Gubernur Sementara dan Sekretariat DOB Provinsi Papua Utara. Langkah ini dimaksudkan sebagai sinyal kuat kepada pemerintah pusat mengenai kesiapan operasional daerah induk.

“Kami akan mengumumkan jadwal pencanangan melalui undangan resmi setelah berkonsultasi dengan bupati di empat kabupaten basis, legislatif, dan perwakilan masyarakat adat di kursi pengangkatan. Ini adalah bukti konkret bahwa kita sangat siap, baik dari sisi teknis maupun infrastruktur,” tegas Wayangkau.

Langkah institusionalisasi melalui pembentukan sekretariat sementara ini, yang didukung penuh oleh mobilisasi Tim DOB KAKI ABU di tingkat akar rumput, mencerminkan pendekatan pre-emptive governance. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir vacuum of power pasca-pemekaran dan memastikan bahwa struktur administrasi telah siap beroperasi sejak hari pertama pembentukan provinsi.

Harapan Bersama Menuju Kesejahteraan Rakyat

Menutup rangkaian kegiatan konsolidasi tersebut, Benyamin Wayangkau menyampaikan harapan besar agar seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tokoh adat, akademisi, hingga organisasi pemuda dan perempuan, tetap menjaga soliditas dukungan. Ia berharap bahwa dengan terbentuknya struktur persiapan yang matang, pemerintah pusat dapat segera mengesahkan UU Pembentukan Provinsi Papua Utara tanpa hambatan birokratis yang berlarut-larut.

“Harapan kami, dengan kesiapan teknis dan sosial yang sudah dibangun ini, proses legislasi di DPR RI dapat berjalan lancar dan cepat. Kami berharap Provinsi Papua Utara segera lahir bukan hanya sebagai entitas administratif, tetapi sebagai wadah nyata untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, dan melindungi hak-hak ulayat sesuai amanat konstitusi,” pungkasnya.

Sebab yang tertinggal bukan hanya meja, kursi, papan tulis, buku-buku pelajaran, atau halaman sekolah yang setiap pagi menjadi tempat langkah kaki para guru. Yang tertinggal adalah suara tawa, teguran, nasihat, wajah anak-anak didik, kebersamaan dengan rekan kerja, dan ribuan kenangan yang selama puluhan tahun diam-diam tumbuh menjadi bagian dari kehidupan.

Suasana haru menyelimuti keluarga besar SMK Negeri 1 Biak ketika tiga sosok yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya akhirnya memasuki masa purna bakti sebagai aparatur sipil negara: Jefry Uneputy, Dra. Agustina Mane, dan Andris Rumaikeuw.

Bagi mereka, sekolah bukan saja tempat bekerja.

Sekolah adalah rumah kedua.

Di tempat itulah sebagian besar usia mereka dititipkan untuk mendidik generasi demi generasi anak Papua.

Dan ketika masa pengabdian itu berakhir, yang terasa bukan saja lega karena tugas telah selesai. Ada ruang kosong yang perlahan terasa di dalam dada.

Jefry: Dari SMEA Negeri 1 hingga SMK Negeri 1 Biak

Jefry Uneputty, yang akrab disapa Jefry, mengenang perjalanan panjangnya sejak bergabung dengan SMEA Negeri 1, yang kemudian berubah menjadi SMK Negeri 1 Biak.

Ia mulai bekerja sejak 1993 dan memasuki masa purna tugas pada 2026.

Dalam kenangannya, SMEA Negeri 1 Biak pada masanya merupakan salah satu sekolah yang memiliki reputasi kuat di kawasan Indonesia Timur.

“Saya bekerja di SMK Negeri 1 Biak, dulunya SMEA Negeri 1 sejak tahun 1993 dan baru purna tugas tahun 2026,” tutur Jefry.

Ia mengingat bagaimana para lulusan SMEA Negeri 1 Biak pada masa itu kemudian tersebar dan menduduki berbagai posisi penting di birokrasi maupun dunia usaha.

Menurutnya, selama sekitar satu dekade hingga 2003, SMEA Bosnik menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan menjadi bagian penting dalam pembangunan.

Kenangan itu semakin kuat ketika ia mengingat masa ketika sarana dan prasarana sekolah masih menjadi salah satu yang terbaik di kawasan Indonesia Timur, setelah sekolah SMEA diresmikan oleh Menteri Pendidikan Nasional saat itu, Prof. Dr. Wardiman Djojonegoro.

Namun perjalanan waktu membawa perubahan.

Penerapan otonomi daerah, menurut Jefry, ikut mengubah perhatian terhadap sekolah. Berbagai fasilitas yang dahulu menjadi kebanggaan perlahan tertinggal oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

SMEA pun berganti nama menjadi SMK Negeri 1 Biak.

Konsep link and match yang dahulu menjadi semangat pendidikan kejuruan pun, menurutnya, menghadapi tantangan baru ketika sarana pembelajaran tidak lagi bergerak secepat perkembangan zaman.

“Motto link and match kini sedikit bergeser dengan kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran yang update,” katanya.

Namun di tengah segala keterbatasan itu, Jefry justru menemukan sesuatu yang lebih penting: manusia-manusia yang tetap bertahan.

Ia mengaku bangga terhadap guru dan tenaga kependidikan SMK Negeri 1 Biak yang tetap menjalankan tugas dengan disiplin meskipun berbagai fasilitas pendukung masih terbatas.

“Saya bangga dengan para guru dan tenaga kependidikan SMK Negeri 1 Biak. Biarpun sarana pendukung sangat minim, namun disiplin melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pendidik dan pengajar.”

Ia juga mengenang kepemimpinan para kepala sekolah, dari Drs. Soehadi hingga Drs. Maskur Bora, yang menurutnya terus berjuang mengoptimalkan apa yang tersedia demi masa depan para siswa.

Tetapi ketika harus mengucapkan selamat tinggal, Jefry tidak memilih membawa keluhan.

Ia memilih membawa terima kasih.

“Terima kasih atas kerja sama selama ini. Mohon maaf jika selama mengabdi ada kekurangan. Mohon dimaafkan.”

Ada kalimat yang kemudian terasa lebih dalam dari sebuah ucapan perpisahan.

Setelah puluhan tahun bekerja, katanya, hal yang paling berkesan bukanlah jabatan, bukan pula fasilitas sekolah.

Melainkan kebersamaan.

“Apa yang terkesan bagi saya adalah bisa bergabung dengan teman-teman dalam tawa, sukacita sepanjang kita ada bersama-sama sebagai keluarga besar SMK Negeri 1 Biak.”

Ia pun menitipkan estafet pengabdian kepada generasi berikutnya.

“Semoga anak-anak, adik-adik yang ada, melanjutkan estafet yang kami taruh hari ini untuk dilanjutkan demi masa depan anak-anak kita.”

Kalimat itu terdengar sederhana.

Tetapi bagi seseorang yang telah menghabiskan puluhan tahun di sekolah, kata estafet berarti menyerahkan sebagian dari hidupnya kepada mereka yang datang setelahnya.

Agustina Mane: Ketika Papan Tulis Menjadi Bagian dari Kehidupan

Jika Jefry mengenang perjalanan sekolah, Dra. Agustina Mane, guru Pendidikan Kewarganegaraan, mengenang sesuatu yang jauh lebih personal: kehidupan yang hampir seluruhnya berlangsung di lingkungan sekolah.

Sejak menjadi tenaga honorer hingga diangkat sebagai ASN, Agustina telah mengabdi sekitar 32 tahun.

Tiga puluh dua tahun.

Waktu yang cukup panjang untuk membuat sekolah, rekan kerja, dan anak-anak didik menjadi bagian dari denyut kehidupannya.

Karena itu, ketika masa pengabdian harus berakhir, ada rasa haru yang tidak mudah diterjemahkan dengan kata-kata.

Ia mengaku bangga sekaligus terharu karena perjalanan panjangnya sebagai guru akhirnya sampai pada titik purna bakti.

Selama menjadi guru, ia tidak hanya menjalankan tugas mengajar.

Ia membangun relasi sosial dengan sesama guru, berinteraksi dengan kepala sekolah, mendampingi siswa, dan menjalani kebiasaan-kebiasaan kecil yang selama bertahun-tahun terasa biasa.

Namun justru kebiasaan-kebiasaan itulah yang kemudian terasa paling berat untuk ditinggalkan.

Setiap pagi datang ke sekolah.

Bertemu rekan-rekan.

Masuk ke ruang kelas.

Mengajar.

Menegur.

Tertawa.

Mendidik.

Kemudian pulang.

Esok hari kembali lagi.

Berulang selama puluhan tahun.

Kini semuanya harus berubah.

Agustina menyadari bahwa secara psikologis, kerinduan untuk kembali menjadi guru mungkin akan tetap tinggal dalam ingatan.

Sebab seseorang yang puluhan tahun hidup bersama dunia pendidikan tidak mungkin begitu saja mematikan rasa cintanya kepada sekolah hanya karena surat keputusan purna tugas telah diterima.

Kini waktunya melangkah ke kehidupan yang baru.

Menikmati hari-hari bersama anak dan cucu.

Menemukan kebahagiaan dalam rumah yang selama ini mungkin hanya menjadi tempat pulang setelah seharian mengajar.

Namun jauh di dalam dirinya, sekolah akan tetap menjadi bagian dari kenangan.

“Terima kasih SMK Negeri 1 Biak, tempat mengabdi selama ini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Drs. Maskur Bora, rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan atas kebersamaan selama ini.”

Dan doa yang ia titipkan bukan untuk dirinya.

Melainkan untuk sekolah yang pernah menjadi rumah pengabdiannya.

“Doa saya dan kami bertiga, semoga sekolah kita SMK Negeri 1 Biak bangkit dari kekurangan yang ada demi masa depan anak-anak didik.”

Andris Rumaikeuw: 28 Tahun Menjaga Sekolah dari Balik Layanan

Di balik keberhasilan proses pendidikan, ada mereka yang jarang disebut namanya.

Mereka yang tidak selalu berdiri di depan kelas.

Mereka yang bekerja memastikan administrasi berjalan, kebutuhan sekolah tertangani, dan roda pelayanan pendidikan tetap bergerak.

Salah satunya adalah Andris Rumaikeuw, tenaga kependidikan yang telah mengabdi selama 28 tahun.

Andris mengawali pengabdiannya sejak diangkat sebagai CPNS di SMEA Bosnik.

Ia melewati berbagai periode kepemimpinan kepala sekolah hingga akhirnya sampai pada masa kepemimpinan Drs. Maskur Bora.

Ia menyaksikan perubahan nama SMEA menjadi SMK Negeri 1 Biak.

Ia juga menyaksikan perubahan generasi.

Anak-anak yang dahulu datang sebagai siswa kini telah menjadi pegawai pemerintah, pekerja swasta, pengusaha, bahkan mungkin telah menjadi orang tua yang mengantar anak-anak mereka ke sekolah.

“Bangga bahwa selama mengabdi, banyak output yang kini telah bekerja di berbagai instansi pemerintah dan swasta,” ujar Andris.

Namun ia tidak menutup mata bahwa tidak semua perjalanan hidup anak didik berakhir dengan keberhasilan.

“Ada juga yang tidak berhasil. Namun itulah realitas hidup yang harus diterima.”

Kalimat itu mengandung kebijaksanaan seorang pendidik dan pekerja sekolah yang telah melihat kehidupan dari dekat.

Tidak semua benih tumbuh menjadi pohon.

Tidak semua siswa berjalan pada jalan yang sama.

Tetapi tugas mereka adalah menanam.

Setelah itu, kehidupanlah yang menentukan ke mana setiap anak akan melangkah.

Kepada kepala sekolah dan seluruh rekan kerja, Andris menyampaikan terima kasih.

“Terima kasih Drs. Maskur Bora, rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan atas kepedulian dan perhatian selama bekerja di SMK Negeri 1 Biak.”

Dan seperti kedua rekannya, ia juga meminta maaf atas segala kekurangan selama menjalankan tugas.

Kini ia akan kembali ke lingkungan keluarga.

Kembali kepada rumah.

Kembali kepada kehidupan yang selama puluhan tahun mungkin sering ditinggalkan demi kewajiban sebagai abdi negara.

Maskur Bora: Purna Tugas Bukan Akhir dari Pengabdian

Di hadapan para guru dan tenaga kependidikan, Kepala SMK Negeri 1 Biak, Drs. Maskur Bora, menyampaikan penghargaan kepada ketiga orang yang memasuki masa purna bakti.

Menurutnya, purna tugas bukanlah akhir dari nilai sebuah pengabdian.

Purna tugas hanyalah batas administratif dari perjalanan seseorang sebagai ASN.

“Purna tugas adalah sebuah batas pengabdian bagi kita semua sebagai ASN.”

Tetapi pengabdian itu sendiri akan tetap hidup melalui jejak yang ditinggalkan.

Melalui siswa-siswa yang pernah dididik.

Melalui teman-teman yang pernah bekerja bersama.

Melalui nilai-nilai yang pernah ditanamkan.

“Kebersamaan membangun iklim yang kondusif bagi kemajuan pendidikan di Biak, Tanah Papua, merupakan sebuah tanggung jawab moril yang dipercayakan negara di pundak kita semua.”

Maskur Bora menyadari bahwa hari ini adalah milik Jefry, Andris, dan Agustina.

Tetapi suatu saat, semua guru dan tenaga kependidikan yang hadir akan mengalami hari yang sama.

Hari ketika meja kerja harus ditinggalkan.

Hari ketika kartu identitas pegawai tidak lagi digunakan setiap pagi.

Hari ketika nama seseorang tidak lagi dipanggil untuk mengikuti rapat.

Hari ketika langkah kaki yang selama puluhan tahun menuju sekolah perlahan berbelok menuju rumah.

“Hari ini Bapak Jefry, Bapak Andri dan Ibu Agustina Mane purna tugas sebagai ASN. Kami semua akan mengikuti apa yang sekarang dialami.”

Karena itu, kenangan menjadi sesuatu yang tidak bisa dipensiunkan.

“Kebersamaan selama ini menjadi sebuah kenangan yang akan menjadi cerita kapan saja.”

Maskur secara khusus memberikan penghormatan kepada Agustina Mane yang, meskipun memiliki keterbatasan untuk mengendarai kendaraan sendiri, tetap menunjukkan semangat luar biasa dalam menjalankan tugas sebagai guru.

Ia melihat keteguhan itu sebagai teladan.

“Ibu Agustina yang memiliki keterbatasan tidak bisa membawa kendaraan sendiri, tetap semangat menjalankan tanggung jawab sebagai guru, mengajar dan mendidik adalah sebuah model attitude yang perlu dicontohi.”

Begitu pula Jefry dan Andris, yang menurutnya telah melewati suka dan duka dalam kebersamaan sebagai keluarga besar SMK Negeri 1 Biak.

Yang Pensiun Hanya Tugas, Bukan Kenangan

Ada sesuatu yang barangkali tidak pernah diajarkan dalam buku pelajaran.

Bahwa seorang guru bisa meninggalkan sekolah, tetapi tidak pernah benar-benar meninggalkan murid-muridnya.

Sebab sebagian dari dirinya telah tinggal dalam ingatan anak-anak yang pernah diajar.

Dalam sebuah nasihat.

Dalam sebuah teguran.

Dalam sebuah pelajaran.

Dalam sebuah kalimat sederhana yang mungkin dahulu dianggap biasa, tetapi bertahun-tahun kemudian baru disadari maknanya.

Begitu pula Jefry, Agustina, dan Andris.

Mereka mungkin tidak lagi datang setiap pagi ke SMK Negeri 1 Biak.

Tidak lagi duduk bersama dalam rapat.

Tidak lagi berjalan menuju ruang kelas atau ruang kerja seperti dahulu.

Namun puluhan tahun pengabdian tidak mungkin hilang hanya karena hari terakhir telah tiba.

Ada jejak mereka pada sekolah.

Ada jejak mereka pada para lulusan.

Ada jejak mereka pada rekan-rekan kerja.

Dan ada jejak mereka pada sejarah panjang SMEA Negeri 1 hingga menjadi SMK Negeri 1 Biak.

Hari itu, mungkin ada tawa.

Ada salaman.

Ada ucapan selamat.

Tetapi di balik semua itu, mungkin ada mata yang diam-diam basah.

Sebab setiap perpisahan selalu menyimpan satu kesadaran yang pahit:

bahwa kebersamaan yang selama ini dianggap biasa ternyata adalah kemewahan yang tidak akan pernah terulang dalam bentuk yang sama.

Jefry pulang membawa kenangan dari 1993.

Agustina pulang membawa kisah 32 tahun pengabdian.

Andris pulang membawa jejak 28 tahun perjalanan.

Dan SMK Negeri 1 Biak tetap berdiri.

Menunggu langkah-langkah baru.

Menunggu guru-guru baru.

Menunggu anak-anak baru.

Sementara nama-nama mereka bertiga perlahan akan berubah dari orang yang setiap hari hadir menjadi bagian dari cerita.

Namun sejarah sekolah akan selalu memiliki ruang untuk mereka.

Sebab sekolah bukan hanya dibangun oleh tembok dan gedung.

Sekolah dibangun oleh orang-orang yang bersedia memberikan sebagian terbaik dari hidupnya.

Dan tiga orang itu telah melakukannya.

Selamat memasuki kehidupan baru, Bapak Jefry Uneputy, Bapak Andris Rumaikeuw, dan Ibu Dra. Agustina Mane.

Tugas boleh berakhir. Masa kerja boleh selesai. Tetapi pengabdian tidak pernah benar-benar pensiun.

Jejak itu akan tetap berjalan bersama langkah anak-anak didik yang dahulu pernah kalian tuntun menuju masa depan.

Biak, 5 September 2026

Opa Paulus Laratmase

–

BIAK|SUARA ANAK NEGERI – Dalam rangka memperkuat kapasitas institusional dan menjamin keberlanjutan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor mengambil langkah strategis melalui konsolidasi sumber daya manusia aparatur dan penataan ulang mekanisme pembayaran Tunjangan Kinerja (TPP). Bupati Biak Numfor, Markus Octovianus Mansnembra, SH.,MM dalam keterangan persnya pada Kamis (4/9/2026), mengonfirmasikan realisasi pembayaran TPP bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada pekan depan, seraya menekankan prinsip pay for performance atau imbalan berbasis kinerja.

Langkah ini diambil di tengah dinamika fiskal daerah yang menghadapi tekanan akibat kebijakan refocusing anggaran nasional berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang berdampak pada pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD) senilai Rp111 miliar selama dua tahun fiskal berturut-turut.

Integrasi SDM dan Efisiensi Belanja Pegawai

Bupati Mansnembra menyatakan bahwa pengangkatan 634 orang PPPK Formasi 2024 merupakan bagian dari strategi penguatan kapabilitas birokrasi. “Penandatanganan perjanjian kerja bagi 634 PPPK ini merupakan afirmasi negara terhadap status kepegawaian mereka, sekaligus penambahan ‘amunisi’ operasional untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif,” ujar Bupati.

Namun, terkait proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tertunda penerbitan Surat Keputusan (SK)-nya, Bupati menjelaskan hal tersebut sebagai implikasi dari prudensi fiskal. Dengan adanya defisit anggaran struktural yang telah berlangsung lebih dari satu dekade, prioritas belanja dialokasikan untuk menjamin hak-hak dasar nearly 5.000 ASN dan PPPK yang sudah aktif, serta menjaga kelancaran layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

“Perekrutan CPNS di masa transisi fiskal ini memerlukan ketepatan waktu (timing) yang presisi. Kami harus memastikan bahwa ekspansi belanja pegawai tidak mengganggu stabilitas likuiditas daerah dan hak-hak normatif aparatur yang sudah ada,” jelasnya.

Implementasi E-Government sebagai Prasyarat Pembayaran TPP

Realisasi pembayaran TPP minggu depan dikaitkan secara ketat dengan implementasi sistem pemerintahan elektronik (e-government). Bupati menegaskan bahwa pencairan dana tersebut bersifat kondisional, bergantung pada kepatuhan aparatur terhadap protokol administrasi digital, termasuk:

1. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) via aplikasi Serikandi.
2. Integrasi data absensi biometrik.
3. Pelaporan Electronic Performance Appraisal (E-Kinerja) yang mengukur output dan outcome tugas harian.

“Mulai September 2026, disiplin pelaporan apel pagi dan E-Kinerja menjadi indikator utama evaluasi kinerja. Kami akan melakukan diferensiasi insentif di masa depan, di mana aparatur yang bertugas di wilayah kepulauan (daerah terluar) akan menerima tunjangan khusus sebagai kompensasi atas disparitas biaya hidup dan tantangan geografis, sobald APBD mencapai kondisi berimbang (balanced budget),” tambah Bupati.

Target percepatan siklus pembayaran TPP dari triwulanan menjadi lebih fleksibel juga sedang dikaji, seiring dengan upaya pemulihan kesehatan fiskal daerah menuju titik impas (break-even point) antara pendapatan dan belanja.

Monitoring Evaluasi Lapangan dan Desentralisasi Pelayanan

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan manajerial, Bupati bersama Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah langsung melaksanakan kunjungan kerja ke Distrik Aimando dan Padaido. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan audit lapangan terhadap efektivitas desentralisasi pelayanan kepegawaian dan administrasi publik di tingkat distrik.

“Kami melakukan monitoring langsung untuk mengidentifikasi hambatan birokrasi di tingkat akar rumput. Tujuannya adalah memastikan bahwa transformasi digital telah menjangkau seluruh lapisan aparatur, sehingga mengurangi inefisiensi mobilitas fisik bagi pegawai di wilayah kepulauan,” pungkas Markus Mansnembra.

Langkah ini mencerminkan komitmen Pemkab Biak Numfor dalam menerapkan prinsip Good Governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas, guna menciptakan birokrasi yang adaptif terhadap tantangan fiskal maupun tuntutan pelayanan masyarakat.

–

BIAK NUMFOR — SUARA ANAK NEGERI | Simpang siurnya informasi mengenai pembayaran honorarium atau penghasilan tetap (siltap) kepala kampung dan perangkat kampung di Kabupaten Biak Numfor mendapat penjelasan resmi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor, Drs. I Putu Wiyadnyana, M.M., menegaskan bahwa pembayaran honorarium perangkat kampung tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pemerintah daerah harus berpedoman pada ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, serta legalitas perangkat kampung.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya berbagai informasi mengenai pembayaran honor aparat kampung lama maupun aparat yang baru setelah pelantikan kepala kampung hasil pemilihan tahun 2026.

Menurut I Putu Wiyadnyana, pemerintah melalui DPMK telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Nomor 400.10.2/15/IV/DPMK/2026 tentang penegasan ketentuan perubahan mengenai perangkat kampung.

Ia menjelaskan, terdapat perubahan kewenangan kepala kampung sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam ketentuan itu, kepala desa/kepala kampung berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada bupati atau wali kota. Namun, menurutnya, perubahan kewenangan tersebut harus dibaca bersama dengan ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

“Terdapat perubahan kewenangan kepala kampung, tetapi mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku,” tegas I Putu Wiyadnyana.

Pengangkatan Perangkat Kampung Tidak Bisa Dilakukan Sepihak

Lebih lanjut, I Putu menjelaskan bahwa ketentuan terbaru mengenai perangkat desa mengatur persyaratan sekaligus mekanisme pengangkatannya.

Ia merujuk pada ketentuan yang mengatur bahwa perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, antara lain bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat, serta berusia antara 20 hingga 42 tahun, selain persyaratan lain yang ditentukan dalam peraturan daerah.

Sementara mekanisme pengangkatan, menurut penjelasan Kadis DPMK, dimulai dari penjaringan oleh kepala kampung, konsultasi dengan camat, pengusulan kepada bupati, hingga adanya persetujuan tertulis dari bupati sebagai dasar pengangkatan perangkat kampung.

Dengan demikian, perangkat kampung yang baru tidak serta-merta dapat menerima honorarium hanya karena telah ditunjuk atau direkrut oleh kepala kampung.

“Aparat kepala kampung yang baru belum berhak menerima honor karena belum ada SK,” ujar I Putu.

Persoalan Siltap Muncul Setelah Pergantian Kepala Kampung

I Putu juga menjelaskan bahwa persoalan pembayaran honorarium menjadi semakin kompleks setelah adanya pergantian kepala kampung hasil pemilihan tahun 2026.

Kepala kampung terpilih telah dilantik pada April 2026. Setelah itu, pemerintah daerah menerbitkan ketentuan mengenai perekrutan aparatur kampung yang baru.

Namun, proses pengangkatan perangkat kampung baru hingga kini belum seluruhnya selesai. Bahkan, menurut DPMK, baru terdapat tiga kampung yang memasukkan laporan.

Ia juga menegaskan bahwa laporan tersebut semestinya disampaikan melalui kepala distrik sebagai bagian dari mekanisme pembinaan dan rentang kendali pemerintahan.

“Sampai saat ini baru tiga kampung yang memasukkan laporan, dan itu pun tidak melalui kepala distrik sebagaimana mekanisme sebagai bentuk pembinaan rentang kendali,” jelasnya.

Keterbatasan Anggaran Jadi Faktor Pembayaran Tertunda

Selain persoalan administrasi dan legalitas perangkat kampung, pembayaran honorarium juga menghadapi persoalan keterbatasan anggaran daerah.

Menurut I Putu, kondisi keuangan daerah menyebabkan pembayaran honor aparat kampung lama belum dapat dilakukan secara penuh sesuai periode yang seharusnya.

Ia menjelaskan, aparat kampung lama semestinya masih menerima honor sampai April 2026 karena kepala kampung baru baru dilantik pada April 2026. Namun, karena keterbatasan anggaran, pembayaran yang terealisasi baru sampai Januari 2026.

“Karena keterbatasan anggaran daerah, honor aparat lama baru terbayar sampai bulan Januari 2026. Semestinya honor aparat lama terbayar sampai bulan April 2026 karena kepala kampung yang baru dilantik tanggal 17 April 2026,” ungkapnya.

Sementara itu, perangkat kampung yang baru, menurut DPMK, baru dapat menerima honor setelah proses pengangkatan dan penerbitan keputusan pengangkatan selesai secara sah.

Dengan kata lain, bulan Mei 2026 menjadi titik waktu yang relevan bagi pembayaran perangkat kampung baru, sepanjang proses pengangkatan dan penerbitan SK telah dipenuhi sesuai ketentuan.

DPMK: Jangan Ada Salah Bayar

Persoalan ini menjadi penting karena adanya laporan mengenai pembayaran kepada aparat kampung lama maupun aparat baru yang belum memiliki dasar administrasi yang lengkap.

DPMK Kabupaten Biak Numfor mengingatkan seluruh kepala kampung agar tidak melakukan pembayaran honorarium tanpa dasar hukum dan administrasi yang jelas.

Hal tersebut penting untuk mencegah terjadinya salah bayar, yang pada akhirnya dapat menimbulkan persoalan dalam pertanggungjawaban keuangan kampung maupun pemerintah daerah.

“Banyak laporan salah bayar honor aparat kampung lama dan aparat kampung baru. Karena itu perlu kami tegaskan kembali ketentuan pembayaran honor tersebut,” kata I Putu.

Menurutnya, pemerintah tidak bermaksud menghambat hak aparat kampung untuk memperoleh penghasilan. Namun, pembayaran harus dilakukan berdasarkan status kepegawaian/perangkat kampung yang sah, SK pengangkatan, periode masa kerja, serta ketersediaan anggaran.

Klarifikasi untuk Meredam Informasi yang Beredar

Penjelasan Kepala DPMK ini sekaligus menjadi klarifikasi terhadap informasi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai siapa yang sebenarnya berhak menerima honor setelah terjadinya pergantian kepala kampung.

DPMK menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan ada atau tidaknya anggaran, tetapi juga menyangkut legalitas pengangkatan perangkat kampung dan tertib administrasi pemerintahan kampung.

Karena itu, kepala kampung diharapkan tidak mengambil keputusan sepihak dalam merekrut maupun memberhentikan perangkat kampung tanpa mengikuti prosedur yang telah ditentukan.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga dituntut memberikan kepastian mengenai pembayaran hak aparat kampung lama yang masih memiliki masa kerja sampai dengan berakhirnya periode sebelum kepala kampung baru dilantik.

Kejelasan mengenai siapa yang berhak menerima honor, sejak kapan hak tersebut berlaku, serta kapan pembayaran dilakukan menjadi penting agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan aparat kampung maupun masyarakat.

I Putu menegaskan bahwa DPMK akan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Yang paling penting adalah semua harus sesuai ketentuan. Jangan sampai terjadi salah bayar, karena pada akhirnya akan menjadi persoalan dalam pertanggungjawaban keuangan,” pungkas Kepala DPMK Kabupaten Biak Numfor, Drs. I Putu Wiyadnyana, M.M.

–

BIAK|SUARA ANAK NEGERI– Memaknai Hari Ulang Tahun (HUT) Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 bukan sekadar sebagai ajang seremonial, Kejaksaan Negeri (Kejari) Biak Numfor menunjukkan komitmen nyata dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada Rabu (2/9/2026), tim penyidik menetapkan dan menahan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran tunjangan reses dan pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2023.

Dua tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial AK, selaku Kasubag Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Supiori, dan FZA, selaku Bendahara Pengeluaran pada periode yang sama. Penetapan tersangka ini dituangkan dalam Surat Perintah Penetapan Tersangka (SPPT) Nomor TAP-01 dan TAP-02 yang diterbitkan Kepala Kejari Biak Numfor pada tanggal yang sama.

Kerugian Negara Capai Rp808,8 Juta

Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, dugaan tindak pidana korupsi tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp808.818.401 atau sekitar Rp808,8 juta. Angka ini berasal dari penyimpangan dalam mekanisme penyaluran dana reses yang seharusnya digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat, namun diduga diselewengkan.

Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Secara subsidiair, mereka juga dijerat dengan Pasal 3 UU Tipikor.

Proses Penahanan dan Pemeriksaan Kesehatan

Sebelum menjalani penahanan, kedua tersangka terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter untuk memastikan kondisi fisik mereka layak untuk ditahan. Hasil pemeriksaan menyatakan keduanya dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, AK dan FZA resmi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Biak selama 20 hari, terhitung mulai 2 September hingga 21 September 2026. Langkah penahanan ini diambil untuk mencegah tersangka menghilangkan barang bukti atau mempengaruhi saksi dalam proses penyidikan yang masih berlangsung.

Komitmen Penegakan Hukum yang Tegas dan Humanis

Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor, Hendra Wijaya, S.H., M.H., melalui Kepala Seksi Intelijen, Daniel Surya Partogi, S.H., M.H., menegaskan bahwa momentum HUT ke-81 Kejaksaan RI menjadi penguat semangat bagi jajaran Adhyaksa untuk terus meningkatkan profesionalitas.

“Kejaksaan Negeri Biak Numfor berkomitmen melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi secara tegas, profesional, transparan, dan berintegritas. Namun, kami juga mengedepankan pendekatan humanis dan berhati nurani dalam setiap langkah hukum,” ujar Daniel Surya Partogi.

Ia menambahkan, penanganan kasus ini merupakan bentuk akuntabilitas institusi dalam menjaga pengelolaan keuangan negara agar tetap berada dalam koridor hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Peluang Penetapan Tersangka Baru

Meski dua tersangka telah ditahan, proses penyidikan belum berakhir. Kejari Biak Numfor menyatakan bahwa pengembangan perkara masih terus dilakukan. Tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat atau memiliki keterkaitan dengan aliran dana reses tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka baru apabila ditemukan alat bukti yang cukup.

Publik kini menanti transparansi lebih lanjut dari proses hukum ini, khususnya terkait pemulihan kerugian negara dan pertanggungjawaban penuh atas dana rakyat yang diduga diselewengkan.

–

BIAK | SUARA ANAK NEGERI – Tim gabungan Kepolisian Resor (Polres) Biak Numfor berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di area konsesi PT Wapoga Mutiara Industri (WMI), Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, pada Selasa (1/9/2026). Aksi cepat ini mencegah api meluas dan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang lebih parah.

Kapolsek Yendidori, IPTU Lababa, menjelaskan bahwa informasi awal mengenai kejadian tersebut diterima pihaknya sekitar pukul 12.40 WIT dari petugas keamanan (security) PT WMI. Saat itu, terlihat kepulan asap tebal yang diduga berasal dari nyala api di sekitar wilayah perusahaan.

“Menindaklanjuti laporan tersebut, Polsek Yendidori segera berkoordinasi dengan Polres Biak Numfor untuk melakukan penanganan di lokasi,” ujar IPTU Lababa saat dikonfirmasi, Selasa (1/9/2026).

Pengerahan Water Cannon dan Personel Gabungan

Sekitar satu jam setelah laporan diterima, tepatnya pukul 13.40 WIT, Kabag Ops Polres Biak Numfor AKP Enceng Kurniadi, S.H., bersama Kasat Samapta AKP Kartiko dan sejumlah personel tiba di lokasi kejadian. Mereka membawa serta satu unit kendaraan Water Cannon milik Polres Biak Numfor untuk mendukung proses pemadaman.

Proses penyemprotan air dimulai pada pukul 13.45 WIT. Personel gabungan bekerja keras menyisir titik-titik api hingga kondisi dinyatakan benar-benar aman. Setelah melalui perjuangan selama hampir tiga jam, api akhirnya berhasil dipadamkan seluruhnya pada pukul 16.30 WIT.

“Alhamdulillah, pukul 16.30 WIT api berhasil dipadamkan. Selanjutnya, personel kembali ke Mako Polres untuk melaksanakan standby guna mengantisipasi kemungkinan lain,” tambah IPTU Lababa.

Imbauan Waspada Musim Kemarau

Melihat kejadian ini, Kepolisian Resort Biak Numfor mengimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Biak Numfor agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla, terutama di tengah kondisi musim kemarau yang rentan memicu kebakaran.

Masyarakat diminta untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu api, seperti membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Apabila menemukan kepulan asap atau titik api, warga diharapkan segera melaporkannya kepada aparat terdekat agar dapat ditangani sejak dini sebelum meluas.

Kepolisian menekankan bahwa respons cepat dan partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci utama dalam mencegah bencana ekologis dan menjaga kelestarian lingkungan di Tanah Papua.

–

BIAK |SUARA ANAK  NEGERI – Guna menjaga kekebalan tubuh siswa dan mencegah penyebaran penyakit menular, SD YPK Bosnik di Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, kembali melaksanakan kegiatan imunisasi bekerja sama dengan Puskesmas Bosnik. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (2/9/2026) ini merupakan bagian dari program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang menyasar siswa kelas 1, 2, dan 5.

Petugas Kesehatan Puskesmas Bosnik, Sarmes Tetelepta, menjelaskan bahwa pemberian vaksin dilakukan secara bertahap sesuai dengan protokol kesehatan nasional dan kebutuhan usia anak. Siswa kelas 1 menerima imunisasi MR (Measles Rubella) untuk mencegah campak dan rubella, serta DT (Diphtheria Tetanus). Sementara itu, siswa kelas 2 mendapatkan imunisasi DT untuk perlindungan terhadap difteri dan tetanus. Adapun siswa kelas 5 diberikan imunisasi HPV (Human Papillomavirus) sebagai langkah pencegahan dini terhadap kanker serviks di masa depan.

“Program ini bertujuan mencegah penyakit berbahaya seperti difteri, tetanus, campak, dan kanker serviks. Kami berharap dengan cakupan imunisasi yang luas, herd immunity atau kekebalan kelompok di sekolah dapat terbentuk,” jelas Sarmes.

Dukungan Penuh Pihak Sekolah

Kepala Sekolah SD YPK Bosnik, David Fairyo, menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. Ia menekankan bahwa imunisasi merupakan investasi kesehatan jangka panjang bagi para siswa.

“Kami di SD YPK Bosnik sangat mendukung kegiatan Puskesmas karena tujuannya mulia, yaitu menjaga kekebalan tubuh anak-anak didik kami. Dengan adanya antibodi dari imunisasi, tubuh anak akan memiliki pertahanan kuat apabila terpapar penyakit di kemudian hari,” ujar David Fairyo.

David juga mengungkapkan bahwa program imunisasi di SD YPK Bosnik bukan kegiatan insidental, melainkan telah berjalan secara rutin setiap tiga bulan sekali selama beberapa tahun terakhir. Konsistensi ini menunjukkan komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan bebas dari wabah penyakit.

Harapan Keberlanjutan Program

Menanggapi pelaksanaan kali ini, David Fairyo berharap agar kegiatan imunisasi dapat terus berlanjut tanpa terputus. Ia mencatat bahwa masih ada siswa, khususnya siswa baru di kelas 1, yang perlu segera mendapatkan perlindungan imunisasi dasar.

“Harapan kami ke depan, program ini harus berjalan terus. Masih ada anak-anak yang belum pernah ikut imunisasi, contohnya seperti siswa kelas 1 yang baru masuk. Mereka harus segera mendapat imunisasi supaya kekebalan tubuhnya terbentuk terhadap berbagai penyakit. Itu adalah tujuan utama kami,” tambah David.

Dengan sinergi yang baik antara tenaga kesehatan Puskesmas Bosnik, guru, dan orang tua murid, diharapkan angka kesakitan akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) di wilayah Distrik Biak Timur dapat ditekan secara signifikan. Hal ini akan mendukung proses belajar mengajar yang optimal dan nyaman bagiseluruh anak sekolah.

Dalam kunjungan tersebut, legislator fraksi keterwakilan Otonomi Khusus ini didampingi oleh istri, Ny. Sombuk, serta tokoh adat, Hofni Simbiak. Kehadiran mereka tidak hanya untuk mempererat tali silaturahmi dengan umat beragama, tetapi juga menjadi momen untuk mendengarkan aspirasi jemaat secara langsung dalam suasana yang khidmat dan kekeluargaan.

Bantuan Nyata untuk Percepatan Pembangunan Gedung Gereja

Seusai pelaksanaan ibadah, Musa Yosep Sombuk secara simbolis menyerahkan bantuan berupa bahan bangunan kepada pengurus Jemaat Baithesda Mos. Bantuan ini diberikan sebagai respons atas kebutuhan jemaat yang saat ini sedang giat membangun gedung gereja baru. Jenis dan jumlah material yang diserahkan telah disesuaikan dengan kebutuhan teknis pembangunan agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Ini adalah salah satu bentuk kewajiban Dewan yang dikemas dalam paket kegiatan reses. Kami merasa terpanggil untuk menyampaikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan Puji Tuhan hari ini bantuan tersebut sudah tersalurkan,” ujar Musa Yosep Sombuk.

Ia berharap bantuan berupa semen, besi, atau material lainnya tersebut dapat meringankan beban jemaat dalam mengumpulkan dana swadaya, sekaligus mendorong percepatan penyelesaian pembangunan gedung gereja yang direncanakan akan segera disemakan.

Sinergi Rohani dan Sosial dalam Agenda Reses

Musa Yosep Sombuk mengungkapkan rasa syukurnya dapat beribadah bersama Jemaat Baithesda Mos. Menurutnya, pendekatan melalui jalur keagamaan merupakan strategi efektif untuk membangun kedekatan emosional dengan konstituen sebelum memasuki diskusi-diskusi substantif mengenai pembangunan daerah.

“Sukacita Minggu membawa berkah untuk agenda reses kali ini. Terima kasih atas sambutan hangat dan masukan dari seluruh jemaat. Semoga gedung gereja baru ini segera selesai dan menjadi tempat ibadah yang nyaman bagi kita semua,” tambahnya.

Kegiatan penyerahan bantuan ini merupakan rangkaian dari agenda reses Musa Yosep Sombuk di Kabupaten Biak Numfor, yang sebelumnya juga telah mengunjungi Panti Sosial Binanetra Cendrawasih. Ke depan, legislator ini berencana melanjutkan kunjungan ke berbagai titik lain untuk memastikan bahwa suara rakyat dan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk fasilitas ibadah, tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang diperjuangkan di parlemen.

Penulis: Anis Rumaropen 

Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi nyata antara Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Tim Kesehatan Puskesmas Yendidori, serta dukungan penuh dari Kepala Kampung Yendidori. Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, sekaligus mendongkrak capaian penemuan kasus TB aktif melalui investigasi kontak yang lebih masif.

Antusiasme Tinggi Masyarakat dan Pelayanan Terpadu

Di bawah tanggung jawab Dokter Penanggung Jawab Puskesmas, dr. Theresia L. Santoso Wakman, dan Penanggung Jawab Program TB, Jenny PS Situmeang, S.Kep., Ns., kegiatan ini mendapat respons antusias dari warga. Tercatat sebanyak 111 orang dari berbagai kelompok usia—mulai dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, hingga ibu hamil—turut serta dalam pemeriksaan kesehatan tersebut.

Salah satu fokus utama kegiatan ini adalah pelaksanaan investigasi kontak TB secara langsung di masyarakat. Warga yang memiliki riwayat kontak serumah atau kontak erat dengan pasien TB dilakukan skrining dan pemeriksaan sesuai protokol. Bagi mereka yang memenuhi kriteria, pelayanan tidak berhenti pada tahap diagnosis, melainkan dilanjutkan dengan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT).

“Pemberian dosis pertama TPT dikonsumsi langsung di hadapan petugas kesehatan sebagai bagian dari pelayanan cepat dan terpadu. Langkah ini krusial untuk mencegah infeksi TB berkembang menjadi penyakit aktif serta memutus mata rantai penularan di komunitas,” jelas dr. Theresia melalui keterangan tertulis via WhatsApp, Sabtu (28/8/2026).

Target Eliminasi TB dan Ekspansi ke Lima Lokus

Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Lukas Linggi, S.KM., MKM., bersama Technical Officer Global Fund, Herianto, S.KM., dalam arahannya menekankan pentingnya keberlanjutan program ini. Mereka menyampaikan bahwa kegiatan kolaboratif ini diharapkan dapat menjadi model percontohan yang terintegrasi, melibatkan Dinas Kesehatan, Puskesmas, pemerintah kampung, dan unsur lintas sektor lainnya.

“Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan, penemuan dini, investigasi kontak, pemberian TPT, pengobatan, serta pemutusan rantai penularan TB. Ini adalah kontribusi nyata kami dalam mendukung percepatan eliminasi Tuberkulosis di Kabupaten Biak Numfor,” ujar Lukas Linggi.

Sebagai tahap awal, kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan di lima lokus kampung di Distrik Yendidori untuk memperluas jangkauan pelayanan dan memastikan tidak ada kasus TB yang terlewat. Dengan pendekatan proaktif seperti ini, diharapkan angka kesakitan TB di wilayah tersebut dapat ditekan secara signifikan, mewujudkan masyarakat Yendidori yang lebih sehat dan produktif.

Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Kampung Mbromsi, Metusalak Rumaropen, melalui keterangan tertulis via WhatsApp, Sabtu (28/8/2026). Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk memastikan program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga tepat sasaran dari segi nutrisi bagi pertumbuhan anak-anak di kepulauan.

Kolaborasi dengan UNICEF Jenewa untuk Standar Gizi Global

Dalam sesi peningkatan kapasitas tersebut, materi edukasi gizi disampaikan dengan dukungan teknis dari perwakilan UNICEF Jenewa. Para peserta, yang terdiri dari guru-guru PAUD/TK, kepala sekolah, serta tim pengelola dapur umum, dibekali pemahaman mendalam mengenai standar gizi seimbang internasional, keamanan pangan, serta tata kelola distribusi makanan yang higienis dan akuntabel.

“Kami sangat bersyukur karena mendapatkan materi langsung yang berstandar global dari UNICEF Jenewa. Ini menjadi nilai tambah bagi kami di daerah kepulauan untuk memahami komposisi menu harian yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral sesuai kebutuhan usia tumbuh kembang anak,” ujar Metusalak.

Selain aspek nutrisi, diskusi juga mencakup mekanisme pengawasan internal untuk mencegah pemborosan atau penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan bahan baku MBG, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat bagi anak didik.

Apresiasi untuk Pendidik di Mbromsi, Nyansoren, dan Saribra

Kepala Kampung Mbromsi juga menyampaikan apresiasi khusus kepada para “Jaga Bunda” (pengasuh/pendidik anak usia dini) dan guru-guru yang bertugas di Kampung Mbromsi, serta rekan-rekan sejawat dari Kampung Nyansoren dan Saribra. Dedikasi mereka dalam mendampingi anak-anak di wilayah 3T Distrik Aimando dinilai sebagai ujung tombak keberhasilan program ini.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak/Ibu guru dan Jaga Bunda di Mbromsi, Nyansoren, dan Saribra. Ketulusan kalian dalam mendidik anak-anak di tengah keterbatasan fasilitas adalah inspirasi bagi kami semua,” tambah Metusalak.

Dampak Positif dan Ucapan Syukur kepada Pemerintah

Metusalak berharap, dengan edukasi gizi yang berkelanjutan dan dukungan penuh dari pemerintah, angka stunting dan masalah gizi buruk di Distrik Aimando dapat ditekan secara signifikan. Ia meyakini bahwa asupan gizi yang baik berbanding lurus dengan peningkatan konsentrasi belajar dan prestasi akademik siswa.

“Anak-anak kita adalah masa depan kampung ini. Jika mereka sehat dan cerdas, maka pembangunan Kampung Mbromsi ke depannya akan lebih pesat. Melalui kegiatan ini, kami Pemerintah Kampung Mbromsi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah yang sangat peduli terhadap kami yang tinggal di wilayah kepulauan. Perhatian ini membuktikan bahwa tidak ada daerah yang tertinggal dalam perhatian negara,” tutup Metusalak.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model percontohan (best practice) bagi kampung-kampung lain di Kabupaten Biak Numfor dalam mewujudkan generasi yang bebas dari masalah gizi dan siap menghadapi masa depan.

Penulis: Anis Rumaropen 

Dalam dialog yang berlangsung dari pukul 11.00 hingga 14.00 WIT tersebut, Musa Sombuk membuka sesi dengan memberikan edukasi mengenai dinamika terbaru Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Ia menjelaskan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, serta bagaimana mekanisme tersebut seharusnya berjalan di lapangan.

Ekonomi “Kering” dan Dampak Penurunan Dana Desa

Sorotan utama dari masyarakat Distrik Warsa adalah kondisi ekonomi yang dinilai sedang “kering”. Para tokoh masyarakat mengeluhkan sulitnya memasarkan hasil bumi karena minimnya pembeli dan akses pasar yang jauh. Situasi ini diperparah dengan penurunan signifikan alokasi Dana Desa, yang membuat roda perekonomian kampung hampir lumpuh.

“Mereka merasakan banyak sekali persoalan terkait dengan ekonomi rakyat. Hasil bumi susah dipasarkan, pembeli tidak lagi datang, dan akses ke pasar sangat jauh. Ditambah lagi, Dana Desa turun drastis sehingga rencana pembangunan kampung terhambat,” ujar Musa Sombuk menirukan keluhan warga.

Urgensi Sosialisasi Proyek Strategis Nasional (PSN)

Salah satu poin krusial yang mengemuka dalam pertemuan ini adalah adanya kebingungan masyarakat terkait kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah mereka, seperti Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan. Warga mengakui bahwa meskipun bangunan fisik telah terlihat, mereka belum memahami secara utuh tujuan dan manfaat dari proyek-proyek tersebut.

Musa Sombuk menekankan pentingnya sosialisasi yang masif dan transparan dari pemerintah agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga memahami tujuan kehadiran PSN. “Banyak warga yang belum paham. Mereka melihat ada bangunan, tapi tidak melihat aktivitas yang berjalan. Pertanyaannya, apakah manfaatnya akan dirasakan? Oleh karena itu, sosialisasi harus dilakukan agar masyarakat tahu tujuan dari kehadiran PSN dan bagaimana mereka bisa terlibat serta mendapatkan manfaat ekonomi darinya,” tegas Musa.

Selain itu, warga juga menanyakan dampak positif maupun negatif dari rencana pembangunan Bandara Antariksa yang lokasinya berdekatan dengan wilayah mereka, serta meminta kejelasan mengenai status dan kelanjutan proyek-proyek tersebut.

Desakan Pembangunan Sekolah Rakyat dan Perbaikan Layanan Dasar

Di sektor pendidikan, warga Distrik Warsa secara khusus mendesak pemerintah untuk membangun Sekolah Rakyat di wilayah mereka, mencontoh keberhasilan program serupa yang telah berjalan di Distrik Biak Timur. Mereka menilai akses menuju sekolah lanjutan saat ini sangat terbatas, sementara biaya transportasi untuk bersekolah ke luar distrik sangatlah mahal dan memberatkan.

“Mereka minta kalau bisa dibuatkan sekolah rakyat, seperti yang sudah ada implementasinya di wilayah lain. Ini sangat penting untuk mendekatkan akses pendidikan bagi anak-anak kampung,” jelas Musa.

Selain pendidikan, di bidang kesehatan, warga meminta penambahan fasilitas dan tenaga medis karena jarak ke rumah sakit rujukan cukup jauh. Isu perumahan juga menjadi perhatian serius, di mana banyak keluarga muda di Distrik Warsa yang masih tinggal bersama orang tua karena belum memiliki rumah layak huni. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus melalui program perumahan rakyat.

Kendala Aparat Kampung Baru dan Honorarium Tertunggak

Pertemuan ini juga menyoroti kendala yang dihadapi oleh Kepala Kampung (Kades) dan aparat kampung yang baru dilantik. Sebagian besar dari mereka berusia muda dan belum memiliki kapasitas manajemen yang memadai, namun minim mendapatkan pelatihan dari pemerintah daerah.

Yang lebih memprihatinkan adalah masalah honorarium. Warga melaporkan bahwa pembayaran honor aparat kampung tidak lancar, sering tertunda hingga tiga bulan sekali, padahal mereka memikul tanggung jawab harian. “Mereka merasa hak-haknya tidak tersedia setiap saat dibutuhkan. Ini menimbulkan ketidakpastian dalam menjalankan tugas pemerintahan di tingkat kampung,” jelas Musa.

Rekomendasi: Pemetaan Data dan Penguatan Lembaga Adat

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Musa Sombuk memberikan beberapa rekomendasi strategis. Pertama, ia mendesak masyarakat dan pemerintah kampung untuk segera melakukan pemetaan data yang akurat, meliputi peta kampung, peta adat, dan sensus penduduk Orang Asli Papua (OAP), baik yang tinggal di kampung maupun yang merantau. Data ini krusial agar dana Otsus dapat tepat sasaran.

Kedua, ia menekankan pentingnya penguatan kelembagaan masyarakat adat. Warga meminta dukungan anggaran agar lembaga adat dapat berfungsi optimal dalam menyelesaikan sengketa lahan dan konflik sosial secara mandiri, yang selama ini dilakukan secara sukarela tanpa dukungan fasilitas memadai.

Terkait permintaan penyatuan struktur Dewan Adat di Biak agar tidak terpecah-pecah, Musa menyatakan hal tersebut merupakan ranah internal Dewan Adat, namun ia akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pihak terkait untuk dicari solusi terbaik.

Penutup: Komitmen Tindak Lanjut dan Harapan Komunikasi Berkelanjutan

Mengakhiri sesi reses, Musa Sombuk menegaskan komitmennya untuk membawa seluruh aspirasi yang telah terserap ke dalam pembahasan legislatif di Jayapura. Ia berjanji akan mendorong percepatan realisasi program-program prioritas, khususnya terkait revitalisasi ekonomi kampung, perbaikan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta penyelesaian isu honorarium aparat kampung.

“Saya akan pastikan suara dari Distrik Warsa ini tidak hanya berhenti di sini. Kami akan bawa ini ke meja rapat komisi dan paripurna DPRP untuk ditindaklanjuti dengan eksekutif,” janji Musa.

Di sisi lain, warga Distrik Warsa menutup pertemuan dengan rasa syukur dan antusiasme tinggi. Mereka mengungkapkan bahwa kunjungan langsung anggota DPRP ini memberikan semangat baru, karena selama ini mereka sering merasa “dilupakan” setelah masa pemilihan berakhir.

“Kami sangat berterima kasih karena baru kali ini ada wakil rakyat yang benar-benar turun mendengar keluh kesah kami di kampung. Harapan kami, komunikasi ini tidak putus. Jangan sampai setelah dipilih dan dilantik, kami tidak dibutuhkan lagi. Kami butuh pendampingan dan perjuangan yang berkelanjutan,” ungkap salah satu perwakilan warga.

Musa Sombuk menutup acara dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan terus bersinergi dengan pemerintah daerah maupun pusat, demi mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat di Tanah Papua.

Penulis: A.R

Menurut Demianus, respons antusias dari para pencari kerja serta keterlibatan 21 perusahaan swasta menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha memegang peranan vital. Kolaborasi ini tidak hanya berfungsi untuk mengurangi angka pengangguran, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat lokal.

Afirmasi Otsus: Dari Kebijakan Menjadi Realita

Dari perspektif pembangunan di Tanah Papua, Demianus menekankan bahwa keberpihakan terhadap OAP bukan sekadar menjadi wacana kebijakan, melainkan harus terimplementasi secara nyata. Hal ini sejalan dengan roh Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) yang mengamanatkan prinsip keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Orang Asli Papua.

“Kehadiran Job Fair ini patut diapresiasi sebagai salah satu bentuk konkret pemerintah daerah dalam menghadirkan ruang dan kesempatan yang lebih luas bagi OAP untuk memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatkan kompetensi, serta mengambil bagian secara aktif dalam pembangunan daerah,” ujar Demianus.

Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, khususnya Dinas Tenaga Kerja, yang telah menggagas dan melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Upaya tersebut dinilai menunjukkan komitmen serius pemerintah untuk mendekatkan akses ketenagakerjaan kepada masyarakat sekaligus membangun jembatan kepercayaan antara pencari kerja lokal dengan sektor industri.

Sinergi Swasta dan Harapan Keberlanjutan

Apresiasi serupa juga disampaikan kepada seluruh perusahaan mitra, termasuk PT. Biak Ocean Seafood (PT. BOS), atas dukungan dan sinerginya dalam membuka peluang kerja. Keterlibatan sektor swasta dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam menyerap tenaga kerja lokal yang kompeten.

Meski demikian, Demianus berharap agar Job Fair tidak berhenti sebagai acara seremonial tahunan semata. Ia mendesak agar kegiatan ini berkembang menjadi agenda ketenagakerjaan yang berkelanjutan dan sistematis.

“Ke depan, kami berharap ada penguatan pada aspek pelatihan keterampilan, sertifikasi kompetensi, dan penyaluran tenaga kerja yang terukur. Peningkatan kapasitas OAP sangat diperlukan agar mereka mampu bersaing secara sehat, profesional, dan berdaya saing tinggi di dunia kerja,” harapnya.

Jembatan Menuju Kemandirian Ekonomi

Bagi Suara Anak Negeri, Job Fair ini bukan sekadar ajang pertemuan administratif antara pelamar dan perusahaan, melainkan sebuah jembatan menuju kemandirian ekonomi masyarakat adat. Melalui kolaborasi triple helix antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga adat, pembangunan di Kabupaten Biak Numfor diharapkan benar-benar inklusif dan memberikan manfaat maksimal bagi putra-putri asli daerah.

“Inilah semangat Otsus yang harus terus kita dorong: keberpihakan yang nyata, perlindungan yang kuat, dan pemberdayaan yang berkelanjutan bagi Orang Asli Papua,” tutup Demianus Wakman.

Penulis: AR(DW)

Speniel menjelaskan bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah, DPRK, dan DPMK, masa jabatan aparat kampung lama resmi berakhir pada 9 April 2026. Hingga kini, tercatat masih ada sisa hak atau honorarium selama empat bulan (Januari–April) yang belum dibayarkan kepada mereka. Ironisnya, rekomendasi pembayaran untuk periode tersebut yang seharusnya menjadi prioritas, baru terealisasi sebagian pada Agustus, itupun masih tergolong sebagai hak milik aparat lama.

Anomali Pembayaran di Lapangan

“Fakta di lapangan sangat memprihatinkan. Di saat hak aparat lama selama empat bulan belum lunas, kami menemukan beberapa oknum Kepala Kampung Definitif yang justru telah membayarkan honor kepada aparat baru. Padahal, aparat baru ini belum melalui proses penjaringan yang optimal dan yang paling fatal, mereka belum memiliki SK pengangkatan,” ungkap Speniel dengan nada tegas.

Tindakan ini dinilai melanggar prinsip akuntabilitas dan transparansi. Speniel mempertanyakan dasar hukum pembayaran tersebut, mengingat syarat pengangkatan aparat kampung diatur ketat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan turunannya, termasuk batasan usia 20-42 tahun dan minimal pendidikan SMA. Tanpa SK yang sah, status kepegawaian mereka tidak jelas, sehingga pembayaran honor dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) berpotensi dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang.

Kasus Meluas dan Pengawasan Ketat Aktivis

Kasus ini bukan kejadian isolir. Speniel mencatat bahwa praktik serupa terjadi di berbagai distrik, meliputi Biak Utara, Yendidori, Biak Barat, Swandiwe, Numfor, Biak Timur, hingga Andey. Pola yang sama ditemukan: ketidakjelasan status aparat baru yang sudah menerima bayaran, sementara hak historis aparat lama terabaikan.

“Hal ini sedang menjadi sorotan serius teman-teman wartawan dan aktivis masyarakat sipil. Kami menyampaikan secara tegas bahwa kasus ini sedang dalam pantauan ketat. Kami mendesak Kepala Distrik dan Kepala DPMK untuk segera mengambil sikap tegas berupa sanksi administrasi bagi Kepala Kampung Definitif yang terbukti melanggar prosedur,” tegasnya.

Speniel berharap pemerintah daerah menunjukkan itikad baik dengan menyelesaikan tunggakan honor aparat lama segera dan menghentikan pembayaran ilegal kepada pihak yang belum berstatus resmi. Jika tidak ada tindakan konkret, advokasi hukum dan pelaporan ke lembaga pengawasan akan terus digulirkan untuk menuntut keadilan bagi para mantan aparat kampung.

Penulis: A.R

–

BIAK — SUARA ANAK NEGERI| Prestasi yang diraih Filemon, siswa SMK Negeri 1 Biak, sebagai Juara Harapan I dalam lomba solo putra-putri pada Festival Biak Cerdas 2026, mendapat apresiasi dari Kepala SMK Negeri 1 Biak, Drs. Maskur Bora.

Menurut Maskur, capaian tersebut menjadi sesuatu yang membanggakan, terlebih persiapan Filemon dan guru pendamping berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Baginya, prestasi itu menunjukkan bahwa sekolah memiliki potensi siswa sekaligus guru yang dapat dikembangkan secara lebih serius dalam bidang seni dan suara.

“Yang pertama, kesan saya bahwa kita punya beberapa guru yang memiliki potensi untuk membina anak-anak di bidang ini. Kalau anak-anak mulai kita bina dan kita siapkan, kemungkinan besar ketika ada pertandingan atau lomba, kita sudah siap,” ujar Maskur saat ditemui SuaraAnakNegeri.com usai Festival Biak Cerdas.

Ia mengungkapkan, sebenarnya Filemon memiliki kemampuan vokal yang sangat baik. Namun, kondisi fisik dan cuaca pada saat perlombaan turut memengaruhi penampilannya.

Menurutnya, pada awal penampilan, suara Filemon masih terdengar baik dan mampu menyatu dengan musik. Namun, ketika memasuki bagian tertentu, suara Filemon tiba-tiba menurun dan kurang terdengar.

“Nomor satu, dua, tiga, empat itu masih kedengaran enak. Musik dengan suara masih pas. Tetapi ketika dia menyanyi, tiba-tiba saya kaget, kok suaranya begitu. Mungkin karena kondisi cuaca,” tuturnya.

Meski demikian, Maskur menilai hasil yang diraih Filemon tetap merupakan sebuah prestasi yang patut diapresiasi. Ia melihat pengalaman tersebut justru menjadi bahan evaluasi untuk mempersiapkan siswa menghadapi berbagai perlombaan di masa mendatang.

Dorong Pembinaan Bakat Secara Rutin

Lebih jauh, Maskur menyampaikan rencana untuk mengembangkan pembinaan bakat siswa secara lebih terarah. Ia menilai sekolah memiliki banyak anak yang berpotensi di bidang seni suara, termasuk siswa-siswa yang selama ini belum mendapatkan ruang pembinaan secara optimal.

“Kalau guru-guru mau menggali potensi anak-anak kita, banyak sekali yang bisa. Ketika ada pertandingan, kita tidak lagi baru mau latihan. Kita sudah siap,” katanya.

Ia berencana mengajak guru-guru yang memiliki kemampuan di bidang seni untuk melakukan seleksi dan pembinaan secara rutin. Bahkan, latihan dapat dilakukan sedikitnya dua kali dalam sebulan setelah siswa-siswa yang memiliki potensi diseleksi.

“Minimal sebulan dua kali anak-anak ini kita latih. Kita seleksi dulu anak-anak, kemudian kita mulai latihan,” ujarnya.

Menurut Maskur, pola pembinaan seperti itu penting agar sekolah tidak hanya mengejar prestasi ketika perlombaan sudah diumumkan, tetapi memiliki sistem pembinaan bakat yang berlangsung secara berkelanjutan.

Festival Menjadi Ruang Menemukan Potensi

Maskur menilai Festival Biak Cerdas tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi momentum bagi sekolah untuk menemukan dan mengembangkan potensi siswa.

Prestasi Filemon, meskipun diraih dengan persiapan yang relatif singkat, menjadi bukti bahwa talenta siswa perlu ditemukan lebih awal dan dibina secara konsisten.

Ia berharap ke depan SMK Negeri 1 Biak dapat memiliki lebih banyak siswa yang siap tampil dalam berbagai ajang seni, literasi, maupun kompetisi lainnya.

“Intinya, kita harus mulai menggali potensi anak-anak. Kalau sudah ditemukan dan dibina sejak awal, ketika ada lomba kita sudah siap,” pungkasnya.

Bagi Maskur, keberhasilan Filemon meraih Juara Harapan I bukan sekadar hasil sebuah perlombaan. Prestasi tersebut menjadi pemantik bagi sekolah untuk membangun pola pembinaan bakat yang lebih terencana, sehingga potensi siswa tidak berhenti pada satu panggung, tetapi terus berkembang dan melahirkan prestasi-prestasi berikutnya.