JAKARTA — Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, berjanji mempelajari secara cermat aspirasi Forum Komunitas Seni Taman Ismail Marzuki (FKSTIM) terkait dugaan pelanggaran Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2020 dalam proses pemilihan dan pengukuhan anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) periode 2026–2029. DPRD juga membuka kemungkinan memanggil pihak-pihak terkait untuk memperoleh penjelasan dan mencari jalan keluar atas polemik tersebut.

Komitmen itu disampaikan Suhud dalam audiensi bersama FKSTIM di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (15/10/2026). Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut menjadi kelanjutan perjuangan FKSTIM setelah menempuh pengaduan administratif, diskusi terbuka, somasi kepada Gubernur, aksi baca puisi di Balai Kota, dan dialog tripartit bersama Akademi Jakarta (AJ) serta Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam audiensi itu, FKSTIM meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penetapan 25 anggota DKJ yang dikukuhkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada 5 Agustus 2026. FKSTIM menilai proses tersebut bermasalah karena diduga tidak sesuai dengan ketentuan Pergub Nomor 4 Tahun 2020 tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta.

Koordinator FKSTIM, Yon Bayu Wahyono, menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau memusuhi individu yang kini menjadi anggota DKJ. Menurutnya, persoalan utama terletak pada kepastian hukum, transparansi seleksi, dan keterlibatan komunitas seni dalam tata kelola kesenian Jakarta.

“Kehadiran kami di sini didorong oleh satu ikhtiar murni: kecintaan kami pada ekosistem kesenian Jakarta serta komitmen teguh untuk menjaga kepastian hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebab proses pemilihan, penetapan, hingga pengukuhan 25 anggota DKJ oleh Gubernur telah diwarnai dugaan pelanggaran serius terhadap Pergub Nomor 4 Tahun 2020,” ujar Yon Bayu dalam pemaparan tuntutan FKSTIM.

Tiga Persoalan Regulasi

FKSTIM memaparkan tiga persoalan mendasar yang menjadi alasan keberatan mereka. Pertama, ketentuan batas waktu penetapan anggota DKJ sebagaimana dirujuk dalam Pasal 46 Pergub Nomor 4 Tahun 2020. Berdasarkan perhitungan FKSTIM, penetapan seharusnya dilakukan paling lambat enam bulan sebelum masa bakti anggota periode sebelumnya berakhir. Namun, SK Akademi Jakarta Nomor 02 Tahun 2026 baru diterbitkan pada 23 Juli 2026.

Kedua, mekanisme seleksi yang dipersoalkan dari aspek transparansi dan partisipasi. FKSTIM merujuk Pasal 25 ayat (9) dan ayat (10), serta mempertanyakan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang disebut berlangsung tertutup melalui wawancara internal. Menurut FKSTIM, mekanisme tersebut tidak memberikan ruang partisipasi yang memadai bagi komunitas seni, termasuk suara yang sebelumnya disampaikan melalui Musyawarah Kesenian Jakarta (MKJ).

Ketiga, komposisi anggota DKJ. FKSTIM merujuk Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) yang, menurut penafsiran mereka, menetapkan 30 anggota biasa untuk enam komite, masing-masing lima orang. Kenyataannya, AJ menetapkan 25 anggota. Komite Sastra hanya diisi tiga orang, sedangkan sejumlah komite lain juga tidak mencapai jumlah yang dipersoalkan FKSTIM sebagai ketentuan regulasi.

“Pelanggaran paling krusial adalah terkait kuota struktur organisasi. Pergub secara eksplisit menetapkan jumlah anggota biasa DKJ adalah 30 orang, yakni masing-masing lima orang untuk enam komite. Namun, AJ secara sepihak hanya menetapkan 25 orang,” kata Yon Bayu.

Ia menambahkan, pengukuhan oleh Gubernur pada 5 Agustus 2026 tidak serta-merta menjawab keberatan terhadap proses sebelumnya. Karena itu, FKSTIM meminta pemerintah menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan administratif yang digunakan dalam pengukuhan tersebut.

DPRD Buka Ruang Penyelesaian

Menanggapi paparan FKSTIM, Suhud menyatakan akan mempelajari pasal-pasal yang dipersoalkan dan mempertimbangkan pemanggilan pihak-pihak terkait. Ia mengapresiasi langkah para seniman yang menyampaikan aspirasi melalui jalur kelembagaan.

Menurut Suhud, penyelesaian perlu ditempuh dengan mendengarkan penjelasan semua pihak. Ia juga menyebut kemungkinan meminta Akademi Jakarta melengkapi komposisi anggota DKJ agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Mungkin saja Gubernur tidak bermaksud melanggar aturan. Jadi kita perlu juga mendengar alasan mengapa anggota DKJ yang komposisinya tidak sesuai dengan isi Pergub tetapi tetap dikukuhkan,” ujar Suhud.

Ia menegaskan bahwa persoalan kesenian di Taman Ismail Marzuki (TIM) menjadi perhatian DPRD, termasuk masalah tata kelola setelah pengelolaan kawasan tersebut melibatkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Suhud bahkan mengemukakan perlunya mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan TIM. Ia juga membuka kemungkinan pengelolaan dikembalikan kepada kalangan seniman, dengan catatan komunitas seni mampu membangun kekompakan.

“Mungkin perlu dibentuk lembaga pengawas sehingga ada yang memonitor. Atau pengelolaannya dikembalikan kepada seniman. Namun, senimannya harus kompak,” katanya.

Pernyataan tersebut memperluas pembahasan audiensi. Selain persoalan legalitas proses pembentukan DKJ, pertemuan turut menyinggung kebutuhan pembenahan tata kelola TIM dan posisi komunitas seni dalam menentukan arah pengembangan pusat kesenian tersebut.

FKSTIM Minta Musyawarah Kesenian Jakarta Luar Biasa

Dalam sesi tanggapan, salah satu inisiator FKSTIM sekaligus Ketua Masyarakat Kesenian Jakarta, Arie Batubara, menyampaikan pandangan berbeda terhadap dugaan bahwa pengukuhan bermasalah terjadi tanpa kesengajaan dari pihak Gubernur.

“Saya sependapat dengan Pak Ketua, Gubernur mungkin memang tidak bermaksud melanggar aturannya sendiri. Tetapi sengaja didorong oleh AJ untuk melanggar,” ujar Arie.

Sementara itu, Octavianus Masheka, Ketua Taman Inspirasi Sastra Indonesia, menyampaikan kritik terhadap kondisi TIM melalui pembacaan puisi karya Nanang R. Supriyatin berjudul Surat Terbuka untuk Sebuah Pemilihan.

FKSTIM menegaskan bahwa tuntutan utamanya adalah pembentukan panitia Musyawarah Kesenian Jakarta Luar Biasa. Forum tersebut diharapkan menjadi mekanisme penyelesaian yang transparan dan demokratis untuk membahas persoalan kelembagaan DKJ dan Akademi Jakarta.

FKSTIM juga meminta DPRD memeriksa kesesuaian proses seleksi dan penetapan anggota DKJ dengan Pergub Nomor 4 Tahun 2020, serta mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penjelasan resmi atas dasar hukum pengukuhan.

Kelanjutan dari Rangkaian Perjuangan

Audiensi DPRD merupakan tahap lanjutan dari rangkaian langkah yang telah ditempuh FKSTIM sejak Agustus 2026. Forum mengirimkan pengaduan kepada Gubernur pada 24 Agustus, menggelar diskusi terbuka Quo Vadis AJ-DKJ bersama 36 perwakilan komunitas seni pada 8 September, lalu melayangkan somasi kedua pada 15 September.

Pada 28 September, FKSTIM bertemu dengan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Sehari kemudian, 42 seniman menggelar aksi damai Baca Puisi di Balai Kota untuk menyampaikan kritik terhadap proses pemilihan dan pengukuhan DKJ.

Upaya dialog berlanjut pada 13 Oktober melalui pertemuan tripartit yang mempertemukan FKSTIM, Akademi Jakarta, dan Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta di Taman Ismail Marzuki. Pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan karena masing-masing pihak mempertahankan argumentasinya mengenai kewenangan, diskresi, dan asas kemanfaatan.

Setelah jalur dialog tersebut belum menghasilkan penyelesaian, FKSTIM membawa persoalan ke DPRD dengan harapan fungsi pengawasan legislatif dapat mendorong pemeriksaan dan koreksi sesuai ketentuan hukum.

Meski Ketua DPRD telah menyatakan kesediaannya mempelajari persoalan dan mempertimbangkan pemanggilan pihak terkait, audiensi tersebut belum menghasilkan keputusan untuk membatalkan pengukuhan maupun menyelenggarakan Musyawarah Kesenian Jakarta Luar Biasa.

Bagi FKSTIM, tindak lanjut DPRD menjadi penting untuk memastikan polemik ini tidak berhenti pada perbedaan pandangan. Forum berharap penyelesaian dilakukan berdasarkan regulasi, dengan mengedepankan kepastian hukum, transparansi, partisipasi komunitas, dan independensi kehidupan kesenian Jakarta. [PM]

JAKARTA — Forum Komunitas Seni Taman Ismail Marzuki (FKSTIM) terus mengupayakan penyelesaian polemik pemilihan dan pengukuhan anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) periode 2026–2029. Setelah menempuh pengaduan administratif, diskusi terbuka, somasi, aksi baca puisi di Balai Kota, hingga dialog dengan Akademi Jakarta (AJ) dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, FKSTIM kini membawa persoalan tersebut ke DPRD DKI Jakarta.

Dalam audiensi yang dijadwalkan berlangsung Kamis (15/10/2026), pukul 12.00 WIB, FKSTIM akan meminta Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses seleksi, penetapan, dan pengukuhan 25 anggota DKJ. Forum ini diharapkan menjadi pintu bagi pemeriksaan administratif dan koreksi atas keputusan yang oleh FKSTIM dinilai bermasalah.

Pergerakan FKSTIM berangkat dari keberatan terhadap proses pembentukan DKJ periode 2026–2029 yang dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta. Bagi FKSTIM, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang menjadi anggota DKJ, melainkan mengenai kepatuhan terhadap regulasi, keterbukaan seleksi, keterwakilan komunitas seni, dan legitimasi kelembagaan kesenian Jakarta.

Tiga persoalan yang dipersoalkan

FKSTIM mengidentifikasi tiga persoalan utama dalam proses tersebut. Pertama, penetapan anggota DKJ oleh Akademi Jakarta melalui SK AJ Nomor 02 Tahun 2026 tertanggal 23 Juli 2026. FKSTIM mempersoalkan ketepatan waktu penetapan dengan merujuk Pasal 46 Pergub Nomor 4 Tahun 2020.

Kedua, mekanisme uji kelayakan dan kepatutan yang dinilai tidak terbuka. Menurut FKSTIM, seleksi dilakukan melalui wawancara internal, sebagaimana dirujuk dalam Surat AJ Nomor 15/V-KAJ/2026. Mekanisme itu dipersoalkan karena dinilai membatasi partisipasi komunitas seni yang sebelumnya menyampaikan aspirasi melalui Musyawarah Kesenian Jakarta (MKJ).

Ketiga, jumlah anggota yang ditetapkan. FKSTIM merujuk Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) Pergub yang, menurut pembacaan mereka, mengatur 30 anggota biasa DKJ, masing-masing lima orang untuk enam komite. Namun, anggota yang ditetapkan berjumlah 25 orang. Komite Sastra hanya memiliki tiga anggota, sedangkan Komite Teater, Musik, dan Tari masing-masing empat orang.

Atas dasar itu, FKSTIM menilai keputusan pembentukan DKJ perlu diperiksa dari sisi prosedur dan kesesuaiannya dengan regulasi. Penilaian tersebut merupakan keberatan FKSTIM; belum merupakan putusan pengadilan yang menyatakan pengukuhan DKJ tidak sah.

Langkah awal pengaduan administratif

Gubernur DKI Jakarta mengukuhkan 25 anggota DKJ periode 2026–2029 pada 5 Agustus 2026. FKSTIM kemudian memulai langkah administratif dengan melayangkan surat pengaduan kepada Gubernur Pramono Anung pada 24 Agustus. Surat tersebut diterima Sekretariat Gubernur pada 26 Agustus.

Menurut catatan FKSTIM, pengaduan pertama itu belum memperoleh tanggapan hingga langkah berikutnya ditempuh. Forum kemudian memperluas pembahasan persoalan dari keberatan administratif menjadi kajian bersama komunitas seni.

Pada 8 September 2026, FKSTIM menggelar diskusi terbuka bertajuk “Quo Vadis AJ-DKJ” di Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Cikini. Pertemuan tersebut dihadiri 36 perwakilan komunitas seni se-Jakarta. Diskusi digunakan untuk membahas fakta proses seleksi, ketentuan Pergub, serta kemungkinan penyelesaian melalui jalur administratif dan hukum.

Lima hari kemudian, pada 15 September, FKSTIM melayangkan somasi kedua kepada Gubernur melalui Surat Nomor 011/FKSTIM/IX/2026. Forum meminta pembatalan pengukuhan anggota DKJ dan pembentukan panitia Musyawarah Kesenian Jakarta Luar Biasa, dengan tenggat tujuh hari kerja.

Pada saat yang sama, FKSTIM mengirimkan Surat Nomor 012/FKSTIM/IX/2026 kepada Ketua DPRD DKI Jakarta, berisi pengaduan dan permohonan pengawasan. Langkah ini menandai perluasan jalur perjuangan dari eksekutif ke lembaga legislatif.

Pertemuan Dinas Kebudayaan ke aksi Balai Kota

Pada 28 September, perwakilan FKSTIM memenuhi undangan pertemuan dengan Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Dalam pertemuan itu, menurut catatan forum, Dinas Kebudayaan menyampaikan belum memiliki kajian hukum untuk menjawab somasi. Dinas kemudian menawarkan pertemuan lanjutan yang melibatkan Akademi Jakarta dan Biro Hukum Pemprov DKI.

Sehari berikutnya, 29 September, sebanyak 42 seniman FKSTIM menggelar aksi damai “Baca Puisi di Balai Kota”. Melalui orasi, pembacaan puisi, dan musikalisasi puisi, para seniman menyampaikan keberatan atas proses pemilihan dan pengukuhan DKJ.

Aksi tersebut tidak hanya menyuarakan tuntutan koreksi prosedur, tetapi juga menegaskan pentingnya partisipasi komunitas dan independensi kesenian. FKSTIM menyatakan bahwa kritiknya tidak ditujukan untuk memusuhi individu yang duduk di DKJ, melainkan mempertanyakan tata kelola dan mekanisme yang melahirkan kepengurusan tersebut.

Dialog tripartit berakhir tanpa kesepakatan

Upaya dialog berlanjut pada 13 Oktober 2026 melalui pertemuan tripartit yang difasilitasi Kepala UP PKJ TIM, Harry Sanjaya, di Taman Ismail Marzuki. Pertemuan mempertemukan perwakilan FKSTIM, Ketua Akademi Jakarta Seno Gumira Ajidarma, serta perwakilan Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Habibi dan Rukmanto.

Namun, dialog tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Berdasarkan catatan FKSTIM, Akademi Jakarta menjelaskan tindakannya dengan argumentasi diskresi dan pertimbangan menjaga kualitas anggota DKJ. Sementara itu, Biro Hukum Pemprov DKI mengemukakan asas kemanfaatan dan kebutuhan menghindari kekosongan kepengurusan.

FKSTIM menolak argumentasi tersebut. Forum berpandangan bahwa kewenangan AJ tetap terikat pada Pergub yang berlaku, sehingga diskresi dan kemanfaatan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan mengenai komposisi anggota maupun prosedur seleksi.

Kebuntuan dialog inilah yang mendorong FKSTIM menempatkan DPRD sebagai jalur berikutnya. Forum berharap persoalan tidak berhenti pada pertukaran argumentasi antara komunitas seni dan pemerintah, tetapi diperiksa melalui fungsi pengawasan legislatif.

DPRD diminta memeriksa dan mendorong penyelesaian

Dalam pernyataan pembuka audiensi, FKSTIM menegaskan bahwa perjuangannya bukan untuk kepentingan personal atau kelompok tertentu. Forum menyatakan ingin menjaga kepastian hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam tata kelola kebudayaan Jakarta.

FKSTIM meminta DPRD memanggil Gubernur dan Dinas Kebudayaan untuk menjelaskan dasar hukum serta pertimbangan administratif pengukuhan 25 anggota DKJ. DPRD juga diminta memeriksa kesesuaian proses seleksi dengan Pergub Nomor 4 Tahun 2020, terutama menyangkut tenggat penetapan, keterbukaan seleksi, partisipasi komunitas, dan jumlah anggota tiap komite.

Tuntutan berikutnya adalah mendorong pembentukan panitia Musyawarah Kesenian Jakarta Luar Biasa sebagai mekanisme penyelesaian yang, menurut FKSTIM, dapat membuka jalan bagi pemilihan ulang secara transparan dan demokratis.

Forum juga menegaskan bahwa apabila jalur administratif dan pengawasan tidak menghasilkan penyelesaian, langkah hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara tetap menjadi pilihan.

Dengan demikian, audiensi DPRD bukan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dari rangkaian perjuangan FKSTIM sejak Agustus. Setelah pengaduan, somasi, diskusi, aksi, dan dialog belum menghasilkan koreksi, forum kini meminta lembaga legislatif memastikan persoalan tersebut ditangani berdasarkan regulasi, bukan semata-mata pertimbangan praktis.

Bagi FKSTIM, inti perjuangan ini adalah memastikan tata kelola kesenian Jakarta berjalan transparan, partisipatif, dan taat hukum—serta menjaga agar suara komunitas seni tetap menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebudayaan ibu kota. [PM]

JAKARTA — Dr(c). Prihatin Kusdini, S.H., M.H., resmi memimpin Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Petisi Ahli setelah pelantikan pengurus yang dirangkaikan dengan deklarasi organisasi tersebut di Gedung Joang DHN 45, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026. Pelantikan ini menjadi momentum untuk memperkuat akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu, meningkatkan layanan bantuan hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh organisasi, akademisi, perwakilan aparat penegak hukum, praktisi hukum, serta pegiat perlindungan perempuan dan anak. Hadir pula perwakilan Polda Metro Jaya, unsur kepolisian wilayah Jakarta Pusat, Dewan Pakar dan Dewan Penasihat Petisi Ahli serta perwakilan berbagai organisasi kemasyarakatan.

Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Presiden Petisi Ahli Dr(c). Pitra Romandoni Nasution, Prof. Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H., serta Direktur Perlindungan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Margareth Robin Korwa, S.H., M.H. Perwakilan Polda Metro Jaya, AKBP Roby Heri Saputra, hadir dalam kapasitasnya sebagai Kasubbid Sunlahkum Bidkum Polda Metro Jaya.

Prihatin Kusdini: Bantuan Hukum, Antikorupsi, dan Akses Keadilan

Dalam pidato sambutannya sebagai Ketua Umum Baru 2026 Posbakum Petisi Ahli, Prihatin Kusdini menegaskan tiga fokus utama perjuangan organisasi, yakni bantuan hukum, antikorupsi, dan akses keadilan bagi masyarakat.

Menurutnya, ketiga hal tersebut bukan sekadar slogan, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui pelayanan nyata, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan berhadapan dengan persoalan hukum.

“Menjadi Pusat Bantuan Hukum yang profesional, berintegritas, dan terdepan dalam mewujudkan akses keadilan yang mudah, cepat, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” demikian salah satu penegasan dalam pidato yang disampaikan Prihatin.

Ia menyoroti kondisi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), anak-anak yang berhadapan dengan hukum, buruh, petani, serta pedagang kecil yang kerap mengalami kesulitan memperoleh pendampingan hukum. Kelompok masyarakat tersebut, menurutnya, membutuhkan layanan hukum yang tidak hanya profesional, tetapi juga mudah dijangkau dan tidak membebani kemampuan ekonomi mereka.

Karena itu, Posbakum Petisi Ahli berkomitmen memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma, cepat, dan berintegritas sesuai ketentuan yang berlaku.

Enam Gerak Strategis Posbakum

Untuk menjalankan visi sebagai garda terdepan bantuan hukum yang profesional, humanis, dan berkeadilan, Prihatin memaparkan enam gerak strategis organisasi.

Pertama, Gerak Layan, melalui optimalisasi layanan bantuan hukum cuma-cuma di pengadilan negeri serta program jemput bola bagi masyarakat. Kedua, Gerak Kompetensi, dengan meningkatkan kapasitas advokat dan paralegal melalui pelatihan dan sertifikasi.

Ketiga, Gerak Jaringan, berupa penguatan sinergi dengan Mahkamah Agung, kementerian terkait, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga penegak hukum. Keempat, Gerak Literasi, melalui edukasi hukum ke desa, sekolah, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kelima, Gerak Digital, melalui pengembangan E-Posbakum, konsultasi hukum daring, dan sistem pendataan kasus nasional. Keenam, Gerak Sosial, dengan memberikan perhatian kepada perempuan dan anak yang rentan, korban bencana, fakir miskin, tunawisma, serta upaya pelestarian lingkungan.

Keenam program tersebut diarahkan untuk memperluas jangkauan pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas pendampingan hukum kepada masyarakat

Antikorupsi dan Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum

Dalam sambutannya, Prihatin juga menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus menyentuh persoalan yang secara langsung merugikan masyarakat kecil.

Ia menyoroti praktik pungutan liar di kantor pelayanan publik, dugaan penyimpangan dana bantuan sosial dan dana desa, serta tindakan kriminalisasi maupun pemerasan terhadap warga yang tidak memahami hak-hak hukumnya.

Menurutnya, praktik-praktik tersebut dapat memperburuk kondisi masyarakat miskin dan menghambat mereka memperoleh pelayanan serta keadilan.

Posbakum Petisi Ahli, lanjut Prihatin, berkomitmen mendampingi masyarakat yang menghadapi dugaan pemerasan, pungutan liar, atau perampasan hak. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, organisasi akan mengawal pengaduan dan menempuh jalur pelaporan kepada aparat berwenang, termasuk melalui mekanisme penanganan tindak pidana korupsi di lingkungan Polri.

Ia juga mengajak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemerintah daerah membangun kerja sama agar pelayanan hukum tidak menjadi hambatan bagi masyarakat.

“Hukum bukan milik orang kaya. Hukum adalah milik kita semua,” tegasnya dalam pesan penutup sambutan.

Pelantikan, Sambutan Tokoh, dan Peluncuran Buku

Rangkaian acara meliputi sambutan sejumlah tokoh, pelantikan pengurus Posbakum Petisi Ahli, deklarasi organisasi, peluncuran buku oleh Presiden Petisi Ahli Dr(c). Pitra Romandoni Nasution, serta diskusi mengenai peran Posbakum dalam pencegahan korupsi dan perluasan akses keadilan.

Sambutan lainnya disampaikan oleh Pitra Romandoni Nasution dan Margareth Robin Korwa. Kehadiran perwakilan bidang perlindungan perempuan dan anak memperkuat perhatian acara terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan hukum.

Acara diawali dengan registrasi dan penerimaan tamu, pembukaan oleh pembawa acara Ibu Letkol (Purn.) Azimatun, S.H., menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan dirigen Ibu Ratna Herlina Suryana, Sst.Par.S.H.,M.H., pembacaan doa oleh Dr. Sarji, S.Pd., S.H., M.H., M.Pd., S.E., M.M., serta laporan ketua panitia oleh Dr. Indah Kusumawati, S.E., M.M.

Adapun Prof. Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H., selaku Dewan Pakar Petisi Ahli membuka acara sekaligus memimpin prosesi pelantikan pengurus. Setelah pelantikan pengurus, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Ketua Umum Posbakum Petisi Ahli, Dr(c). Prihatin Kusdini, S.H., M.H., dan deklarasi organisasi yang disampaikan oleh Syapri Abdilla, S.H., M.H.

Talkshow Pencegahan Korupsi dan Akses Keadilan

Agenda berikutnya adalah talkshow bertema “Peran Posbakum dalam Mencegah Korupsi dan Memberikan Akses”, dengan narasumber Yudi Purnomo Harahap dari Satgassus Pencegahan Korupsi Polri. Diskusi dipandu oleh Reski Hidayat Nasution, S.H.

Diskusi tersebut mengangkat pentingnya peran lembaga bantuan hukum dalam mendampingi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum, serta mendorong penanganan pengaduan yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan.

Sejumlah tokoh organisasi dan masyarakat turut hadir, di antaranya Kun Wardana dari Dewan Pakar Petisi Ahli Andrianto, S.I.P., M.Si., mantan Sekretaris Jenderal Prodem, Azma Nazria selaku Ketua Umum JakPras, Zachria Subagyo selaku Ketua Umum MKMB, serta perwakilan Srikandi TP Sriwijaya. Hadir pula perwakilan Masyarakat Kesenian Jakarta dan sejumlah undangan dari kalangan profesional serta organisasi kemasyarakatan.

Kegiatan dilanjutkan dengan foto bersama, persiapan akhir panitia, penutupan dan doa, serta ramah tamah dan hiburan.

Penguatan Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu

Pembentukan kepengurusan Posbakum Pusat Petisi Ahli juga dituangkan dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat Pos Bantuan Hukum Petisi Ahli Nomor 01/SK-PST/POSBAKUM/PETISI-AHLI/08/2026.

Keputusan tersebut mempertimbangkan kebutuhan pemerataan akses keadilan dan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Dasar yang dicantumkan meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Dalam keputusan tersebut, Posbakum Pusat Petisi Ahli berkedudukan di Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, Level 3, Suite 304, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52–53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190.

Pengurus bertugas memberikan informasi hukum, konsultasi, dan bantuan pembuatan dokumen hukum bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus menjaga kerahasiaan data para pencari keadilan.

Melalui kepengurusan baru ini, Posbakum Petisi Ahli diharapkan mampu menerjemahkan komitmen organisasi menjadi pelayanan yang terukur dan berkelanjutan. Tantangan berikutnya adalah memastikan bantuan hukum benar-benar dapat dijangkau masyarakat yang membutuhkan, memperkuat kapasitas advokat dan paralegal, serta membangun sinergi dengan lembaga penegak hukum tanpa mengabaikan integritas dan kepentingan pencari keadilan.

Pelantikan tersebut menandai dimulainya tanggung jawab baru bagi Prihatin Kusdini dan seluruh pengurus untuk mewujudkan prinsip Petisi Ahli: Peduli, Tegas, Berintegritas, dengan menempatkan perlindungan masyarakat kecil dan penegakan keadilan sebagai orientasi utama pelayanan hukum. [PM]

JAKARTA — Ada perjalanan panjang yang membuat Yusuf Susilo Hartono (YSH) sulit ditempatkan hanya dalam satu dunia. Ia pelukis, penyair, sekaligus jurnalis senior. Tiga bidang itu bukan berjalan sendiri-sendiri, melainkan seperti tiga aliran yang bertemu dalam satu sungai kreativitas: melihat, mencatat, lalu mengendapkannya menjadi karya.

Kini, menjelang pameran tunggalnya yang ke-14, YSH kembali membawa publik memasuki wilayah yang sejak lama menjadi perhatiannya: manusia dan kehidupannya. Bertajuk “Negosiasi Tubuh Urban: Tradisi, Warisan dan Gaya Hidup”, pameran berlangsung 9–18 Oktober 2026 di Cemara 6 Galeri-Toeti Heraty Museum, Menteng, Jakarta Pusat. Pameran menampilkan lukisan, sketsa, ilustrasi, dan gambar dengan beragam medium serta rentang tahun penciptaan.

Tetapi pameran itu bukan titik awal. Ia adalah salah satu persinggahan dari perjalanan yang dimulai sejak awal 1980-an.

Lahir di Bojonegoro, Jawa Timur, 18 Maret 1958, YSH merupakan mantan guru yang kemudian menekuni dunia jurnalistik dan seni. Sejak dekade 1980-an ia telah aktif berpameran, baik tunggal maupun bersama. Rekam jejaknya mencakup Balai Budaya Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Galeri Nasional Indonesia, Museum Nasional Indonesia, Pusat Kebudayaan Jepang-Jakarta, hingga sejumlah galeri di Jakarta dan Surabaya. Pada 2022, ia menggelar pameran tunggal “Among Jiwo”, sebagai refleksi 40 tahun berkarya, di Museum Nasional.

Salah satu ciri penting perjalanan keseniannya adalah sketsa. Bagi YSH, sketsa bukan sekadar latihan tangan atau catatan visual. Ia dapat menjadi semacam catatan jurnalistik. Pada 2013, ketika memamerkan 75 sketsa jurnalistik di Emmitan Gallery Surabaya, YSH menyebut karya-karyanya sebagai bentuk syukur atas sekitar 2.000 karya yang telah dibuat selama lebih dari tiga dekade. Tema sketsanya bergerak dari kehidupan pribadi, lingkungan, bangsa dan negeri, hingga peristiwa di luar negeri.

Pengalaman tersebut kemudian dihimpun dalam buku Menangkap Momen, Memaknai Esensi (Moment and Essence) yang terbit pada 2013. Buku itu mendokumentasikan pilihan sketsa dari perjalanan panjangnya. Dengan demikian, proses menggambar bagi YSH sekaligus menjadi proses menangkap waktu: apa yang dilihat mata, dicatat tangan, kemudian dimaknai kembali oleh batin.

Di luar seni rupa, YSH menjalani perjalanan panjang sebagai wartawan. Karier jurnalistiknya bermula dari Bojonegoro, kemudian berlanjut ke Jakarta. Ia pernah menjadi wartawan Surabaya Post, termasuk di perwakilan Jakarta, dan kemudian berkarya di berbagai media seni dan kebudayaan. Ia juga pernah memimpin redaksi Visual Arts serta Majalah Galeri, yang terkait dengan Galeri Nasional Indonesia. Ia tercatat sebagai pemegang Kartu Wartawan Utama dari Dewan Pers sejak 2017 dan aktif dalam organisasi kewartawanan, termasuk PWI.

Jurnalistik tampaknya memberi YSH satu kebiasaan penting: melihat kenyataan secara dekat. Kebiasaan itu kemudian bertemu dengan naluri seorang seniman. Ia tidak hanya melihat bentuk, tetapi mencari persoalan di balik bentuk.

Hal serupa tampak dalam perjalanan kepenyairannya. YSH menulis dalam bahasa Indonesia maupun Jawa. Antologi Ombak Wengi, kumpulan 99 geguritan yang merekam puisi Jawa pilihan sepanjang 1981–2011, memperoleh Hadiah Sastra Rancage 2012 untuk karya sastra Jawa.

Ia juga menerbitkan karya-karya puisi lain, antara lain Aku Memilih Jadi Cahaya, Serat Plerok, dan Gurit Saidu. Dalam perjalanan sastra Jawanya, YSH tidak sekadar mempertahankan tradisi, tetapi mengeksplorasi bentuk dan cara ungkap yang lebih kontemporer.

Kini, semua pengalaman itu seperti kembali bertemu di atas kanvas.

Kurator pameran, Dr. Citra Smara Dewi, melihat Negosiasi Tubuh Urban bukan sekadar pameran tentang tubuh. Menurutnya, karya-karya YSH merupakan muara perenungan batin dan perjalanan spiritual yang panjang. Melukis dan menulis, kata Citra, telah menyatu sebagai tarikan napas kontemplatif untuk mengendapkan nilai moral dan kebajikan.

Dalam karya-karya terbarunya, “tubuh” tidak semata-mata dipahami sebagai anatomi manusia. Tubuh menjadi medan negosiasi antara modernitas, tradisi, warisan, dan gaya hidup konsumtif. Jakarta dan kehidupan metropolitan menjadi ruang tempat manusia berhadapan dengan tekanan sosial, ekonomi, politik, sekaligus godaan konsumsi.

Gagasan itu terlihat antara lain melalui konsep “Tubuh Konsumtif”, berdampingan dengan “Tubuh Sekuler”, “Tubuh Adaptif/Kreatif”, “Tubuh Religius”, dan “Tubuh Mengalam”. Wajah-wajah manusia yang tertutup makanan—ikan, telur, sate hingga minuman—menjadi metafora tentang manusia urban yang artikulasinya dapat dibungkam oleh kenikmatan konsumsi.

Di sinilah pengalaman seorang wartawan, penyair, dan pelukis bertemu. Wartawan merekam kenyataan. Penyair merasakan kedalaman makna. Pelukis mengubah pengalaman itu menjadi bahasa visual.

Maka perjalanan YSH sesungguhnya bukan sekadar perjalanan seorang pelukis dari satu pameran ke pameran berikutnya. Ia adalah perjalanan seseorang yang terus mengamati manusia, kota, zaman, tradisi, dan perubahan. Dari sketsa jurnalistik hingga puisi Jawa, dari catatan kehidupan hingga tubuh urban, YSH terus melakukan hal yang sama: menangkap momen, mencari esensi, lalu mempertanyakannya kembali melalui seni.

Pada usia ketika banyak orang mulai mengurangi langkah, YSH justru kembali membuka ruang dialog melalui karya. Kali ini tubuh urban menjadi pintunya. Dan di balik tubuh itu, yang sebenarnya sedang ia ajak bicara adalah manusia: tentang siapa dirinya, apa yang diwarisinya, apa yang dikonsumsinya, dan ke mana ia akan membawa dirinya di tengah kota yang terus berubah. [PM]

Tentang Penulis:

Nuyang Jaimee adalah pegiat seni dan budaya. Ia aktif di seni sastra dan teater. Direktur lembaga Cakra Budaya Indonesia (CBI). Pendiri komunitas Keluarga Besar Penyar Seksih (KBPS) dan Kampung Seni Jakarta (KSJ). Ia juga bergabung di Komunitas WPI dan MKJ. Karya-karyanya, baik fiksi dan nonfiksi masuk di beberapa media massa di Jakarta dan daerah, selain masuk dalam portal online dan majalah sastra, juga dalam antologi bersama dalam dan luar negeri. Menginisiasi dan aktif mengikuti berbagai kegiatan, acara dan pertemuan seni, sastra dan budaya. Sebagai pembaca puisi, monolog, dan sutradara teater. Pernah bekerja di production house dan bermain beberapa FTV, Sinetron dan Channal Youtube. Pernah menjadi kontributor di harian Madina, Bulletin H.B. Jassin dan terakhir bergabung di Suara Anak Negeri Media Group. Sampai sekarang menulis cerpen, puisi, esai, artikel, feature, juga naskah drama dan skenario. Menjadi guru/pengajar/pelatih/narasumber seni sastra dan teater baik pelatihan/workshop umum maupun sekolah. Menjuarai lomba baca puisi se-Asia Tenggara di acara ZKMUA-Malaysia dan menjuarai lomba cipta puisi elaborasi karya senirupa, Satarupa. Buku Puisi tunggalnya “Pendoa yang Lupa Nama Tuhannya” terbit 2023.

JAKARTA- 5 Oktober 2026

Pelukis dan wartawan senior Yusuf Susilo Hartono (YSH) memamerkan tubuh urban di Cemara 6 Galeri-Toeti Heraty Museum, Menteng, Jakarta Pusat, 9-18 Oktober 2026. Berupa lukisan, sketsa, ilustrasi dan gambar, bergaman medium dan tahun. Bertajuk Negoisasi Tubuh Urban : Tradisi, Warisan dan Gaya Hidup. Pameran akan diresmikan oleh Maya Saraswati Rizano, professional komunikasi korporat dan pecinta seni.

“Pameran tunggal YSH ke 14 ini, bukan sekadar sublimasi visual atas dinamika ketubuhan dan keurbanan, melainkan muara dari perenungan batin dan perjalanan spiritual seorang Yusuf Susilo Hartono,” tutur Dosen Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Dr. Citra Smara Dewi, selaku kurator pameran.

Lebih lanjut Citra, yang juga anggota Tim Kurator Galeri Nasional Indonesia, menambahkan bahwa melukis dan menulis bagi YSH, yang juga dikenal sebagai wartawan senior, telah menyatu menjadi satu tarikan napas kontemplatif untuk mengendapkan nilai-nilai moralitas dan kebajikan.

“Melalui pertaruhan estetis dan etis dalam pameran Negosiasi Tubuh Urban ini, YSH mengajak publik untuk memandangi cermin sosial perkotaan kita sendiri—sebuah ajakan untuk mengevaluasi wacana ketubuhan, identitas, dan jiwa kita di tengah riuh rendah zaman yang kian terasing dari esensinya,” tandasnya.

Tubuh sebagai Medan Pertarungan Ideologis

Menurut Citra, YSH menjadikan Jakarta dan dinamika megalopolis sebagai ruang spekulasi dan kontemplasi  konseptual. “Tubuh” dalam karya-karya terbarunya bukan dibaca dan dinikmati  sebagai representasi anatomis ketubuhan,  melainkan sebuah medan pertarungan ideologis tempat berlangsungnya tawar-menawar atau negosiasi antara modernitas yang hegemonik, jejak tradisi, dan godaan gaya hidup konsumeris. “Kota besar hadir sebagai struktur yang terus bergolak tempat individu dipaksa melakukan kompromi eksistensial di tengah himpitan sosial, ekonomi, dan politik perkotaan.,” ujar Citra.

Tubuh Konsumtif dan MBG

Penajaman wacana ini mengkristal secara kuat pada karya-karyanya dengan pendekatan konsep “Tubuh Konsumtif”; disamping “Tubuh Sekuler”, “Tubuh Adaptif/Kreatif”, “Tubuh Religius”, dan “Tubuh Mengalam”. Melalui penggambaran objek wajah-wajah yang dibungkam oleh aneka komoditas pangan—seperti ikan, telur, sate, hingga minuman beralkohol—YSH secara kritis mendedahkan bagaimana gaya hidup urban membelenggu artikulasi manusia.

Bungkaman makanan tersebut menjadi metafora ganda: menelanjangi fetisisme gaya hidup perkotaan sekaligus menyenggol secara tajam dinamika politik-ekonomi kontemporer, seperti persaingan perebutan ruang dan wacana kekuasaan di balik program kebijakan publik seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). “Wajah-wajah yang dibungkam oleh santapan lezat ini menandaskan bahwa dalam masyarakat konsumtif, artikulasi kritis sering kali dilumpuhkan oleh pemanjaan instan,” tutur Citra.

Program Publik

Pameran terbuka untuk umum dan gratis ini, dilengkapi dengan program publik. Berupa diskusi dengan pembicara Citra Smara Dewi dan Dhianita Kusuma Pertiwi mengangkat tema Kedaulatan Tubuh dan Budaya Urban, pada Jumat (14/10/2026) dengan moderator Hilmi Faiq (jurnalis/seniman). Dan YSH akan memberikan Klinik Sketsa, bagi para sketser pemula, selama berlangsungnya pameran. Pameran dan kegiatan publik ini didukung oleh Djarum Foundation, Cemara 6 Galeri, dan para pecinta seni rupa dari berbagai lintas bidang. (*) [PM]

PERJALANAN HIDUP YSH

Yusuf Susilo Hartono (YSH), dikenal sebagai pelukis,penyair, dan jurnalis senior. Mantan guru ini aktif berkarya dan pameran tunggal dan bersama sejak 1980-an sampai sekarang. Belasan kali pameran tunggal, antara lain di Balai Budaya Jakarta, Taman Ismail Marzuki
(TIM), Galeri Nasional Indonesia, Museum Nasional Indonesia, Pusat Kebudayaan Jepang – Jakarta, Galeri Masterpiece, Emmitan Contemporary Art Gallery Surabaya, dan Expose The Café. Sewaktu pandemi Covid-19 pameran daring di kanal YouTube – Kemdikbud. Pameran bersama antara lain di Bentara Budaya Jakarta, Menara Kompas, Galeri Hidayat Bandung, dan Bank di Manado. Penghargaan seni rupa yang pernah diterima: Finalis Indonesia Art Award (2000), dan Indofood Art Award (2021). Buku kumpulan sketsanya Moment and Essence (2013), menghimpun 300-an karya dari ribuan sketsa, lukisan, drawing, dan ilustrasi. Pernah aktif sebagai pengurus Yayasan Seni Rupa Indonesia (YSRI) 1997-2015. Karya-karyanya dikoleksi para kolektor, pengusaha, birokrat, akademisi, wartawan, diplomat, dari dalam dan luar negeri. Karier jurnalistik pemegang Kartu Wartawan Utama dari Dewan Pers (2017), dimulai dari kampung halaman Bojonegoro, Jawa Timur, berlanjut di Jakarta. Antara lain sebagai wartawan Surabaya Post di Bojonegoro lanjut di perwakilan Jakarta (1986-1999), Harian Merdeka, pemred Majalah Seni Rupa Visual Arts (2017-2011), dan Majalah Galeri (Galeri Nasional Indonesia), 2012-2022. Selain itu sering menjadi juri lomba seni rupa, kurator, pembicara dan moderator. Menulis buku biografi para pesohor antara lain diterbitkan oleh Penerbit Kompas dan KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). Pada perayaan Indonesia Emas menjadi Humas Kongres Kesenian Indonesia I/1995. Aktif di PWI Jaya 1990-an, dan berlanjut di PWI Pusat sejak 2008-sekarang, mengurus bidang kebudayaan dan seni. Tahun 2025, mendapat pengakuan dari Badan Bahasa sebagai (salah satu) Penyair Indonesia yang berpuisi selama 40 tahun lebih. Buku antologi puisi jawanya Ombak Wengi (2011) mendapat Hadiah Sastra Rancage.

JAKARTA — Puluhan seniman yang tergabung dalam Forum Komunitas Seni Taman Ismail Marzuki (FKSTIM) menggelar aksi damai bertajuk “Baca Puisi di Balai Kota” di halaman Kantor Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Balai Kota Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Aksi yang berlangsung tertib dan kondusif tersebut menjadi ruang bagi para seniman untuk menyampaikan keberatan terhadap proses pemilihan dan pengukuhan anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta.

Pergub tersebut mengatur kedudukan, tugas, wewenang, keanggotaan, serta tata kelembagaan Akademi Jakarta (AJ) dan DKJ. Dalam aturan itu pula disebutkan bahwa DKJ merupakan lembaga pembuat kebijakan di bidang kesenian yang beranggotakan Masyarakat Kesenian Jakarta.

Aksi FKSTIM dibuka dengan pembacaan pernyataan sikap oleh Koordinator FKSTIM, Yon Bayu Wahyono. Dalam orasinya, Yon Bayu menegaskan bahwa aksi tersebut tidak ditujukan untuk memusuhi individu tertentu, melainkan sebagai kritik terhadap mekanisme pengelolaan kebudayaan yang dinilai semakin birokratis dan elitis.

“Kita hadir di sini karena ada yang sedang tidak baik-baik saja dalam rumah kebudayaan kita,” ujar Yon Bayu.

Menurutnya, persoalan yang dipersoalkan FKSTIM bukan sekadar pergantian atau penetapan nama-nama anggota DKJ, melainkan menyangkut independensi kehidupan kesenian Jakarta dan ruang partisipasi masyarakat seni dalam menentukan arah kebudayaan.

“Kita menyaksikan bagaimana Dewan Kesenian Jakarta hendak ditata, dikurasi, dan ditentukan arahnya melalui mekanisme yang berjarak dari detak jantung seniman itu sendiri. Kita melihat bagaimana Akademi Jakarta melangkah dalam lorong-lorong sunyi birokrasi, menetapkan siapa yang berhak bicara dan siapa yang harus disingkirkan,” katanya.

Yon Bayu juga mengkritik tata kelola kesenian Jakarta yang menurutnya semakin jauh dari komunitas seni dan para pelaku kebudayaan di akar rumput. Ia mempertanyakan posisi suara komunitas, seniman independen, serta berbagai kelompok seni yang selama ini menjalankan aktivitas kebudayaan di tengah masyarakat.

“Kesenian hidup dari napas gelisah para pembuatnya, mereka yang terus melukis, menulis, menari, dan berteater di tengah riuh Jakarta, bukan dari regulasi yang dipaksakan,” ujarnya.

Ia menilai proses pemilihan anggota DKJ yang disebutnya elitis dan tertutup berpotensi mengabaikan partisipasi komunitas seni.

“Ketika proses pemilihan anggota Dewan Kesenian Jakarta dijalankan dengan cara-cara yang elitis, tertutup, dan mengabaikan partisipasi bermakna dari komunitas seni, maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar nama-nama pengurus. Yang sedang direnggut adalah kedaulatan estetika dan independensi seniman!” tegas Yon Bayu.

Ia mengatakan aksi tersebut sekaligus menjadi upaya FKSTIM mengetuk pintu Balai Kota dan menyampaikan aspirasi kepada para senior di Akademi Jakarta.

“Kami tidak memusuhi personal. Kami melawan cara berpikir yang merasa paling tahu mana seni yang sah dan mana seni yang dianggap sampah!” katanya.

Menurut Yon Bayu, pembacaan puisi di halaman Balai Kota dipilih sebagai bentuk penyampaian aspirasi melalui ekspresi kebudayaan.

“Mari kita buka aksi ini dengan bait-bait puisi. Biarkan setiap larik yang kita gaungkan di halaman Balai Kota ini menjadi pengingat bahwa seni Jakarta tidak sedang tertidur, bahwa seniman Jakarta tidak bisa dibeli dengan jabatan, dan bahwa jalanan akan selalu menjadi tempat cerita-cerita paling jujur bernapas,” ujarnya.

Soroti Kepatuhan terhadap Pergub

Salah satu inisiator FKSTIM yang juga Ketua Masyarakat Kesenian Jakarta (MKJ), Arie Batubara, turut menyampaikan kritik terhadap proses pengukuhan anggota DKJ.
Arie menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam penyelenggaraan kehidupan kesenian. Ia menyayangkan proses pengukuhan 25 anggota DKJ periode 2026–2029 yang berlangsung pada 5 Agustus 2026.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya mengumumkan bahwa 25 anggota tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Akademi Jakarta Nomor 2 Tahun 2026.

“Aturan dibuat untuk mengatur masyarakat agar berbudaya. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran semua pihak untuk mematuhi aturan yang ada. Ketidakpatuhan AJ terhadap Pergub Nomor 4 Tahun 2020 dalam proses pemilihan hingga penetapan anggota DKJ merupakan bentuk pengingkaran terhadap upaya membangun masyarakat yang beradab dan patuh terhadap aturan hukum,” ujar Arie.

Dinas Kebudayaan Tampung Aspirasi

Aksi tersebut mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Arista Nurbaya, hadir di tengah massa seniman dan menyampaikan respons pemerintah terhadap aspirasi yang disampaikan FKSTIM.

Arista mengapresiasi penyampaian aspirasi yang berlangsung secara tertib dan damai. Ia mengatakan persoalan yang disampaikan para seniman sedang dikaji oleh pihaknya.

“Saat ini apa yang menjadi aspirasi teman-teman seniman sedang dalam kajian kami. Hasilnya nanti akan kami sampaikan,” ungkap Arista.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga iklim kesenian di Jakarta tetap kondusif di tengah munculnya berbagai aspirasi dan kritik dari kalangan seniman.

Puisi, Musikalisasi, dan Kritik Seni

Selain orasi, aksi FKSTIM diisi pembacaan puisi dan ekspresi seni. Sejumlah inisiator FKSTIM, antara lain Remmy Novaris DM, Ketua Dapur Sastra Jakarta, dan Octavianus Masheka, Ketua Taman Inspirasi Sastra Indonesia, turut menyampaikan orasi dan puisi.

Para penyair kemudian bergantian tampil menyampaikan kritik sosial dan persoalan kebudayaan melalui karya-karya mereka. Di antaranya Megawati Nurdin, Puguh Utama, Boyke Sulaiman, Anggie D. Widiowati, Gladys, Endin SAS, Yudi Ampas Kopi, Ireng Halimun, dan sejumlah penyair lainnya.

Panggung aksi juga diisi musikalisasi puisi oleh Abimanyu, Jambul, dan Iyus Jayadibhumi. Seluruh rangkaian kegiatan dipandu Nanang R. Supriyatin sebagai pemandu jalan aksi.

Bagi FKSTIM, penggunaan puisi dan pertunjukan seni dalam aksi tersebut merupakan bagian dari cara seniman menyampaikan kritik sekaligus mempertahankan ruang kebebasan berekspresi dalam kehidupan kebudayaan Jakarta.

Desak Pemberhentian Anggota AJ dan Musyawarah Kesenian Jakarta Luar Biasa

Di akhir aksi, FKSTIM menyampaikan tuntutan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mengambil tindakan terhadap anggota Akademi Jakarta yang dinilai melanggar ketentuan dalam proses pemilihan dan penetapan anggota DKJ.
FKSTIM juga mendesak agar segera digelar Musyawarah Kesenian Jakarta Luar Biasa sebagai forum untuk membahas persoalan kelembagaan dan tata kelola kehidupan kesenian Jakarta.

Forum tersebut dinilai penting untuk membuka ruang dialog antara pemerintah, Akademi Jakarta, DKJ, dan masyarakat kesenian Jakarta. FKSTIM menyatakan akan menempuh jalur hukum apabila tuntutan tersebut tidak memperoleh tindak lanjut konkret. Salah satu langkah yang disebutkan adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Aksi “Baca Puisi di Balai Kota” dengan demikian tidak hanya menjadi ruang penyampaian protes, tetapi juga menjadi panggung bagi para seniman untuk menyuarakan persoalan tata kelola kesenian, kepatuhan terhadap regulasi, partisipasi komunitas, serta independensi kehidupan kebudayaan di Jakarta.

Saya sengaja memakai formulasi “dinilai”, “menurut FKSTIM”, dan “disebutkan” pada bagian yang merupakan tudingan atau penilaian FKSTIM, sehingga berita tidak mengubah klaim pihak aksi menjadi fakta hukum yang sudah diputuskan. Pergub No. 4 Tahun 2020 sendiri tercatat berstatus berlaku di JDIH DKI Jakarta. [PM]

BEKASI/JAKARTA — Komunitas Solidaritas Masyarakat Maluku Utara (SMMU) berkolaborasi dengan Komunitas Spirit Entertaint Survive (SES) menggelar “Panggung Doa — Menunggu Kabar Lima Jurnalis”, Selasa, 29 September 2026, di Taman Kuliner Kali Malang.

Kegiatan tersebut digelar sebagai ruang doa, solidaritas dan kepedulian kemanusiaan bagi lima jurnalis yang diberitakan hilang di kawasan Laut Selat Sunda, sekaligus doa bagi para korban KM Virgo di Selat Jawa serta keluarga yang masih menunggu kabar.

Acara ini diinisiasi sekaligus dipimpin oleh Ina S. Kamariba, SHK, dari SMMU yang bertindak sebagai ketua panitia. Panggung doa tersebut mempertemukan unsur komunitas masyarakat, seniman, dan berbagai kalangan dalam suasana solidaritas kemanusiaan.

Sambutan Ketua Panitia

Dalam sambutannya, Ina S. Kamariba, SHK, selaku inisiator acara sekaligus ketua panitia, menyampaikan bahwa Panggung Doa lahir dari kepedulian dan rasa kemanusiaan terhadap lima jurnalis yang belum diketahui kabarnya serta para korban musibah lainnya.

Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk solidaritas bersama. Doa, menurut semangat kegiatan ini, menjadi cara masyarakat untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga yang sedang menunggu kabar. Kehadiran berbagai komunitas dan masyarakat dalam acara tersebut juga menjadi tanda bahwa mereka yang sedang menghadapi musibah tidak berjalan sendirian.

Sambutan Ketua Umum SMMU

Ketua Umum SMMU, Rusli Sudin, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya menjaga solidaritas masyarakat ketika terjadi musibah kemanusiaan. Ia mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama mendoakan mereka yang menjadi korban serta memberikan kekuatan kepada keluarga yang masih menunggu kabar.

Rusli juga menempatkan kegiatan tersebut sebagai ruang kebersamaan. Perbedaan latar belakang tidak menjadi penghalang untuk berkumpul dalam satu tujuan kemanusiaan, yakni memberikan doa, perhatian dan dukungan kepada mereka yang sedang mengalami musibah.

Sambutan Ketua Umum SES

Sementara itu, Ketua Umum SES, Dian Atmaja, menyampaikan bahwa kolaborasi SMMU dan SES dalam Panggung Doa merupakan bentuk kepedulian bersama melalui ruang seni dan kebudayaan.

Menurutnya, seni dapat menjadi bahasa yang menyatukan perasaan manusia. Melalui musik, puisi dan doa, masyarakat dapat menyampaikan empati sekaligus menjaga ingatan terhadap para korban dan keluarga yang sedang menunggu kepastian.

Doa Lintas Iman

Rangkaian acara diawali dengan sambutan dari Ketua Umum SMMU, Rusli Sudin, dan Ketua Umum SES, Dian Atmaja. Keduanya menyampaikan pentingnya solidaritas masyarakat dalam menghadapi musibah, terutama ketika masih terdapat keluarga dan kerabat yang menunggu kepastian mengenai orang-orang yang belum kembali.

Nuansa lintas iman menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan tersebut. Edwin memimpin pembacaan doa secara Muslim, sementara Pdt. Alda Patricya memimpin doa secara Nasrani.

Kehadiran doa dari dua tradisi keagamaan tersebut menempatkan kegiatan bukan sekadar sebagai acara komunitas, melainkan sebagai ruang bersama untuk menyampaikan empati kepada para korban, keluarga korban, serta mereka yang masih menunggu kabar.

Pesan utama yang diangkat dalam kegiatan tersebut tercermin dalam tema pada poster acara: “Doa adalah jembatan hati yang tak pernah putus.”

Seni Menjadi Bahasa Solidaritas

Selain doa, Panggung Doa juga menghadirkan ekspresi seni. Pertunjukan awal diisi Yeremia Naibaho melalui lagu penuh renungan berjudul “Damai” berkolaborasi dengan pembacaan puisi  Ina S. Kamariba, berjudul “Laut Bergejolak”, penuh getaran kesedihan.

Penampil lain adalah Nuyang Jaimee dg membacakan puisi “Lima Nama di Selat Sunda”, yang membawa suasana renungan menjadi lebih mengharukan tentang lima nama yang lenyap, laut, kehilangan dan penantian.

Lukman hadir dengan membacakan puisi bencana dan kemanusiaan, sementara pertunjukan musik dan lagu, dihangatkan dengan penampilan Merata dengan lagi “Kehilangan”. Ketiga penampilan tersebut memperkuat suasana duka, doa dan solidaritas yang menjadi napas utama panggung.

Dian Atmajaya juga ikut menyanyikan lagu sendu yang menyentuh hati. Dan ada yanyian yang dinyanyikan bersama seluruh hadirin yang hadir, berjudul “Berita kepada Kawan” dan “Untuk Kita Renungkan”. Nyanyian bersama tersebut menjadi bagian dari suasana reflektif dan ungkapan solidaritas seluruh peserta yang hadir terhadap para korban dan keluarga yang masih menunggu kabar.

Puisi dan musik ditempatkan sebagai bagian dari ungkapan duka, harapan dan solidaritas. Seni dalam konteks tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi menjadi medium untuk menyampaikan perasaan manusia ketika kata-kata biasa tidak cukup untuk menggambarkan kecemasan keluarga yang sedang menunggu.

Melalui panggung tersebut, para seniman dan komunitas menyuarakan pesan bahwa tragedi kemanusiaan tidak boleh berhenti sebagai pemberitaan sesaat. Di balik kabar mengenai orang hilang dan korban kecelakaan terdapat keluarga, sahabat, rekan kerja dan masyarakat yang menunggu kepastian.

Sebagai penutup, nyanyi bersama bertema renungan lainnya juga dipentaskan melalui kolaborasi seluruh anggota panitia penyelenggara, SMMU dan SES. Kolaborasi tersebut menjadi bagian akhir dari rangkaian acara sekaligus memperkuat pesan kebersamaan, doa, solidaritas dan kepedulian kemanusiaan yang menjadi semangat utama Panggung Doa.

Kegiatan ini menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap mereka yang mengalami musibah, tanpa membedakan latar belakang agama, profesi maupun komunitas. Dan Doa sebagai bentuk kepedulian, ketika keberadaan seseorang belum diketahui dan keluarga masih menunggu, doa menjadi bentuk dukungan moral yang dapat diberikan masyarakat.

Dan Memberi perhatian kepada keluarga korban karna pusat perhatian tidak hanya diarahkan kepada peristiwa atau orang yang hilang, tetapi juga kepada keluarga yang menghadapi ketidakpastian dan menunggu kabar.

Pembacaan puisi dan musik juga mengambil peran bagaimana memperlihatkan kesenian dapat menjadi ruang refleksi, penghormatan, sekaligus penyampaian solidaritas terhadap persoalan kemanusiaan. Dan persatuan lintas iman dan komunitas. Doa Muslim dan Nasrani dalam satu panggung memperlihatkan pesan kebersamaan bahwa musibah kemanusiaan merupakan persoalan bersama.

Di tengah situasi ketika keluarga masih menunggu kabar, doa menjadi simbol harapan. Sementara puisi dan musik menjadi cara lain untuk menjaga ingatan publik terhadap mereka yang sedang menghadapi musibah.

Karena itu, pesan “Doa adalah jembatan hati yang tak pernah putus” menjadi relevan dengan keseluruhan acara. Jembatan tersebut menghubungkan mereka yang pergi dengan mereka yang menunggu, para korban dengan keluarga, serta masyarakat dengan rasa kemanusiaan.

Panggung Doa akhirnya menjadi ruang bersama untuk menyampaikan satu pesan sederhana: mereka yang hilang tidak boleh dilupakan, para korban harus didoakan, dan keluarga yang menunggu tidak boleh merasa sendirian. [PM]

Gelaran Festival Komunitas 2026 di Gelanggang Senen, Jakarta Pusat, 19 September 2026 cukup sukses dan meriah. Penyelenggaraan festival ini tidak sekadar menjadi ajang unjuk bakat biasa, melainkan sebuah manifestasi kebangkitan ruang-ruang kultural yang berakar kuat pada sejarah masa lalu untuk menjawab tantangan zaman di masa kini.

Tercatat sekitar 70 siswa dari 15 SMA/SMK sederajat di wilayah Jakarta Pusat ambil bagian dalam rangkaian kegiatan utama. Para pelajar ini tampak antusias menunjukkan kemampuan terbaik mereka melalui berbagai mata lomba yang dikurasi secara saksama, mulai dari lomba baca puisi, cipta puisi, dan penulisan cerpen. Kehadiran wajah-wajah muda ini memberikan angin segar sekaligus bukti nyata bahwa estafet kepenulisan dan kecintaan terhadap seni sastra masih memiliki tempat yang istimewa di hati generasi Z.

Dalam laporannya, Ketua Panitia Festival Komunitas, Yon Bayu Wahyono, menegaskan bahwa pemilihan kawasan Senen sebagai lokasi penyelenggaraan bukanlah sebuah kebetulan semata. Kegiatan ini diinisiasi secara sadar sebagai upaya strategis untuk menumbuhkan dan menghidupkan kembali tradisi sastra yang pernah berurat akar di kawasan Senen.

Kawasan ini di masa lalu dikenal sebagai kawah candradimuka tempat bertemunya para pemikir, penyair, dan seniman besar tanah air.
“Ini merupakan gelaran kedua yang diinisiasi oleh Sajak Pusat. Selain sastra, kami juga menghadirkan bazar buku murah sebagai upaya mengembalikan citra Senen sebagai sentra buku murah,” ujar Yon Bayu.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Pengelola Gelanggang Senen Jakarta Pusat, Mimi Karminingsih, dalam sambutannya yang penuh semangat mengenang kembali masa kejayaan kawasan Senen pada era 1950-an. Beliau bernostalgia bagaimana kawasan Senen dahulunya merupakan episentrum kebudayaan dan sastra yang sangat hidup. Berbagai nama besar sastrawan Nusantara, majalah-majalah sastra independen, hingga perdebatan intelektual kerap mewarnai hari-hari di kawasan jantung kota tersebut.

“Festival ini bukan sekadar sebuah perhelatan seremonial belaka di sini, tetapi festival ini juga menjadi ruang penting untuk mengingat, merawat, dan menjaga kreativitas yang pernah tumbuh dan berkembang di kawasan Senen. Mari kita jadikan Senen sebagai ruang tumbuh bagi para remaja untuk melahirkan sejarah kebudayaan baru,” ungkap Mimi Karminingsih di hadapan para peserta dan tamu undangan.

Lebih lanjut, Mimi juga berpesan kepada para generasi muda agar tidak merasa takut untuk menulis, berkarya, dan menemukan identitas kreatif mereka masing-masing. Di tengah era digital dan gempuran teknologi yang bergerak sangat cepat, generasi muda dinilai memiliki keunggulan dalam hal kecepatan beradaptasi. Oleh karena itu, ia mengajak para pelajar untuk melihat teknologi dari sudut pandang positif—sebagai instrumen yang memperluas cakrawala ekspresi—tanpa harus kehilangan akar kepribadian dan nilai-nilai luhur sastra itu sendiri.

Menjaga Kemandirian Sastra
Menyoroti dinamika kepenulisan modern, Anggota Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta, Martin Suryajaya, memberikan pandangan mendalam mengenai akar sejarah perkembangan sastra di Indonesia. Menurutnya, dalam catatan sejarah sastra tanah air, komunitas-komunitas kecil selalu memegang peranan yang sangat vital dan menentukan.

Banyak sekali perkembangan besar dalam dunia sastra Indonesia yang justru lahir bukan dari institusi-institusi besar atau lembaga formal, melainkan tumbuh dari gerakan akar rumput. Mulai dari sanggar seni independen, komunitas pembaca, kelompok diskusi informal, hingga majalah-majalah sastra yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat.

“Festival komunitas sastra ini memuat narasi penting tentang bagaimana kita bisa mempraktikkan kreativitas secara mandiri, terutama di tengah situasi ketika akal imitasi dan teknologi instan mengepung dari segala arah,” jelas Martin di hadapan para audiens.

Ia mengingatkan para peserta didik bahwa ukuran keberhasilan dari sebuah festival sastra bukanlah sekadar selesai atau tidaknya acara tersebut, melainkan sejauh mana para peserta kembali tergerak untuk rajin membaca karya-karya besar, menulis puisi, menyusun cerpen, hingga melahirkan buku dengan tangan, pikiran, dan hati mereka sendiri setelah festival selesai. Para siswa diajak untuk tidak terlalu merasa cemas menghadapi gelombang perubahan zaman, melainkan meresponsnya dengan terus tekun membaca dan berkarya sebaik mungkin.

Jakarta Kota Sastra

Dari sudut pandang kebijakan daerah, Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Pusat, Andri Ferdian, menyampaikan apresiasi yang mendalam serta dukungannya terhadap penyelenggaraan festival ini. Terlebih lagi, momentum perhelatan ini beriringan dengan pengakuan internasional di mana Jakarta telah resmi ditetapkan sebagai Kota Sastra oleh UNESCO.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya melalui Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Pusat, berkomitmen penuh untuk menyambut dan merayakan status internasional tersebut dengan cara-cara yang membumi. Salah satunya adalah dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh komunitas seni, sastra, serta lintas sektor terkait—seperti bidang pendidikan, perpustakaan, kepemudaan, hingga olahraga—untuk berkolaborasi secara sinergis.

Meskipun di tengah tantangan efisiensi postur anggaran daerah yang cukup ketat, pihak pemerintah terus berupaya mencari formula terbaik agar kegiatan-kegiatan pembinaan kebudayaan dan ruang berekspresi bagi komunitas tetap dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor ini diyakini mampu menjadi katalisator untuk menghidupkan kembali ikon-ikon kebudayaan di Jakarta Pusat, menjadikan wilayah ini sebagai rumah yang ramah bagi para seniman, budayawan, dan masyarakat luas.

Menjelang penutupan rangkaian acara pembukaan, berbagai catatan reflektif mengemuka dari para narasumber dan panitia. Festival Komunitas 2026 dipandang sebagai sebuah jembatan penyeberangan yang menghubungkan antara lembaran sejarah masa lalu yang gemilang dengan dinamika kreatif masa kini dan masa depan.

Generasi muda diingatkan bahwa mereka tidak hadir untuk hidup di dalam bayang-bayang masa lalu, melainkan hadir untuk menyerap semangatnya, mempelajari kebijaksanaannya, dan kemudian melanjutkan proses kreatif tersebut sesuai dengan napas zaman yang sedang berjalan.

Jika di masa lalu para sastrawan menuangkan gagasan melalui buletin fisik, majalah cetak, panggung pertunjukan, dan pertemuan tatap muka secara langsung, maka hari ini generasi muda memiliki lanskap ruang kreatif yang jauh lebih luas dan tanpa batas melalui pemanfaatan ekosistem digital.

Namun demikian, esensi dari sebuah karya sastra yang lahir dari ketulusan, kejujuran batin, dan kepekaan terhadap realitas kehidupan tidak akan pernah berubah. Karya-karya yang jujur akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk menyentuh hati pembaca lintas generasi.

Oleh karena itu, melalui ajang Festival Komunitas Sastra Senen 2026 ini, tersimpan sebuah harapan besar agar para penulis muda, penyair pemula, penggiat teater, komunitas rekreasi seni, dan seluruh elemen generasi kreatif dapat terus merajut dialog, memperkuat jejaring kolaborasi, serta melahirkan karya-karya monumental yang baru.

Sastra tidak boleh hanya diposisikan sebagai barang museum yang sekadar menyimpan arsip sejarah di dalam lemari kaca, melainkan harus terus dihidupkan sebagai kekuatan aktif yang melahirkan sejarah kebudayaan baru di jantung ibu kota.

Setelah diskusi dan peluncuran buku Kumpulan cerpen Aku Pulang Saat Kamu Lupa Cara Mengingatku karya Yon Bayu Wahyono dengan pembahas Nanang R. Supriyatin dan Rissa Churria sementara moderator Endah Wijayanti, juri mengumumkan pemenang lomba. Juara 1, 2 dan 3 dari masing-masing lomba akan diikutkan dalam lomba serupa di tingkat provinsi dalam ajang Festival Sastra Jakarta 2026.

Daftar Pemenang Festival Komunitas Sastra 2026

Lomba Baca Puisi
Juara 1: Febrita (SMAN 30 )
Juara 2: Rizki Putra Raya (SMAN 77)
Juara 3: Marsya Keyla Afebr (SMAN 5)

Lomba Cipta Puisi
Juara 1: Kenia Amalia Daulima (SMAN 77)
Juara 2: Bintang Maharani (SMAN 1)
Juara 3: Najwa Aqeela Bahanan (SMA Islam Said Na’um)

Lomba Cipta Cerpen
Juara 1: Nazwa Alisyah Putri (SMAN 77)
Juara 2: Najla Cetta Andini Firmansyah (SMAN 1 )
Juara 3: Syifa Aryani Safitri (SMA Islam Said Na’um)

[Red/PM]

Kekuatan utama puisi Lima Nama di Selat Sunda karya Nuyang Jaimee yang dibacakan Senin malam 14 September 2026 di Plaza Taman Ismail Marzuki dibacara “Malam Doa dan Rindu, Menanti Kabar 5 Wartawan yang Hilang Di Krakatau” ini terletak pada pergeseran sudut pandang: dari sebuah peristiwa jurnalistik menjadi persoalan kemanusiaan.

Pada awalnya, lima wartawan digambarkan sebagai orang-orang yang menjalankan profesinya—membawa kamera, catatan, dan keinginan untuk melihat lebih dekat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Tetapi setelah komunikasi terputus, mereka tidak lagi sekadar menjadi subjek berita.

Mereka berubah menjadi lima manusia yang sedang ditunggu kepulangannya.
Kalimat:

“Krakatau,
hari ini kami tidak sedang menulis
tentang letusan
Kami sedang menunggu
lima manusia pulang”

menjadi titik emosional penting dalam puisi. Di sini Nuyang membalik fungsi jurnalistik. Biasanya wartawan membawa berita kepada masyarakat. Kini justru masyarakat, keluarga, dan sesama wartawan menunggu berita tentang mereka.

Puisi kemudian membangun pertentangan antara keberanian dan ketidakberdayaan. Lima wartawan pergi mendekati bencana agar masyarakat dapat mengetahui apa yang terjadi. Mereka “menulis ketika yang lain memilih diam”, “bertanya ketika kekuasaan ingin pertanyaan hilang”, dan “membawa suara ketika seringkali suara tak terdengar dan dibungkam.” Bagian ini memperluas makna profesi wartawan: bukan hanya pekerjaan mengambil gambar atau menulis berita, tetapi bagian dari upaya menghadirkan kesaksian kepada publik.

Namun paradoks terbesar muncul dalam bait:

“Dan kini
suara mereka sendiri
yang sedang kami tunggu”

Inilah salah satu pusat kekuatan puisi. Orang-orang yang selama ini merekam suara orang lain, kini justru menjadi suara yang hilang. Kamera yang biasanya menghasilkan gambar, kini menjadi simbol penantian.

Diksi “lima nama” juga sengaja lebih kuat daripada sekadar menyebut “lima wartawan”. Nama menunjukkan identitas manusia. Mereka bukan angka dalam laporan kehilangan. Karena itu, bagian akhir bergerak dari profesi menuju keluarga:

“Sebab di balik setiap kamera
ada mata
di balik setiap berita
ada keberanian
di balik lima nama
yang malam ini
kami sebut dalam doa
ada lima keluarga
yang sedang menunggu”

Penutup ini mengembalikan seluruh persoalan kepada manusia. Wartawan tidak hanya memiliki kamera, profesi, dan tugas. Mereka memiliki keluarga, orang-orang yang mencintai, dan rumah untuk pulang.

Secara struktur, puisi ini juga mengikuti perjalanan emosional sebuah malam doa: dimulai dari fakta dan kronologi, bergerak menuju kecemasan, kemudian menjadi doa, lalu ditutup dengan harapan. Pengulangan “Kami masih hidup!” tiga kali menjadi semacam suara imajiner dari mereka yang sedang dicari. Repetisi tersebut bukan sekadar penegasan, tetapi menjadi mantra harapan agar pencarian tidak berakhir pada kabar duka.

Ada pula personifikasi terhadap Krakatau dan laut. Krakatau diajak berbicara:

“Krakatau,
kalau kau masih menyimpan mereka
jangan sakiti mereka”

Laut yang dalam berita menjadi ruang pencarian, dalam puisi berubah menjadi kemungkinan jalan pulang: “Biarkan laut menjadi jalan pulang.” Dengan demikian, alam tidak hanya tampil sebagai ancaman, tetapi juga sebagai ruang yang masih mungkin mengembalikan mereka.
Pada akhirnya, “Lima Nama di Selat Sunda” bukan puisi tentang kematian. Ia justru menolak mendahului takdir. Puisi ini berdiri di wilayah antara kehilangan dan harapan—antara kabar yang belum datang dan doa agar kabar itu membawa keselamatan.

Karena itu, baris:

“Dan Indonesia,
jika esok mereka kembali,
jangan hanya sambut mereka
sebagai berita
Sambut mereka
sebagai manusia”

menjadi penutup yang sangat penting. Ia mengingatkan bahwa di balik setiap berita selalu ada manusia yang menjalankan tugas dengan risiko nyata.
Untuk malam “Doa dan Rindu”, puisi ini berfungsi bukan hanya sebagai karya sastra, tetapi sebagai kesaksian emosional dari komunitas pers dan masyarakat yang sedang menunggu.

Lima nama belum selesai menjadi berita. Lima nama masih dipanggil dalam doa. Dan selama harapan belum padam, laut Selat Sunda masih menyimpan kemungkinan: membawa mereka pulang!. [PM]

JAKARTA — Solidaritas terhadap lima jurnalis yang dilaporkan hilang kontak saat melakukan peliputan peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau diwujudkan melalui kegiatan “Panggung Doa & Rindu”.

Kegiatan yang digelar Senin malam 14 September 2026, di Plaza Taman Ismail Marzuki tersebut sebagai ruang doa dan dukungan sambil menunggu kabar mengenai keberadaan kelima jurnalis tersebut.

Sebagai kordinator panggung Budi Renil dan tata suara Tora dan Bunga Genjer Rangkaian kegiatan diawali persiapan dilanjutkan pengecekan tata suara. Selanjutnya kegiatan resmi dibuka pada pukul 19.10 WIB oleh MC Tia Fairuz dan Jack Al-Ghozali.

Doa untuk lima jurnalis dipimpin oleh Dinaldo. Setelah itu, peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu Sharoon. Sambutan panitia disampaikan oleh David Karo-Karo selaku Koordinator FPS-TIM, serta perwakilan jurnalis Paimo.

Solidaritas kemudian dilanjutkan melalui parade baca puisi yang menampilkan Megawati Nurdin, Den Cupank, Tuti SBJ, Yogi S. Karmas, Nuyang Jaimee dan Bara Pattiraja penyair dari Flores. Suasana semakin mengharukan ketika sejumlah rekan jurnalis lainnya menyampaikan testimoni.

Rangkaian acara juga diisi penampilan musik Merata dan Dompak Reflag. Parade puisi berikutnya menghadirkan Yon Bayu, Dyah Kencono, kemudian dilanjutkan penampilan musik Sokras dan Gong Merah Putih.

Sebagai bagian dari rangkaian solidaritas, kegiatan ditutup dengan aksi doa dan penyalaan 1.000 lilin. Penyalaan lilin menjadi simbol harapan agar kabar mengenai lima jurnalis segera diperoleh serta menjadi bentuk dukungan bagi keluarga, rekan kerja, dan seluruh pihak yang menantikan keselamatan mereka.

Kegiatan “Panggung Doa & Rindu” yang diselenggarakan Front Penggerak Seniman TIM (FPSTIM) ini menjadi ruang bersama bagi komunitas seni dan kalangan jurnalis untuk menyampaikan doa, empati, dan harapan di tengah upaya menunggu kabar tentang kelima jurnalis yang hilang kontak setelah melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. [PM]

JAKARTA, 11 September 2026 — Front Penggerak Seni Taman Ismail Marzuki (FPS-TIM) kembali menggelar Jumat Aksi Seni (JAS) di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Jumat (11/9/2026). JAS kali ini tetap membawa format unjuk rasa dan unjuk karya dengan menghadirkan pembacaan puisi, musik, serta diskusi publik yang mengangkat tema “Seni dan Kebebasan Ekspresi.”

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian JAS yang selama ini digunakan FPS-TIM sebagai ruang menyampaikan aspirasi sekaligus mempertahankan fungsi TIM sebagai ruang kebudayaan. Melalui seni, para seniman tidak hanya menampilkan karya, tetapi juga menyampaikan pandangan kritis terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan berkesenian dan kebebasan berekspresi.

Salah satu rangkaian utama kegiatan adalah pembacaan puisi oleh Nuyang Jaimee dan Rian dari Teater Tukang. Yang mengisi musik Tora Bunga Genjer dan kawan-kawan lainnya. Pembacaan karya menjadi bagian dari unjuk karya yang menempatkan puisi sebagai medium ekspresi, kritik, dan penyampaian gagasan di ruang publik.

Rian dari Teater Tukang juga tampil membaca puisi dengan gaya dalang Sunda, membawakan puisi tentang keresahan seniman terhadap nasib Taman Ismail Marzuki dan berbagai persoalan yang dihadapi kehidupan kesenian di TIM. Sementara Tia Fairuz dan Jack Al-Ghozali bertugas sebagai pembawa acara yang mengawal jalannya kegiatan.

Setelah rangkaian pertunjukan seni, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi publik mengenai Seni dan Kebebasan Ekspresi. Diskusi tersebut dipantik oleh Mujib Hermani, Yon Bayu Wahono, dan Dinaldo, serta dimoderatori oleh Den Chupank.

Pembahasan mengenai kebebasan berekspresi menjadi penting dalam konteks kehidupan seni karena seniman membutuhkan ruang untuk menyampaikan gagasan, kritik, keresahan, maupun pandangan terhadap persoalan sosial dan kebudayaan. Seni tidak hanya ditempatkan sebagai tontonan, tetapi juga sebagai medium komunikasi publik dan bagian dari proses demokrasi.

Format JAS yang menggabungkan unjuk rasa dan unjuk karya memperlihatkan karakter gerakan FPS-TIM yang menggunakan ekspresi artistik sebagai bagian dari penyampaian sikap. Aksi tidak hanya dilakukan melalui orasi, tetapi juga melalui puisi, musik, diskusi, dan pertemuan antarseniman.

JAS 11 September juga merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan FPS-TIM sebelumnya. Gerakan tersebut sebelumnya mengangkat berbagai persoalan terkait tata kelola TIM, komersialisasi, keberlangsungan ekosistem seni, hingga tuntutan untuk mengembalikan marwah Taman Ismail Marzuki sebagai Pusat Kesenian.

Dalam perjalanan tersebut, FPS-TIM telah menggelar sejumlah aksi di TIM, termasuk JAS 7 Agustus dengan keranda bertuliskan “TIM Sudah Mati”, JAS bertema “Tumpeng Kemerdekaan” pada 21 Agustus, serta dua kali JAS yang mengangkat “Solidaritas untuk Flores, NTT” pada 28 Agustus dan 4 September.

Dengan mengangkat tema Seni dan Kebebasan Ekspresi, JAS 11 September memperluas pembahasan dari persoalan tata kelola menuju persoalan yang lebih mendasar dalam kehidupan berkesenian: hak seniman untuk berekspresi dan menggunakan ruang kebudayaan sebagai tempat menyampaikan gagasan secara terbuka.

Bagi FPS-TIM, keberadaan ruang seni tidak hanya ditentukan oleh bangunan dan fasilitasnya. Sebuah pusat kesenian juga harus menyediakan ruang bagi kebebasan berpikir, berkarya, berdiskusi, berbeda pandangan, dan menyampaikan kritik.

Karena itu, Jumat Aksi Seni 11 September menjadi ruang pertemuan antara aksi, karya, dan dialog publik, sekaligus bagian dari perjalanan FPS-TIM dalam memperjuangkan ekosistem Taman Ismail Marzuki yang sehat, terbuka, dan memberi tempat bagi kebebasan berekspresi para seniman. [PM].

Si Doel: Cerita Tentang Manusia, Kampung Betawi, Modernitas dan Akar Kebudayaan

Fenomena “Si Doel Anak Sekolahan” bukan sekadar sinetron yang booming pada tahun 1990-an. Ia menjadi semacam cermin perubahan masyarakat Indonesia: ketika pendidikan, modernitas, kota Jakarta, tradisi, keluarga, dan persoalan kelas sosial bertemu dalam kehidupan sehari-hari.

Doel tidak digambarkan sebagai manusia yang sempurna layaknya bintang utama di sinetron-sinetron Indonesia. Doel tetap sebagai manusia biasa, anak laki-laki dari keluarga Betawi yang orangtua nya ingin anaknya maju dengan memasukan Doel sekolah tinggi meski keterbatasan ekonomi keluarga.

Yang menarik, Dengan latar belakang kampung Betawi, Doel dan keluarganya—juga tetangga sekitar di kampung tersebut— Doel tidak sedang atau harus memilih antara tradisi atau modernitas. Ia hidup di antara keduanya.

Doel adalah gambaran manusia yang sedang berpindah zaman

Doel berasal dari keluarga Betawi sederhana, tetapi memperoleh pendidikan tinggi. Di satu sisi ada rumah, orang tua, tradisi, nilai keluarga dan kampung; di sisi lain ada kampus, pekerjaan, teknologi, pergaulan modern dan Jakarta yang terus berubah.

Di sinilah filosofi terbesarnya: Pendidikan boleh membawa seseorang jauh dari kampungnya, tetapi tidak seharusnya membuatnya kehilangan akar. Doel pergi menuntut ilmu, tetapi identitasnya tidak ditanggalkan.

Lebih dari itu, Doel adalah gambaran manusia Indonesia yang sedang mengalami mobilitas sosial dan perubahan zaman. Ia tidak lahir dari keluarga elite, tetapi pendidikan memberinya kesempatan untuk memasuki ruang kehidupan yang sebelumnya mungkin jauh dari lingkungan keluarganya.

Namun, ketika seseorang bergerak naik secara pendidikan dan sosial, selalu ada risiko keterputusan dengan lingkungan asalnya. Di sinilah karakter Doel menjadi menarik. Ia tidak memandang masa lalu sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan demi masa depan. Doel seolah mengatakan bahwa kemajuan tidak harus dibayar dengan kehilangan identitas. Seseorang dapat belajar dari dunia luar tanpa harus merasa rendah terhadap dunia tempat ia berasal.

Pada masa 1990-an, ketika televisi mulai semakin kuat membentuk imajinasi masyarakat tentang kehidupan modern, pesan seperti ini menjadi penting. Modernitas tidak hanya soal gedung tinggi, kendaraan, teknologi, pendidikan dan pekerjaan. Modernitas juga menyangkut bagaimana manusia membawa nilai-nilai kemanusiaannya ketika memasuki dunia yang berubah.

Sekolah bukan hanya soal mendapatkan pekerjaan

Judulnya sendiri menarik: “Anak Sekolahan.” Doel adalah orang berpendidikan, tetapi kehidupan tidak otomatis menjadi mudah. Ini memperlihatkan sesuatu yang penting: pendidikan tidak menjanjikan hidup tanpa persoalan; pendidikan memberi seseorang cara untuk menghadapi persoalan. Dengan kata lain: Sekolah membentuk cara berpikir manusia, bukan menghapus masalah kehidupan yang ada. Hal ini tentu sangat relevan sampai sekarang.

Pendidikan dalam kehidupan Doel tidak berhenti pada ijazah. Pendidikan menjadi proses pembentukan dirinya sebagai manusia yang lebih matang melalui penempaan panjang. Ia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa pengetahuan yang diperoleh di sekolah atau kampus akan selalu diuji oleh kehidupan nyata. Di sinilah “anak sekolahan” memiliki makna yang lebih luas. Ia bukan sekadar seseorang yang pernah duduk di bangku sekolah, melainkan seseorang yang seharusnya terus belajar membaca kehidupan.

Sebab kehidupan tidak mempunyai kurikulum yang sederhana. Tidak ada buku pelajaran yang secara pasti mengajarkan bagaimana menghadapi kemiskinan, keluarga, cinta, pekerjaan, tanggung jawab, perbedaan kelas sosial dan pilihan moral.

Karena itu, pendidikan seharusnya tidak hanya menghasilkan manusia yang pintar menjawab soal, tetapi manusia yang mampu memahami persoalan manusia lain. Doel memperlihatkan bahwa kecerdasan akademik perlu berjalan bersama karakter. Pengetahuan tanpa tanggung jawab tidak cukup untuk membuat seseorang menjadi manusia yang utuh.

Konflik Doel bukan sekedar konflik cinta

Orang mungkin mengingat Doel, Sarah, dan Zaenab sebagai persoalan cinta. Tetapi kalau dilihat lebih dalam, hubungan mereka juga memperlihatkan benturan nilai dan kelas sosial. Sarah mewakili dunia yang berbeda dari lingkungan Doel. Zaenab lebih dekat dengan akar kehidupan Doel. Karena itu, persoalannya bukan sekadar: “Doel memilih siapa?” Tetapi juga: “Doel sebenarnya sedang mencari kehidupan seperti apa?”

Cinta menjadi pintu untuk membicarakan identitas, keluarga, kelas sosial, dan pilihan hidup. Di balik persoalan cinta tersebut terdapat pertanyaan tentang perubahan kelas dan lingkungan sosial. Ketika seseorang memperoleh pendidikan dan kesempatan untuk bergerak ke lingkungan yang berbeda, hubungan personal pun dapat bersentuhan dengan perbedaan latar belakang.

Karena itulah konflik Doel terasa lebih manusiawi. Ia tidak berada dalam situasi hitam-putih. Tidak ada pilihan yang benar-benar sederhana karena setiap pilihan membawa konsekuensi terhadap dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Persoalan cinta dalam “Si Doel” pada akhirnya menjadi persoalan tentang pilihan hidup. Dan pilihan hidup selalu berhubungan dengan siapa kita, dari mana kita berasal, nilai apa yang kita pegang, serta kehidupan seperti apa yang ingin kita bangun.

Keluarga menjadi pusat moral cerita

Salah satu kekuatan “Si Doel” adalah bahwa persoalan besar selalu kembali kepada keluarga. Babe, Nyak, Doel, Atun, Mandra dan lingkungan sekitarnya membentuk sebuah dunia kecil yang sangat manusiawi. Di tengah Jakarta yang semakin modern, keluarga menjadi tempat seseorang pulang dan mengukur kembali dirinya.

Di sinilah keluarga tidak sekadar berfungsi sebagai latar cerita. Keluarga menjadi ruang tempat karakter dibentuk. Ada nasihat, pertengkaran, humor, kesalahpahaman, kasih sayang, kekecewaan dan pengorbanan.

Hubungan antarkarakter menunjukkan bahwa manusia tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Setiap keputusan personal selalu memiliki hubungan dengan orang lain. Terutama dalam masyarakat Indonesia, keluarga memiliki posisi penting sebagai ruang pewarisan nilai. Orang tua tidak hanya mewariskan rumah atau harta, tetapi juga cara memandang kehidupan.

Karena itu, ketika Doel berhadapan dengan dunia modern, ia membawa serta suara dan nilai keluarganya. Modernitas boleh mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi dan menjalani kehidupan, tetapi kebutuhan manusia untuk memiliki keluarga, tempat berpijak dan rasa memiliki tidak pernah hilang. Setelah seseorang berhasil mencapai sesuatu, kepada siapa ia pulang? Pertanyaan itulah yang membuat keluarga dalam “Si Doel” terasa penting.

Betawi bukan sekadar dekorasi

Ini juga penting secara kebudayaan. “Si Doel” membuat kebudayaan Betawi hadir sebagai kehidupan, bukan hanya sebagai pakaian adat, makanan atau pertunjukan. Bahasa, humor, rumah, hubungan keluarga, cara berbicara kepada orang tua, konflik antargenerasi—semuanya menjadi bagian dari cerita.

Karena itu, sinetron ini memiliki fungsi kultural yang kuat: masyarakat mengenali Jakarta bukan hanya sebagai kota gedung dan jalan raya, tetapi juga sebagai kota yang mempunyai ingatan, kampung, keluarga dan kebudayaan. Kebudayaan Betawi dalam “Si Doel” tidak terasa seperti sesuatu yang dipajang untuk ditonton. Ia hadir secara alami melalui kehidupan tokoh-tokohnya.

Ini penting karena kebudayaan yang hanya dijadikan dekorasi akan mudah kehilangan daya hidup. Sebaliknya, kebudayaan yang hadir melalui karakter, bahasa dan kehidupan sehari-hari akan lebih mudah diterima dan diingat. “Si Doel” juga memperlihatkan bahwa identitas sebuah kota tidak hanya dibangun oleh pembangunan fisik.

Jakarta memiliki manusia, sejarah, kampung dan kebudayaan yang membentuk wajah kota itu sendiri. Dalam konteks sekarang, ketika Jakarta mengalami perubahan ruang yang begitu cepat, ingatan semacam ini menjadi semakin berharga.

Filosofi yang paling kuat: menjadi modern tanpa tercerabut

Kalau harus diringkas menjadi satu gagasan, kita sungguh layak mengatakan: Si Doel adalah cerita tentang bagaimana manusia memasuki dunia modern tanpa harus kehilangan pijakan, akar kebudayaan, rumah tempat ia berasal. Doel bermain apik di kedua sisi itu sebagai anak Betawi yang berpendidikan tinggi. Dan mungkin justru itu yang membuat sinetron “Si Doel” menjadi begitu kuat pada tahun 1990-an.

Ketika Indonesia sedang bergerak cepat menuju modernisasi, “Si Doel” menawarkan sesuatu yang sederhana: boleh sekolah tinggi, boleh mengenal dunia luas, boleh menjadi modern—tetapi jangan lupa siapa diri kita.

Bahkan ada satu pertanyaan yang menurut saya bisa menjadi bahan tulisan panjang: Mengapa setelah puluhan tahun, masyarakat masih mengingat Si Doel? Mengapa fenomenanya begitu kuat?engapa sampai kini orang masih menikmati ketika menonton Si Doel?

Hal ini karena mungkin yang dirindukan masyarakat bukan hanya ceritanya, melainkan sebuah Jakarta yang dulu masih memiliki rumah, kampung, keluarga, tetangga, humor, kesederhanaan, dan manusia yang belum sepenuhnya dikalahkan oleh kehidupan kota.

Dari sini, “Si Doel Anak Sekolahan” sebenarnya bisa dibaca bukan hanya sebagai sinetron nostalgia, tetapi sebagai dokumen sosial dan kebudayaan Indonesia pada masa transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern.

Lebih jauh lagi, ia merupakan pengingat bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari seberapa tinggi gedung yang dibangun, seberapa canggih teknologi yang digunakan, atau seberapa tinggi pendidikan masyarakatnya.

Kemajuan juga diukur dari kemampuan manusia menjaga ingatan, hubungan keluarga, kebudayaan dan nilai kemanusiaan di tengah perubahan. Mungkin itulah sebabnya Doel tetap tinggal dalam ingatan banyak orang.

Doel bukan manusia yang menolak perubahan. Ia justru berjalan bersama perubahan. Tetapi ia tidak membiarkan perubahan menentukan seluruh siapa dirinya. Dan di situlah “Si Doel Anak Sekolahan” menjadi lebih dari sekadar tontonan: ia adalah cerita tentang manusia Indonesia yang ingin maju, tetapi tetap memahami dari mana ia berasal.

“Filosofi Orang Kampung”: Membaca Kembali Si Doel dari Harry Tjahjono

Menariknya, pembacaan terhadap “Si Doel Anak Sekolahan” kini mendapatkan lapisan baru melalui buku “Si Doel Anak Sekolahan, Filosofi Orang Kampung” karya Harry Tjahjono yang diluncurkan pada 11 September 2026. Buku ini lahir dari pengalaman Harry sebagai penulis skenario yang ikut membentuk perjalanan panjang serial tersebut.

Nama Harry Tjahjono memang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan “Si Doel Anak Sekolahan”. Namun perlu dicatat, Harry bukan penulis skenario pertama serial tersebut. Sesi pertama yang terdiri dari enam episode ditulis oleh Ida Farida. Setelah itu Harry melanjutkan penulisan skenario untuk sesi-sesi berikutnya.

Harry sendiri pernah menjelaskan bahwa ia dipercaya Rano Karno menulis “Si Doel Anak Sekolahan II-III-IV”, dan ia menulis hampir 75 episode. Di sinilah buku tersebut menjadi menarik. Sebab istilah “Filosofi Orang Kampung” seolah-olah membalik cara kita memandang istilah “orang kampung”.

Selama ini, “kampung” sering ditempatkan sebagai sesuatu yang berada di belakang modernitas: sederhana, tertinggal, tidak berpendidikan, dan harus ditinggalkan jika seseorang ingin maju. Tetapi Si Doel justru menunjukkan sebaliknya. Orang kampung tidak berarti manusia yang tidak mampu menjadi modern. Doel adalah anak kampung yang menjadi insinyur. Ia berpendidikan tinggi, tetapi pendidikan itu tidak menghapus keluarganya, bahasanya, rumahnya, lingkungan sosialnya dan kebudayaannya.

Maka “filosofi orang kampung” dapat dibaca sebagai filosofi tentang manusia yang tetap memiliki akar ketika bergerak menuju dunia modern. Ini bukan romantisme terhadap kemiskinan. Bukan pula glorifikasi kehidupan kampung seolah-olah semua yang berasal dari kampung pasti baik. Yang lebih penting adalah nilai-nilai yang tumbuh dalam kehidupan kampung: kedekatan antarmanusia, keluarga, solidaritas, rasa malu, tanggung jawab, gotong royong, humor, kesederhanaan dan kemampuan untuk hidup bersama.

Harry bahkan pernah menceritakan bahwa ketika menulis “Si Doel”, ia sengaja banyak bergaul dengan orang kampung dan pernah tinggal di lingkungan perkampungan pemulung di Jakarta untuk melakukan observasi. Ini menjelaskan mengapa dunia “Si Doel” terasa hidup. Ia tidak terasa seperti cerita yang dibuat dari luar lalu ditempelkan kepada masyarakat kampung. Ada pengamatan terhadap manusia, kebiasaan, cara bicara dan hubungan sosial yang kemudian diolah menjadi cerita.

Dengan demikian, buku Harry dapat dibaca sebagai upaya mengatakan bahwa “orang kampung” juga memiliki filsafat hidupnya sendiri, meskipun tidak ditulis dalam bahasa akademik dan tidak dirumuskan dalam istilah filsafat. Filosofi itu hidup dalam tindakan sehari-hari. Dalam cara orang tua mendidik anak. Dalam cara tetangga saling mengenal. Dalam cara seseorang merasa malu ketika menyusahkan orang lain. Dalam cara keluarga menghadapi kesulitan. Dalam cara seseorang mengejar pendidikan tetapi tetap membawa nama keluarganya. Itulah yang membuat judul “Filosofi Orang Kampung” terasa tepat untuk membaca kembali Si Doel.

PENUTUP: Mengapa Si Doel Bisa Mengungguli Sinetron-Sinetron Lain di Zamannya?

Pertanyaan paling menarik justru ini: mengapa “Si Doel Anak Sekolahan” bisa menjadi fenomena yang begitu besar? Padahal konsepnya sederhana. Tidak ada kerajaan. Tidak ada orang kaya raya dengan kehidupan glamor. Tidak ada kejahatan luar biasa. Tidak ada kemewahan yang dipamerkan. Bahkan sebagian besar ceritanya berlangsung di rumah, kampung, jalan, warung, kantor, kampus dan lingkungan keluarga. Tetapi justru kesederhanaan itulah kekuatannya.

“Si Doel” tidak berusaha membuat kehidupan terlihat lebih hebat daripada kenyataan. Ia justru membuat kenyataan terlihat menarik. Penonton tidak merasa sedang mengintip kehidupan orang lain yang jauh dari dirinya. Penonton merasa sedang melihat dirinya sendiri, tetangganya, keluarganya, orang tuanya, atau orang-orang yang mereka kenal.

Babe Sabeni bisa menjadi ayah siapa saja. Nyak bisa menjadi ibu siapa saja. Atun bisa menjadi adik atau saudara siapa saja. Mandra bisa jadi Encing, adik, tetangga, kerabat, teman atau manusia kampung yang kita kenal. Dan Doel adalah anak muda yang sedang berusaha mencari masa depan tanpa kehilangan keluarganya. Itulah rahasia kedekatan emosionalnya.

“Si Doel” tidak memenangkan penonton dengan kemewahan cerita. Ia memenangkan penonton melalui kebenaran manusiawinya. Dialognya terasa sehari-hari. Humornya tidak selalu dibuat sebagai lelucon. Konfliknya tidak selalu membutuhkan tokoh jahat. Bahkan kelucuan sering muncul dari karakter dan situasi. Itulah sebabnya banyak adegannya terasa natural. Dan justru karena natural, penonton percaya kepada tokoh-tokohnya.

“Si Doel” juga memiliki sesuatu yang jarang: tokoh-tokohnya tidak sempurna. Mereka bisa salah, keras kepala, lucu, marah, cemburu, bingung, miskin, malu, salah mengambil keputusan, tetapi tetap memiliki kasih sayang. Manusia mengenali dirinya dalam ketidaksempurnaan itu. Di tengah maraknya sinetron yang menawarkan kehidupan yang jauh dari kehidupan mayoritas masyarakat, “Si Doel” datang membawa dunia yang lebih dekat.

Ia tidak mengatakan kepada penonton, “lihatlah kehidupan yang tidak bisa kalian miliki.” Ia justru mengatakan: “Lihatlah kehidupan kalian sendiri. Ternyata kehidupan yang sederhana pun mempunyai cerita.” Karena itu, fenomena “Si Doel” bukan hanya persoalan rating. Ia menjadi memori kolektif. Penonton bukan hanya mengikuti alur ceritanya. Mereka tumbuh bersama tokoh-tokohnya.

Mereka mengenal rumah Doel, mengenal suara Babe, mengenal Nyak, mengenal Mandra, mengenal Atun, mengenal Sarah dan Zaenab. Ketika seorang tokoh meninggal, penonton ikut merasa kehilangan. Ketika sebuah hubungan berubah, penonton ikut merasakan kegelisahannya. Inilah yang membuat sebuah tontonan berubah menjadi bagian dari kehidupan penontonnya.

Dan mungkin di situlah jawaban mengapa “Si Doel Anak Sekolahan” bisa menggilas banyak sinetron lain pada zamannya. Ia tidak mencoba menjadi tontonan terbesar. Ia menjadi cerita yang paling dekat. Ia sederhana, tetapi tidak dangkal. Ia lucu, tetapi tidak kosong.

Ia berbicara tentang cinta, tetapi cinta yang membuat proses di dalamnya tumbuh mendewasakan manusia pada pilihan-pilihan yang arif dan bijak. Ia berbicara tentang pendidikan, tetapi tidak hanya tentang sekolah, tetapi bahwa paham pendidikan bukan cara lepas dari masalah, pendidikan adalah cara ilmu membentuk/mendewasakan cara berpikir manusia.

Ia berbicara tentang Betawi, tetapi sesungguhnya berbicara tentang Indonesia. Dan ia berbicara tentang sebuah keluarga, tetapi sesungguhnya sedang berbicara tentang sebuah masyarakat yang sedang berubah.

Maka lebih dari tiga puluh tahun kemudian, ketika Jakarta sudah berubah, teknologi sudah berubah, cara orang menonton sudah berubah, dan generasi penonton pun berganti, Si Doel masih mempunyai tempat dalam ingatan. Barangkali karena manusia boleh berubah, kota boleh berubah, zaman boleh berubah, tetapi kebutuhan alami manusia untuk dicintai, memiliki keluarga, dihargai, memperoleh pendidikan, menemukan jalan hidup dan mengetahui dari mana ia berasal tidak pernah benar-benar berubah.

Itulah mungkin filosofi terbesar Si Doel: menjadi orang sekolahan tanpa berhenti menjadi orang kampung; menjadi modern tanpa kehilangan kemanusiaan. [PM]

Tentang Penulis:

Nuyang Jaimee adalah pegiat seni dan budaya. Ia aktif di seni sastra dan teater. Direktur lembaga Cakra Budaya Indonesia (CBI). Pendiri komunitas Keluarga Besar Penyar Seksih (KBPS) dan Kampung Seni Jakarta (KSJ). Ia juga bergabung di Komunitas WPI dan MKJ. Karya-karyanya, baik fiksi dan nonfiksi masuk di beberapa media massa di Jakarta dan daerah, selain masuk dalam portal online dan majalah sastra, juga dalam antologi bersama dalam dan luar negeri. Menginisiasi dan aktif mengikuti berbagai kegiatan, acara dan pertemuan seni, sastra dan budaya. Sebagai pembaca puisi, monolog, dan sutradara teater. Pernah bekerja di production house dan bermain beberapa FTV, Sinetron dan Channal Youtube. Pernah menjadi kontributor di harian Madina, Bulletin H.B. Jassin dan terakhir bergabung di Suara Anak Negeri Media Group. Sampai sekarang menulis cerpen, puisi, esai, artikel, feature, juga naskah drama dan skenario. Menjadi guru/pengajar/pelatih/narasumber seni sastra dan teater baik pelatihan/workshop umum maupun sekolah. Menjuarai lomba baca puisi se-Asia Tenggara di acara ZKMUA-Malaysia dan menjuarai lomba cipta puisi elaborasi karya senirupa, Satarupa. Buku Puisi tunggalnya “Pendoa yang Lupa Nama Tuhannya” terbit 2023.

JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menghadiri peluncuran dan diskusi buku Si Doel Anak Sekolahan: Filosofi Orang Kampung karya Harry Tjahjono, Jumat, 11 September 2026, di Lantai 4 Balai Sastra HB Jassin, Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB Jassin, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat.

Agenda yang berlangsung pukul 14.00–17.00 WIB tersebut menjadi bagian dari kegiatan literasi Perpustakaan Jakarta. Buku setebal 136 + XII halaman itu mengangkat kembali kisah, proses kreatif, kehidupan masyarakat, serta nilai-nilai yang melekat dalam serial televisi Si Doel Anak Sekolahan. Hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. Selain itu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Mochamad Miftahulloh Tamary, serta sejumlah tokoh dan pegiat kebudayaan, Harry Tjahjono, budayawan Betawi Yahya Andi Saputra, Fanny Jonathan Poyk sebagai narasumber diskusi buku dan Kurniawan Djunaedhie sebagai moserator.

Kehadiran Rano Karno dalam peluncuran buku tersebut memiliki makna tersendiri. Selain sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano merupakan seniman senior yang memiliki perjalanan panjang dalam dunia seni dan kebudayaan Indonesia. Ia dikenal sebagai pemeran utama, sutradara, sekaligus produser Si Doel Anak Sekolahan. Kehadirannya juga memperlihatkan bahwa ruang seni dan kebudayaan semakin mendapat tempat dalam kepemimpinan DKI Jakarta saat ini.

Bagi para seniman, pekerja seni, dan komunitas kebudayaan, perhatian tersebut menjadi angin segar sekaligus harapan besar. Terlebih Jakarta merupakan ruang tumbuh bagi banyak seniman dan komunitas dari berbagai wilayah, termasuk Jabodetabek.

Kehadiran seorang seniman dalam pemerintahan diharapkan dapat membuka ruang dialog yang lebih luas serta memperkuat perhatian terhadap kehidupan dan ekosistem seni dan kebudayaan. Rano Karno hadir bukan hanya sebagai pejabat pemerintahan, tetapi juga sebagai bagian penting dari perjalanan kreatif Si Doel Anak Sekolahan. Dalam kesempatan tersebut, ia kembali mengenang hubungan kreatifnya dengan Harry Tjahjono.

Rano mengatakan Harry merupakan sosok yang membentuk banyak karakter sekaligus dunia kampung dalam Si Doel Anak Sekolahan. “Menemukan Mas Karyo, menemukan Atun, menemukan Pak Bendot, menemukan Rodiah, menemukan Pak Tile, Nunung, Munaroh dan lain-lain,” ujarnya. Harry juga disebut sebagai sosok yang membangun dunia kampung yang menjadi ruang hidup para tokoh dalam cerita.

Rano mengungkapkan Harry menulis hingga 78 episode Si Doel Anak Sekolahan. Produktivitas tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang kerja kreatif keduanya. Selain menulis skenario, Harry juga berkolaborasi dengan Rano dalam penciptaan sekitar 30 lagu.

Hubungan Rano dan Harry telah terjalin jauh sebelum Si Doel Anak Sekolahan. Rano mengenang ayahnya, aktor Soekarno M. Noor, telah mengenal Harry melalui novel Selamat Tinggal Duka. Dari hubungan tersebut kemudian berkembang berbagai kerja kreatif yang mempertemukan keduanya dalam dunia sastra, televisi, dan musik.

Rano juga menekankan latar belakang Betawi yang menjadi salah satu kekuatan penting dalam Si Doel Anak Sekolahan. Harry dan Rano sejak awal memiliki kegelisahan bahwa kebudayaan Betawi jangan sampai kehilangan tempat di Jakarta. “Waktu menulis Si Doel dulu pikiran saya dengan Bang Rano, kalau kita tidak menulis tentang Betawi maka Betawi akan menjadi tamu di rumahnya sendiri,” kata Harry.

Bagi Rano, latar Betawi dalam Si Doel bukan sekadar lokasi cerita, melainkan bagian dari identitas dan kebudayaan Jakarta. Hal tersebut sejalan dengan perhatian terhadap kebudayaan dan ekonomi kreatif yang menjadi bagian penting dalam pembangunan kota.

Dalam pengantar bukunya, Rano menyebut Si Doel bukan hanya cerita tentang sebuah produksi televisi, tetapi juga menghadirkan nilai kesederhanaan, penghormatan kepada orang tua, persahabatan, kepedulian kepada masyarakat biasa, serta keyakinan bahwa kemajuan tidak boleh membuat manusia kehilangan kemanusiaannya.

Harry sendiri menyebut buku tersebut bukan semata-mata catatan proses pembuatan serial televisi. Buku itu merupakan catatan perjalanan tentang persahabatan, Jakarta, kampung, rakyat kecil, dan nilai-nilai kehidupan yang diyakininya tetap relevan.

Yahya Andi Saputra menilai buku tersebut membuka kembali proses kreatif lahirnya Si Doel Anak Sekolahan sekaligus memperlihatkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Betawi, terutama keluarga dan kehidupan kampung yang sederhana, dekat, serta penuh penghormatan. Sementara Fanny Jonathan mengaitkan pembacaan terhadap Si Doel dengan teori absurditas Albert Camus, yakni situasi ketika manusia berhadapan dengan kehidupan yang penuh keterbatasan, tekanan, dan persoalan yang tidak selalu memiliki jawaban mudah. Dalam konteks itu, kehidupan masyarakat kecil yang digambarkan Harry tidak berhenti pada penderitaan, tetapi memperlihatkan bagaimana manusia terus mencari makna, bertahan, dan menentukan pilihan di tengah keadaan yang serba terbatas.

Kehadiran Rano Karno dalam peluncuran buku Si Doel Anak Sekolahan: Filosofi Orang Kampung akhirnya mempertemukan kembali seorang seniman dengan karya yang menjadi bagian penting dari perjalanan kreatif sekaligus memori budaya Jakarta.

Sebelum mengakhiti diskusi, moderator Kurniawan Djunaedhie menekankan bahwa pelestarian kebudayaan Betawi seharusnya menjadi perhatian bersama. Kebudayaan tidak cukup hanya dikenang melalui karya seni atau tayangan televisi, tetapi perlu dirawat dan dikembangkan sebagai identitas serta bagian dari kehidupan budaya Jakarta.

Buku Harry Tjahjono menjadi ruang untuk membaca kembali perjalanan tersebut, sekaligus membuka harapan bahwa seni dan kebudayaan semakin mendapat ruang dalam kehidupan Jakarta. [PM]

JAKARTA — Penulis skenario Si Doel Anak Sekolahan, Harry Tjahjono, meluncurkan buku berjudul Si Doel Anak Sekolahan: Filosofi Orang Kampung, Jumat, 11 September 2026, di Lantai 4 Balai Sastra HB Jassin, Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra Balai HB Jassin, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jalan Cikini, Jakarta Pusat.

Buku setebal 136 + XII halaman tersebut membicarakan kembali kisah, kehidupan, dan nilai-nilai yang terdapat dalam serial televisi Si Doel Anak Sekolahan.

Peluncuran tersebut dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Mochamad Miftahulloh Tamary, Harry Tjahjono, dan Yahya Andi Saputra, Fanny Jonathan Poyk sebagai narasumber diskusi buku serta Kurniawan Djunaedhie sebagai moderator.

Rano Karno, pemeran utama sekaligus sutradara dan produser Si Doel Anak Sekolahan, mengatakan bahwa Harry Tjahjono memiliki peran penting dalam membangun karakter dan dunia cerita Si Doel. Menurut Rano, Harry “menemukan Mas Karyo, menemukan Atun, menemukan Pak Bendot, menemukan Rodiah, menemukan Pak Tile, Nunung, Munaroh dan lain-lain”. Harry, kata Rano, juga yang menciptakan kampung di dalam Si Doel.

Rano mengungkapkan, Harry sempat menulis skenario hingga 78 episode sebelum berhenti karena merasa lelah. Hubungan kerja dan kreativitas keduanya juga berlangsung panjang. Rano mengatakan, ayahnya, aktor Soekarno M. Noor, sudah mengenal Harry lebih dahulu melalui novel Selamat Tinggal Duka. Pertemuan Rano dengan Harry kemudian berkembang menjadi kerja sama kreatif dalam serial Si Doel Anak Sekolahan.

Selain skenario, Harry dan Rano juga berkolaborasi menciptakan sekitar 30 lagu. Harry mengatakan, dirinya dan Rano dahulu sangat produktif, bukan hanya dalam menulis skenario, tetapi juga novel, puisi, novelet, dan lagu.
“Saya dulu dengan Bang Rano sangat produktif dan sangat kreatif. Mungkin selain menulis skenario, juga menulis novel, puisi, novelet, saya juga dengan Bang Rano menulis 30 lagu ya. 30 lagu yang insya Allah nanti bulan Januari akan diremix,” ujar Harry.

Menurut Harry, latar belakang utama dari gagasan Si Doel adalah kegelisahan terhadap keberadaan budaya Betawi di tengah perubahan Jakarta. “Waktu menulis Si Doel dulu pikiran saya dengan Bang Rano, kalau kita tidak menulis tentang Betawi maka Betawi akan menjadi tamu di rumahnya sendiri.”

Sementara itu, budayawan Betawi Yahya Andi Saputra menilai buku Si Doel Anak Sekolahan: Filosofi Orang Kampung sebagai karya yang berhasil mengungkap proses kreatif lahirnya sinetron Si Doel Anak Sekolahan. Yahya bahkan memberi apresiasi sangat tinggi terhadap buku karya Harry Tjahjono tersebut. Ia mengaku telah membacanya lebih dari empat kali dan setiap kali membacanya selalu menemukan hal baru yang menarik untuk dipahami dan dipelajari.

Menurut Yahya, kekuatan buku tersebut antara lain terletak pada tuturan tentang kampung dan rumah keluarga Betawi yang diselimuti kesederhanaan, dibalut cinta dan penghormatan. Cinta orang-orang kampung digambarkan apa adanya, tulus, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun, Yahya juga melihat bahwa isi buku tidak sepenuhnya sama dengan objek sinetronnya. Menurutnya, masih terdapat banyak ruang dan bagian dalam Si Doel Anak Sekolahan yang belum dieksplorasi secara lebih jauh oleh Harry Tjahjono.

Pandangan Yahya tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa Si Doel dapat dibaca lebih luas sebagai rekaman kehidupan dan kebudayaan Betawi, bukan semata-mata sebagai tontonan televisi. Kesederhanaan kampung, hubungan keluarga, cinta, serta penghormatan kepada sesama menjadi bagian dari nilai yang membuat kisah Si Doel tetap memiliki daya hidup. Dalam konteks itu, buku Harry tidak hanya membuka kembali proses kreatif sebuah karya populer, tetapi juga memberi ruang untuk membaca kembali manusia, kebudayaan, dan nilai-nilai yang hidup di balik cerita tersebut.

Dalam makalahnya yang berjudul “Filosofi Orang Kampung – Kisah Tentang Si Doel Anak Sekolahan”, Fanny Jonathan Poyk membedah buku tersebut terutama dari sudut pandang sosial-budaya, khususnya kehidupan masyarakat marginal, kegelisahan kelas bawah, serta perubahan masyarakat Betawi di tengah modernisasi Jakarta. Menurut Fanny, Si Doel Anak Sekolahan bukan hanya kisah keluarga Betawi, tetapi juga merefleksikan kehidupan masyarakat kecil yang menghadapi tekanan ekonomi, perubahan sosial, dan ancaman tersisih oleh perkembangan kota metropolitan.

Fanny juga melihat kekuatan buku Harry pada perpaduan imajinasi, pengalaman jurnalistik, riset lapangan, dan kedekatan dengan kehidupan masyarakat marginal. Karena itu, kehidupan kampung, dialog, anekdot, serta budaya Betawi dalam Si Doel terasa manusiawi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dari perspektif tersebut, Filosofi Orang Kampung tidak sekadar mengajak pembaca bernostalgia terhadap serial televisi, tetapi juga melihat kembali nilai kemanusiaan dan persoalan masyarakat kecil yang tetap relevan hingga sekarang.

Fanny mengaitkan pembacaan terhadap Si Doel dengan teori absurditas Albert Camus, yakni situasi ketika manusia berhadapan dengan kehidupan yang penuh keterbatasan, tekanan, dan persoalan yang tidak selalu memiliki jawaban mudah. Dalam konteks itu, kehidupan masyarakat kecil yang digambarkan Harry tidak berhenti pada penderitaan, tetapi memperlihatkan bagaimana manusia terus mencari makna, bertahan, dan menentukan pilihan di tengah keadaan yang serba terbatas.

Harry sendiri menegaskan bahwa buku tersebut bukan semata-mata catatan mengenai proses pembuatan serial televisi.

“Buku ini bukan tentang proses pembuatan sebuah serial televisi. Ini adalah catatan perjalanan tentang persahabatan, tentang Jakarta, tentang kampung, tentang rakyat kecil, dan tentang nilai-nilai kehidupan yang saya percaya tetap relevan.”

Dalam pengantarnya, Rano Karno juga menyebut buku tersebut bukan hanya mengenai proses lahirnya sebuah serial televisi, melainkan tentang nilai-nilai yang menjadi jiwa Si Doel: kesederhanaan, penghormatan kepada orang tua, persahabatan, kepedulian terhadap rakyat kecil, serta keyakinan bahwa kemajuan tidak boleh membuat manusia kehilangan kemanusiaan.

Selesai menyampaikan sambutannya, wakil gubernur Rano Karno pamit dan meminta maaf kepada seluruh hadirin dan tamu undangan karna harus meninggalkan tempat acara dikarenakan ada agenda kerja lain.

Menutup diskusi, moderator Kurniawan Djunaedhie menempatkan pembicaraan tentang Si Doel dalam konteks yang lebih luas, bahwa pelestarian kebudayaan Betawi selayaknya menjadi perhatian bersama. Di tengah perubahan Jakarta yang terus bergerak, kebudayaan Betawi tidak cukup hanya dikenang melalui karya seni dan tontonan, tetapi perlu terus dirawat, dikembangkan, dan ditempatkan sebagai bagian penting dari identitas serta kehidupan kebudayaan Jakarta.

Peluncuran Si Doel Anak Sekolahan: Filosofi Orang Kampung, di mana acara dipandu oleh Nuyang Jaimee sebagai Master of Ceremony menjadi momentum untuk kembali melihat Si Doel bukan hanya sebagai serial televisi yang pernah populer, tetapi sebagai karya yang merekam kehidupan masyarakat, budaya Betawi, perubahan Jakarta, serta nilai-nilai kemanusiaan yang masih relevan hingga kini. [PM]

JAKARTA — Front Penggerak Seni Taman Ismail Marzuki (FPS-TIM) melakukan audiensi dengan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Selasa, 8 September 2026. Audiensi tersebut membahas berbagai persoalan terkait tata kelola ekosistem berkesenian di Jakarta serta arah program kerja DKJ ke depan.

Pertemuan menjadi ruang dialog antara FPS-TIM dan DKJ untuk menyampaikan sejumlah pandangan mengenai pentingnya tata kelola kesenian yang lebih terbuka, transparan, partisipatif, serta memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas seni di tingkat akar rumput.

Dalam pembukaan dialog, David Karo-karo menyatakan FPS-TIM memandang DKJ memiliki posisi strategis dalam perkembangan ekosistem kesenian Jakarta. Karena itu, keberadaan DKJ diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan program, tetapi juga mampu menjadi ruang yang menerima, menghimpun, dan mengolah berbagai aspirasi dari komunitas seni yang tumbuh di berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Dalam audiensi tersebut, salah satu perhatian utama FPS-TIM adalah bagaimana program kerja DKJ ke depan dapat lebih mengangkat keberadaan komunitas-komunitas seni yang selama ini berkembang dari bawah. Banyak komunitas bekerja secara mandiri dengan keterbatasan sumber daya, tetapi tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kehidupan kesenian di masyarakat.

Karena itu, FPS-TIM mendorong agar DKJ lebih sering turun ke bawah, bertemu langsung dengan komunitas, mendengarkan kebutuhan mereka, serta membangun pola kerja yang memungkinkan terjadinya sinergi. Hubungan antara lembaga kesenian dengan komunitas tidak semestinya hanya berlangsung ketika terdapat sebuah program atau kegiatan tertentu.

Selanjutnya Mujib Hermani dalam pengantarnya juga mengemukakan DKJ diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih berkelanjutan dengan komunitas melalui komunikasi, kerja sama, pertukaran gagasan, serta berbagai bentuk pengembangan kapasitas. Dengan demikian, DKJ tidak berada jauh dari dinamika kesenian yang berlangsung di masyarakat.

Pentingnya Keterbukaan dan Transparansi

Persoalan keterbukaan juga menjadi perhatian dalam audiensi. Mujib menambahkan FPS-TIM ikut mendorong agar DKJ ke depan menjalankan tata kelola yang lebih transparan, baik dalam penyusunan program maupun dalam membangun hubungan dengan komunitas seni.

Keterbukaan diperlukan agar kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai program kesenian tidak hanya berputar pada kelompok atau lingkungan tertentu. Informasi mengenai kegiatan, pembinaan, pelatihan, pendanaan, kesempatan tampil, maupun program pengembangan seni perlu dapat diakses secara luas oleh komunitas.

FPS-TIM juga mengingatkan pentingnya DKJ belajar dari berbagai persoalan dan preseden yang terjadi pada periode sebelumnya. Tata kelola DKJ ke depan diharapkan tidak mengulangi persoalan yang pernah menimbulkan kritik di kalangan komunitas seni, sambung Mujib.

Harapannya, DKJ dapat membangun mekanisme kerja yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga hubungan antara lembaga kesenian, seniman, pekerja seni, dan komunitas dapat berlangsung secara sehat.

Membangun Database Komunitas Seni

Salah satu gagasan yang didorong FPS-TIM dalam audiensi, seperti yang dipaparkan Nuyang Jaimee adalah perlunya DKJ membangun database komunitas seni yang tumbuh dan berkembang di Jakarta serta wilayah Jabodetabek.

Pendataan tersebut penting untuk mengetahui keberadaan, bidang kesenian, kebutuhan, serta potensi masing-masing komunitas. Selama ini terdapat banyak komunitas yang aktif menjalankan kegiatan kesenian, tetapi belum seluruhnya terhubung dengan lembaga-lembaga kebudayaan maupun memperoleh akses informasi mengenai berbagai peluang pengembangan.

Dengan adanya basis data yang terbuka dan terus diperbarui, informasi mengenai program pembinaan, pelatihan, pendanaan, kesempatan tampil, residensi, maupun berbagai peluang berkesenian dapat disebarluaskan secara lebih cepat dan merata kepada komunitas, lanjut Nuyang.

Database tersebut juga dapat menjadi salah satu instrumen untuk membangun ekosistem kesenian yang lebih terhubung. DKJ dapat mengetahui peta komunitas seni berdasarkan bidang, wilayah, kegiatan, kebutuhan, serta potensi yang dimiliki.

Pendataan ini bukan dimaksudkan untuk mengontrol komunitas, melainkan membangun jejaring komunikasi dan kerja sama. DKJ dapat menjadi salah satu penghubung informasi sehingga komunitas yang selama ini berada di luar lingkaran akses kelembagaan tetap memperoleh informasi dan kesempatan yang sama.

Dengan pola tersebut, hubungan DKJ dengan komunitas tidak berhenti pada program sesaat. Hubungan dapat berkembang menjadi jejaring kerja yang saling terhubung dan memungkinkan berbagai komunitas berkolaborasi.

DKJ Diharapkan Menjadi Penghubung Ekosistem

FPS-TIM melihat Jakarta memiliki kehidupan kesenian yang sangat beragam. Kesenian tidak hanya tumbuh di ruang-ruang institusional, tetapi juga di sanggar, komunitas, ruang publik, kampung, sekolah, perguruan tinggi, serta berbagai ruang alternatif.

Karena itu, pengembangan ekosistem kesenian membutuhkan pola pengelolaan yang mampu membaca keragaman tersebut. DKJ diharapkan dapat mengambil peran sebagai penghubung berbagai kekuatan kesenian, bukan sekadar sebagai penyelenggara kegiatan, berikut dikemukakan oleh salah satu anggota FPSTIM lainnya Dyah Kencono.

Sinergi dengan komunitas menjadi penting agar kebijakan dan program kesenian tidak berjalan dari atas ke bawah tanpa cukup mendengar kondisi di lapangan. Sebaliknya, berbagai gagasan dari komunitas dapat menjadi masukan dalam merancang program yang lebih sesuai dengan kebutuhan ekosistem.

Sepeerti Audiensi sehari sebelumnya ke Akademi Jakarta, Audiensi ke DKJ kali ini diikuti oleh sekitar 25 orang dari unsur seniman, pekerja seni, komunitas, dan organisasi. Mereka adalah David Karo Karo, Dompax RedFlag, Jack Al-Ghozali, Ina SK, Adith, Tora Bunga Genjer, Dewa, Heru Santos Bunga Genjer, Benny dari SBJ Mandiri, Tuti dari SBJ Mandiri, Mujib Hermani, Budi Renil, Nuyang Jaimee, Muzlifah (Ipah), Den Cupank, Milla, Boy, Dinaldo, Dyah Kencono, Andrew, Yogi S, Mini dari SBJ Mandiri, serta Ridho dari DPP GJPI, dan sebagainya.

Audiensi FPS-TIM dengan DKJ pada akhirnya menempatkan persoalan tata kelola sebagai bagian penting dari pembicaraan mengenai masa depan kesenian Jakarta. Keterbukaan, transparansi, keberpihakan kepada komunitas, pendataan, komunikasi, serta kerja sama menjadi sejumlah hal yang dinilai perlu diperkuat.

FPS-TIM berharap dialog tersebut dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kerja nyata. DKJ diharapkan semakin dekat dengan komunitas, membuka ruang komunikasi yang lebih luas, serta membangun ekosistem kesenian Jakarta yang tidak hanya hidup di pusat-pusat kebudayaan, tetapi juga tumbuh kuat dari masyarakat.

Dengan demikian, tata kelola kesenian Jakarta tidak berhenti pada siapa yang membuat program, tetapi juga menyangkut bagaimana seluruh komunitas seni dapat memperoleh ruang, informasi, kesempatan, dan kesempatan untuk berkembang secara lebih adil. [PM]

JAKARTA — Front Penggerak Seni Taman Ismail Marzuki (FPS-TIM) melakukan audiensi dengan Akademi Jakarta (AJ), Senin, 7 September 2026. Pertemuan berlangsung di lantai 14 Gedung Ali Sadikin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Audiensi ini diharapkan menjadi ruang dialog antara para seniman dan pekerja seni yang tergabung dalam FPS-TIM dengan Akademi Jakarta mengenai sejumlah persoalan yang berkembang di lingkungan kesenian Jakarta, khususnya menyangkut tata kelola Taman Ismail Marzuki, posisi lembaga-lembaga kesenian, serta masa depan TIM sebagai pusat kesenian dan ruang publik kebudayaan tidak bergeser sebab dikelola oleh Jakpro, demikian disampaikan David Karo-karo dalam pembukaan audiensi tersebut.

Dilanjutkan dalam pengantarnya Mujib Hermani menyampaikan pandangan kritis mengenai arah pengelolaan TIM. Terkait pelanggaran perjanjian yg dilakukan Jakpro untuk membangun wisma seni untuk kepentingan seniman dalam menopang kegiatan berkesenian, namun berubah menjadi Hotel berbintang, Mujib menilai bahwa TIM tidak semestinya ditempatkan semata-mata dalam praktek bisnis yang mengedepankan orientasi komersial, karena sejak awal keberadaannya TIM memiliki fungsi penting dan jelas sebagai ruang berkesenian, berekspresi, berdiskusi, dan berkembangnya gagasan kebudayaan.

Beberapa seniman FPS-TIM juga mempertanyakan dampak komersialisasi ruang-ruang kesenian terhadap keberlangsungan seniman dan komunitas independen. Meningkatnya biaya penggunaan ruang dinilai berpotensi membuat seniman akar rumput dan komunitas dengan kemampuan ekonomi terbatas semakin sulit mengakses ruang kebudayaan.

Persoalan lain yang menjadi perhatian FPS-TIM adalah tata kelola TIM serta keterlibatan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam pengelolaan kawasan tersebut. FPS-TIM berpandangan bahwa orientasi pengelolaan pusat kesenian tidak seharusnya bertumpu pada logika laba-rugi korporasi semata, melainkan pada fungsi pelayanan kebudayaan dan kepentingan publik.

Dalam dokumen yang dibawa dalam audiensi dan di serahkan di akhir oleh rekan Mila Nabila, FPS-TIM juga menyoroti posisi Akademi Jakarta sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam ekosistem kesenian Jakarta. Mereka mendorong AJ agar menggunakan fungsi moral dan kelembagaannya untuk ikut memastikan tata kelola kebudayaan berjalan sesuai semangat pemajuan kebudayaan dan kepentingan seniman.

Dalam konteks yang lebih luas, FPS-TIM menempatkan persoalan TIM bukan sekadar sebagai persoalan pengelolaan sebuah kompleks bangunan, melainkan sebagai persoalan mengenai arah kebudayaan Jakarta. TIM dipandang sebagai ruang historis yang memiliki hubungan erat dengan perjalanan seni dan kebudayaan Indonesia.

Karena itu, FPS-TIM kembali menegaskan tiga tuntutan utama yang selama ini menjadi sikap mereka, yakni menolak komersialisasi TIM, mengembalikan tata kelola TIM kepada institusi kebudayaan bersama komunitas dan seniman, serta mengembalikan marwah TIM sebagai pusat kesenian.

Tiga pokok tersebut dirumuskan FPS-TIM dalam Tritura: menghentikan komersialisasi TIM dan membebaskan ruang seni; merebut kembali pengelolaan TIM dari tangan birokrat bisnis dan mengembalikannya kepada Dinas Kebudayaan, UP PKJ TIM, DKJ bersama komunitas seni dan seniman independen; serta mengembalikan TIM sebagai laboratorium seni dan ruang emansipasi rakyat.

Seniman dan Pekerja Seni Hadir dalam Audiensi

Audiensi tersebut diikuti oleh sekitar 25 orang dari unsur seniman, pekerja seni, komunitas, dan organisasi. Mereka adalah David Karo Karo, Dompax RedFlag, Jack Al-Ghozali, Ina SK, Adith, Tora Bunga Genjer, Dewa, Heru Santos Bunga Genjer, Benny dari SBJ Mandiri, Tuti dari SBJ Mandiri, Mujib Hermani, Budi Renil, Nuyang Jaimee, Lucy, Muzlifah (Ipah), Den Cupank, Milla, Boy, Tia Fairuz, Dinaldo, Dyah Kencono, Andrew, Yogi S, Mini dari SBJ Mandiri, serta Ridho dari DPP GJPI, dan sebagainya, dimana masing-masing yang hadir juga mengemukakan pendapat dan argumentasi kritis terkait tata kelola Taman Ismail Marzuki (TIM).

Nuyang misalnya menyampaikan bahwa persoalan hulu dari kerusakan ekosistem kesenian di TIM bermula dari 2 pergub terkait Pergub No. 63 Tahun 2019 jo. Pergub No. 16 Tahun 2022 yang menyerahkan pengelolaan TIM kepada perusahaan properti dan kontruksi Jakpro, di mana tupoksi Jakpro berpusat pada keahlian infrastruktur bukan mengelola ekosistem kesenian. maka itu diharapkan AJ dalam hal ini untuk memperingatkan Jakpro untuk tidak terlalu keluar dari tupoksinya dengan semakin mempersempit ruang berkesenian di TIM. dan terkait ruang alternatif yang sudah pernah dibahas bersama, Nuyang dalam hal ini bersama-sama FPS TIM meminta juga jadi perhatian AJ untuk meneruskan wacana ini ke Gubernur agar bisa terealisasi secepatnya.

Audiensi dengan Akademi Jakarta menjadi bagian dari upaya FPS-TIM untuk membuka ruang dialog mengenai masa depan Taman Ismail Marzuki. Di tengah perubahan tata kelola dan berkembangnya perdebatan mengenai arah pengelolaan pusat kesenian tersebut, FPS-TIM menegaskan bahwa suara seniman dan komunitas harus tetap menjadi bagian penting dalam menentukan masa depan TIM. Ruang kebudayaan harus tetap menjadi ruang publik yang memungkinkan seniman bisa mengaksesnya untuk membuka ruang mencipta, masyarakat berinteraksi, dan gagasan-gagasan kritis kesenian berkembang. Sebelum membacakan TRITURA FPSTIM, Dyah Kencono menegaskan bahwa TIM harus dikembalikan fungsinya sebagai laboratorium, etalase, dan rumah bersama yang dapat diakses berbagai lapisan masyarakat tanpa sekat komersial.

Bagi FPS-TIM, mempertahankan TIM bukan semata mempertahankan sebuah kawasan, melainkan mempertahankan fungsi kebudayaan sebuah ruang yang sejak awal dimaksudkan untuk memberi tempat bagi kehidupan kesenian Jakarta. [PM]

JAKARTA — Persoalan proses pemilihan dan pengukuhan anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) periode 2026–2029 kembali menjadi perhatian komunitas seni Jakarta. Forum Komunitas Seni Taman Ismail Marzuki (FKSTIM) menggelar diskusi terbuka untuk membahas keberatan terhadap proses tersebut sekaligus mencari kemungkinan langkah penyelesaian atas persoalan yang mereka nilai berkaitan dengan ketentuan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta.

Diskusi berlangsung Selasa, 8 September 2026, di PDS HB Jassin, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat. Puluhan ketua dan pengurus komunitas seni, terutama dari bidang sastra dan teater, hadir dalam forum tersebut.

Forum tersebut merupakan kelanjutan dari keberatan FKSTIM terhadap pengukuhan 25 anggota DKJ oleh Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung pada 5 Agustus 2026. Dalam press release FKSTIM tertanggal 4 September 2026, forum menyatakan bahwa pengukuhan tersebut dipersoalkan karena dinilai tidak sesuai dengan sejumlah ketentuan dalam Pergub Nomor 4 Tahun 2020.

Tiga persoalan utama

Diskusi dipandu apik oleh Fikar W. Eda. Dalam kesempatan pertama koordinator FKSTIM Yon Bayu Wahyono membuka pembahasan dengan memaparkan kronologi proses pemilihan anggota DKJ, mulai dari Musyawarah Kesenian Jakarta (MKJ), proses seleksi di Akademi Jakarta (AJ), penetapan kandidat, hingga pengukuhan oleh gubernur.

Menurut paparan Yon Bayu yang tercatat dalam hasil diskusi, terdapat tiga persoalan utama yang menjadi keberatan FKSTIM.

Pertama, keputusan AJ Nomor 02 Tahun 2026 mengenai penetapan kandidat terpilih calon anggota DKJ ditetapkan pada 23 Juli 2026, hanya empat hari sebelum berakhirnya masa bakti DKJ periode 2023–2026 pada 27 Juli 2026. Press release FKSTIM juga mengaitkan persoalan waktu penetapan ini dengan Pasal 46 Pergub Nomor 4 Tahun 2020 yang, menurut FKSTIM, mengatur penetapan anggota DKJ oleh AJ paling lambat enam bulan sebelum masa bakti DKJ periode berjalan berakhir.

Kedua, FKSTIM mempersoalkan proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Berdasarkan press release, Pasal 25 ayat (10) Pergub Nomor 4 Tahun 2020 mengatur kewajiban AJ melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka pada tahap calon terpilih hasil MKJ.

Namun, menurut FKSTIM, proses yang berlangsung justru berupa wawancara tertutup terhadap 46 calon sebagaimana tercantum dalam surat AJ Nomor 15/V-KAJ/2026. Sementara itu, MKJ pada 25–26 November 2025 menghasilkan 104 calon anggota DKJ yang kemudian diserahkan kepada AJ.

Ketiga, dan menjadi persoalan yang paling banyak dibahas, adalah jumlah serta komposisi anggota DKJ. Dari keputusan yang dikukuhkan, jumlah anggota DKJ hanya 25 orang. Komite Sastra terdiri atas tiga anggota, sedangkan Komite Teater, Musik, dan Tari masing-masing empat anggota. Komite Film dan Seni Rupa masing-masing terdiri atas lima anggota.

FKSTIM membandingkan komposisi tersebut dengan Pasal 23 ayat (1) Pergub Nomor 4 Tahun 2020 yang disebut menetapkan jumlah Anggota Biasa DKJ sebanyak 30 orang dan Pasal 24 ayat (2) yang menetapkan lima anggota untuk setiap komite.

Dalam lampiran kronologi press release disebutkan, keputusan AJ Nomor 02 Tahun 2026 yang ditetapkan 23 Juli 2026 mencantumkan Pergub Nomor 4 Tahun 2020 sebagai dasar hukum, tetapi menetapkan jumlah anggota kurang dari lima orang pada empat komite, yakni Sastra, Teater, Musik, dan Tari. Lima hari kemudian, pada 5 Agustus 2026, 25 anggota DKJ tersebut dikukuhkan oleh Gubernur Pramono Anung di Balairung Balai Kota DKI Jakarta.

Bukan sekadar persoalan jumlah

Bagi FKSTIM, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai kurangnya jumlah anggota. Dalam press release, forum menyatakan bahwa ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan persoalan mengenai legitimasi hukum dan tata kelola DKJ, termasuk dalam pelaksanaan program kerja, rekomendasi kebudayaan, penetapan kurator, serta pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran publik.

FKSTIM juga menyoroti bahwa Keputusan AJ Nomor 02 Tahun 2026 memuat klausul mengenai kemungkinan perbaikan apabila terdapat kekeliruan. Namun, menurut forum, sampai pengukuhan pada 5 Agustus 2026 tidak terdapat penyempurnaan komposisi maupun penjelasan resmi mengenai persoalan tersebut.

Dalam diskusi, Yon Bayu bahkan menyatakan bahwa persoalan tersebut sudah menyentuh masalah legalitas, bukan lagi sekadar persoalan teknis jumlah anggota.

Suara komunitas dalam MKJ

Persoalan berikutnya datang dari posisi komunitas seni dalam proses pemilihan DKJ. Ketua Taman Inspirasi Sastra Indonesia (TISI), Octavianus Maheshka, mengatakan komunitas seni memiliki posisi penting dalam pertumbuhan ekosistem kesenian Jakarta, khususnya di TIM. Namun, menurut Octavianus, suara komunitas belum memperoleh ruang yang memadai dalam proses pemilihan.

Ia menyoroti pelaksanaan MKJ yang menurutnya tidak memberikan hak memilih kepada peserta MKJ yang berasal dari komunitas seni dalam menentukan kandidat calon DKJ. Proses tersebut, menurutnya, kemudian diserahkan kepada AJ.

Pandangan tersebut memperluas persoalan diskusi dari sekadar komposisi jumlah anggota menuju pertanyaan mengenai representasi komunitas dan posisi MKJ dalam keseluruhan mekanisme pemilihan DKJ.

TIM sebagai ekosistem kesenian

Ketua Dapur Sastra Jakarta (DSJ) Remmy Novaris DM membawa pembahasan pada persoalan yang lebih luas, yakni hubungan antara lembaga-lembaga kesenian di kawasan TIM.

Menurut Remmy, sejak awal TIM dibangun sebagai sebuah ekosistem kesenian yang terintegrasi. Dalam pandangannya, Akademi Jakarta, DKJ, UP PKJ TIM, dan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) merupakan bagian dari satu kesatuan ekosistem tersebut.

Remmy mengaitkan gagasan tersebut dengan semangat pendirian pusat kesenian Jakarta pada masa Gubernur Ali Sadikin. Namun, ia menilai kondisi sekarang berbeda, terutama sejak kehadiran PT Jakarta Propertindo (Jakpro), karena lembaga-lembaga tersebut dinilai semakin berjalan sendiri-sendiri.

Dengan demikian, diskusi FKSTIM tidak hanya membicarakan mekanisme administratif pemilihan DKJ, tetapi juga mempertanyakan kembali hubungan kelembagaan dan arah tata kelola ekosistem kesenian Jakarta.

Arie Batubara: ada persoalan mendasar

Mantan anggota DKJ Arie Batubara kemudian menyoroti apa yang disebutnya sebagai sejumlah kekeliruan mendasar dalam proses pemilihan anggota AJ dan DKJ, termasuk mengenai jumlah dan komposisi MKJ.

Arie juga mempersoalkan proses pelantikan anggota baru AJ. Berdasarkan catatan diskusi, ia menyatakan bahwa proses tersebut diduga tidak dibahas dalam MKJ dan hanya dilakukan melalui pembacaan nama-nama.

Dalam forum tersebut hadir pula Abu Hasan, pegawai sekretariat AJ. Abu sempat memberikan tanggapan bahwa kondisi yang terjadi saat ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah. Namun ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut dan menegaskan bahwa dirinya tidak mewakili AJ.

Kehadiran Abu Hasan menjadi salah satu bagian penting dalam diskusi karena untuk pertama kalinya forum memperoleh tanggapan dari seseorang yang bekerja di lingkungan sekretariat AJ, meskipun tanggapan tersebut tidak disampaikan atas nama lembaga.

Perdebatan soal diskresi

Salah satu bagian diskusi yang cukup menonjol adalah pembahasan mengenai kemungkinan AJ menggunakan kewenangan diskresi dalam menentukan anggota DKJ.

Yogi Karmas dan Dinal mendorong agar komunikasi dengan AJ tetap dilakukan. Menurut mereka, kemungkinan masih terdapat pertimbangan tertentu yang mendasari keputusan AJ, termasuk kemungkinan penggunaan diskresi.

Pandangan tersebut kemudian ditanggapi Yon Bayu. Ia menyatakan bahwa diskresi tidak dapat digunakan secara sembarangan. Dalam paparannya, ia mengaitkan pembahasan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Yon Bayu berpendapat bahwa diskresi digunakan ketika terdapat persoalan yang belum diatur, tidak jelas, atau menggantung. Sementara dalam kasus jumlah anggota DKJ dan komposisi komite, menurutnya, ketentuan dalam Pasal 23 dan 24 Pergub Nomor 4 Tahun 2020 telah menyebutkan jumlah secara jelas, yakni 30 anggota biasa dan lima anggota untuk setiap komite.

Karena itu, ia mempertanyakan dasar penggunaan diskresi untuk mengurangi jumlah anggota dalam sejumlah komite.

“Diskresi di atas aturan yang sudah jelas, namanya bukan kebijakan, melainkan penafsiran sepihak yang melanggar aturan,” kata Yon Bayu sebagaimana dicatat dalam hasil diskusi.

Yon Bayu juga menegaskan bahwa AJ, dalam pandangannya, merupakan pelaksana proses seleksi, bukan pembuat aturan. Jika terdapat kebutuhan untuk mengubah jumlah anggota komite, menurut dia, jalurnya adalah melakukan perubahan terhadap Pergub melalui gubernur, bukan mengubah jumlah anggota melalui keputusan AJ.

Ia juga mempertanyakan alasan kedaruratan yang dapat menjadi dasar diskresi. Menurutnya, tersedia 104 kandidat dalam proses MKJ, sehingga tidak terdapat persoalan kekurangan calon yang menyebabkan kuota lima anggota pada setiap komite tidak dapat dipenuhi.

Usulan membentuk tim khusus

Diskusi kemudian bergerak pada kemungkinan langkah konkret setelah forum menyampaikan keberatan.

Riri Satria dari Jagat Sastra Milenia, Ireng Halimun dari Sastra Semesta, Imam Ma’arif dari Planet Senen, Adhi Ayoe, Aquino Hayunta, dan sejumlah peserta lain memberikan masukan agar persoalan tersebut tidak berhenti sebagai perdebatan forum.

Mereka mengusulkan pembentukan tim khusus yang dapat mengkaji persoalan secara lebih mendalam. Tim tersebut diharapkan dapat menyusun kajian mengenai aspek administratif, proses pemilihan, ketentuan Pergub, serta kemungkinan langkah hukum.

Ireng Halimun menyampaikan bahwa apabila tidak ditemukan jalan penyelesaian lain, hasil kajian tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk menempuh gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Wacana pembubaran AJ

Diskusi juga memunculkan gagasan yang lebih keras, yakni pembubaran Akademi Jakarta.

Namun, gagasan tersebut muncul sebagai salah satu suara dalam forum. Berdasarkan hasil diskusi, terdapat peserta yang menghendaki pembubaran AJ apabila lembaga tersebut tidak memberikan penjelasan secara transparan dan akuntabel mengenai proses yang dipersoalkan.

Dengan demikian, wacana pembubaran AJ dalam forum belum menjadi keputusan kelembagaan, melainkan salah satu tuntutan atau pandangan yang muncul dalam dinamika diskusi.

Dari surat keberatan menuju kemungkinan PTUN

Sebelum diskusi berlangsung, FKSTIM telah mengajukan permohonan audiensi sekaligus keberatan administratif kepada Gubernur Daerah Khusus Jakarta. Forum meminta ruang dialog untuk membahas penyempurnaan komposisi DKJ serta langkah administratif dan hukum yang diperlukan.

Namun, berdasarkan press release yang diterbitkan 4 September 2026, sampai 3 September FKSTIM belum memperoleh respons atas permohonan audiensi tersebut. Karena itu, diskusi publik kemudian digelar sebagai bagian dari proses mencari penyelesaian dan merumuskan langkah berikutnya.

Hasil diskusi akan menjadi bahan bagi FKSTIM untuk mengirimkan surat kedua kepada Gubernur Jakarta. Surat tersebut akan meminta penjelasan sekaligus menindaklanjuti keberatan yang telah disampaikan sebelumnya.

Jika tidak memperoleh respons yang dianggap memadai, FKSTIM menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum melalui PTUN.

Diskusi sebagai upaya membuka ruang penyelesaian

Dari keseluruhan pembahasan, diskusi FKSTIM memperlihatkan bahwa persoalan pemilihan DKJ periode 2026–2029 telah berkembang dari keberatan terhadap jumlah anggota menjadi perdebatan yang lebih luas mengenai prosedur seleksi, kewenangan AJ, posisi MKJ dan komunitas seni, hubungan antarlembaga kesenian di TIM, serta legitimasi tata kelola DKJ.

FKSTIM menempatkan Pergub Nomor 4 Tahun 2020 sebagai titik utama keberatannya. Sementara forum diskusi memperlihatkan adanya beberapa pandangan berbeda mengenai jalan keluar: sebagian mendorong dialog dengan AJ, sebagian mengusulkan pembentukan tim kajian, dan sebagian lainnya mulai mempertimbangkan jalur hukum.

Pada akhirnya, forum belum menghasilkan putusan hukum mengenai sah atau tidaknya proses tersebut. Yang dihasilkan adalah sikap dan agenda tindak lanjut FKSTIM untuk meminta penjelasan serta membuka kembali ruang penyelesaian administratif.

Apabila ruang dialog tidak menghasilkan penyelesaian, FKSTIM telah menyatakan kemungkinan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum melalui PTUN. Dengan demikian, diskusi 8 September bukan sekadar forum untuk mempersoalkan komposisi 25 anggota DKJ, tetapi menjadi bagian dari proses komunitas seni mempertanyakan bagaimana tata kelola kesenian Jakarta seharusnya dijalankan berdasarkan aturan, keterbukaan, representasi komunitas, dan akuntabilitas publik. [PM]

JAKARTA — Forum Komunitas Seni Taman Ismail Marzuki (FKSTIM) menggelar diskusi terbuka membahas proses pemilihan dan pengukuhan anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) periode 2026–2029, Selasa (8/9/2026), di PDS HB Jassin, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat.

Diskusi dihadiri puluhan ketua dan pengurus komunitas seni, terutama dari bidang sastra dan teater.  Diskusi dipandu oleh Fikar W. Eda. Koordinator FKSTIM Yon Bayu Wahyono sebagai salah satu narasumber dalam pemaparannya menjelaskan kronologi keberatan FKSTIM terhadap pengukuhan anggota DKJ oleh Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung pada 5 Agustus 2026.

Menurut Yon Bayu, terdapat sejumlah persoalan yang dipandang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta.

Pertama, Akademi Jakarta (AJ) menetapkan kandidat terpilih calon anggota DKJ periode 2026–2029 pada 23 Juli 2026 melalui SK AJ Nomor 02 Tahun 2026, atau hanya empat hari sebelum masa bakti anggota DKJ periode 2023–2026 berakhir.

Kedua, menurut FKSTIM, tidak dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap seluruh calon terpilih hasil Musyawarah Kesenian Jakarta (MKJ). AJ melalui surat Nomor 15/V-KAJ/2026 tanggal 22 Mei 2026 hanya mengundang 46 calon untuk mengikuti wawancara seleksi.

Persoalan ketiga yang menjadi perhatian utama adalah jumlah anggota DKJ yang ditetapkan sebanyak 25 orang. Komite Sastra berjumlah tiga orang, sedangkan Komite Teater, Musik, dan Tari masing-masing empat orang. Komite Film dan Seni Rupa masing-masing berjumlah lima orang.

Yon Bayu menyatakan jumlah tersebut dipersoalkan karena dalam Pergub Nomor 4 Tahun 2020 disebutkan jumlah anggota biasa sebanyak 30 orang dan jumlah anggota setiap komite sebanyak lima orang.

Sementara itu, mantan anggota DKJ Arie Batubara sebagai narasumber berikutnya menyoroti persoalan yang lebih mendasar dalam proses pemilihan anggota AJ dan DKJ, termasuk persoalan jumlah dan komposisi MKJ.

Arie juga mempertanyakan proses pelantikan anggota baru AJ yang menurutnya tidak dibahas dalam MKJ dan hanya dilakukan dengan pembacaan nama-nama.

Ketua Taman Inspirasi Sastra Indonesia (TISI) Octavianus Maheshka selanjutnya menyoroti posisi komunitas seni dalam proses pemilihan anggota DKJ. Ia menilai komunitas memiliki peran penting dalam ekosistem kesenian Jakarta, tetapi suara komunitas dalam proses MKJ dinilai belum mendapatkan ruang sebagaimana mestinya.

Dan ketua Dapur Sastra Jakarta (DSJ) Remmy Novaris DM menyoroti hubungan antara AJ, DKJ, UP PKJ TIM dan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) sebagai bagian dari ekosistem kesenian yang terintegrasi. Menurut Remmy, lembaga-lembaga tersebut saat ini dinilai berjalan semakin sendiri-sendiri.

Diskusi juga membahas kemungkinan penggunaan diskresi oleh AJ. Yogi Karmas dan Dinaldo mendorong agar dialog dengan AJ tetap dilakukan karena dimungkinkan terdapat pertimbangan tertentu dalam proses penetapan anggota DKJ.

Yon Bayu menanggapi bahwa penggunaan diskresi tidak dapat dilakukan tanpa dasar. Ia menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurutnya, ketika aturan mengenai jumlah anggota dan komposisi komite telah diatur secara jelas dalam Pergub, tidak semestinya ketentuan tersebut ditafsirkan sepihak melalui alasan diskresi.

Yon Bayu juga menegaskan bahwa apabila terdapat keinginan mengubah jumlah anggota komite, perubahan tersebut semestinya ditempuh melalui perubahan aturan, bukan dengan mengurangi jumlah anggota melalui keputusan AJ. Ia juga mempertanyakan alasan kedaruratan karena dalam proses sebelumnya terdapat 104 kandidat calon anggota DKJ.

Dalam diskusi, sejumlah peserta turut memberikan tanggapan dan usulan tindak lanjut. Mereka antara lain Riri Satria dari Jagat Sastra Milenia, Ireng Halimun dari Sastra Semesta, Imam Ma’arif dari Planet Senen, Adhi Ayoe, dan Aquino Hayunta.

Peserta mengusulkan pembentukan tim khusus untuk mengkaji persoalan tersebut secara lebih mendalam. Ireng Halimun menyampaikan bahwa apabila tidak ditemukan jalan penyelesaian lain, hasil kajian dapat menjadi bahan untuk menempuh gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam diskusi juga muncul usulan pembubaran AJ apabila lembaga tersebut tidak memberikan penjelasan secara transparan dan akuntabel mengenai proses pemilihan anggota DKJ.
Sebagai tindak lanjut, FKSTIM akan mengirimkan surat kedua kepada Gubernur Jakarta untuk meminta penjelasan mengenai persoalan yang dipersoalkan. Apabila tidak memperoleh respons yang memadai, FKSTIM menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum melalui PTUN. [PM]

Tora Bunga Genjer menghadirkan nada yang berbeda melalui puisi “Duka Ibu Pertiwi”. Puisi ini bergerak dari kesedihan menuju kritik sosial. Ia berbicara tentang kemiskinan, ketimpangan, korupsi, buruh, petani, penggusuran, bencana, serta jarak antara rakyat dan penguasa.

Ketika dibawakan dalam JAS Solidaritas NTT, 4 September 2026 lalu, puisi yang ditulis pada Mei 2020 ini menemukan kembali relevansinya. Bencana menjadi pintu untuk melihat persoalan yang lebih luas: bagaimana rakyat miskin menghadapi krisis dan bagaimana negara menjalankan keberpihakannya.

Sejak larik pertama, “Kita miskin di negeri kaya raya/Jutaan warga lapar di negara pancasila”, Tora langsung membuka puisi dengan paradoks. Indonesia disebut negeri kaya, tetapi rakyatnya masih lapar. Kekayaan dan kesejahteraan tidak otomatis berjalan bersama. Pertanyaan yang muncul kemudian bukan hanya tentang kekayaan negeri, melainkan siapa yang menikmatinya.

Larik “Makna merdeka hanya milik penguasa/Pejabat korup rumahnya bagai istana” memperkeras kritik. Kemerdekaan dipertanyakan ketika sebagian rakyat masih hidup dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan. “Merdeka” tidak lagi sekadar slogan nasionalisme, tetapi menjadi pertanyaan tentang siapa yang benar-benar merasakan kemerdekaan.

Kritik itu kemudian diarahkan kepada kehidupan buruh:

“Sementara buruh terusir dari gubuk sewa/Kehilangan pekerjaan hidup terlunta/Para pemimpin sibuk menyusun kata/Pidato di layar kaca mahal harganya”.

“Gubuk sewa”, “kehilangan pekerjaan”, dan “hidup terlunta” menghadirkan penderitaan secara konkret. Di sisi lain, pemimpin digambarkan sibuk dengan kata-kata dan pidato. Larik “Pidato di layar kaca mahal harganya” menjadi sindiran terhadap retorika kekuasaan yang tidak selalu berbanding lurus dengan tindakan. Ketika rakyat membutuhkan pekerjaan, pangan, rumah, dan perlindungan, pidato saja tidak akan cukup.

Bait berikutnya mempertemukan rakyat dengan kekuasaan ketika bencana datang:

“Semua ribut bantuan setiap bencana tiba/Solusi terjebak dalam diskusi dimeja kerja/Warga miskin bahu membahu berbuat nyata/Pejabat dan pengusaha asik bercengkrama”.

Di sini bencana menjadi ujian bagi negara. Bantuan dan solusi ramai dibicarakan, tetapi rakyat justru digambarkan bergerak lebih nyata. “Warga miskin bahu membahu berbuat nyata” menjadi salah satu larik penting karena menunjukkan solidaritas dari bawah. Mereka yang mengalami kesulitan justru saling membantu.

Sebaliknya, pejabat dan pengusaha ditempatkan dalam gambaran “asik bercengkrama”. Kontras ini sederhana, tetapi satir. Ada rakyat yang bekerja menghadapi penderitaan, sementara mereka yang memiliki kekuasaan dan modal digambarkan berada dalam ruang yang berbeda.

Puisi kemudian kembali pada pengalaman pandemi:

“Bencana wabah menyerang dada dan perut kita/Semua teringat falsafah dan keberkahan desa/Petani ditengah sawah kembali jadi garda/Banyak rakyat perutnya lapar tak bisa ditunda”.

Karena ditulis pada Mei 2020, pengalaman pandemi menjadi latar penting. Namun Tora tidak hanya melihat wabah sebagai persoalan kesehatan. “Dada dan perut” membawa persoalan pada tubuh dan kebutuhan hidup. Wabah menyerang kesehatan, sementara krisis ekonomi membuat rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Di tengah keadaan tersebut, petani kembali menjadi garda. “Petani ditengah sawah kembali jadi garda” menunjukkan pentingnya sektor pertanian ketika sistem kehidupan terguncang. Mereka memastikan pangan tetap tersedia. Namun di sinilah ironi muncul: petani yang menjadi penyangga kehidupan justru sering berada dalam posisi rentan.

Bait terakhir menjadi puncak kritik:

“Meski sering petani digusur tanahnya/Dihilangkan nyawa oleh aparat negara/Tapi petani tetap sedia menjadi garda/Sebab istana sibuk melayani pengusaha”.

Puisi masuk lebih jauh ke persoalan agraria dan kekuasaan. Petani digambarkan mengalami penggusuran, bahkan kehilangan nyawa. Aparat negara hadir dalam gambaran kekerasan, sementara “istana” menjadi simbol kekuasaan yang disebut sibuk melayani pengusaha.

Larik terakhir tersebut menjadi pukulan paling keras. Pertanyaannya sederhana: kepada siapa negara berpihak? Kepada rakyat yang menjaga pangan dan menjadi bagian terbesar dari kehidupan negeri, atau kepada kepentingan modal?

Judul “Duka Ibu Pertiwi” memperkuat ironi tersebut. Ibu Pertiwi adalah metafora tanah air. Dalam puisi Tora, tanah air sedang berduka karena anak-anaknya mengalami kelaparan, kehilangan pekerjaan, kehilangan tanah, bahkan kehilangan nyawa. Dukanya bukan hanya akibat bencana, tetapi akibat ketidakadilan yang terus berlangsung.

Dalam konteks JAS Solidaritas NTT, puisi ini mendapatkan lapisan makna baru. Bencana tidak hanya dilihat sebagai peristiwa alam. Ia membawa kita kepada persoalan tentang kelompok rentan, solidaritas masyarakat, kemiskinan, dan tanggung jawab negara. Puisi mengingatkan bahwa penderitaan korban tidak boleh berhenti menjadi angka atau berita sesaat.

Kekuatan “Duka Ibu Pertiwi” terletak pada bahasa yang langsung. Tora tidak menggunakan metafora yang rumit. Kata-kata seperti “miskin”, “lapar”, “penguasa”, “korup”, “buruh”, “petani”, “digusur”, “aparat”, dan “pengusaha” menjadi perangkat kritik yang mudah ditangkap. Kesederhanaan ini justru sesuai dengan karakter puisi perlawanan yang dibawa ke ruang publik.

Dalam pembacaan di panggung JAS, kata-kata tersebut membutuhkan tekanan vokal yang jelas. Puisi ini tidak membutuhkan gestur berlebihan. Energinya berada pada keberanian menyampaikan kritik. Jeda dapat digunakan untuk memberi bobot pada larik-larik penting, terutama ketika puisi berpindah dari penderitaan rakyat menuju kritik terhadap kekuasaan.

Pada akhirnya, “Duka Ibu Pertiwi” bukan sekadar puisi tentang kesedihan. Duka digunakan sebagai jalan menuju pertanyaan tentang keadilan. Siapa yang menikmati kemerdekaan? Siapa yang menanggung beban ketika bencana datang? Mengapa petani yang menjadi garda pangan justru dapat kehilangan tanahnya?

Dalam JAS Solidaritas NTT, Tora Bunga Genjer menghadirkan puisi sebagai suara kritik dari bawah. Solidaritas tidak hanya berarti membantu korban, tetapi juga berani membaca akar persoalan yang membuat rakyat miskin selalu menjadi kelompok paling rentan. “Duka Ibu Pertiwi” akhirnya menjadi pertanyaan kepada kekuasaan: ketika rakyat terus lapar, kehilangan pekerjaan, terusir dari tanahnya, bahkan kehilangan nyawa, sebenarnya siapa yang sedang dilayani oleh negara?

Tentang Penulis:

Nuyang Jaimee adalah pegiat seni dan budaya. Ia aktif di seni sastra dan teater. Direktur lembaga Cakra Budaya Indonesia (CBI). Pendiri komunitas Keluarga Besar Penyar Seksih (KBPS) dan Kampung Seni Jakarta (KSJ). Ia juga bergabung di Komunitas WPI dan MKJ. Karya-karyanya, baik fiksi dan nonfiksi masuk di beberapa media massa di Jakarta dan daerah, selain masuk dalam portal online dan majalah sastra, juga dalam antologi bersama dalam dan luar negeri. Menginisiasi dan aktif mengikuti berbagai kegiatan, acara dan pertemuan seni, sastra dan budaya. Sebagai pembaca puisi, monolog, dan sutradara teater. Pernah bekerja di production house dan bermain beberapa FTV, Sinetron dan Channal Youtube. Pernah menjadi kontributor di harian Madina, Bulletin H.B. Jassin dan terakhir bergabung di Suara Anak Negeri Media Group. Sampai sekarang menulis cerpen, puisi, esai, artikel, feature, juga naskah drama dan skenario. Menjadi guru/pengajar/pelatih/narasumber seni sastra dan teater baik pelatihan/workshop umum maupun sekolah. Menjuarai lomba baca puisi se-Asia Tenggara di acara ZKMUA-Malaysia dan menjuarai lomba cipta puisi elaborasi karya senirupa, Satarupa. Buku Puisi tunggalnya “Pendoa yang Lupa Nama Tuhannya” terbit 2023.

FORUM KOMUNITAS SENI TAMAN ISMAIL MARZUKI

Sekretariat: Jalan Petojo Enclek 1 Nomor 24D Gambir – Jakarta Pusat

Telp (021) 3800036 WA 081219202445

Press Release

FORUM KOMUNITAS SENI GUGAT PENGUKUHAN 25 ANGGOTA DKJ

JAKARTA, 4 September 2026 — Forum Komunitas Seni Taman Ismail Marzuki (FKSTIM) mempersoalkan pengukuhan 25 anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) Periode 2026–2029 oleh Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung pada 5 Agustus 2026.

Menurut FKSTIM, dalam pengukuhan tersebut  melanggar dan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 tahun 2020 tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta.

“Pergub itu landasan konstitusional Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta. Karena itu, wajib dipatuhi semua pihak,” ujar Yon Bayu selaku koordinator FKSTIM.

Diuraikan lebih lanjut, persoalan utama menyangkut jumlah anggota dan komposisi komite. Pasal 23 ayat (1) Pergub Nomor 4 Tahun 2020 menetapkan jumlah Anggota Biasa DKJ sebanyak 30 orang, sedangkan Pasal 24 ayat (2) menetapkan setiap komite terdiri atas 5 orang anggota.

Namun, DKJ Periode 2026–2029 yang dikukuhkan Gubernur hanya berjumlah 25 orang. Komite Sastra hanya berisi 3 anggota, sedangkan Komite Teater, Musik, dan Tari masing-masing berisi 4 anggota. Hanya Komite Film dan Seni Rupa yang masing-masing berisi 5 anggota.

FKSTIM juga mempersoalkan proses uji kelayakan dan kepatutan. Pasal 25 ayat (10) Pergub Nomor 4 Tahun 2020 mengatur bahwa pada tahap Calon Terpilih hasil Musyawarah Kesenian Jakarta (MKJ), Akademi Jakarta wajib melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka.

Menurut FKSTIM, Akademi Jakarta tidak pernah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka, melainkan melakukan wawancara secara tertutup terhadap beberapa Calon Anggota DKJ sebagaimana tercantum dalam surat undangan Akademi Jakarta Nomor 15/V-KAJ/2026, yakni untuk 46 calon anggota DKJ orang. Padahal, dalam MKJ yang berlangsung pada 25–26 November 2025, terdapat 104 calon anggota DKJ.

Selain itu, FKSTIM mempertanyakan waktu penetapan anggota DKJ. Keputusan Akademi Jakarta Nomor 02 Tahun 2026 ditetapkan pada 23 Juli 2026, sementara masa bakti DKJ Periode 2023–2026 berakhir pada 27 Juli 2026 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 498 Tahun 2023. Pasal 46 Pergub Nomor 4 Tahun 2020 mengamanatkan penetapan anggota DKJ oleh Akademi Jakarta paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti DKJ periode berjalan.

FKSTIM menilai berbagai ketidaksesuaian tersebut bukan sekadar persoalan teknis, tetapi berpotensi menimbulkan persoalan legitimasi hukum dan tata kelola DKJ. Dampaknya dapat berkaitan dengan pelaksanaan program kerja, rekomendasi kebudayaan, penetapan kurator, serta pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran publik selama masa bakti tiga tahun.

FKSTIM juga menyoroti bahwa Keputusan Akademi Jakarta Nomor 02 Tahun 2026 memuat klausul mengenai perbaikan apabila terdapat kekeliruan. Namun, hingga pengukuhan pada 5 Agustus 2026, tidak terdapat penyempurnaan komposisi maupun penjelasan resmi mengenai ketidaksesuaian tersebut.

“Jadi ini bukan sekadar kekurangan jumlah anggota. Tapi soal legalitas. Akibat berbagai pelanggaran dan ketidaksesuaian dengan Pergub itu, jelas DKJ yang barusan dikukuhkan gubernur itu ilegal. Itu artinya DKJ tidak memiliki legitimasi juridis untuk menjalankan tugas-tugas dan wewenangnya sesuai Pergub No. 4 tahun 2020,” tegas Yon Bayu.

\Atas persoalan tersebut, FKSTIM telah mengajukan permohonan audiensi sekaligus keberatan administratif kepada Gubernur Daerah Khusus Jakarta. Forum meminta Gubernur membuka ruang dialog untuk membahas penyempurnaan komposisi DKJ serta langkah administratif dan hukum yang diperlukan.

Hingga 3 September 2026, FKSTIM belum mendapat respons atas surat permohonan audiensi tersebut.

Oleh karena itu, FKSTIM akan menggelar Diskusi Publik bertema “Hendak Dibawa ke Mana Akademi Jakarta/Dewan Kesenian Jakarta?” pada 8 September 2026 Pukul 13.00 WIB di PDS HB Jassin, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat.

Hasil diskusi publik tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Daerah Khusus Jakarta, disertai tuntutan perbaikan terhadap mekanisme pengukuhan dan komposisi Anggota DKJ Periode 2026–2029.

Apabila persoalan tersebut tidak memperoleh penyelesaian, hasil diskusi dan kajian administratif akan menjadi bahan untuk menempuh langkah hukum, termasuk gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Forum Komunitas Seni Taman Ismail Marzuki

Arie Batubara (Masyarakat Kesenian Jakarta/MKJ)

Remmy Novaris DM (Dapur Sastra Jakarta/DSJ)

Octavianus Masheka (Taman Inspirasi Sastra Indonesia/TISI)

Yon Bayu Wahyono (Komunitas PojokTIM)

Lampiran Ringkasan Kronologi & Poin Evaluasi

25–26 November 2025: Pelaksanaan Musyawarah Kesenian Jakarta (MKJ) 2025. Dari 104 Calon Anggota DKJ, yang mendaftar, Panitia Pelaksana MKJ menyerahkan seluruhnya kepada Akademi Jakarta dengan asumsi MKJ tidak berhak menggugurkan calon.

11 Mei 2026: Pelaksanaan Rapat Akademi Jakarta untuk proses seleksi.

1–5 Juni 2026: Sesi wawancara calon anggota DKJ.

20 Juli 2026: Pelaksanaan Rapat Pleno Akademi Jakarta.

23 Juli 2026: Penetapan Keputusan Akademi Jakarta Nomor 02 Tahun 2026 oleh Ketua Akademi Jakarta, Seno Gumira Ajidarma, yang mencantumkan Pergub No. 4/2020 sebagai dasar hukum namun menetapkan komposisi komite dengan anggota kurang dari 5 orang pada 4 komite (Sastra, Teater, Musik, dan Tari).

5 Agustus 2026: Pengukuhan resmi 25 anggota DKJ Periode 2026–2029 oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balairung Balai Kota DKI Jakarta tanpa adanya koreksi/penyempurnaan komposisi anggota DKJ terlebih dahulu.

[Red/PM]