–

PADANG, SUARA ANAK NEGERI, 11 Oktober 2026 — Ada perjumpaan yang tidak saja mempertemukan orang-orang dalam sebuah ruangan, tetapi juga mempertemukan gagasan, harapan, dan masa depan. Itulah suasana yang mengemuka dalam audiensi Panitia Padang International Literacy Festival (PIL-Fest) bersama Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi, medio September 2026 lalu.

Selama kurang lebih satu setengah jam, percakapan berlangsung hangat dan penuh gagasan. Waktu seolah berjalan singkat, sementara pikiran-pikiran tentang masa depan literasi terus bertaut. Di ruang audiensi itu, buku dibicarakan sebagai jembatan pengetahuan yang menghubungkan guru, siswa, sekolah, dan peradaban.

Dukungan pemerintah daerah menjadi energi baru bagi Panitia Penyala Literasi Semesta (PLS) yang tengah mematangkan persiapan PIL-Fest, sebuah perhelatan literasi berskala internasional yang dijadwalkan berlangsung pada 27–29 November 2026.

Pertemuan yang juga menyimpan pengalaman spiritual yang berkesan. Seluruh panitia berkesempatan menunaikan salat Subuh berjemaah dengan Buya Mahyeldi sebagai imam. Dalam suasana yang khidmat dan penuh kekeluargaan, ikhtiar membangun budaya membaca dan menulis sebagai panggilan untuk menyalakan kecerdasan dan harapan generasi muda, didiskusikan Bersama Gubernur Sumbar.

Karya Guru Menemukan Jalan ke Ruang Kelas

Salah satu pesan penting yang mengemuka dalam audiensi itu ialah dorongan agar buku-buku terbaik karya guru, khususnya yang berhasil meraih penghargaan di tingkat nasional, dapat dibaca lebih luas oleh para siswa.

Buya Mahyeldi menyarankan agar karya-karya para guru tidak berhenti sebagai kebanggaan pribadi penulis atau  menjadi koleksi penghargaan. Sekolah diharapkan memberi ruang bagi buku-buku itu untuk hadir dalam kehidupan belajar, bahkan membelinya sebagai bahan ajar bagi peserta didik.

Gagasan ini menyentuh persoalan mendasar dalam dunia pendidikan: bagaimana karya seorang guru dapat melampaui ruang tempat ia mengajar dan menjangkau lebih banyak anak yang membutuhkan pengetahuan?

Guru bukan hanya penyampai materi di depan kelas. Mereka juga pengamat kehidupan, peneliti pengalaman, pengolah gagasan, dan penulis yang dapat melahirkan sumber belajar dari realitas di sekitarnya. Ketika karya mereka memperoleh tempat dalam pembelajaran, penghargaan terhadap profesi guru menjelma menjadi pemanfaatan nyata bagi pendidikan.

Buku yang ditulis dengan kesungguhan dapat menjadi jendela baru bagi siswa. Di dalamnya, mereka tidak hanya menemukan pengetahuan, tetapi juga mengenali pengalaman, kebudayaan, persoalan masyarakat, serta kemungkinan-kemungkinan masa depan.

Dengan demikian, dorongan untuk menjadikan karya terbaik guru sebagai bahan ajar merupakan langkah yang patut dikembangkan melalui mekanisme seleksi, penilaian mutu, kesesuaian kurikulum, dan kebijakan pengadaan yang transparan. Sebab, buku yang baik bukan hanya layak dibanggakan, tetapi juga harus bermanfaat bagi pembacanya.

Eka Teresia dan Ikhtiar Menyalakan Semesta Literasi

Ketua Penyala Literasi Semesta, Eka Teresia, S.Pd., M.M., menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Gubernur Sumatera Barat serta perhatian pemerintah daerah terhadap gerakan literasi.

Apresiasi juga disampaikan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumatera Barat beserta seluruh panitia yang terus bekerja membangun kebersamaan demi menyukseskan festival dimaksud.

Bagi penyelenggara, persiapan PIL-Fest, di balik setiap kegiatan, terdapat harapan agar literasi tumbuh menjadi kebiasaan, menjadi gerakan bersama, bukan hanya pekerjaan segelintir orang.

Sebuah festival memang memiliki tanggal pembukaan dan penutupan. Namun, gerakan literasi yang baik seharusnya tidak berakhir ketika panggung dibongkar dan para peserta kembali ke rumah masing-masing. Ia mesti berlanjut di perpustakaan sekolah, di ruang kelas, di rumah-rumah, serta dalam percakapan sehari-hari masyarakat, demikian ketika dikonfirmasi via telpon seluler, Eka Teresia mengharapkan.

687 Buku, Delapan Negara, dan Sebuah Panggung Pengetahuan

Padang International Literacy Festival tahun 2026, dirancang dengan rangkaian kegiatan yang beragam dan inklusif. Salah satu agenda utamanya adalah peluncuran 687 buku karya penulis dari delapan negara.

Angka ini menghadirkan gambaran tentang luasnya ruang perjumpaan yang hendak dibangun melalui literasi. Penulis dengan pengalaman, bahasa, dan latar kebudayaan berbeda dipertemukan dalam satu panggung untuk merayakan gagasan dan pengetahuan.

Selain peluncuran buku, festival juga akan menghadirkan lomba wastra serta penganugerahan bagi guru dan siswa berprestasi. Penghargaan turut dirancang untuk kepala sekolah, guru penggerak literasi, sekolah penggerak literasi dari jenjang SD hingga perguruan tinggi, serta komunitas yang berkontribusi dalam mengembangkan budaya membaca dan menulis.

Perpaduan literasi dengan wastra juga membuka ruang bagi perjumpaan antara kata dan kebudayaan. Sebab, pengetahuan tidak hanya tersimpan dalam buku pelajaran, ia juga hidup dalam kain, motif, tradisi, cerita rakyat, dan ingatan kolektif masyarakat.

Di titik inilah festival diharapkan  menjadi ruang pertemuan antara kreativitas, identitas budaya, pendidikan, dan dialog lintas bangsa.

Menanam Literasi Sejak Sekolah Dasar

Bagi Penyala Literasi Semesta, masa depan literasi tidak dapat dibangun secara instan. Kebiasaan membaca dan kemampuan menulis perlu ditumbuhkan sejak dini, dimulai dari sekolah dasar, kemudian diperkuat pada jenjang pendidikan berikutnya.

Anak-anak perlu dibiasakan membaca untuk memahami kehidupan. Mereka perlu belajar menulis bukan hanya demi memenuhi tugas sekolah, tetapi juga agar mampu menyampaikan pikiran, merekam pengalaman, dan mengungkapkan gagasan dengan jernih.

Sekolah memiliki peran penting dalam proses tersebut. Perpustakaan yang hidup, guru yang gemar membaca, kegiatan menulis yang terarah, serta akses terhadap buku bermutu dapat menjadi fondasi bagi tumbuhnya generasi yang kritis, kreatif, dan terbuka terhadap pengetahuan.

Sumatera Barat memiliki kekayaan tradisi intelektual dan kebudayaan yang dapat menjadi sumber inspirasi. Kekayaan itu akan semakin bermakna apabila dirawat melalui pendidikan, diterjemahkan menjadi karya, dan diwariskan kepada generasi muda melalui kebiasaan membaca serta menulis.

Cita-cita menjadikan Sumatera Barat sebagai provinsi yang literat membutuhkan kerja bersama pemerintah, sekolah, guru, keluarga, penulis, komunitas, dan masyarakat luas.

Menyalakan Pelita, Menjaga Cahaya

Dukungan Gubernur Sumatera Barat terhadap PIL-Fest memberi ruang bagi tumbuhnya harapan baru. Namun, ukuran keberhasilan gerakan literasi tidak semata-mata terletak pada banyaknya buku yang diluncurkan atau meriahnya sebuah festival.

Ukuran yang lebih mendasar ialah berapa banyak anak yang mulai mencintai buku, berapa banyak guru yang terdorong melahirkan karya, berapa banyak sekolah yang membuka ruang bagi bacaan bermutu, dan seberapa jauh pengetahuan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Buku-buku terbaik karya guru yang kelak hadir di ruang kelas dapat menjadi simbol penting dari perubahan tersebut: pengetahuan yang lahir dari tangan pendidik, memperoleh pengakuan, lalu kembali kepada dunia pendidikan untuk memperkaya pembelajaran.

Pada akhirnya, literasi adalah perjalanan panjang. Ia dimulai dari sebuah halaman yang dibaca dengan rasa ingin tahu, berlanjut menjadi gagasan yang ditulis dengan keberanian, lalu tumbuh menjadi pengetahuan yang dibagikan kepada sesama.

Melalui Padang International Literacy Festival pada 27–29 November 2026, Penyala Literasi Semesta berupaya menjaga nyala itu tetap hidup. Sebab, sebuah bangsa tidak hanya dibangun oleh gedung-gedung yang menjulang, tetapi juga oleh pikiran yang tercerahkan, kata-kata yang menggerakkan, dan generasi yang tidak pernah berhenti belajar.

Dari Padang, pelita literasi diharapkan terus menyala, menerangi ruang kelas, menyapa masyarakat, dan membawa Indonesia melangkah menuju masa depan yang lebih berpengetahuan.

Ada alasan mengapa nama Wiji Thukul tidak pernah benar-benar hilang. Tubuhnya memang tidak diketahui keberadaannya sejak 1998, tetapi kata-katanya justru terus berjalan. Ia berpindah dari buku ke panggung, dari panggung ke jalan, dari poster ke mural, dari mulut penyair ke suara buruh, mahasiswa, aktivis, dan rakyat yang merasa haknya dirampas. Karena itu, ketika kegiatan “Bertemu Wiji Thukul” digelar pada Minggu, 30 Agustus 2026 di Plaza Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pertemuan itu sesungguhnya bukan sekadar acara mengenang seorang penyair. Ia adalah pertemuan antara ingatan sejarah dengan kegelisahan hari ini.

Acara yang mengangkat semangat “Seni untuk Rakyat”, “Seni Adalah Senjata”, dan berkaitan dengan Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional, menjadi penting justru karena ada sejarah yang belum selesai. Wiji Thukul bukan hanya nama yang melekat pada sebuah masa politik yang represif. Ia adalah salah satu simbol dari pertanyaan besar yang hingga sekarang belum memperoleh jawaban tuntas: di mana orang-orang yang dihilangkan secara paksa, apa yang terjadi kepada mereka, dan siapa yang harus bertanggung jawab?

Wiji Thukul adalah penyair sekaligus aktivis yang tumbuh dari lingkungan rakyat biasa. Ia tidak menulis dari menara gading. Puisinya lahir dari kampung, dari pengalaman rakyat kecil, dari persoalan buruh, penggusuran, kemiskinan, ketidakadilan, represi, dan pengalaman berhadapan dengan kekuasaan. Ia aktif dalam kegiatan kesenian sekaligus terlibat dalam gerakan sosial-politik. Puisi baginya bukan sekadar permainan estetika, melainkan alat untuk mengatakan sesuatu yang sering tidak boleh dikatakan.

Kekuatan Thukul justru terletak pada bahasa yang relatif sederhana tetapi menghantam. “Peringatan”, “Sajak Suara”, dan “Bunga dan Tembok” menjadi karya yang sangat dikenal dan kerap dibacakan dalam aksi-aksi massa. Ketiganya bahkan tercatat sebagai karya yang populer dalam gerakan massa dan terdapat dalam antologi Mencari Tanah Lapang.

Dalam Peringatan, misalnya, Thukul berbicara tentang hubungan rakyat dengan penguasa: ketika kritik dibungkam, suara tidak boleh dibantah, dan rakyat tidak diberi ruang untuk menyampaikan keberatan, maka demokrasi sedang berada dalam bahaya. Karena itu, kata-kata Thukul tidak pernah benar-benar menjadi milik masa lalu. Ia terus menemukan konteks baru setiap kali masyarakat berhadapan dengan pembungkaman, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan atau ketakutan untuk berbicara.

Demikian pula Bunga dan Tembok. Bunga menjadi gambaran rakyat yang ingin tumbuh, sementara tembok menjadi simbol kekuasaan dan struktur yang menghalangi. Sedangkan Sajak Suara berbicara tentang suara yang tidak mudah dimatikan. Karya-karya tersebut menunjukkan bagaimana Thukul menjadikan puisi sebagai bahasa politik rakyat—bahasa yang tidak rumit, tetapi memiliki daya gugah. Sejumlah kajian sastra juga menempatkan karya-karya tersebut dalam tema kebebasan, demokrasi, politik dan kritik sosial.

Ada pula “Aku Masih Utuh dan Kata-Kata Belum Binasa”, yang ditulis pada 18 Juni 1997. Puisi tersebut memperlihatkan keyakinan Thukul bahwa kata-kata dapat bertahan bahkan ketika tubuh seorang manusia berada dalam tekanan. Dalam konteks perjalanan hidupnya, kalimat itu kemudian memperoleh makna yang jauh lebih dalam: tubuhnya menghilang, tetapi kata-katanya justru semakin hidup.

Mengapa Wiji Thukul harus terus digaungkan?

Karena persoalan yang diperjuangkannya tidak berhenti bersama berakhirnya Orde Baru.
Memang Indonesia telah berubah. Reformasi membuka ruang kebebasan yang jauh lebih luas dibandingkan masa sebelumnya. Tetapi demokrasi bukan benda yang sekali diperoleh lalu selesai. Demokrasi harus terus dijaga. Kebebasan berpendapat harus terus dipertahankan.

Hak rakyat untuk mengkritik kekuasaan harus terus dijamin. Dan ketika kekuasaan kembali menunjukkan kecenderungan untuk membungkam, membatasi, mengintimidasi atau mengabaikan suara masyarakat, maka ingatan terhadap perjuangan orang-orang seperti Thukul menjadi relevan.
Di sinilah pentingnya “Bertemu Wiji Thukul”.

Mengenang Thukul bukan berarti mengajak masyarakat hidup dalam romantisme masa lalu. Sebaliknya, mengenang adalah cara untuk menguji masa kini. Apakah kita benar-benar telah belajar dari sejarah? Apakah kebebasan yang diperjuangkan pada masa Reformasi sudah menjadi milik semua orang? Apakah buruh, petani, masyarakat miskin kota, seniman, mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya benar-benar memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan keberatan tanpa ketakutan?

Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Thukul tetap aktual.

Dan seni memiliki posisi penting dalam proses tersebut. Ketika sebuah acara mengenang Thukul menghadirkan puisi, musik, teatrikal, diskusi dan film, sesungguhnya yang sedang dilakukan bukan sekadar pertunjukan. Seni sedang menjadi medium ingatan. Seni mengubah sejarah yang mungkin terasa jauh dan abstrak menjadi pengalaman emosional yang dapat dirasakan kembali oleh generasi yang tidak mengalami langsung peristiwa tersebut.

Menolak lupa terhadap orang-orang yang hilang

Persoalan paling mendasar dalam kisah Wiji Thukul adalah bahwa sampai hari ini keberadaannya tidak diketahui.
Ia termasuk dalam daftar aktivis yang hilang dalam rangkaian penghilangan paksa 1997–1998. Komnas HAM telah melakukan penyelidikan dan merekomendasikan tindak lanjut terhadap kasus tersebut. DPR pada 2009 juga merekomendasikan kepada Presiden pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, pencarian terhadap 13 orang yang masih dinyatakan hilang, rehabilitasi serta kompensasi bagi keluarga korban, dan ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa. Namun rekomendasi-rekomendasi tersebut belum menghasilkan penyelesaian yang memberikan keadilan secara efektif bagi korban dan keluarga, data ini seperti dilansir KontraS Surabaya.

Di sinilah luka demokrasi itu berada.
Sebuah negara demokratis bukan hanya negara yang menyelenggarakan pemilu. Demokrasi juga berarti negara mampu memberikan jawaban ketika warganya hilang. Negara harus mampu menjelaskan apa yang terjadi, melakukan pencarian, mengungkap kebenaran, memastikan pertanggungjawaban hukum dan memberikan pemulihan kepada korban serta keluarganya.

Sebab bagi keluarga korban, waktu tidak pernah benar-benar menyelesaikan kehilangan. Tidak tahu adalah bentuk penderitaan yang berbeda dari kematian yang telah diketahui. Selama keberadaan seseorang tidak diketahui, pertanyaan terus hidup. Apakah ia masih hidup? Di mana ia berada? Siapa yang terakhir melihatnya? Siapa yang membawa? Siapa yang memerintahkan? Apa yang sebenarnya terjadi?

Karena itu, menolak lupa bukan sekadar slogan. Menolak lupa adalah tuntutan terhadap kebenaran. Siapa yang bertanggung jawab?

Pertanyaan ini tidak boleh dijawab secara serampangan dengan menunjuk seseorang tanpa proses hukum. Tetapi justru karena itulah pertanyaan tersebut harus terus diajukan.

Dalam negara hukum, tanggung jawab harus ditelusuri melalui penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan yang transparan. Mereka yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Institusi negara juga memiliki kewajiban untuk membuka informasi yang relevan, membantu pencarian korban dan memastikan proses hukum tidak berhenti karena berlalunya waktu.

Komnas HAM sendiri menempatkan penghilangan orang secara paksa yang korbannya belum kembali sebagai persoalan yang terus berlangsung atau continuing crime, senada dikatakan detikNews.

Maka persoalannya bukan sekadar “siapa Wiji Thukul?” Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: mengapa setelah puluhan tahun kita masih belum memperoleh jawaban mengenai nasibnya?

Dan pertanyaan itu membawa kita kepada persoalan yang lebih besar: seberapa serius negara menjaga hak warganya dari kekerasan dan penghilangan paksa?

Itulah mengapa acara seperti “Bertemu Wiji Thukul” perlu terus ada. Bukan untuk memuja seorang tokoh. Bukan pula untuk menjadikan Thukul sebagai ikon yang hanya dicetak di kaus, poster dan spanduk. Yang jauh lebih penting adalah membaca kembali pikirannya, memahami keberpihakannya kepada rakyat kecil, serta meneruskan keberanian untuk mempertanyakan ketidakadilan.

Sebab jika Wiji Thukul hanya dikenang sebagai penyair yang hilang, kita kehilangan separuh maknanya. Thukul adalah penyair yang bersuara sebelum ia dihilangkan. Dan setelah ia hilang, suara itu justru lebih keras menghantam nurani kita.

Hari ini, generasi yang lahir jauh setelah Reformasi dapat membaca puisinya tanpa harus bersembunyi. Mereka dapat membicarakannya di kampus, komunitas, panggung seni, media sosial dan ruang publik. Kebebasan itu sendiri adalah bagian dari warisan perjuangan yang harus dijaga.

Namun kebebasan tidak akan berarti apabila sejarah dilupakan. Karena itu, “Bertemu Wiji Thukul” pada akhirnya bukan hanya tentang bertemu dengan masa lalu. Ia adalah cara untuk bertanya kepada masa kini: apakah kita akan membiarkan luka itu kembali tertutup oleh waktu, atau berani terus membuka ruang untuk kebenaran?

Selama Wiji Thukul belum ditemukan, selama keluarga korban masih menunggu jawaban, selama pertanggungjawaban atas penghilangan paksa belum dituntaskan, dan selama masih ada kekuasaan yang harus diawasi, semangat Wiji Thukul masih memiliki tempat di tengah perjuangan hari ini.

Sebab kata-kata bisa dibungkam. Tetapi ingatan tidak boleh dihilangkan.
Dan sejarah tidak boleh dilupakan.[PM]

Tentang Penulis:

Nuyang Jaimee adalah pegiat seni dan budaya. Ia aktif di seni sastra dan teater. Direktur lembaga Cakra Budaya Indonesia (CBI). Pendiri komunitas Keluarga Besar Penyar Seksih (KBPS) dan Kampung Seni Jakarta (KSJ). Ia juga bergabung di Komunitas WPI dan MKJ. Karya-karyanya, baik fiksi dan nonfiksi masuk di beberapa media massa di Jakarta dan daerah, selain masuk dalam portal online dan majalah sastra, juga dalam antologi bersama dalam dan luar negeri. Menginisiasi dan aktif mengikuti berbagai kegiatan, acara dan pertemuan seni, sastra dan budaya. Sebagai pembaca puisi, monolog, dan sutradara teater. Pernah bekerja di production house dan bermain beberapa FTV, Sinetron dan Channal Youtube. Pernah menjadi kontributor di harian Madina, Bulletin H.B. Jassin dan terakhir bergabung di Suara Anak Negeri Media Group. Sampai sekarang menulis cerpen, puisi, esai, artikel, feature, juga naskah drama dan skenario. Menjadi guru/pengajar/pelatih/narasumber seni sastra dan teater baik pelatihan/workshop umum maupun sekolah. Menjuarai lomba baca puisi se-Asia Tenggara di acara ZKMUA-Malaysia dan menjuarai lomba cipta puisi elaborasi karya senirupa, Satarupa. Buku Puisi tunggalnya “Pendoa yang Lupa Nama Tuhannya” terbit 2023.

–

„Tanpa adanya sekutu dari penduduk lokal Indonesia, tidak mungkin Belanda bisa memenangkan Perang Jawa.” — Peter Carey(78), Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785–1855(KPG 2011).

Mencuatnya isu Londo Ireng — resminya rekutmen kolonial terhadap pribumi nusantara menjadi tentara(Hulptroepen) — memicu lagi penelusuran sejarah atas sepak terjang pribumi umumnya pada era kolonialisme.

Salah satunya, ihwal Perang Jawa(Java Oorlog 1825-1830) terkait partisipasi orang Minahasa dalam sejarah kolonialisme awal abad-19.

Peran tentara Minahasa sebagai hulptroepen dalam Perang Jawa membuka sebuah refleksi historis tentang bagaimana kolonialisme Belanda membentuk aliansi yang ambivalen antara pusat kekuasaan dan daerah-daerah yang dianggap loyal.

Mengutip versi David Henley(63), Profesor Indonesian Contemporary Studies di Universitas Leiden, Belanda, dalam Nationalism and Regionalism in a Colonial Context: Minahasa in the Dutch East Indies(1993) mencatat bahwa sejak awal abad ke‑19, pemuda Minahasa direkrut secara sistematis sebagai pasukan pembantu kolonial.

Mereka dikirim ke Jawa untuk menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro dalam Java Oorlog, dan dalam catatan arsip kolonial, kontingen Minahasa tampil sebagai pasukan yang disiplin, tangguh, serta efektif di medan sulit.

Konon, pasukan itu mencapai hingga 15.000 personil, menurut kalkulasi Peter Carey.

Namun, baru sekitar 1.500 orang Minahasa direkrut pada 1829, terdiri dari prajurit dan kuli, dipimpin oleh kapitein lokal yang mewakili berbagai walak.

Di antaranya, Tololiu Hermanus Willem Dotulong, Jacob Kawilarang, Benjamin Thomas Sigar dan dari Ambon serta Gorontalo, putra Raja Gorontalo, Hasan Monoarfa.

Namun Belanda menilai Minahasa sebagai wilayah sekutu yang setia, hingga menjadikan mereka tulang punggung militer kolonial bersama pasukan Ambon dan lainnya.

Hal ini juga, ikut memicu munculnya isu politik kolonial bahwa Minahasa sebagai provinsi ke-12(twelve province) Hindia Belanda.

Dikutip Henley mengatakan:

“Integrasi kolonial di Minahasa lebih mendalam daripada di tempat lain di Hindia Belanda, menggabungkan agama Kristen, dinas militer, dan pendidikan untuk menghasilkan identitas regional yang setia sekaligus berbeda di dalam Hindia Belanda.”

Menurut perkiraan saya, Minahasa sama sekali bukan daerah dengan sistem kerajaan — meski terpusat, banyak raja-raja dan kerajaan membentuk budaya feodalisme di banyak daerah lainnya — yang lebih mudah mengalami konversi ke dalam Kekristenan yang dipasok dari Eropa(Belanda).

Karena itu, dalam strategi Benteng Stelsel Jenderal De Kock, pasukan Minahasa ditempatkan di garis depan untuk pengepungan benteng Diponegoro.

Keterlibatan mereka bahkan tercatat dalam operasi yang berujung pada penangkapan Diponegoro di Magelang pada 1830.

Dengan kata lain, Henley menambahkan:

“Orang-orang Minahasa menjadi elit bawahan di antara para prajurit, direkrut ke dalam KNIL, setia kepada negara kolonial namun memiliki hak istimewa secara sosial dibandingkan dengan kelompok-kelompok pribumi lainnya.”

Sejak itu, reputasi Minahasa sebagai sumber prajurit loyal dan berani menguat, bertahan hingga masa KNIL dan kemudian TNI sejak pra dan paska kemerdekaan RI.

Henley menekankan bahwa istilah “Londo Ireng“(Belanda Hitam) — meski bukan itu yang dikatakan — lebih merupakan label populer di Jawa untuk menyebut tentara pribumi berseragam Belanda.

Sementara, ia sendiri lebih konsisten menggunakan istilah hulptroepen atau “subaltern elite of soldiers.”

Istilah “subaltern elite of soldiers” ini dipakai David Henley untuk merujuk pada paradoks kolonial: prajurit pribumi yang secara sosial politik dan budaya berada di posisi subordinat(subaltern).

Akan tetapi, dalam struktur militer kolonial Belanda mereka justru membentuk lapisan elite yang berperan penting dalam kontrol politik dan keamanan.

Dengan demikian, orang Minahasa bukan sekadar rakyat jajahan, melainkan bagian dari struktur kolonial yang diandalkan.

Tradisi militer ini memberi mereka posisi istimewa dalam struktur kolonial, dan secara khusus membuka akses pendidikan dan karier militer.

Hal ini pun, sekaligus menimbulkan dilema identitas ketika nasionalisme Indonesia mulai tumbuh di awal abad-20, khusus politik etis seperti ditulis Robert van Niel dalam „Munculnya Elit Modern Indonesia“(2009).

Lebih lanjut, dikatakan Minahasa bukan sekadar daerah koloni Hindia Belanda, melainkan wilayah yang dijadikan model integrasi kolonial, dengan rakyatnya diposisikan sebagai elite bawahan yang berperan penting dalam struktur kolonial.

Dengan demikian, Perang Jawa juga meninggalkan jejak sosial di Minahasa melalui pengasingan tokoh Jawa seperti Kiai Modjo dan pengikutnya ke Tondano, yang melahirkan komunitas Jawa Tondano(Jaton).

Tak hanya itu. Juga, pengasingan(exile) Pangeran Diponegoro di Manado(1830-1833) dan Muhammad Shahab alias Peto Syarif, Malin Basa, Tuanku Imam Bonjol(1772-1864) asal Sumatra di Lota Kali, Pineleng Minahasa.

Kehadiran komunitas ini memperkaya pluralitas budaya dan agama di Minahasa, sekaligus menegaskan bahwa perang tidak hanya menghasilkan pergeseran politik, tetapi juga interaksi sosial yang panjang.

Refleksi atas peran Minahasa dalam Java Oorlog memperlihatkan paradoks kolonialisme.

Di satu sisi memberi privilese dan reputasi militer, di sisi lain menempatkan Minahasa sebagai alat kekuasaan kolonial.

Atau, Henley menunjukkan bahwa relasi kolonial Belanda–Minahasa sejak abad ke‑19 bersifat ambivalen.

Di satu sisi memberi status elite melalui militer, pendidikan, dan agama; di sisi lain tetap menempatkan Minahasa sebagai “subaltern” dalam struktur kolonial.

Kelak, karena Minahasa satu-satunya wilayah di jazirah Sulawesi yang tak punya tradisi raja dan kerajaan, mudah diajak kerjasama.

Padahal, sejak 1808-1809 atau setahun setelah perang Tondano(Moraya) Minahasa pecah melawan kolonialisme Belanda, Herman Willem Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda 1808–1811, sebelum Inggris merebut Jawa dari kekuasaan Franco‑Belanda.

Warisan ini masih terasa dalam sejarah militer Indonesia, di mana Minahasa dikenal sebagai daerah penghasil perwira dan prajurit.

Sejarah ini, sebagaimana dicatat Henley, menunjukkan bagaimana kolonialisme membentuk identitas ganda yang terus bergema dalam ingatan kolektif masyarakat Minahasa.

Selain itu, Minahasa membentuk identitas regional dan nasionalisme dalam konteks kolonial Belanda, dengan fokus pada transformasi sosial akibat kultivasi kopi, misi Kristen, pendidikan Barat, serta posisi istimewa Minahasa dalam struktur kolonial.

Akhirnya, Henley menekankan bahwa Minahasa bukan sekadar bagian dari gerakan nasional Indonesia, melainkan memiliki bentuk nasionalisme regional yang unik.

Ia pun menunjukkan bagaimana Minahasa menjadi “subaltern elite” dalam kolonialisme, dengan akses pada pendidikan, militer dan Kekristenan, sekaligus menghadapi dilema identitas ketika nasionalisme Indonesia mulai tumbuh ketika itu.

#coverlagu:
„Si Patokaan” adalah lagu rakyat Minahasa, Sulawesi Utara, yang diinterpretasi ulang oleh Dwiki Dharmawan (piano) dan Ferdinand Soputan (kolintang) dalam album The Sounds from Minahasa.

Versi mereka menonjolkan dialog musikal antara piano modern dan instrumen tradisional kolintang, sekaligus menghidupkan kembali makna lagu tentang kasih sayang seorang ibu kepada anak yang merantau.

#credit foto arsip kolonial beredar di medsos.

Festival Film Papua selama ini dikenal sebagai salah satu wadah penting bagi sineas lokal, komunitas, dan masyarakat adat dalam mendokumentasikan realitas kehidupan di Tanah Papua.

Melalui medium film dokumenter, berbagai cerita mengenai budaya, lingkungan, pendidikan, hingga hak-hak masyarakat adat diharapkan dapat tersampaikan kepada publik secara lebih luas.

Ketua Panitia Festival Film Papua ke-8 yang juga Sekretaris Papuan Voices, Max Wayeni, mengatakan bahwa penyelenggaraan festival tahun ini akan menghadirkan beragam kegiatan yang tidak hanya berfokus pada pemutaran film, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran, diskusi, dan kampanye berbagai isu strategis di Papua.

“Selama pelaksanaan Festival Film Papua akan ada beberapa agenda utama yang dilaksanakan. Pertama adalah forum diskusi, kemudian pemutaran film. Dalam forum diskusi kami akan mengkaji berbagai isu serta kebutuhan internal, sekaligus membahas isu-isu yang sedang berkembang di Papua saat ini,” ujar Max Wayeni saat konferensi pers di Kantor Papuan Voices, Kota Jayapura, Sabtu (25/7/2026).

Menurut Max, tema “Alam dan Kehidupan Manusia Papua” dipilih melalui proses diskusi yang cukup panjang di internal Papuan Voices. Tema tersebut dinilai sangat relevan dengan berbagai dinamika yang sedang dihadapi masyarakat Papua, terutama berkaitan dengan hubungan antara manusia, alam, serta tantangan pembangunan yang terus berkembang.

Ia menjelaskan bahwa film-film yang akan diputar selama festival mengangkat beragam persoalan, mulai dari pendidikan, kehidupan sosial masyarakat, pelestarian budaya, hingga isu lingkungan hidup yang menjadi perhatian banyak pihak.

“Festival ini kami harapkan menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya anak muda, untuk melihat situasi Papua hari ini, membangun kesadaran kritis, sekaligus mendorong lahirnya tindakan nyata bagi masa depan Tanah Papua,” katanya.

Salah satu hal yang menjadi pembeda pada penyelenggaraan Festival Film Papua tahun ini adalah keterbukaan bagi para pembuat film dokumenter. Jika pada pelaksanaan sebelumnya film yang ditayangkan didominasi karya anggota Papuan Voices, maka pada Festival Film Papua ke-8 panitia membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh sineas dan pembuat film dokumenter yang mengangkat cerita tentang Papua untuk ikut berpartisipasi.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu menghadirkan perspektif yang lebih beragam mengenai kehidupan masyarakat Papua sekaligus mendorong tumbuhnya ekosistem perfilman dokumenter yang semakin inklusif dan berkembang.

Selain menjadi ajang apresiasi karya, Festival Film Papua juga diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara komunitas film, organisasi masyarakat sipil, akademisi, pemerhati lingkungan, serta masyarakat adat dalam memperjuangkan berbagai isu melalui pendekatan visual yang edukatif dan inspiratif.

Melalui rangkaian workshop, forum diskusi, pemutaran film, hingga ruang kampanye komunitas, Festival Film Papua ke-8 diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat literasi visual masyarakat sekaligus memperluas ruang dialog mengenai masa depan Papua yang berkeadilan, berkelanjutan, dan tetap menghormati nilai-nilai budaya serta hak-hak masyarakat adat.

Dengan semangat kolaborasi dan partisipasi, Papuan Voices berharap Festival Film Papua ke-8 dapat menjadi panggung bagi lahirnya karya-karya dokumenter berkualitas yang mampu merekam realitas Papua secara jujur, kritis, dan humanis, sekaligus memperkenalkan wajah Papua kepada masyarakat Indonesia maupun dunia.

(Penulis:Chris)